Dalam data yang disebar itu terungkap besaran dana Pokir setiap anggota DPRD Ende, mulai dari terendah Rp 500 juta hingga yang tertinggi Rp 4 miliar. Data yang tersebar itu pun dilengkapi nama-nama pemilik Pokir yang diketahui merupakan nama panggilan para anggota DPRD Ende.

BACA JUGA

• Viral di Medsos, Data Besaran Dana Pokir Anggota DPRD Ende

Kendati menjadi sorotan publik, lembaga DPRD Ende belum memberikan keterangan mengenai data Pokir yang tersebar di media sosial tersebut. Beberapa anggota dewan yang dikonfirmasi media ini mengatakan akan memberikan penjelasan setelah melakukan pembicaraan di internal DPRD Ende.

Di sisi lain, Pemkab Ende, sebagai pihak yang paling mengetahui besaran Pokir para anggota dewan, juga belum memberikan penjelasan tentang keabsahan data Pokir yang menjadi pembicaraan publik saat ini.

BACA JUGA

• Gubernur NTT Hentikan Sementara Pengembangan Proyek Geothermal

Nah, media ini merangkum kronologi perdebatan mengenai Pokir anggota DPRD Ende yang menjadi sorotan publik hingga saat ini.

Pokir anggota DPRD Ende pertama kali menjadi sorotan publik setelah bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda mengungkap total Pokir anggota DPRD Ende saat Musrengbangcam di aula kantor Camat Ende Timur, Rabu 19 Maret 2025. Saat itu bupati Ende menyebut bahwa total Pokir para anggota DPRD Ende mencapai Rp 35 miliar.

Selain mengungkap total Pokir, ia juga menawarkan kepada DPRD Ende agar Pokir dapat digunakan untuk program-program pelayanan publik sebab pemerintah mengalami efisiensi.

BACA JUGA

• Bupati Ende Sepakat Dengan Gubernur NTT : Pemimpin Jangan Mengeluh

Selanjutnya, dalam sidang paripurna Nota Pengantar LKPJ bupati Ende di gedung DPRD Ende, Kamis 24 Maret 2025, bupati Ende kembali berbicara mengenai Pokir anggota dewan. Hal itu dilakukan menjawab pertanyaan anggota dewan, khususnya mengenai total Pokir dalam data pemerintah.

Angka yang disebut oleh bupati Ende sebesar Rp 35 miliar, berbeda dengan data yang diketahui oleh anggota DPRD Ende sebesar Rp 25 miliar.

The post Begini Kronologi Dana Pokir Anggota DPRD Ende Jadi Kontroversi, Yuk Simak appeared first on Ende News.

Dalam data yang disebar itu terungkap besaran dana Pokir setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Ende, mulai dari terendah Rp 500 juta hingga yang tertinggi Rp 4 miliar. Data yang tersebar itu pun dilengkapi nama-nama pemilik Pokir yang diketahui merupakan nama panggilan para anggota DPRD Ende.

BACA JUGA

• Bupati Ende Sepakat Dengan Gubernur NTT : Pemimpin Jangan Mengeluh

Kendati menjadi sorotan publik, lembaga DPRD Ende belum memberikan keterangan mengenai data Pokir yang tersebar di media sosial tersebut. Beberapa anggota dewan yang dikonfirmasi media ini mengatakan akan memberikan penjelasan setelah melakukan pembicaraan di internal DPRD Ende.

Di sisi lain, Pemkab Ende, sebagai pihak yang paling mengetahui besaran Pokir para anggota dewan, juga belum memberikan penjelasan tentang keabsahan data Pokir yang menjadi pembicaraan publik saat ini.

The post Viral di Medsos, Data Besaran Dana Pokir Anggota DPRD Ende appeared first on Ende News.

Kericuhan terjadi bahkan sebelum pertemuan antara anggota DPRD Ende dan bupati Ende itu dimulai.

BACA JUGA

• Oknum Anggota DPRD Ende Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek

Penyebab terjadinya kericuhan yang melibatkan beberapa anggota DPRD Ende itu belum diketahui. Para anggota dewan menolak memberikan penjelasan kepada awak media usai kericuhan terjadi.

Pantauan media ini di Gedung DPRD Ende, kericuhan diantara para anggota dewan terjadi usai sidang paripurna pembentukan Pansus LKPj di gedung DPRD Ende, Senin (24/03).

Untuk diketahui, hari ini (Senin, 24/03), DPRD Ende menyelenggarakan sidang paripurna pembentukan Pansus LKPj di gedung DPRD Ende. Sidang paripurna dihadiri oleh bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda, wabup Dominikus Minggu Mere, Sekda Ende serta pimpinan OPD.

BACA JUGA

• Kelanjutan Proyek Geothermal di Ende Tergantung Hasil Amdal

Awalnya pelaksanaan sidang paripurna pembentukan Pansus LKPj berlangsung normal tanpa kericuhan. Dalam sidang paripurna tersebut diinformasikan bahwa setelah paripurna ada pertemuan tertutup antara seluruh anggota DPRD Ende dengan bupati dan wakil bupati Ende.

