Seperti diberitakan sebelumnya, target PAD kabupaten Ende tahun 2024 terdapat dua versi yang saling berlainan. Terjadi perbedaan signifikan antara target PAD yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024, dengan target PAD yang disampaikan dalam Nota Pengantar LKPJ Bupati Ende.

Temuan ini ternyata membuka sejumlah fakta janggal mengenai pengelolaan anggaran tahun 2024 khususnya mengenai PAD.

BACA JUGA

• Soal Dua Versi Target PAD, Pemkab Ende Akui Revisi Tanpa Sepengetahuan Dewan

Dua Versi PAD Akibat Revisi

Sebelumnya, penuturan Ansel Kaise, anggota DPRD Ende Fraksi PSI (24/03/25), pemerintah menyampaikan bahwa target PAD pada tahun 2024 sebesar Rp 115 miliar. Data ini berbeda dengan target PAD yang ditetapkan secara resmi dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 yakni sebesar Rp 101 miliar.

“Nah ini, Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, sebesar Rp 115.771.980.156. Angka ini beda dengan target yang ditetapkan secara resmi di Perubahan Anggaran tahun lalu, Rp 101.871.980.156,” ucap Ansel Kaise.

BACA JUGA

• Duh, Target PAD Ende Ternyata Dua Versi, Mana yang Benar

Revisi yang dilakukan oleh pemerintah secara sepihak itu mengakibatkan data PAD menjadi dua versi. Versi resmi penetapan APBD Perubahan dan versi nota LKPJ bupati Ende. Ansel Kaise, anggota fraksi PSI DPRD Ende, yang ditemui kembali usai rapat Pansus (10/04), mengatakan, kedua versi tersebut amat berbeda satu sama lain karena itu perlu diluruskan.

The post Temuan Fraksi PSI Berbuntut Panjang, Ini 3 Fakta Janggal Target PAD Ende appeared first on Ende News.

Penuturan Ansel Kaise, anggota DPRD Ende Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), data target PAD yang disampaikan oleh pemerintah dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende kepada DPRD Ende, Senin (24/03/25), berbeda dengan target PAD yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024.

BACA JUGA

• Begini Langkah Awal DLH Ende Capai Visi Ende Bersih

Dalam sidang paripurna tersebut pemerintah menyampaikan bahwa target PAD pada tahun 2024 sebesar Rp 115 miliar. Data ini berbeda dengan target PAD yang ditetapkan secara resmi dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 yakni sebesar Rp 101 miliar.

“Nah ini, Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, sebesar Rp 115.771.980.156. Angka ini beda dengan target yang ditetapkan secara resmi di Perubahan Anggaran tahun lalu, Rp 101.871.980.156,” ucap Ansel Kaise.

BACA JUGA

• Kelanjutan Proyek Geothermal di Ende Tergantung Hasil Amdal

Dia pun mempertanyakan keabsahan data target PAD yang disampaikan oleh pemerintah dalam sidang paripurna sehari sebelumnya. Sebab, angka yang disampaikan oleh pemerintah bukan target PAD yang secara resmi ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024.

Ansel kemudian menjelaskan, target PAD hanya dapat ditetapkan atau diubah melalui dua mekanisme, melalui mekanisme Penetapan APBD dan melalui sidang Perubahan Anggaran.

“Di luar itu tidak ada mekanisme lain untuk mengotak-atik target PAD,” lanjut Ansel Kaise. “Pertanyaannya sekarang, siapa yang ubah target PAD ini, melalui mekanisme apa?”.

Adanya dua versi target PAD Ende ternyata dibenarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Ende.

The post Duh, Target PAD Ende Ternyata Dua Versi, Mana yang Benar appeared first on Ende News.

Oknum anggota DPRD Ende bernama Yohanes Kaki ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Ende bersama satu tersangka lainnya atas nama Siprianus Lenggoyo.

Kejaksaan Negri Ende mengungkapkan bahwa keterlibatan oknum anggota DPRD Ende Yohanes Kaki dalam kasus ini terkait posisinya sebagai direktur CV Bintang Pratama, salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut pada tahun 2016 silam.

BACA JUGA

• Oknum Anggota DPRD Ende Jadi Tersangka Kasus Korupsi Proyek

Penuturan Kasi Intel Kejari Ende, Nanda Yoga Rohmana (26/02/25), dalam pengerjaan proyek tersebut Yohanes Kaki selaku direktur CV Bintang Pratama melakukan sub kontrak terhadap pekerjaan kepada Cornelis Sukur alias Jesi sebagai Pelaksana.

