Total anggaran yang dialihkan atau tidak digunakan sesuai peruntukan pada tahun 2024 mencapai Rp 49 miliar. Total anggaran yang dialihkan itu termasuk anggaran yang semestinya dibayarkan kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pada tahun 2024.

BACA JUGA

• Total Hutang Pemkab Ende Masih Misterius, BPKAD Tutup Informasi

Penuturan bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, hutang pemkab Ende terjadi lantaran pengalihan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat itu. Pengalihan ini dilakukan dengan mengambil sumber dana yang tidak sesuai peruntukan untuk menutup sumber dana lainnya.

“Ini perlu juga saya sampaikan secara terbuka biar kita semua dengar, karena sudah simpang-siur pemberitaannya. Jadi memang berdasarkan realisasi anggaran yang ditampilkan di LKPJ, dapat kami laporkan penggunaan sumber dana yang penggunaannya tidak sesuai, dimana sumber dana tersebut digunakan untuk menutupi sumber dana lainnya,” kata bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda (24/03/25).

BACA JUGA

• Begini Langkah Awal DLH Ende Capai Visi Ende Bersih

Pengalihan anggaran dilakukan lantaran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun secara drastis sehingga pemerintah mengambil langkah dengan menutup pembayaran menggunakan sumber-sumber dana lain.

Saat itu, kata bupati Ende, realisasi PAD kabupaten Ende hanya sekitar Rp 22 miliar dari angka yang ditargetkan sebesar Rp 74 miliar. Pemerintah kemudian mengalihkan anggaran dari sumber-sumber lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU) Bebas, DAU Spesifik Grand (SG) dan DAU Fisik.

The post Penyebab Hutang Pemkab Ende Perlahan Terungkap, Bupati Ende Mulai Buka-bukaan appeared first on Ende News.

Mengenai keseluruhan total hutang Pemkab Ende itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi pelaksana pembayaran, enggan menyampaikan kepada publik terkait berapa total hutang pemerintah yang terbawa sejak tahun 2024.

Langkah Pemkab Ende menutup informasi mengenai total hutang ini tergolong janggal dan menyebabkan kesimpang-siuran data yang beredar di dalam masyarakat.

BACA JUGA

• Total Hutang Pemkab Ende Masih Misterius, BPKAD Tutup Informasi

Beberapa sumber menyebut total hutang Pemkab Ende mencapai Rp 49 miliar dengan rincian hutang terbesar berada di dua OPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara sumber lain menyebut angka berbeda.

Meskipun menutup informasi, di sisi lain pemerintah sering mengeluh bahwa beban hutang menjadi kendala utama pelaksanaan program tahun 2025. Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, dalam beberapa kesempatan mengatakan beban hutang menjadi kendala utama dirinya melaksanakan program khususnya pada 100 hari pertama.

Beban hutang bahkan membuat dirinya sempat menawarkan kepada DPRD Ende untuk mengalihkan dana Pokok Pikiran atau Pokir yang menjadi hak anggota dewan, agar bisa digunakan untuk menjalankan programnya.

BACA JUGA

• Bupati Ende Sentil Pokir Anggota Dewan : Beli Barang Remeh-Temeh

Dirangkum media ini, hutang Pemkab Ende kepada pihak ketiga atas pelaksanaan proyek yang selesai dikerjakan, mulai terungkap ke publik pada bulan Desember tahun 2024 ketika terjadi demonstrasi para kontraktor di gedung dewan.

BPKAD Tak Cairkan
Demonstrasi para kontraktor di gedung DPRD Ende pada 9 Desember 2024 menuntut pembayaran atas proyek-proyek yang telah selesai mereka kerjakan.

Dalam pertemuan dengan anggota dewan, para kontraktor mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten Ende yang belum mencairkan dana untuk 128 paket pekerjaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024, yang dikelola oleh Dinas PK Ende.

Proyek-proyek itu telah selesai dikerjakan bahkan sudah diusulkan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Ende untuk segera dilakukan pembayaran.

Namun pembayaran yang ditunggu-tunggu oleh para kontraktor tidak dilakukan oleh BPKAD Ende selaku instansi pemerintah pelaksana pembayaran.

The post Fakta Janggal Hutang Pemkab Ende, Beban yang Bikin Bupati Minta Pokir Dewan appeared first on Ende News.