Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Ende, Selasa 7 Juni 2022. Aksi demonstrasi GMNI menuntut Bupati Ende merealisasikan janji pembangunan infrastruktur khususnya 5 ruas jalan pararel.
Demonstrasi GMNI Ende berlangsung sekitar pukul 09.00 waktu setempat di ruas jalan utama Eltari, Kota Ende. Demostrasi ini diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan anggota Satpol PP yang menghalangi para demonstran memasuki halaman Kantor Bupati Ende. Situasi demonstrasi nyaris ricuh sebab Satpol PP tidak dapat menjelaskan alasan penghadangan tersebut.
Dalam orasinya GMNI Ende menuntut Bupati Ende merealisasikan janji pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Menurut ketua GMNI Ende, Marianus Yanto Woda (07/06/22), salah satu janji utama yang tertuang dalam RPJMD adalah pembangunan 5 ruas jalan pararel.
Pembangunan 5 ruas jalan pararel, kata dia, seharusnya dikerjakan setiap tahun untuk memenuhi target waktu sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Ende. Namun, sejauh ini, pemerintah baru mengerjakan sebagian ruas jalan sedangkan sisanya belum tersentuh pembangunan.
“Kita merujuk pada 5 ruas pararel pembangun (jalan), itu yang diprioritaskan setiap tahun. Tetapi hari ini yang direalisasikan ada beberapa yang sudah dikerjakan misalkan di desa Pu’ukungu-Orekose-Maukaro, kemudian Nangaba-Boafeo, dan Detukeli-Maurole,” kata Marianus Yanto Woda.
“Yang belum dikerjakan dari 5 ruas jalan pararel pembangunan itu, Kelimutu-Jopu-Wolojita-Watuneso-Detuara-Kotabaru, dan Sokolo’o-Hangalande-Kotabaru,” sambungnya.
Selain itu, berdasarkan advokasi dan investigasi yang dilakukan GMNI Ende sebelum melakukan demonstrasi, ditemukan juga desa-desa yang mengalami kendala infrastruktur jalan, listrik dan jaringan internet. Misalnya di desa Nangapanda dari Tenda Ondo-Romarea-Watumite, lalu di kecamatan Lepembusu Kelisoke tepatnya di desa Tani Woda-Detuara-Kotabaru yang merupakan jalur penghubung alternatif.
GMNI Ende, tutur Marianus, menemukan disparitas pembangunan dimana pemerintah condong lebih memperhatikan penataan kota daripada menuntaskan pembangunan infrastruktur di desa-desa.
“Berdasarkan advokasi atau investigasi teman-teman GMNI bahwa masih banyak sekian kecamatan atau desa yang masih mengalami disparitas pembangunan infrakstruktur jalan, yang kemudian juga listrik dengan jaringan internet,” tuturnya.
Karena itu, GMNI Ende menuntut pemerintah dan dewan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan jaringan internet. Pemerintah juga didesak harus lebih memprioritaskan pembangunan di desa-desa terpencil yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur.
Selain itu, GMNI Ende mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi pertanian di Mautenda I sampai Mautenda VIII yang hingga kini belum terealisasi. Lalu, untuk mencegah ketimpangan pembangunan, GMNI meminta pemerintah dan dewan melaksanakan kebijakan pembangunan yang adil dan merata. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
