Kebijakan politik anggaran yang tak berpihak kepada masyarakat itu telah berlangsung lama sehingga diperlukan keberanian untuk mengubah dan membangun kebiasaan baru, tuturnya.

“APBD kita politik anggarannya masih yang lama nih, masih tidak berpihak kepada masyarakat, kepentingan masyarakat banyak, masih berpihak kepada kepentingan oligarki,” kata bupati Badeoda (29/03). “Jadi ini yang saya temukan, ini yang saya rasakan, dan ini yang saya pahami sehingga saya merasa perlu ada suatu effort ya, upaya yang luar biasa dan keberanian untuk mengubah”.

BACA JUGA

• Bupati Ende Ungkap Kejanggalan Politik Anggaran : PAD Rendah, Gaji Tinggi

Kebijakan politik anggaran yang memihak kepentingan oligarki menyebabkan ketidakadilan dan menghambat proses pembangunan. Akibatnya, pembangunan di kabupaten Ende hanya terlihat bagus dalam angka-angka namun berbanding terbalik dengan kondisi fisik.

Masih mengenai politik anggaran, bupati Badeoda juga menyoroti penetapan APBD tahun 2025 yang tidak disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

BACA JUGA

• Penyebab Hutang Pemkab Ende Perlahan Terungkap, Bupati Ende Mulai Buka-bukaan

Realisasi PAD pada tahun 2024 hanya mencapai Rp 22 miliar dari target pemerintah sebesar Rp 115 miliar. Penurunan signifikan realisasi PAD itu seharusnya disikapi dengan menyesuaikan atau menurunkan pembiayaan yang bersumber dari PAD pada tahun 2025, seperti menurunkan gaji kepala daerah dan anggota DPRD Ende.

Namun, penyesuaian tidak dilakukan pemerintah dan DPRD saat penetapan anggaran. Untuk tahun 2025, pemerintah malah menetapkan target realisasi PAD sebesar Rp 95 miliar, tanpa melakukan penyesuaian terhadap pembiayaan yang bersumber dari PAD. Pemerintah dan DPRD Ende tak melakukan penyesuaian terhadap gaji dan tunjangan, sebaliknya malah menaikan realisasi Pokir.

The post Politik Anggaran di Ende Hanya Memihak Oligarki, Kata Bupati Badeoda appeared first on Ende News.