Seperti diberitakan media ini, polemik muncul setelah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tanggal 14 Mei 2016. Di dalam SK tersebut Kemen LHK menetapkan kawasan Hutan Produksi di wilayah pemukiman warga.

Terdapat 7 kelurahan yang sebagian wilayahnya masuk kawasan Hutan Produksi sesuai SK. Kelurahan itu adalah Onekore, Paupire, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Kota Ratu, Kelurahan Kota Raja, Kelurahan Reworena, dan Kelurahan Reworena Barat.

BERITA TERKAIT :

• Kawasan Hutan Produksi di Kota Ende Mencakup 7 Kelurahan
• Polemilk Hutan Produksi di Kota Ende, AWK Temui Setjen Kemen LHK

Menurut warga selama ini mereka telah berupaya mencari jalan keluar namun belum membuahkan hasil. Warga baru bisa bernafas lega ketika mengetahui senator AWK menemui Setjend Kemen LHK beberapa waktu lalu.

Mengenai hasil pertemuan sendiri, kata AWK kepada warga Onekore (19/11/20), Kementrian LHK melalui Setjen Bambang Hendroyono berjanji menyelesaikan secepatnya.

AWK merincikan, penyelesaian dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama, jika terdapat Surat Keputusan (SK) terdahulu dimana penetapan kawasan tidak termasuk pemukiman warga atau perkantoran, maka Kementrian LHK akan mengembalikan ke SK terdahulu.

Kedua, kalau pun tidak ada SK terdahulu namun terdapat perkantoran di dalam kawasan yang ditetapkan, maka SK Kemen LHK tahun 2016 tersebut akan direvisi.

Lanjutnya, dalam upaya tersebut Kementrian LHK segera memanggil Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV NTT, sebagai perpanjangan tangan di daerah, untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian.

Beberapa warga Kelurahan Onekore, diwawancara usai Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan oleh senator AWK, berterima kasih atas perjuangan tersebut. Warga berharap polemik kawasan Hutan Produksi dapat terselesaikan secepatnya. (ARA/EN)

The post Warga Onekore Bersyukur, AWK Perjuangkan Polemik Hutan Produksi appeared first on Ende News.