Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen pemerintahan provinsi dalam mempercepat penguatan ekonomi kawasan pesisir dan penanganan gizi di daerah 3T.
Dua agenda besar ini, dikatakannya dalam rapat bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (22/10/25).
Dalam rapat bersama KKP membahas percepatan pengusulan program kampung nelayan, program ini dinilai sangat potensial karena nilinya bisa mencapai Rp 20 miliar untuk satu kampung nelayan
BACA JUGA
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan pentingnya kesiapan penuh dari pemerintah kabupaten agar NTT menjadi salah satu provinsi penerima program
“Saya tegaskan kepada seluruh bupati, wakil bupati, dan sekda agar tidak setengah hati mempersiapkan lahan dan administrasi. NTT harus jadi provinsi prioritas, jangan sampai peluang besar ini lewat begitu saja hanya karena kita kurang siap” ujarnya.
KKP telah menetapkan beberapa kabupaten seperti Alor, Flores Timur, Sikka, Kupang, dan Manggarai Barat, sebagai tahap awal pelaksanaan program. Namun, Gubernur mendorong agar setiap kabupaten dapat mengusulkan dua hingga lokasi sekaligus
“ini bukan sekedar proyek, tetapi investasi untuk masa depan masyarakat pesisir kita” tegasnya.
Agenda kedua membahas percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan PT Krakatau Steel. Program ini berfokus pada pembangunan dapur gizi di seluruh Indonesia, dengan target 6.000 titik, dimana NTT menjadi salah satu prioritas utama.
“kita ingin pastikan tidak ada satupun anak di NTT kehilangan masa depan karena gizi buruk. Prinsipnya sederhana, dimana ada ibu hamil dan anak-anak, disitu koita bangun dapur gizi”, kata Gubernur, Melki Laka Lena.
BACA JUGA
Program tersebut mendapat dukungan dari PT Krakatau steel dan sejumlah BUMN yang akan berperan dalam penyediaan logistik, pelatihan, hingga sertifikasi halal.
Dalam arahanya, Gubernur NTT, Melki Laka Lena, berpesan kepada seluruh kepala daerah agar bekerja cepat, kolaboratif, dan sungguh-sungguh
“kita ingin hasil nyata, bukan seremonial. Mari tunjukan bahwa daerah kita mampu, punya semangat, dan berani berjuang demi kesejahteraan rakyat”, pesanya.
Rapat ini turut dihadiri Plt. Dirjen PDE SPKP KKP Pak Machmud, Perwakilan Kementerian KKP Pak Budi Yuwono, Kepala BGN Pak Dadan Hidayana, Direktur PT Krakatau Steel Pak Akbar Johan, para bupati dan wakil bupati dari wilayah prioritas dan berbagai instansi terkait.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
