Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Ende memutuskan dana Pokok-pokok Pikiran atau Pokir anggota DPRD Ende fraksi tersebut di-nol-kan agar dapat dialihkan oleh pemerintah untuk pengadaan tanah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
“Kami tidak berbicara soal Pokir teman-teman di fraksi partai yang lain, tetapi di internal PDI Perjuangan. Kami berkomitmen untuk siap di-nol-kan Pokir DPRD tahun 2025 ini, dan digeser untuk belanja pengadaan tanah TPA,” kata Heribertus Gani, ketua Bapilu PDI Perjuangan Ende (22/04/25).
Keputusan tersebut diambil oleh DPC PDI Perjuangan Ende dalam rapat pengurus DPC, Selasa, 22 April 2025. Keputusan DPC PDI Perjuangan berlaku bagi seluruh anggota DPRD Ende fraksi PDI Perjuangan tanpa terkecuali, dan selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada pengurus partai di tingkat yang lebih tinggi.
Rapat tersebut dihadiri oleh ketua DPC PDI Perjuangan Ende sekaligus ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, wakil bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Ende, Heribertus Gani serta seluruh pengurus DPC PDI Perjuangan Ende.
BACA JUGA
Rapat internal PDI Perjuangan Ende digelar untuk membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang tengah dihadapi saat ini. Penuturan Heribertus Gani (22/04), PDI Perjuangan Ende sebagai salah satu partai pengusung merasa bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah.
“Kesimpulan hasil rapat DPC hari ini menyikapi berbagai hal di internal pemerintah daerah kabupaten Ende beberapa waktu terakhir. Yang pertama, PDI Perjuangan Ende menyadari benar posisi politik sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati Ende hari ini,” ucap Heribertus Gani, ketua Bapilu PDI Perjuangan Ende (22/04).
BACA JUGA
Salah satu keputusan penting yang diambil oleh DPC PDI Perjuangan Ende, tutur Heri Gani, DPC PDI Perjuangan Ende memutuskan dana Pokir anggota DPRD Ende yang berasal dari partai tersebut di-nol-kan, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah mengatasi masalah sampah, khususnya pengadaan tanah TPA sampah.
Keputusan tersebut diambil menanggapi persoalan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rate, yang terletak di Kelurahan Tanjung, yang resmi ditutup oleh tim Penegakan Hukum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beberapa hari lalu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
