Bupati Ende, Djafar Ahmad menanggapi polemik ketidak-akuratan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dialami beberapa wilayah di Kabupaten Ende.
Kepada awak media, Bupati Djafar menyampaikan bahwa ketidak-akuratan hanya terjadi kepada sebagian kecil warga. Sedangkan mayoritas warga penerima BST tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kantor Bupati Ende (11/5/20). Terkait sebagian kecil data yang tidak tepat sasaran dirinya menegaskan akan segera melakukan perbaikan.
“Kalau ada kesalahan, misalnya orang meninggal masih tercatat, kita akan perbaiki,” kata Bupati Djafar.
Dirinya menjelaskan, awalnya hanya terdapat data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 7.000 warga. Ketika muncul pandemi covid-19, Pemda diminta tambahan data oleh pemerintah pusat untuk menerima bantuan jenis lain.
“Waktu kita update ke pusat, ada keterbatasan waktu. Dan juga kan, ngantri di seluruh Indonesia ini,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, waktu diberikan oleh pemerintah pusat hanya dua hari.
Terbatasnya waktu juga berdampak kepada jumlah penerima bantuan. “Ada kemungkinan warga terdaftar tapi belum kebagian,” lanjut Bupati Djafar, untuk persoalan ini, masyarakat diminta tenang karena pemerintah daerah telah menyiapkan solusi.
Bagi warga yang belum menerima bantuan akan didata dan diberikan bantuan oleh pemerintah. “Ini akan ditangani oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten juga ada, ada juga Dana Desa,” kata Bupati Djafar.
Karena itu Bupati Djafar menghimbau masyarakat yang belum menerima bantuan agar segera melapor.
“Lapor saja ke camat, lapor saja ke lurah, ke desa, kami belum terima bantuan. Nanti kita tangani,” tutupnya. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
