Hal itu terungkap dalam rapat Pansus LKPJ Bupati Ende, Kamis 10 April 2025. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pemerintah melakukan revisi target PAD tanpa sepengetahuan dewan sehingga menyebabkan target PAD menjadi dua versi.

BACA JUGA

• Duh, Target PAD Ende Ternyata Dua Versi, Mana yang Benar

Seperti diberitakan sebelumnya, target PAD kabupaten Ende tahun 2024 terdapat dua versi yang berlainan. Pasalnya, target PAD yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 berbeda dengan target PAD yang disampaikan dalam Nota Pengantar LKPJ Bupati Ende.

Perbedaan target PAD itu ditemukan oleh fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Ende. Sebelumnya, penuturan Ansel Kaise, anggota fraksi PSI DPRD Ende, target PAD pada tahun 2024 sebesar Rp 115 miliar berbeda dengan yang ditetapkan secara resmi dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 sebesar Rp 101 miliar.

Perbedaan target PAD tersebut menjadi sorotan utama dalam rapat Pansus LKPJ Bupati Ende, Kamis (10/04/25). Dalam rapat bersama pemerintah, ketua Pansus, Sabri Indradewa kembali menanyakan penyebab terjadinya perbedaan antara target PAD yang ditetapkan, dengan target PAD yang dibacakan bupati Ende dalam Nota Pengantar LKPJ.

BACA JUGA

• Begini Tanggapan Bupati Ende Soal Viral Data Pokir Anggota DPRD

Target PAD yang ditetapkan secara resmi oleh DPRD Ende dan pemerintah dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 sebesar Rp 101 miliar, sedangkan target PAD yang disampaikan oleh bupati Ende dalam Nota Pengantar LKPJ sebesar Rp 115 miliar.

Penuturan Sabri Indradewa, revisi terhadap target PAD yang ditetapkan secara resmi seharusnya sesuai Perda dan dipayungi dengan Peraturan Bupati atau Perbup yang disampaikan kepada lembaga dewan. Namun, anehnya, revisi yang dilakukan pemerintah dilakukan tanpa sepengetahuan dewan dan terindikasi tanpa dipayungi Perbup.

The post Soal Dua Versi Target PAD, Pemkab Ende Akui Revisi Tanpa Sepengetahuan Dewan appeared first on Ende News.

Penurunan angka pinjaman daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Agustinus Ngasu dalam rapat di gedung dewan, Rabu 27 Juli 2022.

Penuturan Agustinus Ngasu, penurunan angka pinjaman menjadi Rp 75 miliar telah dikomunikasikan pihaknya kepada Kementrian Keuangan dan akan dituangkan dalam surat permohonan.

“Kita akan membuat surat ulang. Membuat surat permohonan ulang sejumlah yang kemarin saya tawarkan Rp 75 miliar kepada mereka (Kementrian Keuangan),” kata Agustinus Ngasu. “Sehingga hitungannya itu, DSCR (Debt Service Coverage Ratio)-nya 3,86. DSCRnya lebih besar dari 2,5 persen,” sambungnya. (27/7/22).

Mengenai mekanisme pencairan dana pinjaman, terang dia, proses transfer dana pinjaman akan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ende. Transfer dana pinjaman dapat dilakukan secara bertahap mengikuti rencana penggunaan dana tersebut oleh pemerintah.

Proses pentransferan dana pinjaman secara bertahap tidak mengubah plafon pinjaman Rp 75 miliar, kata Agustinus Ngasu, hanya penggunaannya saja dapat dilakukan secara bertahap. Jika pada tahun ini Pemkab Ende hanya membutuhkan Rp 40 miliar membiayai infrastruktur maka dana pinjaman yang ditransferkan akan sesuai angka kebutuhan tersebut.

Pengembalian dana pinjaman juga akan disesuaian dengan nominal angka yang dibutuhkan atau tidak dihitung berdasarkan total pinjaman. Jika pada tahun ini Pemkab Ende hanya membutuhkan Rp 30 miliar untuk pembiayaan infrastruktur maka bunga yang dibayarkan sesuai dengan jumlah tersebut atau tidak berdasarkan total pinjaman Rp 75 miliar.

“Kemudian bunganya dihitung berdasarkan jumlah uang yang kita ambil, tidak dari total. Jadi, kalau misalnya tahun ini kita ambil taruhlah 30 (miliar) dulu, bunganya dihitung dari 30 (miliar) itu, tidak dari total (Rp 75 miliar).

