Bupati Ende Djafar Ahmad memastikan 6 jabatan lowong di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ende akan segera terisi. Pengisian jabatan, sebut Bupati Djafar, akan melalui mekanisme lelang.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi masih lowongnya beberapa posisi kendati telah dilakukan pengangkatan beberapa pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kabupaten Ende (30/12/20).
Pengangkatan pejabat eselon II yang dilakukan pada hari ini memang telah mengisi beberapa posisi yang selama ini lowong. Namun di sisi lain, pengangkatan tersebut meninggalkan kekosongan pimpinan di beberapa dinas dan posisi Staf Ahli Bupati.
BERITA TERKAIT :
6 posisi lowong diantaranya jabatan Kepala Dinas Kesehatan. Posisi ini lowong setelah dokter Muna Fatma selaku pimpinan diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala BKKBS.
Kekosongan juga terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah Sebastianus Bele diangkat sebagai Kadis Koperasi. Perpindahan Siprianus Rete sebagai Staf Ahli Bupati Ende juga meninggalkan kekosongan posisi Kadis Kominfo. Begitupun Posisi Kepala Satpol PP pasca Abraham Badu dilantik sebagai Asisten I Setda Ende.
Terakhir, 2 jabatan lain yang masih lowong adalah Kepala Inspektorat dan Staf Ahli Bupati Ende.
Mengenai lowongnya beberapa jabatan tersebut, Bupati Ende Djafar Ahmad yang dihubungi media ini mengatakan, kekosongan tersebut akan segera terisi. Lanjutnya, proses pengisian akan melalui mekanisme lelang jabatan.
“Betul, (jabatan yang lowong) akan segera dilelang,” sebut Bupati Ende Djafar Ahmad (30/12/20).
Untuk diketahui, selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ende memang menerapkan mekanisme lelang jabatan sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Lelang jabatan di lingkup Pemda Ende terakhir dilakukan pada pertengahan Oktober 2019. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
