Jumlah tenaga kebersihan yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende ternyata bertambah secara misterius. Penambahan jumlah pekerja yang terjadi secara misterius itu belum diketahui penyebabnya namun diperkirakan terjadi sejak bulan Januari tahun ini.
Merujuk data pada Rencana Kegiatan dan Anggaran DLH Ende yang diusulkan pada masa sidang penetapan APBD 2023 pada bulan Desember tahun lalu, tercatat jumlah petugas kebersihan ada 63 orang petugas. Jumlah 63 orang tenaga kebersihan ini kemudian bertambah secara misterius menjadi 70 orang atau terdapat penambahan sebanyak 7 orang pekerja.
BERITA TERKAIT :
- Sering Diancam Kabid, Dimaki Kasi : Keluh Petugas Kebersihan DLH Ende
- Kerja 5 Bulan Cuma Dibayar 1 Bulan, Outosurcing di DLH Ende Ribut Tuntut Hak
Adanya penambahan personil petugas kebersihan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar gabungan komisi DPRD Ende bersama DLH Ende dan seluruh instansi terkait, Senin (12/6/23). Rapat ini digelar untuk menyelesaikan persoalan pembayaran tunggakan gaji petugas kebersihan yang belum dibayarkan oleh pemerintah selama 6 bulan, namun di dalam rapat ternyata ditemukan berbagai persoalan lain menyangkut petugas kebersihan.
Salah satu persoalan yang mencuat ditemukan adanya penambahan personil tenaga kebersihan secara misterius dan tak dapat dijelaskan bahkan oleh dinas terkait. Persoalan penambahan personil ditemukan ketika anggota DPRD Ende menelusuri perhitungan gaji petugas kebersihan yang diusulkan oleh DLH Ende ketika penetapan APBD 2023 sebagai acuan penghitungan gaji.
Menurut DLH Ende, anggaran yang ditetapkan pada APBD 2023 untuk tenaga persampahan sebesar Rp 1,6 miliar. Alokasi anggaran Rp 1,6 miliar peruntukannya meliputi biaya operasional, biaya sewa lahan TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan untuk mengupah para petugas kebersihan.
“Rincian dari Rp 1,6 miliar itu ada pembiayaan BBM (Bahan Bakar Minyak) baik itu untuk roda 6 maupun untuk kepentingan penggusuran di TPA, kemudian ada pembelian suku cadang, kemudian ada sewa lahan untuk tahun ini, kemudian dengan jasa tenaga kebersihan,” ucap Very, Kabid II Bidang Persampahan DLH Ende (12/6).
Khusus untuk membayar upah petugas kebersihan dianggarkan Rp 1,3 miliar untuk membayar gaji 63 orang petugas kebersihan, papar pihak DLH Ende. “Rp 1,3 miliar itu di dalam SIPD di dalam RKA setelah penetapan APBD itu, tertera untuk 12 bulan untuk 63 orang (petugas kebersihan)”.
Penjelasan pihak DLH Ende tersebut membuat para anggota dewan merasa janggal karena petugas kebersihan yang saat ini ada berjumlah 70 orang petugas. Pimpinan Komisi III Sabri Indradewa kemudian meminta penjelasan DLH Ende terkait penambahan personil yang terjadi setelah penetapan anggaran itu.
“Menjadi 70 orang itu kapan?” kata Sabri Indradewa. “Kan sudah ada surat edaran bupati bahwa tidak boleh melakukan perekrutan, kenapa bisa 63 naik menjadi 70?,” sambungnya.
Namun, pertanyaan ketua Komisi III tersebut tak mampu dijelaskan oleh seluruh perwakilan DLH Ende yang hadir dalam ruang rapat. Kabid II Bidang Persampahan DLH Ende, Very, mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya penambahan tersebut sebab baru diangkat pada posisi Kabid sejak bulan Februari, dan saat itu jumlah personil petugas kebersihan sudah 70 orang. Jawaban sama juga diberikan mantan Plt Kepala DLH Ende Kanisius Se.
Menurut Kanisius Se, dirinya baru menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas sejak tanggal 5 Maret dan tak mengetahui kapan persisnya penambahan itu terjadi. Kendati demikian dirinya mengakui bahwa jumlah petugas kebersihan yang dianggarkan dalam penetapan APBD 2023 berjumlah 63 orang petugas kebersihan.
Para anggota dewan kemudian mencecar pihak DLH Ende untuk kembali menerangkan penyebab terjadinya penambahan personil namun DLH Ende tak mampu memberikan penjelasan.
BACA JUGA :
Penambahan personil secara misterius dari 63 orang menjadi 70 orang juga diakui oleh para petugas kebersihan itu sendiri. Maxi Mari, politisi partai Demokrat yang hadir dalam rapat mendampingi para petugas kebersihan, mengatakan, penambahan personil diakui oleh para petugas kebersihan dan diperkirakan terjadi sejak bulan Januari tahun ini.
Penuturan Maxi Mari, ketika partainya melakukan diskusi dan pendampingan kepada para pekerja, ditemukan berbagai persoalan salah satunya soal penambahan personil dari 63 menjadi 70 petugas. Dijelaskannya, jumlah petugas kebersihan yang secara sah terdata pada dinas terkait maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai tenaga alih daya yang bekerja di instansi pemerintah ialah 63 orang petugas. Karena terdata secara sah bekerja pada instansi pemerintah maka terhadapnya pemerintah memiliki kewajiban menyediakan anggaran.
Kewajiban pemerintah itu dipenuhi pada sidang penetapan APBD tahun 2023 yang dilaksanakan pada Desember 2022, dimana pemerintah dan DPRD Ende sepakat menyediakan anggaran untuk menggaji 63 orang petugas kebersihan.
Namun, memasuki bulan Januari, pihak DLH Ende mulai memasukan nama-nama baru sebagai petugas kebersihan sehingga jumlahnya saat ini menjadi 70 orang. Dirinya mensinyalir, penambahan petugas dilakukan sebagai imbas dari surat edaran Bupati Ende yang memberhentikan seluruh tenaga honorer, sehingga beberapa diantaranya dialihkan menjadi petugas kebersihan.
“Lalu munculnya (penambahan 70 orang) bukan sejak di RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran), munculnya itu ketika proses 4 bulan ini tidak berjalan,” Kata Maxi Mari. “Itu kata teman-teman petugas kebersihan,” tutupnya.
Hingga saat ini, terkait waktu dan alasan pemerintah melakukan penambahan petugas kebersihan masih misterius. Kendati demikian, pemerintah bersama DPRD Ende telah menyepakati akan membayar tunggakan gaji 70 orang petugas kebersihan selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Juni. Seperti diberitakan sebelumnya, pembayaran tunggakan gaji 6 bulan akan dibayar melalui mekanisme kontrak perorangan, sementara gaji untuk bulan-bulan selanjutnya akan dibayar melalui pihak ketiga atau outsourcing. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
