Fraksi partai Nasdem di DPRD Ende meminta pemerintah melakukan sosialisasi terhadap penurunan Dana Desa. Permintaan fraksi Nasdem tertuang dalam Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang APBD Kabupaten Ende Tahun 2021 (23/11/20).
“Perlu sesegera pemerintah melalui dinas terkait untuk mensosialisasikan terjadinya penurunan dana desa, sehingga pemerintah desa bisa merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan pagu yang dialokasikan,” pernyataan Nasdem dalam Pandangan Umum Fraksi (23/11/20).
Anggota fraksi Nasdem Oktafianus Moa Mesi, yang dihubungi media ini (24/11/20) menjelaskan, penurunan Dana Desa merupakan dampak dari penurunan pendapatan negara di dalam struktur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Dana Desa merupakan dana yang diperuntukan bagi desa dari APBN. Karena terjadi penurunan pendapatan negara pada APBN maka alokasi Dana Desa ke masing-masing Kabupaten/Kota mengalami penurunan,” kata Oktafianus Moa Mesi (24/11/20).
“Kita (Kabupaten Ende) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Rp 202 miliar, turun menjadi Rp 199 miliar”.
Selain Dana Desa, sumber pendanaan desa lain yang juga mengalami penurunan pada tahun 2021 adalah Alokasi Dana Desa (ADD).
ADD merupakan pendanaan desa yang bersumber dari APBD Kabupaten. Perhitungan ADD kepada seluruh desa ditetapkan sebesar 10 persen dari total APBD. Karena berpatokan pada total APBD maka besaran ADD setiap tahun bergerak mengikuti struktur APBD.
“APBD Kabupaten Ende dalam rancangan tahun 2021 itu kan Rp 1,181 triliun, atau mengalami penurunan Rp 106 miliar. Karena APBD turun, maka Alokasi Dana Desa pasti turun,” lanjutnya.
Mencermati penurunan itulah, kata Oktafianus Moa Mesi, fraksi partai Nasdem meminta dilakukan sosialisasi agar pemerintahan di desa bisa merencanakan program sesuai dengan pagu yang dialokasikan. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
