IPDA Yosef Frederik Mali yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Wolowaru, Kabupaten Ende, merupakan lulusan Bintara Polisi tahun 2006 dan lulusan Perwira Polisi tahun 2020. Penelusuran Ende News mendapati bahwa sosok ini cukup berprestasi di lingkup Polda NTT.

Salah satu prestasi yang bikin kagum adalah sosok ini pernah bertugas setahun lebih di Sudan, Afrika, dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. IPDA Yosef Frederik Mali merupakan salah satu dari 140 personil Formed Police Unit (FPU) Polri yang ditugaskan ke Sudan pada tahun 2018. Pasukan FPU, atau akrab dikenal dengan nama Pasukan Garuda Bhayangkara menjalani tugas di Sudan selama 14 bulan.

BERITA TERKAIT :

• HUT Bhayangkara 77, Kapolres Ende: Tren Kepercayaan Publik Sudah Baik
• Kapolres Ende Sebut, 1 Juli 1946 Bukan Tanggal Berdiri Polri, Begini Sejarahnya

IPDA Yosef Frederik Mali, dikonfirmasi media ini (2/7/23), membenarkan hal tersebut. Dia kemudian menceritakan bahwa pengalaman itu terjadi saat dirinya tengah menjalani tugas pada Ditlantas Polda NTT. Saat itu, pada 2017, muncul surat dari Mabes Polri mengenai penerimaan anggota Formed Police Unit.

“Jadi waktu itu ada surat dari Mabes Polri bahwa akan ada pembukaan penerimaan anggota FPU, Formed Police Unit, nanti kalau lolos akan bergabung dengan pasukan PBB untuk ditugaskan ke negara-negara konflik,” tutur IPDA Yosef Frederik Mali (2/7).

Dia pun mengikuti pembukaan itu dan dinyatakan lolos tes administrasi. Namun, untuk bergabung ke pasukan FPU tak sebatas administrasi, masih banyak latihan dan pendidikan yang mesti dilalui terlebih dahulu.

Usai lolos tes administrasi, dia kemudian diberangkatkan ke Jakarta mengikuti latihan. Pelatihan dilaksanakan sekira dua minggu terdiri dari latihan menembak, tes mengemudi, psikologi, kesehatan dan bahasa inggris. Hasil tes ini, sambungnya, terdapat 160 orang personil dinyatakan lulus dari total 2 ribu anggota polisi yang mengikuti pelatihan dari seluruh Indonesia.

Setelah itu pun masih ada tes lagi, para personil polisi yang dinyatakan lulus dipanggil kembali menjalani latihan atau disebut pra operasi. Latihan pra operasi ini semacam pendidikan yang mereka tempuh selama 5 bulan. Latihan pra operasi meliputi latihan fisik, menembak hingga bahasa sehari-hari masyarakat Sudan, Afrika.

“Latihan pra operasi itu ada menembak, latihan fisik, belajar budaya Indonesia, bahasa inggris, bahasa Arab, karna di Sudan kan bahasa sehari-harinya bahasa Arab,” ucapnya.

Dari 160 personil yang mengikuti pra operasi sebanyak 140 orang dinyatakan lolos menjadi pasukan FPU yang ditugaskan untuk misi perdamaian di Sudan. Mereka di berangkatkan ke Sudan pada bulan Januari tahun 2018 sebagai kontingen pasukan polisi Indonesia ke 10 di Sudan. Kontingen pertama pernah dipimpin oleh Kapolda saat ini Irjend Pol Johanis Asadoma, sebutnya.

“Nah, kita punya Kapolda sekarang, beliau juga pernah memimpin kontingen ke sana, ke Sudan, yang merupakan kontingen pertama dari polisi Indonesia yang bertugas di Sudan. Kalau saya kontingen ke 10”.

Misi perdamaian di Sudan dijalankan selama 14 bulan. Mereka tergabung dalam tim United Nation African Union Hybrid Mission in Sudan atau UNAMID yang ditempatkan di kota El Fasher, ibukota Darfur.

