Seperti diberitakan media ini, polemik muncul setelah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016. Di dalam SK tersebut Kemen LHK menetapkan kawasan Hutan Produksi di wilayah pemukiman warga.

Terdapat 7 kelurahan yang sebagian wilayahnya masuk kawasan Hutan Produksi sesuai SK. Kelurahan itu adalah Onekore, Paupire, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Kota Ratu, Kelurahan Kota Raja, Kelurahan Reworena, dan Kelurahan Reworena Barat.

BERITA TERKAIT :

• Kawasan Hutan Produksi di Kota Ende Mencakup 7 Kelurahan
• Polemilk Hutan Produksi di Kota Ende, AWK Temui Setjen Kemen LHK

Menurut warga selama ini mereka telah berupaya mencari jalan keluar namun belum membuahkan hasil. Warga baru bisa bernafas lega ketika mengetahui senator AWK menemui Setjend Kemen LHK beberapa waktu lalu.

Mengenai hasil pertemuan sendiri, kata AWK kepada warga Onekore (19/11/20), Kementrian LHK melalui Setjen Bambang Hendroyono berjanji menyelesaikan secepatnya.

AWK merincikan, penyelesaian dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama, jika terdapat Surat Keputusan (SK) terdahulu dimana penetapan kawasan tidak termasuk pemukiman warga atau perkantoran, maka Kementrian LHK akan mengembalikan ke SK terdahulu.

Kedua, kalau pun tidak ada SK terdahulu namun terdapat perkantoran di dalam kawasan yang ditetapkan, maka SK Kemen LHK tahun 2016 tersebut akan direvisi.

Lanjutnya, dalam upaya tersebut Kementrian LHK segera memanggil Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV NTT, sebagai perpanjangan tangan di daerah, untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian.

Beberapa warga Kelurahan Onekore, diwawancara usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh senator AWK, berterima kasih atas perjuangan tersebut. Warga berharap polemik kawasan Hutan Produksi dapat terselesaikan secepatnya. (ARA/EN)

The post Warga Onekore Bersyukur, AWK Perjuangkan Polemik Hutan Produksi appeared first on Ende News.

Pertemuan antara Angelius dan Setjen Kemen LHK membahas polemik penetapan kawasan Hutan Produksi di wilayah Kota Ende.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 7 Kelurahan di wilayah Kota Ende ditetapkan Kemen LHK sebagai kawasan Hutan Produksi.

Ke 7 kelurahan itu adalah, Kelurahan Onekore, Kelurahan Paupire, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Kota Ratu, Kelurahan Kota Raja, Kelurahan Reworena, dan Kelurahan Reworena Barat.

Penetapan kawasan Hutan sesuai SK Kementrian Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016.

Penetapan tersebut telah menimbulkan keresahan. Sebab, mayoritas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi merupakan pemukiman warga dan fasilitas publik, seperti kampus dan perkantoran.

Senator AWK yang dihubungi media ini usai pertemuan mengatakan, dirinya telah menerima banyak keluhan warga Kota Ende, mengenai persoalan tersebut. Oleh sebabnya, sebagai utusan daerah, dirinya menemui Setjen Kemen LHK guna mencarikan jalan keluar.

Mengenai hasil pertemuan sendiri, kata AWK, Kementrian LHK melalui Setjen Bambang Hendroyono berjanji akan menyelesaikan secepatnya.

AWK merincikan, penyelesaian dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama, jika terdapat Surat Keputusan (SK) terdahulu dimana penetapan kawasan tidak termasuk pemukiman warga atau perkantoran, maka Kementrian LHK akan mengembalikan ke SK terdahulu.

Kedua, kalau pun tidak ada SK terdahulu namun terdapat perkantoran di dalam kawasan yang ditetapkan, maka SK Kemen LHK tahun 2016 tersebut akan direvisi.

“Pada intinya, Kementrian LHK telah berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secepatnya,” kata senator AWK (5/11/20).