“Untuk yang Yohanes Kaki, dia pemilik CV Bintang Pratama. Dia mengerjakan proyek itu dengan pelaksana Cornelis Sukur alias Jesi. Dia cuma tandatangan-tandatangan tetapi pelaksananya Cornelis Sukur alias Jesi,” ungkap Kasi Intel Kejari Ende, Nanda Yoga Rohmana (26/02).

Pengerjaan proyek tersebut diketahui bermasalah dan terindikasi kuat merugikan keuangan negara. Proses hukum pun dilakukan dan menjerat beberapa pihak berkepentingan diantaranya mantan kepala BPBD Kabupaten Ende, Albertus Yani dan PPK saat itu Sariatus Temu.

BACA JUGA

• Perse Ende Dipastikan Ikut Turnamen ETMC, Walau Kendala Dana

Dalam persidangan yang mendakwa Albertus Yani dan Sariatus Temu inilah terindikasi keterlibatan oknum lain yang diduga secara bersama-sama merugikan keuangan negara.

The post Begini Kronologis Oknum DPRD Ende Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi appeared first on Ende News.

Kehadiran tim transisi pemerintahan baru sebenarnya diperbolehkan, tetapi tidak boleh sampai mengintervensi kebijakan dan program yang sedang dijalankan oleh OPD terkait. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Ende, Marianus Kota, dalam rapat paripurna yang membahas hasil reses anggota dewan di ruang rapat paripurna DPRD Ende, Senin, 20 Januari 2024.

BACA JUGA

• Fraksi Gabungan DPRD Ende Setuju Ranperda Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Marianus, fakta bahwa tim transisi dapat mengakses OPD menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mengetahui keberadaan mereka. Namun, secara aturan, keberadaan tim transisi dalam pemerintahan daerah sebenarnya tidak diatur secara resmi.

“Boleh-boleh saja ada tim transisi ini. Tetapi kita perlu melihat kembali bahwa kehadiran mereka ini sebetulnya diketahui oleh pemda. Secara aturan, tim transisi tidak diakui,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika tim transisi hanya bertugas meminta data dan mengevaluasi program yang telah berjalan, hal itu masih dapat diterima. Namun, jika sampai ada tindakan yang bersifat mengancam atau mengintervensi kebijakan OPD, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

“Kalau hanya menanyakan kondisi terakhir terkait pelaksanaan program dan kegiatan, itu boleh saja. Tapi kalau sampai mengancam atau mengintervensi, itu yang tidak diperbolehkan,” jelasnya.

The post DPRD Ende Pertanyakan Kehadiran Tim Transisi Pemerintahan Baru appeared first on Ende News.

Hal tersebut disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Ende usai rapat perdana pada Rabu, 8 September 2024.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kabupaten Ende menunggak pembayaran gaji para PPPK selama 4 bulan, terhitung sejak bulan Maret hingga bulan Juni 2024.

BACA JUGA

• Tega, Pemkab Ende Nunggak Gaji PPPK 4 Bulan

Tunggakan pembayaran gaji itu dialami oleh seluruh PPPK lulusan tahun 2024, baik guru maupun tenaga kesehatan atau nakes.

Sejumlah anggota fraksi di DPRD Ende menyesalkan persoalan tersebut dan meminta pemerintah bertanggung-jawab melunasi pembayaran gaji para PPPK.

Hal itu disampaikan oleh 4 fraksi di DPRD Ende yakni Golkar, PSI, Demokrat dan Nasdem.

BACA JUGA

• Pemkab Ende Sering Terlambat Bayar Gaji Pegawai, Ini Datanya

Penuturan Ansel Kaise, anggota DPRD fraksi PSI, fraksinya akan mengusulkan kepada ketua dewan secepatnya memanggil pemerintah menyelesaikan pembayaran gaji PPPK.

“Nanti kita (fraksi PSI) minta ketua dewan untuk mengagendakan pertemuan dengan pemerintah agar secepatnya selesai,” kata Ansel Kaise (04/09).

The post DPRD Ende Akan Panggil Pemerintah Selesaikan Tunggakan Gaji PPPK appeared first on Ende News.

