Ende  

Bupati Ende Sepakat Dengan Gubernur NTT : Pemimpin Jangan Mengeluh

Avatar photo
Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda
Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda

Selain sependapat, bupati Ende juga menjelaskan bahwa kisruh mengenai hutang daerah yang menjadi sorotan saat ini, bukan disebabkan oleh keluhan melainkan karena keterbukaan informasi yang ia lakukan pada masa awal kepemimpinan.

Berbeda dengan hutang Pemprov NTT dimana pemerintah, DPRD Propinsi dan masyarakat mengetahui secara luas, hutang Pemkab Ende tidak demikian. Hutang Pemkab Ende terjadi akibat pengalihan anggaran yang dilakukan secara terselubung dimana pemerintah menutup akses informasi kepada publik. Karena itulah terjadi keriuhan ketika dibuka kepada publik.

Scroll kebawah untuk lihat konten
iklan
Ingin Punya Website?  Klik Disini!!!

BACA JUGA

Keterbukaan informasi yang dilakukannya pun bukan secara sengaja untuk menimbulkan kegaduhan melainkan suatu keharusan dalam transparansi pemerintah daerah kepada publik.

“Saya kira kalau di Ende ini kita tidak pernah mengeluh. Kita perlu keterbukaan, selama ini kan tidak pernah pemerintah daerah memberi informasi soal kondisi hutang yang ada di Ende,” ucap bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda.

“Karena saya ini kebetulan bupati baru, ya saya harus membuka ini semua dulu baru bisa bekerja,” tuturnya lagi.

Selain itu hutang Pemkab Ende kepada pihak ketiga terjadi sebagai akibat dari kesalahan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, sehingga dirinya perlu mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD agar tidak terulang kembali.

BACA JUGA

Kendati demikian, kata bupati Ende, hutang Pemkab Ende dijadikannya sebagai sebuah tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembayaran kepada para rekanan.

“Oleh karena itu kita tidak mengeluh, justru ini menjadi tantangan buat kita,” sambungnya. “Ini yang kita mikir, bagaimana untuk membayar hutang ke orang ini, bukan mau mengeluh, tidak. Tidak ada yang mengeluh-mengeluh di sini”.

Kondisi kabupaten Ende saat ini memang memerlukan kerja ekstra. Ditengah efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, Pemkab Ende juga mengalami berbagai tantangan diantaranya, penurunan PAD secara signifikan, hutang daerah, penataan aset, disiplin birokrasi, serta melaksanakan program prioritas 100 hari.

Berbagai tantangan itu, tutur bupati Ende, ditanggapinya dengan kerja-kerja ekstra agar mempercepat penyelesaian persoalan sekaligus melanjutkan proses pembangunan. “Jadi kita ini tidak ada tidur, libur pun kita kerja,” sambungnya. (ARA/EN)