Lanjutnya, dalam upaya tersebut Kementrian LHK segera memanggil Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV NTT, sebagai perpanjangan tangan di daerah, untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian. (ARA/EN)

The post Polemilk Hutan Produksi di Kota Ende, AWK Temui Setjen Kemen LHK appeared first on Ende News.

Sebelumnya, diberitakan media ini, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) menetapkan kawasan Hutan Produksi di wilayah Kota Ende. Dalam Surat Keputusan yang ditanda-tangani pada tahun 2016 itu, kawasan Hutan Produksi terbentang di 7 kelurahan di Kota Ende.

BACA JUGA : Aneh, Pemukiman Warga Onekore Ditetapkan Sebagai Hutan Produksi

Mengenai persoalan tersebut, dikatakan Megi, selama ini DPRD Ende tidak pernah mendapat informasi tentang penetapan Hutan Produksi. Baik dari pemerintah ataupun instansi terkait.

“Kami, DPRD Ende, belum pernah mendapat informasi dari pemerintah atau instansi terkait soal penetapan Hutan Produksi,” kata Megi Sigasare (2/10/20).

Karena itu Megi Sigasare amat menyesalkan ketertutupan pemerintah.

Lanjutnya, melihat cakupan wilayah yang sedemikian luas, Pemerintah Daerah seharusnya segera menginformasikan dan duduk bersama masyarakat mencari jalan keluar. Bukan sebaliknya menyembunyikan.

BACA JUGA : Kawasan Hutan Produksi di Kota Ende Mencakup 7 Kelurahan

Dijelaskan Megi Sigasare, persoalan tanah merupakan hal utama karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Tanah merupakan tempat bermukim, tanah juga merupakan tempat berusaha bagi setiap orang. Karena itu, kejelasan mengenai status tanah seharusnya menjadi prioritas, apalagi mencakup wilayah yang luas.

“Ini persoalan serius. Apalagi tanah dalam cakupan yang luas, banyak warga Kota Ende yang disulitkan,” lanjutnya.

Megi mencontohkan, persoalan pemecahan sertifikat tanah oleh 26 warga di Kelurahan Onekore. Masyarakat amat disulitkan. Keberadaan SK Kemen LHK tentang penetapan Hutan Produksi menyebabkan pemecahan sertifikat tanah tidak dapat dilakukan.

Apalagi, dalam situasi pandemi sekarang ini dimana masyarakat membutuhkan modal usaha, tentu keberadaan sertifikat tanah amat dibutuhkan, jelasnya.

Melihat urgensi persoalan ini, dirinya selaku wakil rakyat akan mengupayakan agar DPRD Ende memanggil pihak terkait.

“Persoalan ini mesti segera diselesaikan. Saya, selaku anggota DRPD akan berkomunikasi di Dewan agar memanggil pihak Kehutanan,” tutup Megi. (ARA/EN)

The post Soal Hutan Produksi, Megi Sigasare: DPRD Akan Panggil Kehutanan appeared first on Ende News.

Sebelumnya, diberitakan media ini, cakupan Hutan Produksi berada di sebagian wilayah Kelurahan Onekore dan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kota Ende.

Di luar 2 kelurahan tersebut, ternyata masih ada 5 kelurahan lainnya yang ditandai sebagai bagian dari Hutan Produksi berdasarkan SK Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK). Hal tersebut dikonfirmasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ende (29/9/20).

BACA JUGA : Aneh, Pemukiman Warga Onekore Ditetapkan Sebagai Hutan Produksi

Kepala BPN Ende, Herman Oematan mengatakan, wilayah Hutan Produksi di Kota Ende membentang di 7 kelurahan. Data itu, lanjut Herman Oematan, diterima pihaknya dari UPT Kehutanan Ende sebagai instansi dibawah Kemen LHK.

7 kelurahan itu adalah, Kelurahan Onekore, Kelurahan Paupire, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Kota Ratu, Kelurahan Kota Raja, Kelurahan Reworena, dan Kelurahan Reworena Barat.

