Pangan kadaluarsa merupakan salah satu temuan dalam intensifikasi pengawasan pangan olahan selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 yang digelar BPOM RI.

Dalam intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan BPOM RI memeriksa dan mengawasi pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) seperti tanpa izin edar (TIE) atau ilegal, kadaluwarsa, dan rusak.

Setidaknya, ada sekitar 1.899 sarana peredaran pengolahan pangan yang diperiksa oleh BPOM. Hasilnya adalah sekitar 601 atau 31,65 persen sarana edaran TMK.

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito menjelaskan, rincian 601 sarana tersebut terdiri dari 576 sarana ritel, 22 distributor, 2 gudang e-commerce, dan 1 importir.

“Ini akan menjadi catatan kami kedepan agar lebih intensif lagi melakukan pengawasan pada gudang-gudang e-commerce, karena kita dapatkan ada 22 persen dari sarana tersebut,” ujar Penny dalam konferensi pers Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan Selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022, Senin (25/4/2022).

Jumlah total temuan produk pangan TMK tersebut ada sebanyak 2.594 produk dengan jumlah keseluruhan 41.709 buah. Diperkirakan, total ekonominya mencapai Rp 470.000.000.

“Dari 601 sarana yang ditemukan pangan TMK tersebut, 57 persennya adalah pangan kadaluwarsa, 5 persen rusak, 38 persennya tanpa izin edar,” kata Penny.

Penny mengungkapkan bahwa dari total temuan yang ada, TMK terbesar adalah pangan kedaluwarsa yakni ada sebanyak 57,16 persen. Pangan kedaluwarsa tersebut banyak ditemukan pada wilayah kerja UPT di Manokwari, Kepulauan Tanimbar, Ambon, Manado, dan Rejang Lebong.

Sedangkan, pangan TIE ada sebanyak 37,80 persen ditemukan di wilayah kerja UPT di Makassar, Tarakan, Bandung, Palembang, dan Rejang Lebong. Hasil pengawasan juga menemukan produk pangan rusak sebanyak 5,03% yang ditemukan di wilayah kerja UPT di Manokwari, Ambon, Baubau, Yogyakarta dan Banyumas.

Sementara itu, untuk pangan jajanan berbuka puasa, hasil pengawasan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 7.200 sampel yang diperiksa, sebanyak 109 sampel (1,51%) mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan (Formalin (0,72%). Serta, terdapat pula kandungan Rhodamin B (0,45%), dan Boraks (0,34%)). Tidak ditemukan penyalahgunaan Methanyl Yellow pada pangan yang diperiksa.

Intensifikasi pengawasan pangan tahun ini dilakukan secara mandiri oleh 73 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun secara terpadu yang bekerja sama dengan perangkat daerah. Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan dengan tujuan melindungi masyarakat dari pangan olahan yang tidak aman.

Menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, BPOM mengungkapkan akan melakukan pembinaan dan memberi peringatan kepada pelaku usaha di sarana peredaran. Tak hanya itu, BPOM juga memerintahkan distributor untuk melakukan retur atau pengembalian produk kepada supplier, serta perintah pemusnahan terhadap produk yang rusak dan kedaluwarsa. (ARA/EN)

The post BPOM RI Temukan Pangan Kadaluarsa Dijual Selama Bulan Ramadhan appeared first on Ende News.

Dalam sambutan membuka kegiatan, Melki Laka Lena menyampaikan peran penting pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas Badan POM.

Peran tersebut tertuang dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Tentang Pangan, Perpres Tentang Badan POM, dan peraturan oleh Badan POM itu sendiri, kata Melki Laka Lena.

Lanjut Laka Lena, dalam alur pengawasan suatu produk, terdapat dua instrumen pengawasan yang selalu mengikuti. Pertama, dari Kementrian Perdagangan untuk memastikan kelayakan cara produksi. Dan kedua, dari Badan POM, untuk memberikan panduan guna memastikan mutu produk obat dan makanan.

“Tugas teman-teman Badan POM, memastikan suatu produk benar-benar aman,” jelasnya.

Tak sampai disitu, tugas Badan POM menurut Laka Lena, mancakup hingga pengontrolan distribusi. Dalam jangka waktu tertentu, kata Laka Lena, Badan POM bisa melakukan pengecekan terhadap produk yang beredar.

Peran penting lain, Badan POM melalui Loka POM yang berada di daerah-daerah, ditugasi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Pada sisi ini, Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja, terus mendorong agar transfer pengetahuan semakin massif dilakukan.

“Kita mendorong Badan POM lebih memperhatikan keamanan makanan bagi masyarakat. Kasih panduan kepada masyarakat bagaimana mengenali produk makanan yang betul-betul aman”.

Melki Laka Lena mencontohkan, edukasi mengenai program CEK KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kadaluarsa). Kampanye CEK KLIK berguna mencegah masyarakat mendapatkan makanan yang berbahaya.

Di lain sisi, Laka Lena juga mengingatkan masyarakat berperan aktif. Hal ini mengingat, makanan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap sistem imun tubuh atau kekebalan.

Di tempat yang sama, Kepala Loka POM Ende, Tamran Ismail mengucapkan terimakasihnya kepada Melki Laka Lena yang telah berkesempatan hadir dalam kegiatan tersebut.

Disampaikannya, Loka POM Ende terus berupaya memberikan edukasi terhadap masyarakat, guna menjamin keamanan produk makanan dan obat yang beredar. (ARA/EN)

The post Buka Kegiatan KIE, Melki Laka Lena Tegaskan Peran Penting Badan POM appeared first on Ende News.