Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan ada enam keputusan utama terkait penggunaan seragam di sekolah negeri dalam SKB. Enam keputusan ini, lanjut Nadiem, merupakan Keputusan Bersama 3 Menteri, yakni, Mendikbud, Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dengan agama apapun, etnis apapun, berarti semua keputusan penggunaan seragam dan atribut siswa cukup berdasarkan keputusan tiga menteri ini,” kata Nadiem secara daring, Rabu (3/2/2021).

Kedua, para murid dan guru berhak memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Ketiga, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

Keempat, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.”Paling lama 30 hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan,” ujar Nadiem.

Kelima, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka ada sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar.

Keenam, siswa, guru, dan tenaga kependidikan beragama islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama tiga menteri ini.

“Ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh,” jelasnya. (K/EN)

The post SKB 3 Mentri Tentang Seragam Sekolah Terbit, Ini Penjelasan Nadiem appeared first on Ende News.

Besaran pinjaman yang disepakati ialah sebesar Rp 60 Miliar.

Persetujuan diberikan DPRD setelah mencermati penjelasan pemerintah mengenai mekanisme pengembalian pinjaman.

BACA JUGA :

• Rp 58 Miliar Total Anggaran Penataan Pantai Kota Raja
• Dinas PU Ende Ajukan Rp 47 Miliar Percantik Pantai Kota Raja

Menurut salah satu anggota DPRD Ende, Mohammad Orba Kamu Ima, pemerintah menyatakan sanggup dan telah menjelaskan teknis pengembalian. Sehingga, peminjaman Rp 60 Miliar disetujui DPRD.

Dalam penjelasannya, kata Orba Kamu Ima, pemerintah memastikan beberapa item penerimaan daerah mampu dijadikan sebagai sumber pengembalian pinjaman.

Salah satu item, kata Orba, yakni penerimaan bagi hasil pengelolaan tambang Mutubusa. Pemkab Ende mengclaim, penerimaan dana bagi hasil mencapai Rp 31 Miliar.

Kendati pemerintah optimis namun DPRD Ende cukup berhati-hati. DPRD baru menyetujui besaran pinjaman, sedangkan mengenai penggunaan dana pinjaman tersebut, DPRD belum memberikan keputusan.

“DPRD hanya menyutujui besaran pinjaman, Rp 60 Miliar. Tetapi penggunaan untuk apa, itu kami belum setuju,” ucap Orba Kamu Ima (14/11/20).

Dalam rincian penggunaan dana pinjaman Rp 60 Miliar, Pemkab Ende mengusulkan beberapa item yang akan dibangun. Salah satu item adalah penataan Pantai Kota Raja, yang akan menghabiskan puluhan miliar.

Lanjut Orba Kamu Ima, usulan pemerintah mengenai penggunaan dana pinjaman masih perlu mencermati. Dirinya menekankan, peruntukkan dana pinjaman harus tepat sasaran dan memberikan impact pada pinjaman itu sendiri. (ARA/EN)

The post DPRD Setuju Pemkab Ende Pinjam Rp 60 Miliar Dari Bank NTT appeared first on Ende News.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Fransiskus Lewang (5/11/20), mengatakan, grand design penataan mengikuti konsep yang dirancang oleh Dinas Pekerjaan Umum. Dalam desain itu, diberikan ruang kepada dinas-dinas terkait terlibat di dalamnya.

“Rancangan besarnya dari sini (Dinas PU). Istilah begini, saya yang menyediakan ruang, yang mengisi ruang adalah dinas-dinas terkait,” jelas Frans Lewang (5/11/20).

BACA JUGA :

• Kawasan Hutan Produksi di Kota Ende Mencakup 7 Kelurahan
• Akper, Uniflor, dan SMAN 1 Ende, Masuk Kawasan Hutan Produksi

Lanjutnya, alokasi anggaran penataan Pantai Kota Raja terdapat di dua instansi. Yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

Dirinya merincikan, pada Dinas Pekerjaan Umum diusulkan anggaran sebesar Rp 47 miliar dalam Penetapan Anggaran Tahun 2021. Anggaran Rp 47 miliar akan digunakan membangun tanggul penahan abrasi, pusat kuliner, pusat wisata, pusat permainan, dan jogging track.

Dalam penelusuran media ini, anggaran Rp 47 miliar bukanlah total keseluruhan anggaran yang diusulkan Dinas Pekerjaan Umum. Masih ada lagi rencana pembangunan spot Bianglala di area tersebut.

Kadis Frans Lewang yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dirinya mengakui adanya rencana pembangunan Bianglala. Mengenai anggaran pembangunan, kata Frans, diusulkan secara terpisah dari Rp 47 miliar.

“(Bianglala) Dibangun masih dalam kawasan itu, tetapi kemarin kita ajukan terpisah,” aku Frans. Lanjutnya, pembangunan Bianglala menelan anggaran Rp 4,6 miliar.

Dengan demikian, akumulasi anggaran penataan Pantai Kota Raja pada Dinas Pekerjaan Umum sekitar Rp 51 miliar.

