Besaran pinjaman Rp 20 miliar merupakan penurunan plafon yang kesekian kalinya sejak rencana pinjaman daerah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan rencana pinjaman sebesar Rp 150 miliar kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 75 miliar dan kali ini Rp 20 miliar.

BACA JUGA :

• 4 Intrik Seputar Pinjaman Rp 150 Miliar Pemkab Ende
• Plafon Pinjaman Pemkab Ende Turun Rp 75 Miliar

Wacana pinjaman daerah pertama kali digulirkan pada Pemkab Ende tahun 2020 untuk menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Rencana pinjaman tersebut kemudian disetujui oleh DPRD Ende dalam sidang Penetapan APBD tahun 2022.  Dewan menyetujui besaran pinjaman senilai Rp 150 miliar dengan catatan pinjaman yang diambil adalah kategori jangka menengah dan peruntukannya terbatas pembangunan infrastruktur.

Namun, dalam perjalanannya, proses pencairan pinjaman Rp 150 miliar terbentur satu syarat yakni Surat Persetujuan Dewan atas pinjaman  tersebut. Surat ini seharusnya diajukan oleh pemerintah dalam pembahasan KUA-PPAS namun saat itu pemerintah alpa mengusulkan.

Kealpaan pemerintah ini berakibat fatal karena untuk menuangkan keputusan lembaga dalam suatu surat keputusan harus melalui sidang paripurna, sedangkan masa sidang dimaksud telah terlewatkan. Seharusnya, menurut beberapa anggota dewan, pada saat masa sidang penetapan APBD 2022, pemerintah sudah menginformasikan kepada dewan agar ada tambahan agenda tentang pinjaman daerah sehingga dapat dituangkan dalam surat keputusan.

Proses melengkapi syarat ini cukup memakan waktu hingga pemerintah dan DPRD Ende melakukan konsultasi pada Kementrian Dalam Negri RI.

Pada Juli 2022, usai mendapat lampu hijau dari Kementrian terkait, pemerintah kembali melakukan pembahasan dengan DPRD guna melengkapi persyaratan pinjaman. Pada rapat tanggal 27 Juli 2022, pemerintah melalui Sekretaris Daerah, Agustinus Ngasu, menginformasikan bahwa plafon pinjaman turun dari Rp 150 miliar yang ditetapkan dalam APBD induk, menjadi Rp 75 miliar.

Penuturan Agustinus Ngasu saat itu, penurunan angka pinjaman menjadi Rp 75 miliar telah dikomunikasikan pihaknya kepada Kementrian Keuangan dan akan dituangkan dalam surat permohonan.

“Kita akan membuat surat ulang. Membuat surat permohonan ulang sejumlah yang kemarin saya tawarkan Rp 75 miliar kepada mereka (Kementrian Keuangan),” kata Agustinus Ngasu (27/7/22).

Rapat pembahasan pinjaman Rp 75 miliar berjalan alot sebab beberapa catatan yang diberikan lembaga dewan sejak awal tidak indahkan oleh pemerintah. Misalnya, mengenai peruntukkan pinjaman, dewan menemukan adanya item-item pekerjaan yang bukan termasuk pembangunan infrastruktur melainkan bersifat investasi jangka panjang.

“Pengembangan Pantai Kota Raja, kemudian revitalisasi pasar, padahal kami (dewan) menyetujui pinjaman jangka menengah untuk membangun infrastruktur, tidak diluar itu,” kata Mohamad Orba.

Pemerintah bergeming dan tetap mengusulkan pinjaman Rp 75 miliar pada masa sidang Perubahan APBD 2022.

Saat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Ende, usulan pinjaman Rp 75 miliar dianggap tidak strategis karena mengakibatkan celah defisit yang cukup dalam. Pendapat Badan Anggaran tersebut diperkuat oleh mayoritas fraksi dan meminta pemerintah menangguhkan pinjaman Rp 75 miliar dalam Pendapat Akhir Fraksi masing-masing.

“Kami melihat beban pembiayaan yang begitu besar yang harus ditanggung,” tutur anggota Badan Anggaran DPRD Ende, Vincen Sangu (18/11/22). “Perhitungan saat itu adalah defisit terlalu besar sehingga DPRD memutuskan rencana pinjaman itu ditangguhkan”.

