Data target Pendapatan Asli Daerah atau PAD kabupaten Ende tahun 2024 ternyata ada dua versi. Pasalnya, target PAD yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 berbeda dengan target PAD yang disampaikan dalam Nota Pengantar LKPJ Bupati Ende.
Penuturan Ansel Kaise, anggota DPRD Ende Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), data target PAD yang disampaikan oleh pemerintah dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende kepada DPRD Ende, Senin (24/03/25), berbeda dengan target PAD yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024.
BACA JUGA
Dalam sidang paripurna tersebut pemerintah menyampaikan bahwa target PAD pada tahun 2024 sebesar Rp 115 miliar. Data ini berbeda dengan target PAD yang ditetapkan secara resmi dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 yakni sebesar Rp 101 miliar.
“Nah ini, Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, sebesar Rp 115.771.980.156. Angka ini beda dengan target yang ditetapkan secara resmi di Perubahan Anggaran tahun lalu, Rp 101.871.980.156,” ucap Ansel Kaise.
BACA JUGA
Dia pun mempertanyakan keabsahan data target PAD yang disampaikan oleh pemerintah dalam sidang paripurna sehari sebelumnya. Sebab, angka yang disampaikan oleh pemerintah bukan target PAD yang secara resmi ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024.
Ansel kemudian menjelaskan, target PAD hanya dapat ditetapkan atau diubah melalui dua mekanisme, melalui mekanisme Penetapan APBD dan melalui sidang Perubahan Anggaran.
“Di luar itu tidak ada mekanisme lain untuk mengotak-atik target PAD,” lanjut Ansel Kaise. “Pertanyaannya sekarang, siapa yang ubah target PAD ini, melalui mekanisme apa?”.
Adanya dua versi target PAD Ende ternyata dibenarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Ende.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
