Kepolisian Resort Kabupaten Ende menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke 77 tahun. Rangkaian acara peringatan HUT Bhayangkara di Ende tahun ini digelar secara meriah dengan acara puncak upacara dan ramah-tamah dengan segenap stakeholder, Sabtu (1/7/23).
Tanggal 1 Juli memang amat spesial bagi korps bhayangkara namun jangan mengira bahwa tanggal 1 Juli 1946 adalah tanggal berdirinya Kepolisian RI (Polri). Anggapan itu kurang tepat. Penjelasan Kapolres Ende AKBP Andre Librian, membacakan sambutan tertulis Kapolda NTT, korps Polri telah ada jauh sebelum tahun 1946.
Tanggal 1 Juli 1946 diperingati sebab pada hari itu terjadi penyatuan seluruh korps Polisi di daerah-daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946.
“Sejarah Polri mencatat bahwa HUT Bhayangkara diperingati pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya merupakan hari kepolisian nasional yang terbentuk dari momentum turunnya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1946,” kata Kapolres Andre Librian, membacakan sambutan Kapolda NTT (1/7/23).
“Tanggal 1 Juli 1946 sebenarnya bukan pertama kali korps Polisi di Indonesia terbentuk. Namun, tanggal tersebut merupakan penyatuan korps kepolisian yang ada di daerah-daerah Indonesia untuk dijadikan satu-kesatuan secara nasional dibawah pemerintahan republik Indonesia,” sambungnya.
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Ketika masa penjajaham Jepang, kepolisian di Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah dengan 4 kota sebagai pusat kepolisian masing-masing wilayah.
“Kepolisian pada saat itu sempat dibagi berdasarkan wilayah. Ada kepolisian Jawa dan Madura yang terpusat di Jakarta, kepolisian Indonesia Timur yang terpusat di Makasar, kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin, dan kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi”.
Pada awal masa kemerdekaan, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Setahun berselang tepatnya tanggal 1 Juli 1946 posisi kepolisian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Adanya penetapan ini membuat seluruh kepolisian di daerah-daerah disatukan dan korps kepolisian bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.
“Kemudian mulai tanggal 1 juli 1946 dengan penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946, djawatan kepolisian negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.” Kata dia. “Tanggal 1 juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai hari bhayangkara hingga saat ini,” tegasnya.
Bhayangkara merupakan kata yang memiliki arti dan sejarah, ucap Kapolres Ende. Kata itu diambil dari nama pasukan keamanan yang dibentuk oleh patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Pasukan keamanan, bhayangkara, bertanggung jawab atas keamanan raja dan kerajaan.
“Lantas, mengapa dinamai dengan sebutan bhayangkara. Nama tersebut rupanya bukan dipilih secara sembarangan. Bhayangkara sendiri merupakan istilah yang digunakan patih Gajah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang bertugas untuk menjaga raja dan kerajaan”.
Oleh karena sejarah dan perjalanan panjang itulah segenap personil di korps bhayangkara diharapkan selalu menjaga marwah kepolisian dengan bertugas secara profesional dan transparan sesuai visi presisi.
Diharapkan, dengan profesionalitas pelayanan yang diberikan oleh korp bhayangkara maka kepolisian semakin mengayomi dan dicintai masyarakat. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
