Sebanyak 2 fraksi di DPRD Ende menyatakan persetujuan atas rencana Pemerintah Kabupaten Ende melakukan pinjaman. Ke dua fraksi itu adalah fraksi partai Gerindra dan fraksi partai Hanura.
Persetujuan fraksi Gerindra tertuang dalam Pandangan Umum Fraksi Terhadap Nota Keuangan Atas Ranperda Tentang APBD Tahun 2021 (23/11/20).
“Fraksi Gerindra pada dasarnya mendukung langkah kebijakan tersebut (rencana pinjaman) dan memberikan apresiasi setinggi-tinggi kepada pemerintah,” pernyataan Gerindara dalam draft Pandangan Umum yang diterima media ini (23/11/20).
Kendati setuju namun Gerindra menyayangkan rencana peminjaman baru diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran yang pembahasannya terkesan terburu-buru.
Fraksi lain yang telah menyatakan dukungan adalah Hanura. Fraksi ini menyatakan dukungan demi menjaga stabilitas fiskal daerah. Namun Hanura juga memberi catatan agar pemerintah memperhitungkan secara tepat besaran pinjaman dan pemanfaatannya.
Berbeda dengan Gerindra dan Hanura, fraksi lain di DPRD Ende terkesan cukup berhati-hati menyikapi rencana peminjaman.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sebagai partai pendukung pemerintah belum menyatakan persetujuan. Dalam draft Pandangan Umum yang diterima media ini, fraksi PDIP meminta penjelasan detail dari pemerintah sebelum menyatakan pendapat.
Pertama, fraksi PDIP meminta perhitungan pemerintah tentang batas maksimal defisit APBD sesuai PMK Nomor 120/PMK.07/2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Kedua, pemerintah diharapkan memberikan gambaran tentang rencana peruntukkan dari pinjaman tersebut disertai kajian teknis, lingkungan, dan kajian penerimaan.
Seperti PDIP, fraksi lain juga belum memberikan persetujuan. Fraksi partai Nasdem meminta pemerintah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat sebelum melakukan pinjaman. Nasdem juga menyarankan pemerintah melakukan studi banding ke daerah lain yang berhasil melakukan pinjaman.
Fraksi Amanat Keadilan Sejahtera (PAN, PKPI, PKS) meminta penjelasan pemerintah terkait simulasi pengembalian, sebelum menyatakan persetujuan.
Sama halnya dengan fraksi Demokrat. Fraksi partai Demokrat meminta pemerintah terlebih dahulu merincikan program yang akan dikerjakan dari dana pinjaman. (ARA/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
