Peningkatan produksi sampah menjadi salah satu penyebab tebaran sampah di pinggir-pinggir jalan sehingga DLH Ende mengajukan anggaran untuk pengadaan tambahan kontainer sampah sebanyak 30 unit.

“TPA kita sekarang menampung 30 ton hingga 40 ton per hari,” kata kepala DLH Ende, Kanisius Se (21/03/24). “Semakin meningkat, demikian juga tebaran sampah di pinggir-pinggir jalan, karena itu kita ajukan permintaan dana ke Pemda untuk penambahan kontainer, hasil dari perhitungan kami itu 20 sampai 30 kontainer untuk seluruh kota”.

BACA JUGA

• Begini Langkah Awal DLH Ende Capai Visi Ende Bersih

Rencananya kontainer sampah akan ditempatkan di wilayah-wilayah pemukiman warga yang berada jauh dari Tempat Pembuangan Sementara atau TPS. Hal itu untuk mengurangi tebaran sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan di wilayah Kota Ende.

Menurut perhitungan sementara yang dibuat oleh DLH Ende, wilayah kota Ende membutuhkan tambahan 30 unit dengan kalkulasi anggaran berkisar Rp 70 juta per unit, sebut Kanisius Se. “Per kontainer harganya sekitar Rp 70 juta”.

The post Sampah Kota Ende Capai 40 Ton Per Hari, DLH Minta Tambahan Kontainer appeared first on Ende News.

Langkah-langkah itu diantaranya merancang Perbup, membentuk bank sampah hingga penambahan kontainer sampah.

Ende Bersih merupakan salah satu visi bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda dan wakil bupati Dominikus Minggu Mere. Visi Ende Bersih menjadi fokus pemerintah saat ini sebab dituangkan dalam program prioritas 100 hari pertama masa kepemimpinan bupati Badeoda.

BACA JUGA

• Kelanjutan Proyek Geothermal di Ende Tergantung Hasil Amdal

Penuturan Plt kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kanisius Se, visi Ende Bersih didahului dengan deklarasi gerakan Ende Bebas Sampah yang direncanakan pada bulan April, setelahnya pemerintah melalui DLH Ende akan melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat.

“Akan ada gerakan Ende Bersih yang diawali dengan deklarasi, Gerakan Ende Bebas Sampah pada bulan April,” kata Kanisius Se, usai konsultasi publik pengelolaan sampah (21/03/25).

“Lalu dampak lanjutan dari Gerakan Ende Bersih itu akan ada edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, ke kelompok-kelompok kategorial, ke pengajian, kita akan sosialisasi perubahan pengelolaan sampah,” kata dia.

BACA JUGA

• Total Hutang Pemkab Ende Masih Misterius, BPKAD Tutup Informasi

Selain sosialisasi, DLH Ende juga menyiapkan langkah-langkah lain yang dilakukan dalam beberapa waktu kedepan untuk mencapai visi Ende Bersih.

Pemerintah kabupaten Ende, kata Kanisius, tengah menyiapkan Peraturan Bupati atau Perbup sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pembentukan Perbub diperlukan sebagai aturan pelaksana dari Perda tersebut.

Kemudian pembentukan bank sampah dan kerjasama pengelolaan sampah.

The post Begini Langkah Awal DLH Ende Capai Visi Ende Bersih appeared first on Ende News.

Hal itu dikatakan Kapitan Lingga terkait persoalan gaji tenaga outsourcing di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dibayarkan tidak utuh bahkan jauh dibawah nominal yang seharusnya diterima.

“Ebe kema peka iwa bayar nge emba nde (Mereka sudah bekerja lalu tidak dibayar itu bagaimana – Red),” tutur Kapitan Lingga dalam pertemuan antara DLH Ende, tenaga kerja dan pihak outsourcing selaku pemenang tender, Selasa, (6/6/23).

Tenaga outsourcing DLH Ende berjumlah 70 orang terdiri dari pengangkut dan pemungut sampah telah bekerja selama 5 bulan terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2023. Namun pemerintah berencana membayar gaji mereka hanya 1 bulan dihitung sejak bulan Mei.

Gaji yang akan diterima tenaga outsourcing hanya sebesar Rp 1,9 juta dihitung sejak bulan Mei 2023, bersumber dari total anggaran Rp 1,129 miliar yang diplot oleh pemerintah kepada DLH.

Menurutnya pembayaran upah kepada tenaga outsourcing yang bekerja di DLH Kabupaten Ende mestinya dihitung sesuai dengan masa kerja, hal itu tidak saja untuk memenuhi hak para pekerja melainkan agar memberi contoh kepada pihak swasta.

Selama ini Disnakertrans sering menemukan hak-hak pekerja kurang diperhatikan oleh pemberi kerja bahkan tidak jarang ditemukan kasus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terjadi di Kabupaten Ende. Namun, sayangnya, hal semacam itu kali ini terjadi di lingkup pemerintah.

“Suasana ini menjadi resapan saya sebagai seorang Kepala Dinas Tenaga Kerja. Ada keluhan, jadi yang saya cerita tadi itu, ada PHK dan PHK, ceritanya model begini,” tutur Kapitan.

Dirinya berjanji akan menyampaikan keluhan para tenaga outsourcing kepada Bupati Ende untuk dicarikan jalan keluar. “Stresing poin yang paling penting bahwa kebutuhan atau kekurangan, 6 bulan ko, 5 bulan, saya sebagai Kadis Nakertrans juga tetap memperjuangkan”.

Selain itu, kepada pihak pemenang lelang atau outsourcing, Kapitan meminta agar nantinya dibentuk Serikat Pekerja sehingga bisa digunakan para pekerja memperjuangkan hak-hak mereka.

Di tempat yang sama, hal senada juga diutarakan oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kanisius Se. Kepada para pekerja outsourcing yang hadir dirinya berjanji akan menyampaikan berbagai keluhan pekerja kepada Bupati Ende.

“Saya tetap akan menyampaikan ke pak Bupati bahwa tuntutan dari teman-teman yakni dari bulan Januari sampai Mei, itu menjadi kekurangan pemerintah,” ucap Kanisius Se. “Artinya apa, artinya (gaji sejak) Januari sampai dengan Mei itu yang harus kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

Namun, pernyataan dan janji-janji para Kadis tersebut ditanggapi sinis oleh para pekerja outsourcing yang hadir dalam pertemuan. Kegaduhan mewarnai jalannya pertemuan dimana riak-riak dan saling bantah silih berganti menyela jalannya pertemuan.

Tak puas dengan jawaban pemerintah itu para pekerja meninggalkan ruangan dan langsung menuju gedung DPRD Ende mempertanyakan hak mereka. (ARA/EN)

The post Soal Gaji Outsourcing DLH, Kadis Nakertrans: “Ebe Kema Peka Iwa Bayar” appeared first on Ende News.