Dilantiknya dua kader muda partai Golkar Ende, Siprianus Doy dan Carlos Sara, melengkapi perolehan kursi partai berlambang beringin itu di DPRD Ende. Keduanya akan bergabung dengan dua senior Golkar yang kembali terpilih yakni Megi Sigasare dan Martinus Tata.

Sebelum dilantik sebagai anggota DPRD Ende, Siprianus Doy merupakan kader muda Golkar yang terpilih dari dapil 3 saat pileg 2024. Sementara tandemnya, Carlos Sara, terpilih dari dapil 2.

BACA JUGA

• Golkar Ende Serahkan SK Dukungan Kepada Paslon Gadi Djou-Baleti

Siprianus Doy melengkapi kursi Golkar dari dapil 3 yang kosong selama lima tahun terakhir. Sedangkan Carlos Sara mengisi kursi di dapil 2 yang ditinggalkan mantan anggota DPRD Ende, Ambrosius Rewa.

Jumlah perolehan suara yang didapat keduanya pun tak main-main. Siprianus Doy bahkan terpilih dengan perolehan suara tertinggi di dapilnya, begitu pun Carlos terpilih sebagai anggota DPRD Ende termuda pada periode ini.

The post Dua Kader Muda Ini Lengkapi Kursi Golkar di DPRD Ende appeared first on Ende News.

Anggota DPRD Ende bahkan menyatakan ada unsur kesengajaan dan upaya penggelapan dalam persoalan sewa lahan kepada pihak Alfamart.

Untuk diketahui, diberitakan sebelumnya, lahan yang terletak di Jalan Mahoni, Kota Ende, merupakan aset Pemda Ende yang digunakan oleh Damri sesuai Peraturan Bupati tahun 2004. Dalam perjalanan, sebagian lahan tersebut disewakan kepada Alfamart tanpa sepengetahuan Pemda Ende.

Selain itu, merujuk klausul di dalam Peraturan Bupati, Damri Ende hanya diberi kewenangan membangun apabila berkaitan dengan operasional Damri atau tidak diperbolehkan untuk tujuan lain.

BACA JUGA 

• Hasil Sewa Lahan Perum Damri Ende, Diduga Tak Masuk Kas Daerah

Hal tersebut menjadi polemik hingga saat ini. Dalam rapat gabungan fraksi DPRD Ende, 3 Juli 2024, sejumlah anggota dewan mencecar dinas teknis, Penanaman Modal dan PTSP, sebab memberikan izin kepada pihak Damri tanpa menelusuri kepemilikan lahan.

Anggota DPRD Ende bahkan menduga adanya upaya penggelapan dalam proses sewa lahan tersebut.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Ende setelah mendapatkan penjelasan dari dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rapat tersebut.

Penjelasan kepala dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kanisius Poto, pihaknya tidak mengetahui bahwa lahan tersebut merupakan aset milik Pemda Ende.

“Permohonan izin mendirikan bangunan untuk ruko yang beralamat di Jalan Mahoni, RT 001-RW 004 Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Ini izin lokasi sekaligus juga mereka mengajukan izin mendirikan bangunan, IMB,” jelas Kanisius (03/07).

“Di dalam perjanjian antara Perum Damri dan Alfaria Trijaya atau Alfamart ini mengenai sewa-menyewa lahan milik Perum Damri, tidak menyatakan bahwa (lahan) ini milik pemerintah daerah,” tuturnya.

BACA JUGA

• Relawan AWK NTT Dipastikan Dukung Melki Laka Lena

Selain itu Kanisius juga menjelaskan bahwa di dalam Gambar Situasi (GS) lokasi yang diterima oleh pihaknya, tidak tertera riwayat lahan dan kepemilikan sehingga pihaknya merasa lahan tersebut milik Damri.

Penjelasan dinas teknis ternyata membuat anggota DPRD Ende berang. Anggota DPRD Ende, Chairul Anwar misalnya, mengatakan bahwa kelalaian dinas teknis merupakan awal dari apa yang disebutnya sebagai “penyakit”.

The post DPRD Ende Berang, Dinas Teknis Tidak Tahu Lahan Damri Milik Pemda appeared first on Ende News.

Padahal kesepakatan sewa lahan telah dilakukan sejak tahun 2021. Hal tersebut terungkap dalam rapat gabungan fraksi DPRD Ende, Rabu 3 Juli 2024.

Dalam rapat tersebut, Damri Ende mengatakan bahwa pihaknya di cabang tidak mengetahui proses sewa-menyewa lahan yang dilakukan antara Damri dan Alfamart sejak tahun 2021.

