Persetujuan fraksi Gerindra tertuang dalam Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan Atas Ranperda Tentang APBD Tahun 2021 (23/11/20).

“Fraksi Gerindra pada dasarnya mendukung langkah kebijakan tersebut (rencana pinjaman) dan memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada pemerintah,” pernyataan Gerindara dalam draft Pandangan Umum yang diterima media ini (23/11/20).

Kendati setuju namun Gerindra menyayangkan rencana peminjaman baru diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang pembahasannya terkesan terburu-buru.

Fraksi lain yang telah menyatakan dukungan adalah Hanura. Fraksi ini menyatakan dukungan demi menjaga stabilitas fiskal daerah. Namun Hanura juga memberi catatan agar pemerintah memperhitungkan secara tepat besaran pinjaman dan pemanfaatannya.

Berbeda dengan Gerindra dan Hanura, fraksi lain di DPRD Ende terkesan cukup berhati-hati menyikapi rencana peminjaman.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai pendukung pemerintah belum menyatakan persetujuan. Dalam draft Pandangan Umum yang diterima media ini, fraksi PDIP meminta penjelasan detail dari pemerintah sebelum menyatakan pendapat.

Pertama, fraksi PDIP meminta perhitungan pemerintah tentang batas maksimal defisit APBD sesuai PMK Nomor 120/PMK.07/2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Kedua, pemerintah diharapkan memberikan gambaran tentang rencana peruntukkan dari pinjaman tersebut disertai kajian teknis, lingkungan, dan kajian penerimaan.

Seperti PDIP, fraksi lain juga belum memberikan persetujuan. Fraksi partai Nasdem meminta pemerintah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat sebelum melakukan pinjaman. Nasdem juga menyarankan pemerintah melakukan studi banding ke daerah lain yang berhasil melakukan pinjaman.

Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera (PAN, PKPI, PKS) meminta penjelasan pemerintah terkait simulasi pengembalian, sebelum menyatakan persetujuan.

Sama halnya dengan fraksi Demokrat. Fraksi partai Demokrat meminta pemerintah terlebih dahulu merincikan program yang akan dikerjakan dari dana pinjaman. (ARA/EN)

The post Pinjaman Pemkab Ende: 2 Fraksi Setuju, Fraksi Lain Pikir-pikir appeared first on Ende News.

Dalam draft Pandangan Umum yang diterima media ini, sejumlah fraksi di DPRD Ende menilai, perlu dilakukan inovasi khususnya terhadap berbagai potensi yang belum dikelola secara baik.

Sorotan berbagai fraksi di DPRD Ende mengingat target PAD pada tahun 2021 sebesar Rp 90 miliar, atau naik 0,93 persen dibandingkan target tahun 2020.

Fraksi Partai Gerindra misalnya, memberikan catatan khusus terhadap capaian realisasi Pajak Daerah.

Tahun 2016 hingga 2017 Pajak Daerah terealisasi diatas 80 persen, tetapi pada tahun 2018 hingga 2019 sektor ini hanya terealisasi 50 persen. Fraksi partai Gerindra kemudian meminta penjelasan pemerintah atas penyebab penurunan.

Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera, yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyoroti penataan obyek yang belum dioptimalkan secara baik.

Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera menilai bahwa instansi pengelola obyek belum bekerja secara profesional. Fraksi ini mencontohkan tempat pemandian air panas di Kecamatan Detusoko dan Kapal Kelimutu 1 dan 2 yang sampai hari ini belum digunakan.

Fraksi partai Golkar lebih menyoroti langkah konkrit pemerintah dalam menaikkan PAD.

Fraksi tersebut meminta pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap potensi pendapatan seperti parkiran, Kolam Renang di kilo 8 Kota Ende, Rumah Makan, Kos-kosan, Pantai Ria, Stadion Marilonga, dan pengelolaan air panas di Kecamatan Detusoko.

Fraksi Golkar bahkan meminta pemerintah membuka ruang bagi pihak ketiga (swasta) mengelola potensi daerah seperti Sa’o Ria di Moni, Kecamatan Kelimutu.

Sementara fraksi lain seperti fraksi Gabungan Demokrat, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan fraksi Hanura mendorong pemerintah berupaya memaksimalkan sumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. (ARA/EN)

The post Sejumlah Fraksi di DPRD Ende Soroti Target PAD Tahun 2021 appeared first on Ende News.

Pemangkasan anggaran di sejumlah SKPD merupakan konsekuensi dari penurunan pagu anggaran tahun 2021. Sebelumnya, pemerintah mengajukan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 1,3 Triliun. Namun setelah dibahas bersama DPRD Ende, asumsi pagu anggaran yang mendekati real adalah Rp 1,1 Triliun. Turun sekitar Rp 157 Miliar.

Penurunan anggaran menjadi Rp 1,1 Triliun menjadi platfon bagi TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)  menyesuaikan kembali anggaran di setiap SKPD sehingga terjadi pemangkasan atau efisiensi.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) misalnya, dalam rapat bersama Komisi II DPRD menyampaikan untuk tahun 2021 diusulkan sekitar Rp 3 Miliar. Setelah diasistensi oleh TAPD, angka itu turun menjadi sekitar Rp 1 Miliar. Atau dipangkas Rp 2 Miliar.

Pemangkasan juga terjadi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Pagu anggaran pada Disnakertrans tahun ini, setelah diasistensi TAPD sebesar Rp 5,5 Miliar.

“Ini mengalami penurunan sebesar 61 persen dari anggaran tahun 2020. Di tahun 2020 kami mendapatkan Rp 9 Miliar,” papar Plt Kepala Disperindag, Kanisius Se kepada Komisi II DPRD.

Lalu, pada Dinas Ketahanan Pangan sama ditemukan penurunan anggaran. Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan mendapat pagu anggaran sebesar Rp 3,3 Miliar. Angka tersebut mengalami penurunan, sebut Kepala Dinas Mathida Ilmoe.

Paparnya, akibat pemangkasan itu maka pembiayaan rutin dan program hanya dialokasikan Rp 660 juta. Angka itu jauh dibawah anggaran tahun lalu sekitar Rp 1 Miliar.

Untuk diketahui, besaran alokasi anggaran pada SKPD masih bersifat sementara atau dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPRD Ende. (ARA/EN)

The post Sejumlah SKPD di Ende Alami Pemangkasan Anggaran appeared first on Ende News.

RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta anggaran yang diperlukan.

Pemerintah melalui SKPD  membahas item-item kegiatan beserta besaran anggaran yang akan direalisasikan pada tahun 2021 dengan DPRD Ende.

Pembahasan RKA pada hari ini berlangsung hingga malam hari.

Pembahasan secara maraton dilakukan mengingat batas waktu penetapan anggaran tahun 2021, harus selesai pada 30 November 2020.

Ketua Komisi II DPRD Ende Yulius Cesar Nonga, dalam pembahasan RKA dengan SKPD, menekankan konsistensi pemerintah agar pembahasan berakhir sesuai jadwal.

“Saya harap konsistensi pemerintah soal waktu. Jangan sampai pembahasan berlarut-larut karena kita tidak mau disanksi oleh Pusat,” kata Yulius Cesar Nonga (19/11/20).

Untuk diketahui, pembahasan RKA hari ini diselenggarakan setelah pada hari sebelumnya pemerintah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021. Dikatakan Maksimus Dheki (18/11/20), nota anggaran pemerintah tahun 2021 sebesar Rp 1,181 Triliun. (ARA/EN)

The post Pemkab Ende Bahas RKA Dengan DPRD appeared first on Ende News.