Seperti disebutkan di atas, anggaran penataan juga terdapat pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Pada Dinas Pariwisata terdapat anggaran sebesar Rp 7 miliar.

Dengan demikian, secara keseluruhan, total anggaran penataan Pantai Kota Raja menjadi Rp 58 miliar.

Dengan dana sebesar itu, Pantai Kota Raja diproyeksikan menjadi kawasan wisata dan pusat ekonomi warga. (ARA/EN)

The post Rp 58 Miliar Total Anggaran Penataan Pantai Kota Raja appeared first on Ende News.

Menurut Frans Lewang, duit yang tidak sedikit itu tengah diusulkan dalam Penetapan Anggaran Tahun 2021.

BACA JUGA :

• Pelayanan Dukcapil Pasca Bupati Ende Murka
• Kekosongan Wabup Ende, Golkar Dikhianati Koalisi?

“Kita sudah usulkan Rp 47 miliar. Tetapi sekali lagi, anggaran itu masih dalam usulan,” kata Frans memberi penekanan (5/11/20).

Jika disepakati, jelasnya, anggaran akan digunakan membangun sejumlah spot di sepanjang bibir Pantai Kota Raja. Jalur pembangunan sendiri membentang dari Pelabuhan Bung Karno hingga di pesisir pantai depan SMPK Frateran Ndao.

Di sepanjang jalur tersebut rencananya dibangun beragam spot. Mulai dari spot wisata hingga kuliner. Pencegahan terhadap bencana alam, juga termasuk di dalamnya.

Di area itu, Frans Lewang merincikan, akan dibangun tanggul penahan abrasi, pusat kuliner, pusat wisata, dan jogging track. Mengenai rincian anggaran per item, Frans Lewang mengaku lupa besarannya.

BACA JUGA :

• Polres Ende Tangkap Kurir Narkoba, 10 Paket Sabu Diamankan
• HSA Habiskan Rp 400 Juta Uang Korupsi di “Star One” Ende

Namun, ditekankannya pembangunan berbagai spot tersebut merupakan bagian dari grand design Pemerintah Kabupaten Ende dalam pengembangan pariwisata.

Ditambahkannya, selama ini area tersebut memang menjadi salah satu pusat wisata populer di Kota Ende. Namun, tidak di seluruh area, melainkan hanya di satu spot yakni, Pantai Ria.

Ke depan, jika pembangunan telah terrlaksana maka spot wisata di sepanjang bibir Pantai Kota Raja niscaya bertambah. Begitupun dengan kawasan ekonomi sebab telah dibangun pusat kuliner, tutupnya. (ARA/EN)

The post Dinas PU Ende Ajukan Rp 47 Miliar Percantik Pantai Kota Raja appeared first on Ende News.

Sebelumnya, diberitakan media ini, amarah Bupati Ende lantaran keluhan warga terkait kelambanan dinas tersebut. Amarah Bupati berujung pergantian kepala Dukcapil pada 7 Agustus 2020.

Lalu, bagaimana perubahan Dukcapil Ende ditangan kepemimpinan yang baru.

Kepala Dukcapil Ende Lambertus Sigasare, yang ditemui Ende News (31/10/20) mengatakan, sejak dirinya ditunjuk sebagai Kepala Dinas, berbagai inovasi telah dilakukan. Di dalamnya terdapat terdapat 5 inovasi utama.

Ke 5 inovasi itu dinilai paling penting karena berhubungan langsung dengan kecepatan, pendekatan, dan kenyamanan pelayanan.

Pertama, pembentukan Gerai Urusan Pelanggan Insan Wajib Adminduk. Gerai ini merupakan layanan administrasi dalam satu meja. Dengan Gerai ini, warga tak perlu lagi ke ruangan-ruangan, tetapi cukup di satu meja segala urusan administrasi diselesaikan.

Selain mempercepat, adanya Gerai ini memudahkan warga melihat langsung alur proses suatu berkas. “Jadi warga tahu berkasnya sudah sampai di mana,” jelas Lambertus Sigasare (31/10/20). Tambahnya, Gerai juga mencegah praktek calo sebab dibangun terbuka di halaman kantor.

Kedua, penambahan jam kerja. Jika instansi lain di Kabupaten Ende bekerja 5 hari maka tidak demikian dengan Dukcapil. Dukcapil Ende bekerja selama 6 hari, dari Senin hingga Sabtu. Khusus hari Sabtu, Dukcapil bekerja setengah hari, sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WITA.

Ketiga, pelayanan ke desa-desa. Ini merupakan inovasi pendekatan pelayanan, dimana warga tak perlu jauh-jauh datang ke kantor, melainkan dilayani di desa masing-masing.

Inovasi dilakukan bekerjasama dengan Kepala Desa. Prosesnya, jelas Lambertus Sigasare, pihak Desa melakukan pendataan kebutuhan lalu mengajukan permohonan. Dukcapil akan menilai kebutuhan yang diajukan untuk ditindak-lanjuti.