Kendati telah ditolak oleh DPRD Ende, pemerintah kembali memasukan rencana pinjaman daerah dalam masa sidang Penetapan APBD 2023 dengan besaran pinjaman yang kembali mengalami penurunan. Angka pinjaman yang tadinya Rp 75 miliar diturunkan lagi menjadi Rp 20 miliar. (ARA/EN)

The post Rencana Pinjaman Pemkab Ende Turun Lagi Jadi Rp 20 Miliar appeared first on Ende News.

Penyerahan berkas kelengkapan merupakan salah satu tahap dalam proses pengisian Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024. Proses ini merupakan lanjutan setelah sebelumnya DPRD Ende membentuk Panmil dan menetapkan Tatib.

Hadir dalam proses penyerahan perwakilan dari sejumlah partai koalisi Marsel-Jafar diantara, perwakilan partai Golkar, Nasdem, PKPI, PKS, dan Demokrat.

Berkas kelengkapan yang diserahkan kedua calon diterima oleh ketua Panmil DPRD Ende, Mohamad Orba Kamu Imma. Berkas kelengkapan lalu diperiksa oleh Panmil saat itu juga. Proses penyerahan kelengkapan calon Wakil Bupati Ende berakhir usai berkas keduanya dinyatakan diterima.

Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, dalam kesempatan itu mengatakan, proses politik yang terjadi hingga saat ini merupakan bentuk kedewasaan berdemokrasi. Dirinya menekankan, prioritas pengusungan Wakil Bupati Ende merupakan tanggung jawab partai koalisi menyukseskan visi dan misi Marsel-Jaraf.

“Proses hari ini adalah langkah kita ke depan, bagaimana visi misi Marsel-Jafar ini terjawab dalam pembangunan,” ucap Fransiskus Taso (18/10).

Mengenai proses selanjutnya, ketua Panmil DPRD Ende, Mohamad Orba Kamu Imma, menjelaskan, setelah berkas diterima maka Panmil akan melakukan verifikasi atas berkas yang diserahkan. Proses verifikasi berakhir setelah berkas para calon dinyatakan lengkap oleh Panmil melalui Berita Acara.

Proses verifikasi berkas, kata Orba Kamu Imma, dijadwalkan berakhir pada 5 November 2021.

Untuk diketahui, paripurna pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024 dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2021. (ARA/EN)

The post Berkas Kelengkapan Calon Wabup Ende Diserahkan ke Panmil DPRD appeared first on Ende News.

Hal itu disampaikanya saat melakukan reses di RT 27/RW 14, Kelurahan Mautapaga, Kota Ende (25/08/21).

“Saya berharap kita semua menaati PPKM yang sekarang ini diberlakukan. PPKM ini, bapak-ibu, diterapkan agar kondisi segera normal dan kita kembali beraktifitas seperti biasa,” kata Orba Kamu Imma (27/08/21).

Dirinya memahami dampak pembatasan yang dialami warga ditengah pandemi namun, sambungnya, PPKM dilakukan agar seluruh sektor termasuk ekonomi lekas normal.

Dijelaskan Orba Kamu Imma, dalam protap PPKM level IV, pemerintah pusat memberikan standar-standar, termasuk jumlah tracing kepada Satgas di Ende. Standar itu mesti dicapai sebagai syarat menurunkan status PPKM.

Upaya Satgas di Ende telah memperlihatkan hasil dimana pemerintah pusat secara perlahan menurunkan status dari PPKM Level menjadi Level III. Dirinya pun berterimakasih atas partisipasi masyarakat dalam capaian tersebut.

“Saya tentu berterimakasih atas dukungan bapak-ibu sekalian sehingga kita bisa turun level. Ini bukan kerja Satgas saja, atau DPRD saja, tapi hasil partisipasi kita semua.” Lanjutnya, jika trend positif ini terus berlangsung maka aktivitas di Ende niscaya kembali normal.

Mengenai tugasnya di DPRD Ende sebagai wakil rakyat, Orba Kamu Imma menjelaskan, sekarang ini dewan telah mengevaluasi nota keuangan pemerintah tahun lalu dan menggodok 5 buah Ranperda. Salah satu Ranperda adalah perubahan status PDAM Ende yang akan sangat berdampak bagi warga di dalam Kota Ende.

Pada kesempatan itu dirinya juga memberikan bantuan berupa paket Sembako kepada masyarakat. Orba berharap Sembako yang diberikan dapat membantu masyarakat ditengah penerapan PPKM. (ARA/E)

The post Temui Warga, Orba Kamu Imma Minta Taati PPKM appeared first on Ende News.