Temuan penyimpangan prosedural itu berlaku untuk Pokir para anggota DPRD Ende yang baru terpilih. Sebab, para anggota DPRD yang baru terpilih, dilantik pada bulan Agustus setelah masa reses dan Musrembang tahun 2024 berkesudahan.
Karena dilantik setelah masa reses dan Musrembang seharusnya para anggota dewan yang baru terpilih, tak memiliki Pokir sebagai aspirasi hasil reses. Namun, dalam data yang tercatat saat ini, seluruh anggota DPRD Ende baik yang baru dilantik maupun yang terpilih kembali, tercatat memiliki Pokir.
“Kemudian kita juga audit kas, cash opname, ini penting,” tuturnya. “Dari hasil cash opname kita, kita temukan ada dugaan yang tadi saya bilang, ada dugaan penyimpangan di dalam pemberian Pokir DPR”.
“Jadi Pokir itu kan, Pokir tahun 2024, anggota DPRD yang ikut Musrembang pada saat itu hanya 11 orang, (anggota DPRD Ende ) yang lama-lama itu loh. Tapi kenapa tiba-tiba kok di Pokir 2025 ini semua masuk, yang baru-baru pun juga ada,” kata Bupati Ende.
BACA JUGA
Selain melakukan cash opname, program 100 hari bupati Ende juga meliputi program kegiatan yang dilaksanakan di instansi-instansi.
Untuk program Ende Bersih, kata Bupati Ende, pemerintah fokus melakukan sosialisasi gerakan Ende Bebas Sampah. Gerakan ini akan melibatkan seluruh instansi pemerintah dengan menggandeng sekolah-sekolah.
Dalam gerakan tersebut seluruh instansi pemerintah kabupaten Ende akan melakukan pembersihan sampah, begitupun di sekolah-sekolah.
“Ende Bersih ini juga kita gerakan dari setiap sekolah, sekolah bersih dan sehat, ini sudah mulai digerakan oleh dinas PK. Kita launching yang pertama di Detusoko setelah itu nanti di Wewaria, di Wolowaru dan seterusnya,” tuturnya.
BACA JUGA
Beberapa langkah lain juga dilakukan pemerintah menyukseskan program Ende Bersih, diantaranya pembuatan Perbup, penambahan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah, mengkaji pembuatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta merancang bank sampah.
Selanjutnya, untuk program Ende Sehat, pembenahan di RSUD Ende pun sedang dilakukan oleh pemerintah. Selain audit kas, pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur seperti menambah pendingin ruangan secara bertahap, serta penambahan obat-obat BPJS.
Lalu, untuk program Ende Terang, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk menambah fasilitas penerangan di wilayah kota Ende. Kata bupati Ende, saat ini pemerintah sedang meninjau titik-titik pemasangan lampu sehingga program Ende Terang dapat segera dinikmati oleh masyarakat.
“Nah, soal lampu, kita ini memang punya anggaran, kita hanya punya anggaran Rp 600 juta,” ucapnya”. Jadi kita tentukan dulu titik-titiknya kemudian kita akan segera jalankan itu, untuk (program) Ende Terang”. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