Hingga saat ini ada 3 Desa yang telah dilayani Dukcapil yakni, Desa Aewora Kecamatan Maurole, Desa Bokosape Timur Kecamatan Wolowaru, dan Desa Kelisamba Kecamatan Ndori.

Keempat, pengadaan mobil keliling. Pengadaan mobil keliling masih dalam rangka pendekatan pelayanan. Mobil Dukcapil akan berkeliling melakukan pelayanan kepada warga.

Kelima, membenahi tempat pelayanan. Inovasi ini mengingat aspek kenyamanan pelayanan.

Pembenahan bisa dilihat sejak memasuki gerbang kantor. Di halaman Dukcapil, tempat warga mengantri, telah dipasang tenda berukuran besar. lalu, di area kantor dipasang jaringan internet. Tak hanya itu, Dukcapil juga menyediakan satu buah Televisi bagi pengantri.

Di tempat yang sama, beberapa warga yang diwawancarai Ende News, mengaku senang dengan pelayanan Dukcapil Ende. Warga merasa pelayanan Dukcapil Ende, sekarang ini lebih cepat, transparan, dan amat nyaman, khususnya ketika mereka mengantri. (ARA/EN)

The post Pelayanan Dukcapil Pasca Bupati Ende Murka appeared first on Ende News.

Ketua DPD Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka, yang ditanyakan mengenai hal tersebut, memilih menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian masyarakat.

“Biarkan Masyarakat yang menilai,” kata Melki Laka Lena saat berziarah di pemakaman Marsel Petu (31/10/20).

Laka Lena enggan memaksakan kehendak kendati Golkar memiliki kans. Menurut Melki Laka Lena, fatsun atau etika politik telah ditanamkan oleh mantan Ketua Golkar Ende, (Alm) Marsel Petu.

“Saya kira kae (kakak) Marsel ini kan, seseorang yang dari awal saya tahu mengerti fatsun politik”.

Lanjutnya, karena itu dirinya meyakini politisi di Ende telah memahami fatsun atau etika politik, tanpa harus disampaikan.

“Kita berharap di Ende ini, semua politisi bisa menjaga fatsun (etika) politik, tanpa kami harus sampaikan”.

Untuk diketahui, dalam bursa Wakil Bupati Ende, Golkar telah memutuskan 2 dua nama sebagai calon. Kedua nama itu adalah Heri Wadhi dan Dominikus Mere. (ARA/EN)

The post Etika Politik Posisi Wabup Ende, Melki: Biarkan Masyarakat yang Menilai appeared first on Ende News.

Kursi Wakil Bupati Ende telah kosong sejak lama. Tepatnya setelah Marsel Petu meninggal dunia lalu Djafar Ahmad naik tahta, tanggal 8 September 2019. Sudah lebih dari 1 tahun kursi Wabup Ende kosong.

Mengenai kekosongan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ende telah menyikapi sesuai prosedur. Pemkab telah menyurati partai-partai koalisi. Bahkan dua kali. Surat pertama tanggal 14 Februari 2020, disusul surat kedua tanggal 3 Juni 2020. Isinya sama, meminta partai koalisi mengusul nama calon.

Itu dilakukan sebab yang memiliki hak mengusulkan nama calon adalah partai koalisi MJ. Mereka adalah, Partai Golkar, PDIP, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, dan PKPI.

Menurut Bupati Ende, Djafar Ahmad (26/10/20), pihaknya bekerja sesuai prosedur dan tidak pernah mempersulit. Kata Djafar, justru sebaliknya, dirinya menginginkan kekosongan segera terisi.

Namun, dua surat yang dikeluarkan kepada partai koalisi, seolah-seolah menguap begitu saja tanpa bisa mewujud. Problem utamanya adalah menyatukan persepsi partai koalisi.

Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Ende, Azhar Nga’a Ira, kepada Ende News mengatakan, sebenarnya koalisi MJ sempat beberapa kali duduk berdiskusi. “Golkar beberapa kali fasilitasi kami bertemu,” kata Azhar. Namun, pertemuan selalu tak menghasilkan apa-apa.

Sekarang ini, partai-partai berjalan dengan strateginya masing-masing. Termasuk mencari figur calon Wabup. Akrobat partai-partai koalisi tentu menimbulkan pertanyaan menarik, apakah koalisi MJ sedang mengkhianati Golkar, yang dahulu memimpin koalisi?

Mengenai hal tersebut, Ketua DPD Golkar NTT, Melki Laka Lena menjawab santai. “Tidak perlu ada perasaan itu (dikhianati),” kata Melki Laka Lena (31/10/20). “Kalau ada Parpol yang belum bergerak, kan kita tidak bisa paksa juga,” lanjutnya.

Kata Melki Laka Lena, cepat atau lambannya proses mengisi kekosongan posisi Wabup, amat tergantung pada keinginan dan kesadaran bersama. (ARA/EN)

The post Kekosongan Wabup Ende, Golkar Dikhianati Koalisi? appeared first on Ende News.