Saat informasi pertemuan disampaikan kepada para anggota dewan, tak terlihat adanya protes atau silang pendapat di dalam forum paripurna.

The post BREAKING : Anggota DPRD Ende Ricuh Saat Pertemuan Dengan Bupati Ende appeared first on Ende News.

Yohanes Kaki, anggota DPRD Ende Fraksi Nasdem, ditetapkan oleh Kejaksaan Negri Ende sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek normalisasi kali dan pemasangan bronjong di Desa Lokalande, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende.

Yohanes Kaki, oknum anggota DPRD Ende yang baru beberapa bulan dilantik itu ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan satu orang tersangka lainnya.

BACA JUGA

• Kejari Ende Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Proyek Bronjong

Penuturan Kasi Intel Kejari Ende, Nanda Yoga Rohmana (25/02/25), Yohanes Kaki ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan penetapan tersangka lain bernama Siprianus Lenggoyo.

“Terkait dengan kasus bronjong, kami sudah tetapkan 2 tersangka atas nama Siprianus Lenggoyo dan Yohanes Kaki,” kata Kasi Intel Kejari Ende, Nanda Yoga Rohmana (25/02).

Proses pemanggilan terhadap kedua tersangka telah dilayangkan oleh pihak Kejaksaan guna pemeriksaan lebih lanjut. Atas pemanggilan tersebut, salah satu tersangka atas nama Siprianus Lenggoyo telah memenuhi panggilan, sebutnya.

BACA JUGA

• Perse Ende Dipastikan Ikut Turnamen ETMC, Walau Kendala Dana

Sementara tersangka lainnya, Yohanes Kaki, oknum anggota DPRD Ende belum memenuhi panggilan Kejaksaan Negri Ende hingga saat ini. Karena itu, sebut Nanda Yoga Rohmana, pihaknya akan melakukan pemanggilan ulang terhadap tersangka Yohanes Kaki.

Terkait penetapan tersangka terhadap Yohanes Kaki, oknum anggota DPRD Ende Fraksi Nasdem, media ini menghubungi ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Ende, Sabri Indradewa.

The post Oknum Anggota DPRD Ende Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek appeared first on Ende News.

Sebelumnya, diberitakan media ini, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) menetapkan kawasan Hutan Produksi di wilayah Kota Ende. Dalam Surat Keputusan yang ditanda-tangani pada tahun 2016 itu, kawasan Hutan Produksi terbentang di 7 kelurahan di Kota Ende.

BACA JUGA : Aneh, Pemukiman Warga Onekore Ditetapkan Sebagai Hutan Produksi

Mengenai persoalan tersebut, dikatakan Megi, selama ini DPRD Ende tidak pernah mendapat informasi tentang penetapan Hutan Produksi. Baik dari pemerintah ataupun instansi terkait.

“Kami, DPRD Ende, belum pernah mendapat informasi dari pemerintah atau instansi terkait soal penetapan Hutan Produksi,” kata Megi Sigasare (2/10/20).

Karena itu Megi Sigasare amat menyesalkan ketertutupan pemerintah.

Lanjutnya, melihat cakupan wilayah yang sedemikian luas, Pemerintah Daerah seharusnya segera menginformasikan dan duduk bersama masyarakat mencari jalan keluar. Bukan sebaliknya menyembunyikan.

BACA JUGA : Kawasan Hutan Produksi di Kota Ende Mencakup 7 Kelurahan

Dijelaskan Megi Sigasare, persoalan tanah merupakan hal utama karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tanah merupakan tempat bermukim, tanah juga merupakan tempat berusaha bagi setiap orang. Karena itu, kejelasan mengenai status tanah seharusnya menjadi prioritas, apalagi mencakup wilayah yang luas.

“Ini persoalan serius. Apalagi tanah dalam cakupan yang luas, banyak warga Kota Ende yang disulitkan,” lanjutnya.

Megi mencontohkan, persoalan pemecahan sertifikat tanah oleh 26 warga di Kelurahan Onekore. Masyarakat amat disulitkan. Keberadaan SK Kemen LHK tentang penetapan Hutan Produksi menyebabkan pemecahan sertifikat tanah tidak dapat dilakukan.

Apalagi, dalam situasi pandemi sekarang ini dimana masyarakat membutuhkan modal usaha, tentu keberadaan sertifikat tanah amat dibutuhkan, jelasnya.

Melihat urgensi persoalan ini, dirinya selaku wakil rakyat akan mengupayakan agar DPRD Ende memanggil pihak terkait.

“Persoalan ini mesti segera diselesaikan. Saya, selaku anggota DRPD akan berkomunikasi di Dewan agar memanggil pihak Kehutanan,” tutup Megi. (ARA/EN)

The post Soal Hutan Produksi, Megi Sigasare: DPRD Akan Panggil Kehutanan appeared first on Ende News.