Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Vinsen Sangu ini, para anggota dewan mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat mengenai mahalnya rapid test.

• BACA JUGA : Wow! PAD Ende Normal Ditengah Pandemi, Begini Rinciannya

Test itu diwajibkan sebagai salah satu syarat dapat bepergian ke luar daerah. Karena itu kendati mahal, masyarakat terpaksa mengeluarkan kocek tambahan yang tak bisa dikatakan sedikit. Satu kali test dilakukan maka para pelaku perjalanan mesti mengeluarkan paling sedikit Rp 400 ribu. Angka itu tentu diluar harga tiket.

Pada masa New Normal, persoalan rapid test kian pelik. Pada masa ini berbagai Sekolah dan Perguruan Tinggi mulai dibuka. Dan hal tersebut tentu diikuti dengan arus balik para pelajar dan mahasiswa ke daerah tempat mereka menempuh pendidikan.

Bagi para pelajar dan mahasiswa, menurut anggota Komisi III, kewajiban melakukan rapid test tentu baik guna menghindari penyebaran virus Covid-19. Menurut DPRD, yang menjadi persoalan adalah mahalnya test tersebut.

Di Kabupaten Ende, pemerintah mengalihkan urusan rapid test kepada swasta. Selama ini pemerintah terbatas melakukan rapid test sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Maksudnya, rapid test oleh Pemda Ende hanya diperuntukan untuk tracing kepada orang yang dicurigai pernah kontak dengan pasien positif. Bukan para pelaku perjalanan secara umum.

Masyarakat umum selalu diarahkan melakukan test di Laboratorium swasta yang berada di Kota Ende. Namun, dalam perjalanannya, rapid test oleh swasta kemudian berimbas pada mahalnya harga. Padahal, mengenai rapid test ini terbuka kemungkinan atau dapat diurus oleh pemerintah sendiri.

Karena itu, DPRD Ende, mengingat arus balik para mahasiswa yang akan kembali ke tempat kuliah, meminta pemerintah mengurus sendiri dan menggatiskan rapid test kepada mereka. DPRD menilai, beban harga yang dikenakan pihak swasta selama ini amat memberatkan jika diterapkan kepada mahasiswa dan pelajar.

Selain persoalan rapid test, dalam RDP kali ini, Komisi III juga menyoroti janji pemerintah mengenai pemberian BLT kepada mahasiswa dan pelajar di perantauan.

• BACA JUGA : Bupati Ende Pastikan Mahasiswa di Rantau Dapat Bantuan

Menurut anggota dewan, pemerintah terkesan lamban merealisasikan janji tersebut. Realisasi BLT kepada mahasiswa dan pelajar mestinya sesegera mungkin dilakukan mengingat prinsip kedaruratan di masa pandemi. Dikhawatirkan, jika terlalu lama terealisasi maka urgensi kedaruratan bantuan menjadi hilang.

Untuk diketahui, dalam file Ende News, janji pemberian BLT bermula dari RDP antara Komisi III dan Pemda Ende tanggal 30 April 2020. Beberapa hari berselang, tepatnya tanggal 6 Mei 2020 Bupati Ende, Djafar Ahmad mengeluarkan perintah lisan yang memastikan para mahasiswa dan pelajar di rantau akan menerima BLT. Perintah itu lalu diikuti oleh Dinas Sosial dengan mengeluarkan surat resmi tertanggal 8 Mei 2020, berisi syarat-syarat calon penerima BLT. (ARA/EN)

• BACA JUGA : Mahasiswa di Rantau, Ini Syarat Dapat Bantuan Dari Pemda Ende

The post Dewan Minta Pemda Ende Gratiskan Rapid Test dan Percepat BLT Kepada Mahasiswa appeared first on Ende News.

Dalam surat resmi yang keluarkan Dinas Sosial Kabupaten Ende Nomor 245/BPS.2N/2020 tanggal 8 Mei 2020, pendaftaran dibuka sejak tanggal dikeluarkannya surat, dan akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2020.

• BACA JUGA : Bupati Ende Pastikan Mahasiswa di Rantau Dapat Bantuan

Persyaratan dikeluarkan guna memastikan calon penerima benar-benar berasal dari Kabupaten Ende. Selain itu, untuk memastikan bahwa si mahasiswa tidak pulang ke Ende atau tengah berada di daerah tempat berkuliah.

Terdapat 5 syarat yang mesti dilengkapi. Dan berikut ini syarat yang harus dilengkapi para calon penerima bantuan.

1. Fotocopy Kartu Keluarga, sebanyak 1 rangkap.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima, sebanyak 1 rangkap.
3. Fotocopy Buku Rekening calon penerima, sebanyak 1 rangkap.
4. Surat Pernyataan (tanpa materai) dari orangtua bahwa calon penerima bantuan atau si mahasiswa benar-benar tetap berada di tempat kuliah atau tidak pulang ke Ende.
5. Mencantumkan nomor kontak (handphone) orangtua dan si mahasiswa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Ende Djafar Ahmad yang dikonfrimasi Ende News tanggal 11 Mei 2020, mengatakan, pemberian bantuan dilakukan guna membantu mahasiswa asal Kabupaten Ende yang terkena dampak penanganan covid-19.

Pemberian bantuan kepada mahasiswa di perantauan akan dilakukan secara langsung, atau tidak melalui organisasi/komunitas. Bupati Djafar juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ende berupa bantuan dana.

• BACA JUGA : Bupati Djafar Himbau Warga Tenang, Semua Pasti Dapat Bantuan

Untuk diketahui, kebijakan pemberian bantuan kepada mahasiswa ini, bermula dari Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Ende dengan dinas-dinas, salah satu Dinas Sosial, tanggal 30 April 2020.

RDP tersebut menghasilkan beberapa poin, diantaranya, mendesak pemerintah daerah segera melakukan pendataan pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Ende, yang tengah menempuh pendidikan di luar daerah. (ARA/EN)

The post Mahasiswa di Rantau, Ini Syarat Dapat Bantuan Dari Pemda Ende appeared first on Ende News.