Situasi Sudan sendiri, tuturnya, sedang berkecamuk perang saudara akibat perebutan kekuasaan. Perang ini menjadikan situasi Sudan tidak menentu dan sering terjadi saling serang. Menghadapi situasi ini pasukan dituntut selalu waspada. “Situasi di sana unpredictable, tidak bisa diprediksi, bisa saja masyarakat yang datang ke kita itu memiliki niat jahat, kita tidak pernah tahu, jadi selalu waspada”.

Di Sudan, pasukan Garuda Bhayangkara ditugaskan mengawal bantuan PBB kepada masyarakat dan melakukan penjagan terhadap tim ataupun delegasi dari negara-negara pemberi bantuan.

Usai melaksanakan misi perdamaian pasukan Garuda Bhayangkara dipulangkan kembali ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2019.

Kembali ke Polda NTT, IPDA Yosef Frederik Mali mengikuti tes Perwira Polisi dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu dia mendapat penugasan di Polres Manggarai sebelum akhirnya dipercayakan sebagai Kapolsek Wolowaru hingga saat ini. (ARA/EN)

The post Pernah Bertugas di Sudan, Afrika, Ini Sosok Komandan Upacara HUT Bhayangkara di Ende appeared first on Ende News.

Tanggal 1 Juli memang amat spesial bagi korps bhayangkara namun jangan mengira bahwa tanggal 1 Juli 1946 adalah tanggal berdirinya Kepolisian RI (Polri). Anggapan itu kurang tepat. Penjelasan Kapolres Ende AKBP Andre Librian, membacakan sambutan tertulis Kapolda NTT, korps Polri telah ada jauh sebelum tahun 1946.

Tanggal 1 Juli 1946 diperingati sebab pada hari itu terjadi penyatuan seluruh korps Polisi di daerah-daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946.

“Sejarah Polri mencatat bahwa HUT Bhayangkara diperingati pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya merupakan hari kepolisian nasional yang terbentuk dari momentum turunnya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1946,” kata Kapolres Andre Librian, membacakan sambutan Kapolda NTT (1/7/23).

“Tanggal 1 Juli 1946 sebenarnya bukan pertama kali korps Polisi di Indonesia terbentuk. Namun, tanggal tersebut merupakan penyatuan korps kepolisian yang ada di daerah-daerah Indonesia untuk dijadikan satu-kesatuan secara nasional dibawah pemerintahan republik Indonesia,” sambungnya.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Ketika masa penjajaham Jepang, kepolisian di Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah dengan 4 kota sebagai pusat kepolisian masing-masing wilayah.

“Kepolisian pada saat itu sempat dibagi berdasarkan wilayah. Ada kepolisian Jawa dan Madura yang terpusat di Jakarta, kepolisian Indonesia Timur yang terpusat di Makasar, kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin, dan kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi”.

Pada awal masa kemerdekaan, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Setahun berselang tepatnya tanggal 1 Juli 1946 posisi kepolisian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Adanya penetapan ini membuat seluruh kepolisian di daerah-daerah disatukan dan korps kepolisian bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri.

“Kemudian mulai tanggal 1 juli 1946 dengan penetapan pemerintah nomor 11 tahun 1946, djawatan kepolisian negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.” Kata dia. “Tanggal 1 juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai hari bhayangkara hingga saat ini,” tegasnya.

Bhayangkara merupakan kata yang memiliki arti dan sejarah, ucap Kapolres Ende. Kata itu diambil dari nama pasukan keamanan yang dibentuk oleh patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Pasukan keamanan, bhayangkara, bertanggung jawab atas keamanan raja dan kerajaan.

“Lantas, mengapa dinamai dengan sebutan bhayangkara. Nama tersebut rupanya bukan dipilih secara sembarangan. Bhayangkara sendiri merupakan istilah yang digunakan patih Gajah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan yang bertugas untuk menjaga raja dan kerajaan”.

