Ditanyai apakah data yang tersebar di media sosial berasal dari Pemkab Ende, bupati Ende memastikan bahwa data tersebut bukan berasal dari pemerintah daerah kabupaten Ende. “Bukan,” jawabnya singkat.
Senada dengan bupati Ende, ketua fraksi partai Nasdem DPRD Ende, Arminus Wuni Wasa juga menyangsikan keabsahan data Pokir yang tersebar di media sosial saat ini. Armin enggan membahas sebaran data tersebut sebab dinilainya sebagai data palsu.
BACA JUGA
Kendati demikian, Armin menjelaskan, kontroversi dana Pokir yang menjadi sorotan akhir-akhir ini sangat merugikan DPRD Ende sebagai sebuah lembaga. Padahal, kata dia, dana Pokir memiliki payung hukum dan wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD.
“Pokir itu perintah undang-undang, kalau kami tidak laksanakan kami disalahkan,” kata Armin Wuni Wasa (08/04).
Selain menyangsikan, Armin juga menyebut bahwa kontroversi dana Pokir yang beredar akhir-akhir ini diduga berasal dari sekelompok orang yang disebutnya sebagai ‘bupati-bupati kecil’.
“Kelihatannya sampai detik ini lembaga ini (DPRD Ende) dibully habis-habisan, dan saya tidak tahu apakah ini benar-benar kemauan pak Bupati sendiri atau ada ‘bupati-bupati kecil’” kata Armin. “Saya yakin pak Tote (sapaan akrab bupati Ende) tidak seperti ini”.
BACA JUGA
Ketika ditanyakan lebih detail mengenai ‘bupati-bupati kecil’ yang diungkapnya, Armin enggan menjelaskan.
“Saya tidak tahu apakah (bupati-bupati kecil) tim sukses ataukah orang dekat, tetapi saya melihat tarikan persoalan ini dibentuk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apakah mereka menganggap mereka orang dekat bupati atau timnya bupati, saya tidak tahu, tetapi saya melihat mereka itu adalah ‘bupati-bupati kecil’”.
Untuk diketahui, kontroversi Pokir anggota DPRD Ende pertama kali menjadi sorotan publik setelah bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda mengungkap total Pokir anggota DPRD Ende saat Musrengbangcam di aula kantor Camat Ende Timur, Rabu 19 Maret 2025. Saat itu bupati Ende menyebut bahwa total Pokir para anggota DPRD Ende mendekati Rp 35 miliar.
Selain mengungkap total Pokir, ia juga menawarkan kepada DPRD Ende agar Pokir dapat digunakan untuk program-program pelayanan publik sebab pemerintah mengalami efisiensi. Setelah diungkap oleh bupati Ende, sorotan mengenai dana Pokir pun menjadi kontroversi hingga saat ini. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
