“Kami tidak berbicara soal Pokir teman-teman di fraksi partai yang lain, tetapi di internal PDI Perjuangan. Kami berkomitmen untuk siap di-nol-kan Pokir DPRD tahun 2025 ini, dan digeser untuk belanja pengadaan tanah TPA,” kata Heribertus Gani, ketua Bapilu PDI Perjuangan Ende (22/04/25).

Keputusan tersebut diambil oleh DPC PDI Perjuangan Ende dalam rapat pengurus DPC, Selasa, 22 April 2025. Keputusan DPC PDI Perjuangan berlaku bagi seluruh anggota DPRD Ende fraksi PDI Perjuangan tanpa terkecuali, dan selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada pengurus partai di tingkat yang lebih tinggi.

Rapat tersebut dihadiri oleh ketua DPC PDI Perjuangan Ende sekaligus ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, wakil bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Ende, Heribertus Gani serta seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Ende.

BACA JUGA

• Pemprov NTT Turunkan Tim Periksa Dampak Proyek Geothermal

Rapat internal PDI Perjuangan Ende digelar untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang tengah dihadapi saat ini. Penuturan Heribertus Gani (22/04), PDI Perjuangan Ende sebagai salah satu partai pengusung merasa bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah.

“Kesimpulan hasil rapat DPC hari ini menyikapi berbagai hal di internal pemerintah daerah kabupaten Ende beberapa waktu terakhir. Yang pertama, PDI Perjuangan Ende menyadari benar posisi politik sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati Ende hari ini,” ucap Heribertus Gani, ketua Bapilu PDI Perjuangan Ende (22/04).

BACA JUGA

• Bupati Ende Update Program 100 Hari, Begini Perkembangannya

Salah satu keputusan penting yang diambil oleh DPC PDI Perjuangan Ende, tutur Heri Gani, DPC PDI Perjuangan Ende memutuskan dana Pokir anggota DPRD Ende yang berasal dari partai tersebut di-nol-kan, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah mengatasi masalah sampah, khususnya pengadaan tanah TPA sampah.

Keputusan tersebut diambil menanggapi persoalan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rate, yang terletak di Kelurahan Tanjung, yang resmi ditutup oleh tim Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa hari lalu.

The post DPC PDI Perjuangan Ende Putuskan Dana Pokir Dialihkan Untuk Pengadaan TPA Sampah appeared first on Ende News.

“Saya tidak tahu apakah (bupati-bupati kecil) tim sukses ataukah orang dekat, tetapi saya melihat tarikan persoalan ini dibentuk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah mereka menganggap mereka orang dekat bupati atau timnya bupati, saya tidak tahu, tetapi saya melihat mereka itu adalah ‘bupati-bupati kecil’,” kata Armin Wuni Wasa (08/04/25).

BACA JUGA

• Begini Tanggapan Bupati Ende Soal Viral Data Pokir Anggota DPRD

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Senin 7 April 2025, data Pokir para anggota DPRD Ende tersebar di platform media sosial WatsApp dan menjadi sorotan publik. Dalam data yang disebar itu terungkap besaran dana Pokir setiap anggota DPRD Ende, lengkap dengan nama-nama pemilik Pokir yang diketahui merupakan nama panggilan para anggota DPRD Ende.

Ketua fraksi partai Nasdem DPRD Ende, Arminus Wuni Wasa yang ditanyai tentang data tersebut menyangsikan keabsahan data Pokir yang tersebar di media sosial saat ini. Armin enggan membahas sebaran data tersebut sebab dinilainya sebagai data palsu.

BACA JUGA

• Begini Kronologi Dana Pokir Anggota DPRD Ende Jadi Kontroversi, Yuk Simak

Kendati demikian, Armin menjelaskan, kontroversi dana Pokir yang menjadi sorotan akhir-akhir ini sangat merugikan DPRD Ende sebagai sebuah lembaga. Padahal, kata dia, dana Pokir memiliki payung hukum dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD.

“Pokir itu perintah undang-undang, kalau kami tidak laksanakan kami disalahkan,” kata Armin Wuni Wasa (08/04).

Selain menyangsikan, Armin juga menyebut bahwa kontroversi dana Pokir yang beredar akhir-akhir ini diduga berasal dari sekelompok orang yang disebutnya sebagai ‘bupati-bupati kecil’.

The post Armin Sebut Kontroversi Pokir Akibat Ulah “Bupati-bupati Kecil” appeared first on Ende News.

Dalam data yang disebar itu terungkap besaran dana Pokir setiap anggota DPRD Ende, mulai dari terendah Rp 500 juta hingga yang tertinggi Rp 4 miliar. Data yang tersebar itu pun dilengkapi nama-nama pemilik Pokir yang diketahui merupakan nama panggilan para anggota DPRD Ende.

BACA JUGA

• Viral di Medsos, Data Besaran Dana Pokir Anggota DPRD Ende

Kendati menjadi sorotan publik, lembaga DPRD Ende belum memberikan keterangan mengenai data Pokir yang tersebar di media sosial tersebut. Beberapa anggota dewan yang dikonfirmasi media ini mengatakan akan memberikan penjelasan setelah melakukan pembicaraan di internal DPRD Ende.

