Di luar itu pemasukan dari sektor-sektor yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD juga mengalami trend penurunan sejak tahun lalu, sehingga ruang gerak pemerintah untuk merealisasikan pembangunan menjadi sangat terbatas.
Ucap bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, kalau DPRD Ende bisa bersepakat mengalihkan belanja Pokir untuk pelayanan publik maka hal itu akan menjadi gebrakan dan teladan bagi daerah lain.
“Saya ini pengen mengajak anggota DPR semua, mari kita coba untuk memberi kejutan gitu yah, contohnya, ‘DPR (menyatakan) kami bersedia Pokir dihapuskan’, wah viral itu,” tutur bupati Ende. “Ya mungkin itu akan jadi panutan juga buat anggota DPRD di kabupaten lain”.
BACA JUGA
Pengalihan Pokir untuk belanja pelayanan publik, kata bupati Ende, merupakan hal wajar ditengah beban hutang, pemotongan anggaran dan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah kabupaten Ende memerlukan langkah-langkah ekstrim agar bisa segera keluar dari berbagai kendala anggaran tersebut.
“Saya kira wajar kalau kita mau ambil satu kebijakan yang agak ekstrim karena kita lagi berutang”.
Ia pun meminta kepada anggota dewan yang hadir dalam Musrembangcam tersebut, Sabri Indradewa untuk menginformasikan kembali tawaran tersebut kepada lembaga dewan. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
