Ende  

RKA Dinas PU Ende Rp 120 Miliar, Banjir Belum Prioritas, Ini Rinciannya

Avatar photo
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Fransiskus Lewang saat menunggu pembahasan RKA di Gedung DPRD Ende (19/11/20)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Fransiskus Lewang saat menunggu pembahasan RKA di Gedung DPRD Ende (19/11/20)

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende sekitar Rp 120 Miliar. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Fransiskus Lewang (19/11/20).

“Kalau RKA untuk 2021 itu, Rp 120-an miliar,” kata Fransiskus Lewang (19/11/20).

Advertisement
dpd ri
Scroll kebawah untuk lihat konten

Frans, yang diwawancara sebelum pembahasan RKA dengan Komisi II DPRD mengatakan, besaran angka pada dinasnya masih dalam pembahasan atau belum ditetapkan.

BERITA TERKAIT :

Untuk tahun 2021, proyek bernilai besar dialokasikan pada 2 proyek yakni  infrastruktur jalan dan penataan pantai Kota Raja.

Pada infrastruktur jalan, Pemerintah Daerah fokus membangunan 5 ruas jalan pararel. Dengan rincian, ruas jalan Puukungu-Orakase-Maukaro, ruas jalan Nangaba-Wologai-Boafeo-Maukaro, ruas jalan Detukeli-Maurole, ruas jalan Peibenga-Hangalande-Kota Baru, dan ruas jalan Watuneso-Kota Baru.

Besaran nilai pada setiap proyek rata-rata diatas Rp 10 miliar. “Itu rata-rata diatas Rp 10 miliar,” ucapnya.

Proyek besar kedua adalah penataan Pantai Kota Raja.

Dalam proyek ini Pemerintah akan menggolontorkan dana amat besar. “Kalau kita ikut sesuai master plan, ada sekitar Rp 50-an miliar lebih,” jelasnya.

Penataan pantai Kota Raja akan dibangun per zona atau area dengan rincian 5 zona. “Ada zona rest area, zona olahraga, zona bermain, zona kuliner, dan lainnya,” sebut Frans.

Namun, ketika ditanya mengenai anggaran mengatasi persoalan banjir di dalam Kota Ende, Frans mengaku tidak tahu.

“Tidak tahu lagi berapa yang harus saya alokasikan untuk drainase Kota (Ende) ini”.

Tambahnya, sekarang ini memang ada master plan drainase Kota Ende dengan kisaran anggaran Rp 100 Miliar. Namun, belum dapat dieksekusi pada 2021 mengingat kondisi keuangan daerah.

Frans juga membenarkan, untuk mengatasi persoalan banjir Pemda mengandalkan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat. Tahun 2021 telah diusulkan Rp 5 Miliar dari Pemerintah Pusat untuk pemeliharaan drainase.

“Iya, (diusulkan) Rp 5 miliar. Mudah-mudahan saya bisa dukung (dana) di sini sedikit dan mudah-mudahan kita pun bisa diikut-sertakan untuk program 2021”. (ARA/EN)