Item-item pembangunan itu dimasukkan secara misterius oleh Pemkab Ende tanpa sepengetahuan lembaga dewan dan selama ini tidak pernah dibahas. Item pembangunan itu ialah pembangunan Waterboom dan pembangunan Kolam Renang.

“Usulan pembangunan yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah, diantaranya adalah Kolam Renang dan Waterboom. Usulan ini sangat bertentangan dengan prioritas awal pembangunan daerah dan tidak ada dalam usulan pemerintah daerah pada awal pinjaman daerah di tahun 2022,” tutur anggota Banggar DPRD Ende, Vinsen Sangu (17/11/22).

“Bahkan Banggar menilai, usulan ini adalah siluman yang tidak memenuhi asas perencanaan yang baik dan benar,” sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ende kembali mengusulkan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 20 miliar dalam rapat pembahasan nota pengantar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ende tahun 2023.

Besaran pinjaman tersebut telah mengalami dua kali penurunan dari plafon awal yang ditetapkan dalam APBD induk tahun 2022 sebesar Rp 150 miliar. Sebelumnya, penurunan plafon pinjaman juga terjadi pada Perubahan APBD tahun 2022 sebesar Rp 75 miliar.  Namun, pembahasan pinjaman daerah sebesar Rp 75 miliar tersebut mendapat penolakan dari mayoritas fraksi di dewan mengingat celah defisit yang dalam akibat pinjaman.

BACA JUGA :

• Plafon Pinjaman Pemkab Ende Turun Rp 75 Miliar
• Rencana Pinjaman Pemkab Ende Turun Lagi Jadi Rp 20 Miliar

Kendati telah ditolak oleh dewan, Pemkab Ende kembali mengajukan pinjaman Rp 20 miliar untuk ditetapkan dalam Penetapan APBD tahun 2023.

Sepanjang pembahasan mengenai pinjaman daerah sejak tahun 2022, menurut Vinsen Sangu, item pembangunan Waterboom dan Kolam Renang tidak pernah diketahui oleh lembaga dewan. Item-item tersebut baru terungkap saat pembahasan bersama Banggar DPRD Ende saat ini.

Vinsen mengaku terkejut adanya item-item pembangunan yang bersifat investasi tersebut. Menurutnya, Banggar DPRD Ende sejak awal telah mewanti-wanti penggunaan dana pinjaman oleh pemerintah terbatas pada pembangunan infrastruktur.

Penekanan Banggar DPRD Ende tersebut sejalan dengan program prioritas paket Marsel-Djafar pada masa kampanye yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Salah satu program prioritas, sebutnya, ialah  janji pembangunan 5 ruas jalur pararel yang menghubungkan antar-kecamatan di Kabupaten Ende.

Pembangunan Waterboom dan Kolam Renang juga dirasakan tidak tepat sekarang ini dikarenakan situasi pandemi Covid yang belum berakhir, resesi ekonomi global yang dampaknya mulai dirasakan, serta keterbatasan fiskal daerah untuk tahun anggaran 2023.

Banggar DPRD Ende, sebutnya, telah memberikan dorongan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan urgen seperti banjir di dalam Kota, pembangunan jalan antar-kecamatan atau jaringan air minum bersih.

Sementara pembangunan lain yang bersifat investasi seperti Waterboom dan Kolam Renang tidak memiliki urgensitas apabila dibangun dengan dana pinjaman. Banggar DPRD berpendapat, penggunaan dana pinjaman untuk Waterboom dan Kolam Renang tidak aspiratif dan jauh dari kebutuhan langsung masyarakat Kabupaten Ende. (ARA/EN)

The post Banggar DPRD Ende Temukan “Item Siluman” Dalam Rencana Pinjaman Rp 20 Miliar appeared first on Ende News.

Besaran pinjaman Rp 20 miliar merupakan penurunan plafon yang kesekian kalinya sejak rencana pinjaman daerah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ende mengusulkan rencana pinjaman sebesar Rp 150 miliar kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 75 miliar dan kali ini Rp 20 miliar.

