Bantuan hukum diberikan partai Demokrat Ende ini menanggapi persoalan 70 orang petugas kebersihan DLH Ende yang belum menerima gaji dari pemerintah hingga saat ini. Seperti diberitakan sebelumnya, petugas kebersihan di DLH Ende yang terdiri dari pengangkut dan pemungut sampah, belum menerima gaji hingga kini padahal mereka telah bekerja selama 6 bulan terhitung sejak bulan Januari tahun ini.

Penuturan sekretaris partai Demokrat Ende, Maxi Mari (14/6/23), dalam diskusi internal Demokrat Ende telah disepakati bahwa untuk menjembatani tuntutan para pekerja perlu ditempuh melalui dua cara. Partai Demokrat akan mencari solusi bersama pemerintah melalui fraksinya di DPRD Ende, dan jika kesepakatan melalui lembaga dewan tidak tercapai maka Demokrat Ende akan memberi bantuan hukum kepada para petugas kebersihan untuk melayangkan gugatan terhadap pemerintah.

“Itu adalah sebuah komitmen kami secara kepartaian untuk mendampingi para tenaga kerja apabila mereka ingin gugat secara hukum,” kata Maxi Mari.

BERITA TERKAIT :

• Sering Diancam Kabid, Dimaki Kasi : Keluh Petugas Kebersihan DLH Ende

Keputusan untuk memberi bantuan hukum itu diambil oleh partai Demokrat setelah melakukan diskusi dengan para petugas kebersihan. Langkah pendampingan secara hukum diambil mencermati persoalan tunggakan gaji oleh pemerintah merupakan masalah yang tergolong pelik sebab perlu ditilik dari sisi hukum dan anggaran.

Sementara di sisi lain, mayoritas para petugas kebersihan masih awam dengan hal-hal tersebut dan hanya ingin hak mereka dipenuhi oleh pemerintah.

“Mereka berkomunikasi (para pekerja), berdiskusi dan menyampaikan hal-hal yang terjadi,” tutur Maxi Mari. “Mereka dengan latar belakang pendidikan dan kemudian dengan kemampuan yang mereka punya, mereka banyak yang tidak tahu dari sisi regulasi, anggaran, dan yang mereka tahu adalah hak mereka atas pekerjaan yang mereka lakukan selama 4 atau lima bulan itu,” sambungnya.

BACA JUGA :

• Pemkab Ende Akan Batasi Upacara Adat Hingga Pukul 24.00 Wita, Mayoritas Fraksi DPRD Tanpa Sikap

Komitmen Demokrat Ende memberi bantuan hukum kepada petugas kebersihan telah dinyatakan oleh anggota DPRD Ende fraksi partai Demokrat, Mahmud Djega. Dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD Ende (12/6) yang dihadiri oleh pemerintah dan petugas kebersihan, Mahmud mengutarakan kesiapan fraksi partainya memperjuangkan tuntutan para pekerja melalui mekanisme hukum.

“Fraksi Demokrat siap advokasi dan siapkan tim hukum laporkan masalah ini ke penegak hukum,” kata Mahmud dalam Rapat Dengar Pendapat.

Untuk diketahui, seperti diberitakan sebelumnya, persoalan pembayaran gaji petugas kebersihan DLH Ende yang menunggak selama 6 bulan telah mencapai kesepakatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Gabungan Komisi DPRD Ende, pemerintah dan para petugas kebersihan (12/6), disepakati bahwa pemerintah tetap membayar tunggakkan gaji sebab merupakan hak para pekerja kendati pun mereka bekerja tanpa ikatan resmi.

Pembayaran gaji petugas kebersihan, sesuai kesepakatan rapat, akan dibayarkan melalui mekanisme kontrak perorangan terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2023, sedangkan pembayaran gaji untuk bulan-bulan selanjutnya dibayarkan melalui kontrak dengan pihak ketiga atau perusahaan outsourcing. (ARA/EN)

The post Demokrat Ende Bantu Pekerja DLH Gugat Pemerintah appeared first on Ende News.