Sebagian wilayah dari kelurahan-kelurahan tersebut termasuk wilayah Hutan Produksi, sesuai SK Kementrian Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016.

Mengenai dasar penetapan SK tersebut Herman Oematan menolak menjawab. Kata Herman, hal tersebut mesti ditanyakan langsung kepada UPT Kehutanan NTT wilayah Ende, sebagai instansi dibawah Kementrian LHK.

“SK (Surat Keputusan) ini tidak dikeluarkan oleh BPN, tetapi Kementrian LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Jadi, lebih baik kalau tanya langsung di Kehutanan,” ucap Herman Oematan (29/9/20).

Posisi BPN Ende, jelas Herman, sebatas memberikan informasi. Sebab, konsekuensi terbitnya SK berdampak kepada beberapa hal terkait pengurusan tanah. “Contoh, pemecahan sertifikat tanah oleh 26 warga di Kelurahan Onekore, tidak dapat kami layani,” lanjutnya.

BACA JUGA : Akper, Uniflor, dan SMAN 1 Ende, Masuk Kawasan Hutan Produksi

Untuk diketahui, wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi, sebagian besar merupakan pemukiman warga. Di luar itu, terdapat gedung-gedung publik seperti, gedung Susteran CIJ di Kelurahan Onekore dan gedung Universitas Flores di Kelurahan Paupire.

Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT Kehutanan Ende sebagai instansi dibawah Kementrian LHK, belum dapat dihubungi. (ARA/EN)

The post Kawasan Hutan Produksi di Kota Ende Mencakup 7 Kelurahan appeared first on Ende News.

Dalam peta atau gambar yang diterima media ini, bentangan wilayah Hutan Produksi mencakup dua kelurahan, yakni Kelurahan Onekore dan Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah. Setelah diamati, ternyata 3 gedung itu berada di dalam garis yang ditandai sebagai kawasan Hutan Produksi.

Penetapan itu berdasarkan SK Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016.

BACA JUGA : Aneh, Pemukiman Warga Onekore Ditetapkan Sebagai Hutan Produksi

Mengenai hal tersebut, Yayasan Perguruan Tinggi Flores (Yapertif) sebagai pihak yang mengelola Uniflor, mengaku terkejut dan tidak mengetahui penetapan tersebut.

Ketua Yapertif, Laurensius Gadi Djou, yang dihubungi media ini (30/9/20) mengatakan, selama ini pihaknya tidak pernah dihubungi oleh instansi terkait.

“Saya tidak tahu. Saya tidak pernah dengar itu,” kata Lauresius Gadi Djou (30/9/20). Ditambahkannya, keberadaan Uniflor di wilayah itu sudah sejak lama dan telah bersertifikat.

Di tempat berbeda, Kepala Prodi D3 Keperawatan Ende, Aris Wawomeo juga mengatakan hal yang sama. Ditemui Ende News (1/10/20), Aris Wawomeo merasa tidak pernah dihubungi oleh instansi terkait, sejak pra hingga penetapan wilayah Hutan Produksi.

Begitu pun dengan SMA Negeri 1 Ende. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ende, Yohanes Albinus Minggu (1/10/20), pihak sekolah belum pernah dihubungi oleh instansi terkait. Yohanes bahkan heran dengan penetapan tersebut.

BACA JUGA : Ternyata, Kawasan Hutan Produksi Terbentang Dari Onekore Hingga Paupire

Untuk diketahui, selain 3 gedung tersebut, gedung Susteran CIJ yang berlokasi di Kelurahan Onekore, juga termasuk dalam kawasan Hutan Produksi.

Di luar gedung publik, terdapat pula pemukiman-pemukiman warga di 2 kelurahan tersebut, yang berada di dalam wilayah Hutan Produksi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak UPT Kehutanan Ende sebagai instansi dibawah Kementrian LHK, belum dapat dihubungi. (ARA/EN)

The post Akper, Uniflor, dan SMAN 1 Ende, Masuk Kawasan Hutan Produksi appeared first on Ende News.