Penuturan Arkila Laus Bani, perwakilan Perum Damri Ende, pihaknya tidak mengetahui proses sewa lahan tersebut lantaran seluruh proses diurus oleh Damri Pusat.

“Untuk pembangunan Alfamart ini tentunya kami di cabang, kami tidak mengetahui persis karena yang mengurus ini semua dari kantor Pusat,” sebut Arkila Laus Bani (03/07). “Terkait dengan pembangunan (Alfamart) ini bapak pimpinan, kami tidak tahu, tiba-tiba sudah bangun”.

Dirinya menyebut bahwa proses sewa lahan dapat dilakukan oleh Damri Pusat sebab sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang asli berada di Jakarta di Damri Pusat. “Sertifikat asli HGB ini ada di kantor Pusat, pimpinan,” tuturnya saat dicecar pimpinan sidang, Otafianus Moa Mesi.

BACA JUGA

• Hasil Sewa Lahan Perum Damri Ende, Diduga Tak Masuk Kas Daerah

Pernyataan Damri Ende ternyata dibenarkan oleh dinas teknis yang mengeluarkan izin. Tutur kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende, Kanisius Poto, saat pengurusan izin usaha kepada Alfamart di Jalan Mahoni, Kota Ende, tertera nama-nama pembuat kesepakatan sewa lahan.

The post Lahan Sudah Digunakan Alfamart Tapi Damri Ende Mengaku Tidak Tahu appeared first on Ende News.

Penetapan 3 nama calon Penjabat Bupati Ende dilakukan dalam sidang yang digelar pada Kamis, 19 Oktober 2023.

BACA JUGA

• Mbak Ve, Admin Arisan Sultan dan Investasi Bodong, Ditangkap Polisi

3 nama calon Penjabat Bupati Ende ditetapkan setelah DPRD Ende melakukan penggodokan terhadap calon yang diusulkan oleh fraksi-fraksi.

Pada rapat ini sendiri terdapat 4 nama yang diusulkan oleh fraksi-fraksi di DPRD Ende.

Nama-nama calon Penjabat Bupati Ende yang diusulkan fraksi-fraksi di DPRD Ende, yaitu Agustinus Ngasu, Sekda Ende, Sulastry Rasyid, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Yosep Rasi, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT serta Viktor Manek, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi NTT.

Dalam rapat tersebut mayoritas Fraksi di DPRD Kabupaten Ende mengusulkan nama Agustinus Ngasu menjadi Penjabat Bupati Ende.

Sedangkan Sulastri Rasyid hanya diusulkan oleh dua fraksi yakni Fraksi Nasdem dan Hanura. Begitupun Viktor Manek diusulkan oleh dua fraksi yakni Fraksi Hanura dan AKS.

BACA JUGA

• DPRD Ende Umumkan Usulan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Ende

Rapat berkesudahan dengan penetapan 3 nama calon Penjabat Bupati Ende yang akan diusulkan kepada Kemendagri RI.

3 calon Penjabat Bupati Ende yang ditetapkan dewan yakni Agustinus Ngasu, Viktor Manek, dan Sulastri Rasyid.

Ke 3 nama tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Kemendagri RI untuk mendapatkan penetapan.

Mengenai usulan di Kemendagri, anggota DPRD Fraksi Geridra, Maksimus Dheki mengatakan, batas waktu usulan DPRD Ende kepada Kementrian pada tanggal 30 November 2023.

“Deadline waktunya untuk DPRD usul ke Kemedagri 30 November 2023,” ucap Maksimus Dheki (20/10/23). “Masih ada waktu satu bulan”.

Sementara batas waktu proses di Kemendagri, sambungnya, penetapan nama Penjabat Bupati akan dilakukan oleh Kemendagri RI sebelum tanggal 31 Desember 2023. (ARA/EN)

The post DPRD Ende Tetapkan 3 Nama Calon Penjabat Bupati Ende appeared first on Ende News.

Besaran pinjaman Rp 20 miliar merupakan penurunan plafon yang kesekian kalinya sejak rencana pinjaman daerah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan rencana pinjaman sebesar Rp 150 miliar kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 75 miliar dan kali ini Rp 20 miliar.

