Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Perumda Tirta Kelimutu, Senin (20/10/2025)

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Ende, Fransiskus Taso, Pimpinan DPRD Kabupaten Ende, Flavianus Waro, Ketua Fraksi PDIP DPRD Ende, Vinsen Sangu, PLT Sekda Ende, Asisten Setda Ende, para staf ahli dan sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Ende serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Kabupaten Ende.

BACA JUGA 

• Peringati HUT Partai, Pengurus Golkar Ende Ziarah ke Makam Pendahulu

Dalam sambutannya, Bupati Tote mengucapkan apresiasi dan profisiat kepada Heri Gani  yang baru saja dilantik sebagai Direksi Perumda Ende.

“Saya bersama wakil bupati menyampaikan profisiat kepada Pak Heri. Pengambilan sumpah ini adalah sebuah kepercayaan, semoga di tangan bapak, Perumda Ende semakin dipercaya oleh masyarakat/pelanggan”,ungkapnya.

BACA JUGA 

• Bupati Ende Lantik Dewan Pengawas Perumda Tirta Kelimutu

Tote juga menjelaskan bahwa ia bersama wakil bupati Ende meyakini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Heri Gani yang juga merupakan mantan DPRD Ende, praktisi masyarakat, praktisi pancasila.

“Jadi dengan rekam jejak yang bapa miliki ini, saya bersama pak Wakil Bupati meyakini Perumda akan menjadi baik ditangan bapa. Satu lagi harapan kami harus dapat untung”,tandasnya.

Lebih lanjut, Tote berharap agar Heri Gani dapat membangun manajemen dengan para pelanggan secara baik.

“Untuk kedepan jika ada rencana penyesuaian tarif, kita minta pak Heri harus terlebih dahulu berdiskusi dengan para pelanggan, agar tidak terjadi riak di tengah masyarakat”,tutupnya.

The post Heribertus Gani Dilantik Jadi Direktur PDAM Ende appeared first on Ende News.

Pembahasan ini merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda, yang sebelumnya dikenal Prolegda. Propemperda dimulai dengan sebelumnya pemerintah mengajukan Ranperda kepada DPRD. Jika disetujui maka Ranperda akan ditetapkan menjadi Perda.

Pada Propemperda tahun ini, Pemkab Ende mengajukan 5 buah Ranperda, terdiri atas, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Ranperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh, dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Selanjutnya, Ranperda Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kelimutu, dan terakhir, Ranperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Ende, Mohammad Sahad (18/08/21), dari 5 Ranperda yang diajukan terdapat 1 Ranperda yang telah disetujui yakni Ranperda perubahan status PDAM Ende menjadi Perumda. Sementara sisanya masih dalam pembahasan bersama Gabungan Komisi DPRD Ende.

Mengenai persetujuan atas Ranperda perubahan status PDAM, Wakil Ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede (18/08/21) mengatakan, persetujuan dewan mengingat urgensi Ranperda tersebut. Penilaian DPRD Ende, perubahan status menjadi Perumda berdampak positif bagi peningkatan pelayanan maupun manajemen PDAM itu sendiri.

Lalu mengenai 4 Ranperda lainnya, kata Erikos Emanuel Rede, dewan sedang mencermati secara serius urgensitas masing-masing Ranperda. Terdapat dua hal yang amat menentukan dalam proses ini. Pertama, faktor formil atau kesesuaian dengan regulasi dan kedua, faktor materil atau subtansi dari Ranperda.

Sejauh ini, mayoritas Ranperda yang diajukan merupakan kewajiban dari aturan diatasnya atau perintah Undang-undang. Kendati demikian, dewan akan tetap meminta penjelasan rinci dalam pembahasan dengan pemerintah sebelum menentukan keputusan.

Ke 5 Ranperda yang dibahas pada Rapat Gabungan Komisi selanjutnya akan dibawa ke proses selanjutnya yakni Pendapat Akhir Fraksi. (ARA/EN)

The post Pemkab Ende Bahas 5 Ranperda Bersama DPRD appeared first on Ende News.

Perubahan status PDAM Tirta Kelimutu merupakan amanat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu, perubahan juga didasari oleh Peraturan Mentri (Permen) PUPR yang mewajibkan PDAM di seluruh Indonesia beralih status menjadi Perumda.

Menurut Direktur PDAM Tirta Kelimutu, Yustinus Sani (21/03/21), sekarang ini pihaknya telah mengajukan perubahan status dalam Proses Legislasi Daerah (Prolegda) di DPRD.

“Dari pemerintah sudah ajukan ke DPRD agar masuk ke Prolegda. Nah, sekarang tinggal tunggu jadwal di DPRD untuk membahasnya,” ucap Yustinus Sani (21/03).

Hasil pembahasan di DPRD, lanjutnya, akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah atau Perda.

Yustinus menjelaskan, perubahan status terhadap PDAM di seluruh Indonesia telah dimulai sejak tahun 2019. Secara garis besar, perubahan status menjadi Perumda berpengaruh terhadap dua hal, yakni penataan manajemen dan permodalan.

Dari sisi manajemen, kata Yustinus, akan terjadi perubahan beberapa posisi dalam manajemen PDAM Tirta Kelimutu. “Salah satunya itu mengenai Dewan Pengawas,” lanjutnya.

Perubahan status menjadi Perumda juga akan mempengaruhi dari sisi permodalan. Dengan status baru, PDAM Tirta Kelimutu akan mendapat suntikan modal dari pemerintah pusat secara berkelanjutan.

“Karena ini amanatnya dari Undang-undang dan Peraturan Menteri, ya, secara nasional pemerintah pusat akan memperhatikan dari sisi permodalan yang dibutuhkan Perumda”.

Memang, diakui Yustinus, selama ini terdapat bantuan modal dari pemerintah pusat namun bantuan itu tidak bersifat rutin. Karenanya perubahan status akan sangat membantu mengembangkan perusahaan.

“Selama ini intervensi (modal) dari pemerintah pusat, ada. Tetapi tidak rutin. Dengan perubahan status ini malah kita dipermudahkan, bahwa secara kontinyu, setiap tahun, pasti ada intervensi baik pembangunan infrastruktur atau permodalan dari pemerintah pusat”. (ARA/EN)

The post PDAM Tirta Kelimutu Akan Menjadi Perumda, Begini Dampaknya appeared first on Ende News.