Dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende disampaikan langsung oleh ketua GMNI, Marianus Yanto Woda. GMNI mendukung langkah Kejari Ende mengusut dugaan korupsi pembangunan 4 unit toilet penunjang destinasi wisata yang menelan biaya miliaran rupiah.

Langkah cepat Kejari Ende, sebutnya, merupakan suatu kepekaan yang sejalan dengan aspirasi mahasiswa mengenai pemberantasan korupsi. Hal itu tidak saja memberi jaminan atas kepastian hukum melainkan juga menjadi proteksi untuk mencegah berkembangnya opini yang tidak bertanggung-jawab.

“GMNI mendukung penuh aparat penegak hukum menangani dan menuntaskan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Ende. GMNI sangat peka dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, termasuk di kabupaten Ende. Jangan sampai ada opini liar di ruang publik jika proses hukumnya lamban dan tidak tuntas,” kata Marianus Yanto Woda (14/06/22).

Kendati mendukung, dirinya tetap mengingatkan Kejari Ende agar pengusutan dugaan korupsi tersebut tidak tebang pilih melainkan harus sesuai dengan acuan hukum. Pengusutan mesti dilakukan secara profesional, adil, serta tidak memakan waktu yang lama sebab dinilai tidak sulit untuk menemukan bukti-bukti.

GMNI Ende, tegasnya, akan terus mengamati perjalanan dugaan kasus tersebut dan tidak segan-segan turun ke jalan jika dinilai ada kelambanan dalam proses pengusutan.

“Jika dalam jangka waktu yang panjang kasus ini belum dituntaskan, GMNI akan turun menggelar aksi damai mendesak Kejaksaan Negeri Ende, menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan 4 unit toilet tersebut,” pungkas Yanto Woda.

Selain GMNI Ende, dukungan kepada Kejari Ende juga datang dari praktisi hukum, Erles Rareral. Pengacara kelahiran Ende ini mengapresiasi langkah cepat Kepala Kejaksaan dan jajaran, serta mengingatkan agar pihak Kejari Ende tidak perlu takut memerangi praktek korupsi di Ende.

“Sebagai praktisi hukum kelahiran Ende, saya mendukung penuh Kajari Ende bersama jajaranya, menuntaskan kasus dugaan korupsi pembangunan empat toilet di Dinas Pariwisata Ende. Tidak perlu takut untuk memberantas korupsi di kota rahimnya Pancasila,” ucapnya.

Sambung Erles Rareral, penuntasan dugaan praktek korupsi tersebut akan menjadi cerminan proses penegakan hukum di Ende yang dapat dijadikan sebagai bukti keberpihakan terhadap aspirasi pemberantasan korupsi.

Langkah cepat penegak hukum tersebut amat penting untuk mewujudkan Kabupaten Ende yang bersih dari praktek korupsi dan hal tersebut harus dimulai dengan keseriusan para penegak hukum mengusut semua dugaan kasus serta memberi efek jera.

Untuk diketahui, biaya pembangunan 4 toilet di Kabupaten Ende bersumber dari dana DAK tahun 2021 mencapai Rp 1,9 miliar. Ke 4 toilet tersebut dibangun di 4 lokasi berbeda yakni di Taman Rendo, di Sao Ria Moni, di Pantai Kota Raja, dan di Kolam Air Panas Ae Oka Detusoko.

Mengenai pengusutan dugaan korupsi dalam proyek tersebut, Kejari Ende telah mengagendakan pemanggilan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para kontraktor penyedia jasa. (ARA/EN)

The post Usut Dugaan Korupsi 4 Toilet Dispar, Kejari Ende Banjir Dukungan appeared first on Ende News.

Demonstrasi GMNI Ende berlangsung sekitar pukul 09.00 waktu setempat di ruas jalan utama Eltari, Kota Ende. Demostrasi ini diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan anggota Satpol PP yang menghalangi para demonstran memasuki halaman Kantor Bupati Ende. Situasi demonstrasi nyaris ricuh sebab Satpol PP tidak dapat menjelaskan alasan penghadangan tersebut.

Dalam orasinya GMNI Ende menuntut Bupati Ende merealisasikan janji pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Menurut ketua GMNI Ende, Marianus Yanto Woda (07/06/22), salah satu janji utama yang tertuang dalam RPJMD adalah pembangunan 5 ruas jalan pararel.

Pembangunan 5 ruas jalan pararel, kata dia, seharusnya dikerjakan setiap tahun untuk memenuhi target waktu sebelum berakhirnya masa jabatan Bupati Ende. Namun, sejauh ini, pemerintah baru mengerjakan sebagian ruas jalan sedangkan sisanya belum tersentuh pembangunan.

“Kita merujuk pada 5 ruas pararel pembangun (jalan), itu yang diprioritaskan setiap tahun. Tetapi hari ini yang direalisasikan ada beberapa yang sudah dikerjakan misalkan di desa Pu’ukungu-Orekose-Maukaro, kemudian Nangaba-Boafeo, dan Detukeli-Maurole,” kata Marianus Yanto Woda.

“Yang belum dikerjakan dari 5 ruas jalan pararel pembangunan itu, Kelimutu-Jopu-Wolojita-Watuneso-Detuara-Kotabaru, dan Sokolo’o-Hangalande-Kotabaru,” sambungnya.

Selain itu, berdasarkan advokasi dan investigasi yang dilakukan GMNI Ende sebelum melakukan demonstrasi, ditemukan juga desa-desa yang mengalami kendala infrastruktur jalan, listrik dan jaringan internet. Misalnya di desa Nangapanda dari Tenda Ondo-Romarea-Watumite, lalu di kecamatan Lepembusu Kelisoke tepatnya di desa Tani Woda-Detuara-Kotabaru yang merupakan jalur penghubung alternatif.

GMNI Ende, tutur Marianus, menemukan disparitas pembangunan dimana pemerintah condong lebih memperhatikan penataan kota daripada menuntaskan pembangunan infrastruktur di desa-desa.

“Berdasarkan advokasi atau investigasi teman-teman GMNI bahwa masih banyak sekian kecamatan atau desa yang masih mengalami disparitas pembangunan infrakstruktur jalan, yang kemudian juga listrik dengan jaringan internet,” tuturnya.

Karena itu, GMNI Ende menuntut pemerintah dan dewan mengalokasikan dana pembangunan infrastruktur jalan, listrik dan jaringan internet. Pemerintah juga didesak harus lebih memprioritaskan pembangunan di desa-desa terpencil yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur.

Selain itu, GMNI Ende mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi pertanian di Mautenda I sampai Mautenda VIII  yang hingga kini belum terealisasi. Lalu, untuk mencegah ketimpangan pembangunan, GMNI meminta pemerintah dan dewan melaksanakan kebijakan pembangunan yang adil dan merata. (ARA/EN)

The post GMNI Ende Gelar Demonstrasi Tagih Janji Infrastruktur appeared first on Ende News.