Dalam peta yang diperlihatkan Lurah Onekore, Yohanes Hami (29/9/20), daerah yang ditandai dalam peta sebagai wilayah Hutan Produksi, membentang dari kelurahan Onekore hingga Kelurahan Paupire.

BACA JUGA : Aneh, Pemukiman Warga Onekore Ditetapkan Sebagai Hutan Produksi

Peta yang diperlihatkan kepada media ini, menurut Hami, merupakan peta yang ia terima dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ende.

Peta diberikan sebagai jawaban BPN Ende terhadap warga Kelurahan Onekore yang tidak bisa mengurus pemecahan sertifikat tanah. BPN Ende, kata Yohanes Hami, memberikan gambar sebagai bukti bahwa wilayah tersebut benar-benar merupakan kawasan Hutan Produksi.

Peta tersebut berdasarkan SK Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016.

Kepala BPN Ende, Herman Oematan, yang ditemui Ende News (29/9/20), membenarkan bahwa gambar yang diperlihatkan oleh Lurah Onekore berasal dari BPN Ende.

Namun, dirinya menolak menjelaskan lebih jauh sebab Surat Keputusan yang menjadi dasar penetapan Hutan Produksi, bukan dikeluarkan oleh pihaknya atau instansi diatasnya.

Di tempat berbeda, Lurah Paupire Kecamatan Ende Tengah, Christ Nggala, mengaku baru mengetahui adanya penetapan tersebut. “Tidak tahu, saya baru dengar itu,” ucap Kris.

BACA JUGA : Lurah Onekore Kaget, Pemukiman Warga Ternyata Hutan Produksi

Menurut Christ Nggala selama ini pihaknya tidak pernah dihubungi oleh pihak terkait, yakni UPT Kehutanan NTT wilayah Ende.

Keberadaan SK Kementrian LHK tersebut amat janggal. Tidak ada survei sebelum penerbitan, dan setelah diterbitkan pun Kelurahan Paupire tidak pernah diinformasikan.

Lagipula, daerah yang termasuk kawasan Hutan Produksi merupakan pemukiman warga dan fasilitas publik, kata Christ Nggala.

Karena itu, selaku penanggung jawab wilayah, dirinya akan mengadakan pengecekan langsung di instansi terkait. (ARA/EN)

The post Ternyata, Kawasan Hutan Produksi Terbentang Dari Onekore Hingga Paupire appeared first on Ende News.

Penetapan kawasan Hutan Produksi di pemukiman warga, kata Yohanes Hami, diketahui saat warga Onekore hendak melakukan pemecahan sertifikat tanah. Ketika berupaya melakukan pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ende, permohonan warga ternyata ditolak.

BPN Ende mengatakan tanah milik warga yang akan dipecah itu masuk dalam kawasan Hutan Produksi.

BACA JUGA : Aneh, Pemukiman Warga Onekore Ditetapkan Sebagai Hutan Produksi

Menurut Yohanes Hami, untuk menyelesaikan persoalan tersebut dirinya telah mengadakan rapat dengan warga di Kelurahannya. Berbagai cara lain juga tengah dilakukan termasuk mendatangi BPN Ende.

Setelah melakukan penelusuran, diketahui penetapan kawasan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016.

Keberadaan SK tersebut membuatnya kaget. “Saya selaku Lurah, baru mengetahui, ternyata ada SK (Nomor) 357 ini,” kata Hami, heran.

Yohanes Hami juga diperlihatkan peta oleh BPN Ende yang berisi cakupan kawasan Hutan Produksi. Melihat peta, dirinya semakin dibuat kaget.

“Hampir setengah dari total wilayah Kelurahan Onekore, masuk dalam kawasan Hutan (Produksi)”. Lanjutnya, padahal itu adalah pemukiman warga.

