Pemerintah Kabupaten Ende menargetkan laporan keuangan tahun 2021 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Ende Djafar Ahmad saat memimpin upacara mingguan bertempat di Halaman Kantor Bupati Ende (4/1/21/).
Guna memperoleh predikat WTP, kata Bupati Djafar, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bergerak maksimal serta membangun sinergitas.
“Agar predikat WTP ini dapat tercapai kita harus bekerja bersama-sama. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab bupati, sekda, staf ahli ataupun para asisten tetapi tanggung jawab kita semua,” kata Bupati Djafar (4/1/21).
Karena itu seluruh program kerja yang telah direncanakan pada tahun ini, khususnya pengadaan dan pelelangan, harus segera dilaksanakan. Dirinya meyakini jika progres pengelolaan anggaran pada OPD mencapai 60 persen dalam tahun berjalan maka predikat WTP niscaya tercapai.
Bupati Djafar menegaskan dirinya akan mengecek dan meminta laporan setiap OPD khususnya yang mengelola anggaran dengan jumlah besar.
Selain itu, Bupati Ende juga menyoroti mekanisme pengelolaan administrasi keuangan yang belum optimal, khususnya yang berhubungan dengan pihak ketiga. Hal tersebut dikatakannya setelah menyaksikan antrian penyelesaian administrasi keuangan yang terjadi pada akhir tahun 2020.
“Seperti yang saya saksikan sendiri tanggal 30 Desember kemarin, terjadi antrian panjang hingga malam hari. Oleh karena itu kita harus ubah sistem pengelolaannya agar tidak terjadi antrian”.
Cara yang dapat dilakukan, jelas Bupati Djafar, dibuatkan link bagi masing-masing OPD sehingga tidak terjadi penumpukan.
Dirinya mengharapkan berbagai perubahan pengelolaan administrasi keuangan pada tahun ini dapat membawa Kabupaten Ende meraih predikat WTP. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