Oleh karena sejarah dan perjalanan panjang itulah segenap personil di korps bhayangkara diharapkan selalu menjaga marwah kepolisian dengan bertugas secara profesional dan transparan sesuai visi presisi.

Diharapkan, dengan profesionalitas pelayanan yang diberikan oleh korp bhayangkara maka kepolisian semakin mengayomi dan dicintai masyarakat. (ARA/EN)

The post Kapolres Ende Sebut, 1 Juli 1946 Bukan Tanggal Berdiri Polri, Begini Sejarahnya appeared first on Ende News.

Tren kepercayaan publik meningkat ke angka 73,2 persen berdasarkan beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei kredibel.

Penuturan Kapolres Ende AKBP Andre Librian, membacakan sambutan Kapolda NTT, Sabtu (1/7/23), peningkatan kepercayaan masyarakat terlihat dalam survei yang dilakukan pada bulan April hingga Juni tahun ini. Peningkatan itu, sebutnya, merupakan hasil kerja keras korps bhayangkara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Dari segala upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan survei beberapa lembaga pada bulan April sampai dengan Juni 2023, menunjukkan bahwa 73,2 persen masyarakat menilai pelayanan kepolisian kepada masyarakat sudah baik,” ucap AKBP Andre Librian.

Tren peningkatan kepercayaan publik merupakan hasil berbagai upaya inovatif, kreatif dan solusif yang dilakukan korps bhayangkara menjawab kebutuhan masyarakat.

Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, Polda NTT beberapa waktu lalu telah melaunching gerakan orangtua asuh anak stunting. Gerakan ini merupakan wujud nyata pelayanan korps bhayangkara terhadap kelompok rentan di dalam masyarakat seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.

Inovasi pelayanan ini diharapkan nantinya akan menumbuhkan kedekatan dan rasa belas kasih antara kepolisian dan masyarakat.

“Polda NTT, pada tanggal 16 Maret 2023, telah melaunching gerakan orangtua asuh anak stunting. Kehadiran orangtua asuh ini akan melahirkan belas kasih antara Polri dan rakyatnya hingga terwujud tatanan masyarakat baru”.

Pelayanan, pada sisi penerapan teknologi, juga terus digalakkan oleh kepolisian. Penerapan teknologi dalam pelayanan dilakukan guna mempersingkat dan mempermudah pelayanan.

Kepolisian menilai, penerapan pelayanan melalui teknologi akan mengurangi proses interaksi yang sering membuka celah penyimpangan. Jika potensi penyimpangan dapat dicegah maka dengan sendirinya Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP akan meningkat melalui institusi Polri.

“Penggunaan teknologi itu untuk mengurangi proses interaksi yang berpotensi penyimpangan serta meningkatkan PNBP melalui Polri,” tuturnya.

Kemudian, pada sisi penegakkan hukum, Polri dikatakannya akan terus mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justive (mediasi damai-red), khususnya terhadap kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat kecil.

Sementara penegakkan hukum pada sisi pembangunan nasional, kepolisian secara tegas menyatakan komitmen untuk selalu mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah.

Sementara itu, di tempat sama, Bupati Ende Djafar Achmad menyampaikan apresiasinya kepada kepolisian secara khusus Polres Ende yang telah memberikan rasa aman dan mengayomi masyarakat Kabupaten Ende.

Bupati Ende juga berterima kasih atas kinerja Polres Ende yang telah bersama pemerintah dalam mengawal kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hari ini kita hadir di sini sebagai bentuk ucapan syukur atas berbagai peristiwa yang sudah dipersembahkan oleh jajaran Polres Ende, terutama telah menjaga situasi wilayah yang aman, memberantas korupsi serta menjaga masyarakat Kabupaten Ende,” ucap Bupati Djafar.

The post HUT Bhayangkara 77, Kapolres Ende: Tren Kepercayaan Publik Sudah Baik appeared first on Ende News.