Dirinya menjelaskan, selama menjabat sebagai lurah sejak tahun 2014, ia tidak pernah diinformasikan oleh pihak terkait, yakni UPT Kehutanan NTT wilayah Ende. Pemberitahuan dan proses survei sebelum terbitnya SK itu, tidak pernah diketahui pihaknya.

Bahkan, setelah SK tersebut dikeluarkan pun, Kelurahan Onekore tidak disosialisasikan.

Ulang Yohanes Hami, dirinya baru tahu ketika dijelaskan oleh BPN Ende. Sementara itu, UPT Kehutanan Ende, sebagai instansi terkait dibawah Kementrian yang mengeluarkan SK, tidak pernah menginformasikan pihaknya.

BACA JUGA : Kasus Mark Up Rekening Listrik PDAM Ende, Begini Modus HSA

BPN Ende yang hubungi Ende News (29/9/20), membenarkan adanya SK tersebut. Kepala BPN Ende, Herman Oematan mengatakan, SK itu dikeluarkan oleh Kementrian LHK, sehingga posisi BPN sebatas menginformasikan.

Mengenai keberadan SK tersebut, dirinya tidak dapat menjelaskan lebih jauh sebab bukan dikeluarkan oleh Kementrian Pertanahan.

Untuk diketahui, hingga berita ini diterbitkan, pihak UPT Kehutanan Ende sebagai instansi dibawah Kementrian LHK, belum dapat dihubungi. (ARA/EN)

The post Lurah Onekore Kaget, Pemukiman Warga Ternyata Hutan Produksi appeared first on Ende News.

Salah satu warga bernama Abdul Kadir bercerita, mulanya dia bersama warga hendak melakukan pemecahan sertifikat tanah ke dalam 26 bidang. Ketika berupaya melakukan pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ende, permohonan warga ternyata ditolak.

“Ternyata dari Pertanahan beritahu kami kalau tidak bisa. Karena lahan kami ini termasuk lahan kehutanan (Hutan Produksi),” kata Abdul Kadir (28/9/20).

BACA JUGA : Kasus Mark Up Rekening Listrik PDAM Ende, Begini Modus HSA

BPN Ende beralasan, tanah milik warga yang akan dipecah itu masuk dalam kawasan Hutan Produksi. Untuk memperoleh kejelasan mengenai penetapan tersebut, BPN Ende mengarahkan mereka mengecek langsung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kehutanan NTT wilayah Ende.

Abdul Kadir bersama beberapa warga lalu mendatangi UPT Kehutanan Ende. Namun, di UPT Kehutanan Ende pun, mereka tidak mendapatkan jalan keluar. UPT Kehutanan Ende hanya memberi informasi bahwa benar, ada aturan tentang penetapan Kawasan Hutan Produksi di wilayah mereka.

“Menurut Kehutanan, mereka baru keluarkan peta yang Kehutanan punya. Yang dibuat tahun 79 dan disahkan tahun 84, kemudian diperkuat lagi dengan SK Mentri tahun 2016,” jelasnya.

BACA JUGA : Sistem ARKAS Akan Terkoneksi Dengan SIMDA Ende

Mengenai solusi yang harus ditempuh oleh warga, menurut Abdul Kadir, pihak UPT Kehutanan Ende tidak memberikan jalan keluar. Selama ini dirinya bersama warga hanya dibuat sibuk tanpa kejelasan, lanjutnya.

Dari Pertanahan, mereka bilang ke Kehutanan. Dari Kehutanan mereka bilang ke Pertanahan. Kami dibuat bolak-balik!,” tegas Abdul Kadir, berang.

Terkait dengan ketidak-jelasan status tanah mereka, warga telah berkoordinasi dengan lurah setempat. Melalui koordinasi itu, warga berharap seluruh pihak terkait memberi solusi atas persoalan yang mereka hadapi. (ARA/EN)

The post Aneh, Pemukiman Warga Onekore Ditetapkan Sebagai Hutan Produksi appeared first on Ende News.