Sedangkan item-item kegiatan yang akan dibiayai dengan dana pinjaman masih berdasarkan rencana awal pemerintah sebelum penurunan plafon pinjaman. Item kegiatan belum mengalami penyesuaian sebab tidak termasuk dalam syarat pengajuan pinjaman, sebutnya.

Pembicaraan mengenai pinjaman daerah kembali bergulir usai pemerintah bersama 10 anggota DPRD Ende melakukan konsultasi di Kemendagri pada akhir bulan Juni tahun ini. Sebelumnya, pembicaraan mengenai pinjaman daerah sempat mandek lantaran Surat Persetujuan DPRD sebagai salah satu syarat wajib, tidak dapat dikeluarkan lembaga dewan karena terlewatkan saat masa sidang penetapan APBD tahun 2022.

Namun, kendati hasil konsultasi berakhir positif, DPRD Ende masih mempertanyakan item-item pembangunan infrastruktur yang nantinya dibiayai dengan dana pinjaman. Salah satu anggota dewan, Sabri Indradewa mengatakan, item-item kegiatan mesti dijelaskan oleh pemerintah sebelum proses pencairan dana pinjaman dilakukan.

Rincian item kegiatan, kata Sabri, harus dijelaskan oleh pemerintah sebab konsekuensi dari penurunan angka pinjaman mengubah struktur ABPD yang telah ditetapkan bersama lembaga dewan. Karena itu, dewan perlu mengetahui item-item kegiatan dan mesti dibicarakan kembali.

“Makanya harus ubah struktur (APBD) dulu, dari defisit Rp 150 miliar sekarang Rp 75 miliar, nah ini kan berubah. Konsekuensi dari ubah struktur, ubah juga kegiatan. Kegiatan-kegiatan mana yang disetujui lembaga dewan, seharusnya bisa dibicarakan sekarang,” kata Sabri. (ARA/EN)

The post Plafon Pinjaman Pemkab Ende Turun Rp 75 Miliar appeared first on Ende News.

Dalam rapat tersebut DPRD Kabupaten Ende juga menetapkan komposisi keanggotan Pansus tahun ini yang terdiri dari 1O anggota plus 1 sekretaris bukan anggota.

Sabri Indradewa dipercayakan sebagai ketua Pansus didampingi Maria Margaretha Sigasare sebagai wakil ketua. Lalu, diposisi anggota terdiri atas Yohanes Don Bosco Rega,Yulius Cesar Nonga, Stefanus Bidi, Moses Paso Pande, Yohanes Marianus Kota, Chairul Anwar, dan Hasbulah Mberu.

Selain itu terdapat satu orang sekretraris bukan anggota yakni Valentinus Setiawan yang merupakan Sekwan DPRD Ende.

Sabri Indradewa yang diwawancara media ini usai rapat mengatakan, Pansus LKPJ akan memusatkan perhatian program-program pemerintah yang telah dilaksanakan pada tahun lalu. Lanjutnya, masa kerja Pansus LKPJ kali ini juga lebih lama ketimbang Pansus LKPJ tahun sebelumnya sebab mengacu pada regulasi terbaru.

“Kalau regulasi yang lama itu masa kerjanya cuma satu bulan, lewat dari itu dianggap memberikan rekomendasi. Nah, kalau aturan yang baru ini, PP/13/2019, ruang diberikan untuk Pansus sampai dengan Pansus memberikan rekomendasi,” kata Sabri Indradewa (28/3).

“Bisa satu bulan, bisa dua bulan, sampai dengan rekomendasi diberikan Pansus, artinya bahwa dari sisi waktu kita lebih lama untuk menyikapi berbagai persoalan,” lanjutnya.

Pansus LKPJ tahun ini, kata Sabri, akan memusatkan perhatian pada beberapa hal yang dianggap sentral seperti sejauh mana rekomendasi Pansus tahun lalu telah dijalankan oleh pemerintah. Selain itu masalah akurasi data pemerintah dan tingkat pelayanan kepada masyarakat juga menjadi perhatian Pansus.

“Yang pertama, rekomendasi Pansus LKPJ tahun lalu, itu menjadi salah satu pegangan untuk kita, sudah sejauh mana mereka meng-follow up kegiatan yang direkomendasi tahun lalu,” tuturnya.