BACA JUGA :

• 4 Intrik Seputar Pinjaman Rp 150 Miliar Pemkab Ende
• Plafon Pinjaman Pemkab Ende Turun Rp 75 Miliar

Wacana pinjaman daerah pertama kali digulirkan pada Pemkab Ende tahun 2020 untuk menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Rencana pinjaman tersebut kemudian disetujui oleh DPRD Ende dalam sidang Penetapan APBD tahun 2022.  Dewan menyetujui besaran pinjaman senilai Rp 150 miliar dengan catatan pinjaman yang diambil adalah kategori jangka menengah dan peruntukannya terbatas pembangunan infrastruktur.

Namun, dalam perjalanannya, proses pencairan pinjaman Rp 150 miliar terbentur satu syarat yakni Surat Persetujuan Dewan atas pinjaman  tersebut. Surat ini seharusnya diajukan oleh pemerintah dalam pembahasan KUA-PPAS namun saat itu pemerintah alpa mengusulkan.

Kealpaan pemerintah ini berakibat fatal karena untuk menuangkan keputusan lembaga dalam suatu surat keputusan harus melalui sidang paripurna, sedangkan masa sidang dimaksud telah terlewatkan. Seharusnya, menurut beberapa anggota dewan, pada saat masa sidang penetapan APBD 2022, pemerintah sudah menginformasikan kepada dewan agar ada tambahan agenda tentang pinjaman daerah sehingga dapat dituangkan dalam surat keputusan.

Proses melengkapi syarat ini cukup memakan waktu hingga pemerintah dan DPRD Ende melakukan konsultasi pada Kementrian Dalam Negri RI.

Pada Juli 2022, usai mendapat lampu hijau dari Kementrian terkait, pemerintah kembali melakukan pembahasan dengan DPRD guna melengkapi persyaratan pinjaman. Pada rapat tanggal 27 Juli 2022, pemerintah melalui Sekretaris Daerah, Agustinus Ngasu, menginformasikan bahwa plafon pinjaman turun dari Rp 150 miliar yang ditetapkan dalam APBD induk, menjadi Rp 75 miliar.

Penuturan Agustinus Ngasu saat itu, penurunan angka pinjaman menjadi Rp 75 miliar telah dikomunikasikan pihaknya kepada Kementrian Keuangan dan akan dituangkan dalam surat permohonan.

“Kita akan membuat surat ulang. Membuat surat permohonan ulang sejumlah yang kemarin saya tawarkan Rp 75 miliar kepada mereka (Kementrian Keuangan),” kata Agustinus Ngasu (27/7/22).

Rapat pembahasan pinjaman Rp 75 miliar berjalan alot sebab beberapa catatan yang diberikan lembaga dewan sejak awal tidak indahkan oleh pemerintah. Misalnya, mengenai peruntukkan pinjaman, dewan menemukan adanya item-item pekerjaan yang bukan termasuk pembangunan infrastruktur melainkan bersifat investasi jangka panjang.

“Pengembangan Pantai Kota Raja, kemudian revitalisasi pasar, padahal kami (dewan) menyetujui pinjaman jangka menengah untuk membangun infrastruktur, tidak diluar itu,” kata Mohamad Orba.

Pemerintah bergeming dan tetap mengusulkan pinjaman Rp 75 miliar pada masa sidang Perubahan APBD 2022.

Saat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Ende, usulan pinjaman Rp 75 miliar dianggap tidak strategis karena mengakibatkan celah defisit yang cukup dalam. Pendapat Badan Anggaran tersebut diperkuat oleh mayoritas fraksi dan meminta pemerintah menangguhkan pinjaman Rp 75 miliar dalam Pendapat Akhir Fraksi masing-masing.

“Kami melihat beban pembiayaan yang begitu besar yang harus ditanggung,” tutur anggota Badan Anggaran DPRD Ende, Vincen Sangu (18/11/22). “Perhitungan saat itu adalah defisit terlalu besar sehingga DPRD memutuskan rencana pinjaman itu ditangguhkan”.

Kendati telah ditolak oleh DPRD Ende, pemerintah kembali memasukan rencana pinjaman daerah dalam masa sidang Penetapan APBD 2023 dengan besaran pinjaman yang kembali mengalami penurunan. Angka pinjaman yang tadinya Rp 75 miliar diturunkan lagi menjadi Rp 20 miliar. (ARA/EN)

The post Rencana Pinjaman Pemkab Ende Turun Lagi Jadi Rp 20 Miliar appeared first on Ende News.