Menurut ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Maxi Mari (16/5/22), proses reorganisasi telah diselesaikan oleh Demokrat Ende setelah diterbitkan Surat Keputusan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Demokrat NTT mengenai penetapan pengurus baru.

Proses reorganisasi di tingkat DPAC dilakukan melalui mekanisme yang demokratis mulai dari rapat Pleno hingga menyerahkan nama-nama calon pengurus kepada DPD Demokrat NTT untuk ditetapkan. Kata Maxi Mari, Rapat Pleno digelar oleh DPC Demokrat Ende berdasarkan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrat.

“Pleno itu dilakukan pada tanggal 7 April (2022)… Dasarnya adalah instruksi DPP ke DPD merujuk aturan organisasi atau AD/ART,” ucap Maxi Mari (16/5).

Pleno yang diadakan dihadiri secara lengkap oleh utusan DPD Demokrat NTT, pengurus harian DPC Demokrat Ende dan Fraksi Demokrat di DPRD Ende. Terdapat 3 agenda utama yang dibahas dalam Pleno, jelasnya, yakni demisioner pengurus lama, pengusulan pengurus baru dan penetapan 3 nama sebagai calon pada tiap-tiap DPAC”.

Jelas Maxi Mari, ketentuan mengusulkan diperbolehkan maksimal 3 atau minimal 2 calon ketua DPAC berdasarkan peraturan organisasi, untuk ditetapkan menjadi ketua DPAC di 21 kecamatan atau DPAC. Para calon pengurus wajib melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan di dalam partai Demokrat.

“Persyaratan itu diantaranya minimal berijazah SMA, SKCK, Surat Bebas Narkoba, Surat Kesehatan”.

Memang, jelas Maxi Mari, partai Demokrat memberi keistimewaan terhadap para pengurus lama dimana seluruh DPAC diakomodir dan diusulkan kembali menjadi pengurus, atau dengan kata lain hanya diminta melengkapi persyaratan sesuai aturan organisasi.

Berdasarkan hasil rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara, batas waktu bagi para calon untuk melengkapi persyaratan diberikan selama 4 hari, terhitung sejak tanggal 7 April hingga 11 April 2022.

Setelah itu seluruh nama calon pengurus diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat. Pada proses ini, seluruh nama calon pengurus dikirimkan tanpa terkecuali, baik yang melengkapi persyaratan maupun calon yang tidak melengkapi persyaratan.

“Karena kami (DPC Demokrat Ende) hanya memiliki kewenangan mengusulkan tetapi untuk menetapkan merupakan kewenangan dari DPD,” sambungnya.

Proses panjang reorganisasi pengurus partai Demokrat Ende akhirnya terselesaikan setelah dikeluarkan Surat Keputusan oleh DPD partai Demokrat yang menetapkan pengurus baru tingkat anak cabang atau DPAC.

Dijelaskan Bendahara Umum partai Demokrat Ende, Jef Lanamana, reorganisasi merupakan persiapan Demokrat menyongsong verifikasi partai menghadapi agenda politik Pemilihan Legislatif dan Pemilu 2024. Terkait Pemilu, kata Lanamana, partai Demokrat secara nasional telah berkomitmen mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden.

“Ini merupakan langkah partai Demokrat mempersiapkan proses verifikasi partai yang dijadwalkan pada bulan Agustus tahun ini. Untuk agenda politik kami, DPC Demokrat Ende solid mendukung AHY sebagai calon presiden dan meraup kursi legislatif di Ende”.

Sementara terkait pertarungan legislatif ditingkat daerah, Jef Lanamana menyebut DPC Demokrat Ende menarget masing-masing satu kursi pada setiap Dapil. (ARA/EN)

The post Demokrat Ende Selesaikan Reorganisasi Pengurus Tingkat Anak Cabang appeared first on Ende News.