Kabar tersebut santer beredar dilingkaran politik kabupaten Ende sejak kemarin, Rabu (07/08/24). Menurut informasi yang beredar PDIP Ende telah mengeluarkan SK dukungan untuk paket Deo Do pada Pilkada Ende 2024.

Mengenai hal tersebut, Maxi Mari, sekretaris partai Demokrat Ende sekaligus tim pemenangan paket Deo Do memberikan tanggapan.

BACA JUGA

Tahbisan Uskup Agung Ende Terpilih Tonjolkan Nuansa Keberagaman

Menurut Maxi Mari, dirinya mendapatkan informasi yang sama mengenai SK dukungan PDI Perjuangan sejak kemarin. Paket Deo Do dikabarkan telah mendapatkan SK dukungan dari PDI Perjuangan.

The post PDIP Dikabarkan Usung Paket Deo Do, Ini Kata Maxi Mari appeared first on Ende News.

Menurut ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, Maxi Mari (16/5/22), proses reorganisasi telah diselesaikan oleh Demokrat Ende setelah diterbitkan Surat Keputusan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Demokrat NTT mengenai penetapan pengurus baru.

Proses reorganisasi di tingkat DPAC dilakukan melalui mekanisme yang demokratis mulai dari rapat Pleno hingga menyerahkan nama-nama calon pengurus kepada DPD Demokrat NTT untuk ditetapkan. Kata Maxi Mari, Rapat Pleno digelar oleh DPC Demokrat Ende berdasarkan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Demokrat.

“Pleno itu dilakukan pada tanggal 7 April (2022)… Dasarnya adalah instruksi DPP ke DPD merujuk aturan organisasi atau AD/ART,” ucap Maxi Mari (16/5).

Pleno yang diadakan dihadiri secara lengkap oleh utusan DPD Demokrat NTT, pengurus harian DPC Demokrat Ende dan Fraksi Demokrat di DPRD Ende. Terdapat 3 agenda utama yang dibahas dalam Pleno, jelasnya, yakni demisioner pengurus lama, pengusulan pengurus baru dan penetapan 3 nama sebagai calon pada tiap-tiap DPAC”.

Jelas Maxi Mari, ketentuan mengusulkan diperbolehkan maksimal 3 atau minimal 2 calon ketua DPAC berdasarkan peraturan organisasi, untuk ditetapkan menjadi ketua DPAC di 21 kecamatan atau DPAC. Para calon pengurus wajib melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan di dalam partai Demokrat.

“Persyaratan itu diantaranya minimal berijazah SMA, SKCK, Surat Bebas Narkoba, Surat Kesehatan”.

Memang, jelas Maxi Mari, partai Demokrat memberi keistimewaan terhadap para pengurus lama dimana seluruh DPAC diakomodir dan diusulkan kembali menjadi pengurus, atau dengan kata lain hanya diminta melengkapi persyaratan sesuai aturan organisasi.

Berdasarkan hasil rapat Pleno yang tertuang dalam Berita Acara, batas waktu bagi para calon untuk melengkapi persyaratan diberikan selama 4 hari, terhitung sejak tanggal 7 April hingga 11 April 2022.

Setelah itu seluruh nama calon pengurus diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah partai Demokrat. Pada proses ini, seluruh nama calon pengurus dikirimkan tanpa terkecuali, baik yang melengkapi persyaratan maupun calon yang tidak melengkapi persyaratan.

“Karena kami (DPC Demokrat Ende) hanya memiliki kewenangan mengusulkan tetapi untuk menetapkan merupakan kewenangan dari DPD,” sambungnya.

Proses panjang reorganisasi pengurus partai Demokrat Ende akhirnya terselesaikan setelah dikeluarkan Surat Keputusan oleh DPD partai Demokrat yang menetapkan pengurus baru tingkat anak cabang atau DPAC.

Dijelaskan Bendahara Umum partai Demokrat Ende, Jef Lanamana, reorganisasi merupakan persiapan Demokrat menyongsong verifikasi partai menghadapi agenda politik Pemilihan Legislatif dan Pemilu 2024. Terkait Pemilu, kata Lanamana, partai Demokrat secara nasional telah berkomitmen mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden.

“Ini merupakan langkah partai Demokrat mempersiapkan proses verifikasi partai yang dijadwalkan pada bulan Agustus tahun ini. Untuk agenda politik kami, DPC Demokrat Ende solid mendukung AHY sebagai calon presiden dan meraup kursi legislatif di Ende”.

Sementara terkait pertarungan legislatif ditingkat daerah, Jef Lanamana menyebut DPC Demokrat Ende menarget masing-masing satu kursi pada setiap Dapil. (ARA/EN)

The post Demokrat Ende Selesaikan Reorganisasi Pengurus Tingkat Anak Cabang appeared first on Ende News.

Maxi menekankan bahwa pengisian lowongan Wabup harus berpatokan pada dua hal prinsip. Pertama, melihat kembali sejarah pembentukan koalisi MJ, dan kedua, dia mendesak partai koalisi mengedepankan edukasi politik.

Menurut Maxi Mari, koalisi MJ memiliki sejarah atau asal-muasal pembentukan. Faktor sejarah, lanjutnya, mesti menjadi rujukan karena tidak terlepas-pisah dengan proses pengisian lowongan Wabup sekarang ini.

Dalam sejarah pembentukan koalisi MJ, paparnya, terdapat sosok Marsel Petu sebagai pembentuk dan pemimpin koalisi.

“Ada sosok inti yakni Marsel Petu dalam sejarah pembentukan koalisi MJ. Dia sebagai pembentuk dan pemimpin koalisi saat itu,” kata Maxi Mari (23/02/21)

Sosok Marsel Petu sendiri tidak dapat dipisahkan dari partai Golkar Kabupaten Ende. Marsel Petu merupakan ketua Golkar saat itu.

Namun, seperti diketahui umum, Marsel Petu meninggal dunia tak lama setelah dilantik menjadi Bupati.

Dari sejarah itu, lanjut Maxi Mari, menjadi terang bagi partai koalisi MJ untuk menentukan posisi Wabup yang kini lowong, merupakan hak partai apa.

“Posisi Marsel Petu dan Golkar Ende dalam pembentukan koalisi sudah jelas. Itu tidak dapat kita pungkiri. Jadi, ketika Marsel meninggal dan Golkar kehilangan kader maka partai koalisi sudah tahu menentukan pilihan”.

Sekarang ini partai koalisi dituntut menentukan pilihan yang benar-benar mengedukasi masyarakat. Proses politik pengisian posisi Wabup harus mencerdaskan dan memberi makna, tegasnya.

Jangan sampai, lanjut Maxi, masyarakat Kabupaten Ende hanya menyaksikan praktek egoisme semata yang mengedepan kekuasan. Hal itu merupakan preseden buruk bagi perpolitikan di Ende, jelasnya.

Maxi menambahkan, kendati dirinya merupakan kader partai Demokrat Ende, ia mengaku tidak ingin mengingkari sejarah. Dirinya juga meminta kepada seluruh partai koalisi MJ memberikan proses politik yang mengedukasi. (ARA/EN)

The post Eks Tim Sukses Paket MJ Angkat Bicara Soal Posisi Wabup Ende appeared first on Ende News.