Kekosongan posisi Wakil Bupati Ende masih menyisahkan persoalan khususnya bagi koalisi partai pengusung Marsel-Jafar (MJ). Problematika paling mendasar adalah mengenai siapa yang akan diusulkan menjadi Wabup setelah Djafar diangkat menjadi Bupati Ende.
Dalam aturan yang berlaku, posisi Wabup merupakan hak partai-partai yang tergabung di dalam koalisi MJ. Partai-partai diharuskan bertemu guna membahas dan mengusulkan nama calon Wabup Ende.
Terkait hal ini, beredar isu di lingkaran politikus bahwa koalisi MJ telah mengadakan pertemuan. Menurut informasi, pertemuan diadakan dua kali dan seluruhnya terjadi dalam tahun 2020.
Tutur salah satu politikus muda Kabupaten Ende, Adrianus So, selama awal tahun 2020 koalisi MJ telah duduk bahkan dua kali.
“Terakhir kali mereka duduk kira-kira satu minggu sebelum Musda Golkar Propinsi NTT,” lanjutnya, pertemuan itu difasilitasi oleh ketua Golkar Ende, Heri Wadhi.
Kata Adrianus, menurut informasi yang beredar, seluruh ketua partai dalam koalisi pengusung MJ hadir dalam pertemuan, minus ketua partai Demokrat Kabupaten Ende, Michael Badeoda.
“Semua diundang dan hadir, termasuk ketua Nasdem Erick Rede.”
Tambahnya, jika informasi ini benar maka hal tersebut merupakan angin segar bagi persoalaan kekosongan Wabub yang dialami Kabupaten Ende. Sebab selama ini publik amat menantikan ada diantara partai koalisi MJ yang mampu mempelopori pertemuan.
Untuk diketahui, sebelumnya pada akhir tahun 2019, partai Nasdem melalui ketua Erick Rede sempat berjanji akan mendudukan koalisi pada Januari 2020. Namun, tak ada kelanjutan setelahnya.
Erick Rede yang dihubungi Ende News pada akhir bulan Januari 2020, hanya mengatakan, dirinya masih melakukan komunikasi dengan partai lain dalam koalisi.
Di lain pihak, Bupati Ende Djafar Ahmad dalam salah satu Talk Show pada awal tahun ini, telah menegaskan bahwa dirinya menginginkan adanya pengisian posisi Wabup yang kini lowong. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