Perhatian lain Pansus adalah penggunaan dana Covid khususnya jaring pengaman sosial yang direalisasikan oleh pemerintah pada tahun lalu. Pansus LKPJ akan menelusuri penggunaannya beserta skala prioritas yang telah kerjakan pemerintah.

“Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, ini semua kan demi kebaikan kita,” tutupnya. (ARA/EN)

The post Sabri Indradewa Pimpin Pansus LKPJ appeared first on Ende News.

Sebelumnya, dilansir media ini (19/08/21), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende menemukan selisih dalam laporan anggaran Covid-19 tahun 2020. Selisih anggaran ditemukan DPRD Ende ketika menyandingkan antara data realisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan data yang tercatat pada BPKAD.

Selisih angka yang ditemukan oleh DPRD di dua OPD, yaitu Dinas Kesehatan dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.

Pada Dinas Kesehatan, realisasi anggaran untuk Jamkesda sebesar Rp 16,7 miliar. Sedangkan pada BPKAD tercatat 17,7 miliar. Selanjutnya, pada BPBD Kabupaten Ende, realisasi anggaran yang disampaikan kepada dewan sekitar Rp 1,1 miliar, sementara yang tercatat di BPKAD sebesar Rp 900 juta.

Atas persoalan ini, kepala BPKAD Kabupaten Ende, Mauritz Bunga, memberikan jawaban bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. Beberapa faktor, lanjutnya, dapat mempengaruhi perbedaan data.

“Perbedaan itu, dapat terjadi karena faktor-faktor, pada saat mereka (OPD) membuat laporan tidak melakukan cross check dengan BPAKD selaku bendahara umum daerah,” jelasnya (20/08/21).

Kedua, perbedaan dapat terjadi karena OPD memberikan laporan kepada dewan sebelum BPKAD membuat laporan.

Terakhir, perbedaan karena pemahaman antara OPD dan BPKAD mengenai program yang dapat dikategorikan sebagai anggaran penanganan Covid-19 tidak sama. Jelas Mauritz Bunga, dalam sistem pelaporan tidak menjelaskan secara detail apa saja yang dikategorikan program penanganan Covid-19. Praktis, berdasarkan pemahaman masing-masing.

“Misalnya begini, program kegiatan Penataan Lingkungan Sehat, di situ tidak tertulis bahwa ini termasuk penanganan Covid. Jadi artinya, laporan itu berdasarkan versi pemahaman masing-masing,” lanjutnya.

Jawaban BPKAD disanggah oleh anggota dewan. Menurut dewan, perbedaan data anggaran telah ditemukan saat Pansus LKPJ beberapa waktu lalu dan dewan telah merekomedasikan dilakukan konsolidasi data antara OPD dan BPKAD. Jadi, alasan tersebut tidak bisa digunakan mengingat ada rentang waktu untuk melakukan konsolidasi data.

Salah satu anggota dewan, Sabri Indradewa, menuturkan, konsolidasi data ternyata tidak dilakukan karena masih ditemukan perbedaan. Parahnya, perbedaan ditemukan bahkan setelah laporan keuangan pemerintah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dewan, kemudian menanyakan data final yang mesti menjadi acuan khususnya realisasi anggaran Jamkesda. Data anggaran pada OPD sebesar Rp 16,7 miliar ataukah data BPKAD Rp 17,7 miliar. Atas pertanyaan tersebut, Mauritz Bunga memastikan, data final yang mesti menjadi acuan adalah data OPD.

Menanggapi hal itu, Sabri menyangsikan keakuratan data pelaporan yang diberikan pemerintah kepada BPK. Sebab, audit yang dilakukan oleh BPK berdasarkan data dari BPKAD, sementara data itu tidak lagi digunakan.

“Data dari OPD sebesar Rp 16,7 miliar kan yang kita temukan di rapat ini, bukan data BPKAD yang diberikan kepada BPK sebesar Rp  17,7 miliar,” kata Sabri.

Menyudahi pembahasan, dewan mengharapkan konsolidasi data antara OPD dengan BPKAD segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende. (ARA/EN)

The post Debat Selisih Anggaran Tahun 2020 Berujung Pemkab Ende Ralat Data Audit BPK appeared first on Ende News.