BACA JUGA :

• 4 Intrik Seputar Pinjaman Rp 150 Miliar Pemkab Ende
• Plafon Pinjaman Pemkab Ende Turun Rp 75 Miliar

Wacana pinjaman daerah pertama kali digulirkan pada Pemkab Ende tahun 2020 untuk menjawab kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Rencana pinjaman tersebut kemudian disetujui oleh DPRD Ende dalam sidang Penetapan APBD tahun 2022.  Dewan menyetujui besaran pinjaman senilai Rp 150 miliar dengan catatan pinjaman yang diambil adalah kategori jangka menengah dan peruntukannya terbatas pembangunan infrastruktur.

Namun, dalam perjalanannya, proses pencairan pinjaman Rp 150 miliar terbentur satu syarat yakni Surat Persetujuan Dewan atas pinjaman  tersebut. Surat ini seharusnya diajukan oleh pemerintah dalam pembahasan KUA-PPAS namun saat itu pemerintah alpa mengusulkan.

Kealpaan pemerintah ini berakibat fatal karena untuk menuangkan keputusan lembaga dalam suatu surat keputusan harus melalui sidang paripurna, sedangkan masa sidang dimaksud telah terlewatkan. Seharusnya, menurut beberapa anggota dewan, pada saat masa sidang penetapan APBD 2022, pemerintah sudah menginformasikan kepada dewan agar ada tambahan agenda tentang pinjaman daerah sehingga dapat dituangkan dalam surat keputusan.

Proses melengkapi syarat ini cukup memakan waktu hingga pemerintah dan DPRD Ende melakukan konsultasi pada Kementrian Dalam Negri RI.

Pada Juli 2022, usai mendapat lampu hijau dari Kementrian terkait, pemerintah kembali melakukan pembahasan dengan DPRD guna melengkapi persyaratan pinjaman. Pada rapat tanggal 27 Juli 2022, pemerintah melalui Sekretaris Daerah, Agustinus Ngasu, menginformasikan bahwa plafon pinjaman turun dari Rp 150 miliar yang ditetapkan dalam APBD induk, menjadi Rp 75 miliar.

Penuturan Agustinus Ngasu saat itu, penurunan angka pinjaman menjadi Rp 75 miliar telah dikomunikasikan pihaknya kepada Kementrian Keuangan dan akan dituangkan dalam surat permohonan.

“Kita akan membuat surat ulang. Membuat surat permohonan ulang sejumlah yang kemarin saya tawarkan Rp 75 miliar kepada mereka (Kementrian Keuangan),” kata Agustinus Ngasu (27/7/22).

Rapat pembahasan pinjaman Rp 75 miliar berjalan alot sebab beberapa catatan yang diberikan lembaga dewan sejak awal tidak indahkan oleh pemerintah. Misalnya, mengenai peruntukkan pinjaman, dewan menemukan adanya item-item pekerjaan yang bukan termasuk pembangunan infrastruktur melainkan bersifat investasi jangka panjang.

“Pengembangan Pantai Kota Raja, kemudian revitalisasi pasar, padahal kami (dewan) menyetujui pinjaman jangka menengah untuk membangun infrastruktur, tidak diluar itu,” kata Mohamad Orba.

Pemerintah bergeming dan tetap mengusulkan pinjaman Rp 75 miliar pada masa sidang Perubahan APBD 2022.

Saat pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Ende, usulan pinjaman Rp 75 miliar dianggap tidak strategis karena mengakibatkan celah defisit yang cukup dalam. Pendapat Badan Anggaran tersebut diperkuat oleh mayoritas fraksi dan meminta pemerintah menangguhkan pinjaman Rp 75 miliar dalam Pendapat Akhir Fraksi masing-masing.

“Kami melihat beban pembiayaan yang begitu besar yang harus ditanggung,” tutur anggota Badan Anggaran DPRD Ende, Vincen Sangu (18/11/22). “Perhitungan saat itu adalah defisit terlalu besar sehingga DPRD memutuskan rencana pinjaman itu ditangguhkan”.

Kendati telah ditolak oleh DPRD Ende, pemerintah kembali memasukan rencana pinjaman daerah dalam masa sidang Penetapan APBD 2023 dengan besaran pinjaman yang kembali mengalami penurunan. Angka pinjaman yang tadinya Rp 75 miliar diturunkan lagi menjadi Rp 20 miliar. (ARA/EN)

The post Rencana Pinjaman Pemkab Ende Turun Lagi Jadi Rp 20 Miliar appeared first on Ende News.