Di sisi lain, Pemkab Ende, sebagai pihak yang paling mengetahui besaran Pokir para anggota dewan, juga belum memberikan penjelasan tentang keabsahan data Pokir yang menjadi pembicaraan publik saat ini.

BACA JUGA

• Gubernur NTT Hentikan Sementara Pengembangan Proyek Geothermal

Nah, media ini merangkum kronologi perdebatan mengenai Pokir anggota DPRD Ende yang menjadi sorotan publik hingga saat ini.

Pokir anggota DPRD Ende pertama kali menjadi sorotan publik setelah bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda mengungkap total Pokir anggota DPRD Ende saat Musrengbangcam di aula kantor Camat Ende Timur, Rabu 19 Maret 2025. Saat itu bupati Ende menyebut bahwa total Pokir para anggota DPRD Ende mencapai Rp 35 miliar.

Selain mengungkap total Pokir, ia juga menawarkan kepada DPRD Ende agar Pokir dapat digunakan untuk program-program pelayanan publik sebab pemerintah mengalami efisiensi.

BACA JUGA

• Bupati Ende Sepakat Dengan Gubernur NTT : Pemimpin Jangan Mengeluh

Selanjutnya, dalam sidang paripurna Nota Pengantar LKPJ bupati Ende di gedung DPRD Ende, Kamis 24 Maret 2025, bupati Ende kembali berbicara mengenai Pokir anggota dewan. Hal itu dilakukan menjawab pertanyaan anggota dewan, khususnya mengenai total Pokir dalam data pemerintah.

Angka yang disebut oleh bupati Ende sebesar Rp 35 miliar, berbeda dengan data yang diketahui oleh anggota DPRD Ende sebesar Rp 25 miliar.

The post Begini Kronologi Dana Pokir Anggota DPRD Ende Jadi Kontroversi, Yuk Simak appeared first on Ende News.

Kendati demikian, terjadi perbedaan data antara total Pokir yang diketahui para anggota dewan sebesar Rp 25 miliar dengan total Pokir dalam rekapan pemerintah yang mencapai hampir Rp 35 miliar.

Hal itu disampaikan menjawab kontroversi rencana pengalihan Pokir DPRD Ende untuk program-program pelayanan publik.

BACA JUGA

• Penyebab Hutang Pemkab Ende Perlahan Terungkap, Bupati Ende Mulai Buka-bukaan

Dikatakan bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda (24/03/25), tawaran pengalihan Pokir DPRD Ende untuk program pelayanan publik dikatakannya mengingat efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Untuk kabupaten Ende, total anggaran yang dilakukan efisiensi sesuai perintah pemerintah pusat mencapai Rp 46 miliar, sebut bupati Ende. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan sektor-sektor sesuai perintah pemerintah pusat sehingga ruang pemerintah daerah melaksanakan program pelayanan publik menjadi terbatas.

“Kemudian soal Pokir, saya memang bicara karena kita mengalami efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 (Tahun 2025) itu kita dapat angka Rp 46 M, yang kemudian akan dialihkan untuk sektor-sektor yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat,” kata bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda saat berbicara dalam sidang paripurna Nota Pengantar LKPJ di gedung DPRD Ende (24/03/25).

Kendati menawari pengalihan, kata bupati Ende, dana Pokir anggota DPRD Ende juga merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada para anggota dewan. Karena itu bukan kesalahan anggota DPRD apabila tetap direalisasikan.

“Jadi saya minta kesediaan bapak-ibu sekalian khususnya anggota DPR, kita sama-sama mau bangun Ende ke depan,” ucap bupati Ende. “Jadi ini bukan salahnya DPRD, ini aspirasi masyarakat yang minta”.

BACA JUGA

• Bupati Ende Sentil Pokir Anggota Dewan : Beli Barang Remeh-Temeh

Selain itu, bupati Ende juga menegaskan bahwa total dana Pokir para anggota DPRD Ende pada tahun 2025 mencapai hampir Rp 35 miliar, bukan sebesar Rp 25 miliar seperti yang diketahui para anggota dewan. Total Pokir sebesar hampir Rp 35 miliar itu terdata di berbagai program beserta nama-nama anggota DPRD pemilik Pokir.

“Sementara Pokir yang saya dapat, yang saya data di sini, semua ada nama-nama lengkap semua ini, nama setiap anggota DPR, kita ngomong terbuka biar tidak ada yang tersembunyi diantara kita, bahwa ada sekitar hampir Rp 35 M Pokir,” kata bupati Ende.

“Saya pernah bertanya kepada salah satu anggota DPR berapa Pokir kalian, katanya hanya Rp 25 M, tetapi hari ini saya bilang ada Rp 34 M 662 juta,” tandasnya lagi.

Senada dengan bupati Ende, anggota DPRD Ende, Kadir Mosa Basa (27/03/25) menyebut dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan memiliki payung hukum dan setara kedudukannya dengan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

The post Bupati Ende dan DPRD Kompak Sebut Pokir Aspirasi Masyarakat appeared first on Ende News.