Sejauh ini, sebagai Bupati, dirinya telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG) dan telah melakukan pembicaraan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM, sebagai lembaga yang berwenang memberikan hak paten.

“Saya sudah menemui Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kementrian Hukum dan HAM Provinsi NTT. Kami berbicara tentang hak paten tenun Ende. Sekarang sedang kami proses,” kata Bupati Ende Djafar Achmad (21/09/21).

Lebih lanjut, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Ende, terdapat 29 motif tenun di Kabupaten Ende yang tengah diproses mendapatkan hak paten. Tenun motif Kelimara, Mangga, dan Soke Mata Lo’o termasuk didalamya.

Berikut ini daftar 29 motif tenun di Kabupaten Ende yang sedang diproses mendapatkan hak paten.

1. Lawo Kelimara
2. Lawo Mangga
3. Lawo Mberhe atau Bele Kale
4. Lawo Soke Mata Lo’o
5. Mata Rote
6. Semba
7. Lawo Nggaja
8. Lawo Soke Mata Ria
9. Lawo Jara
10. Lawo Manu
11. Lawo Pundi
12. Lawo Nepa Mite
13. Lawo Nepa Tea
14. Lawo Pea
15. Lawo Pea Kanga
16. Lawo Tangga Kopo
17. Lawo Redu
18. Lawo Rote
19. Lawo Raga Kaju
20. Lawo Rati
21. Lawo Gami Tere Esa
22. Lawo Mata Anggo
23. Lawo Mite/Ragi Mite
24. Lawo Wea
25. Lawo Anadeo
26. Lawo Mogha
27. Lawo Mettu
28. Lawo Ine Pare
29. Mbanggo Te’e

Mengenai proses hak paten terhadap motif tenun, Bapeda Kabupaten Ende mengonfirmasi bahwa sekarang ini telah sampai ke tahap validasi. Setelah itu baru didaftarkan di Kemenkum HAM.

Menurut Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Ende, Albertus Valentinus Lama, rangkaian proses tersebut telah dimulai sejak bulan Mei tahun ini dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. (ARA/EN)

The post Daftar 29 Motif Tenun di Ende yang Segera Miliki Hak Paten appeared first on Ende News.

Sejauh ini, sebagai Bupati, dirinya telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG). Sebuah forum yang akan menjamin keaslian, ciri, kualitas karakteristik dan memberikan perlindungan terhadap motif tenun Kabupaten Ende.

Selain itu, dirinya juga telah melakukan pembicaraan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang berwenang memberikan hak paten.

“Saya sudah menemui Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kementrian Hukum dan HAM Provinsi NTT. Kami berbicara tentang hak paten tenun Ende. Sekarang sedang kami proses,” kata Bupati Ende Djafar Achmad (21/09/21).

Terdapat 29 motif tenun di Kabupaten Ende yang sementara diproses mendapatkan hak paten. Jika tenun telah mendapatkan hak paten, lanjut Bupati Ende, dirinya berencana memproses hak paten untuk kekayaan daerah lain seperti pisang Barangan, ubi Nuabosi, dan Kopi.

“Itu mimpi besar saya. Saya ingin hak intelektual kita, warisan nenek-moyang, kita patenkan. Sehingga kalau orang luar tiru kita bisa gugat”.

Mengenai proses hak paten terhadap motif tenun, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Ende, mengonfirmasi bahwa sekarang ini telah sampai ke tahap validasi.

Menurut Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapeda Ende, Albertus Valentinus Lama, proses terhadap tenun telah dimulai sejak bulan Mei tahun ini. Secara garis besar terdapat tiga tahap yakni pembentukan forum Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG), validasi lapangan, dan tahap terakhir pendaftaran di Kemenkum HAM.

Untuk tahap pertama, lanjut Valentinus, telah selesai dilakukan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende tentang forum tersebut. MIPG merupakan forum yang terdiri dari kelompok-kelompok tenun ikat dan dinas terkait.

MIPG nantinya merupakan pemegang hak paten atau label beragam motif tenun Kabupaten Ende. Selain itu MIPG bertugas menjamin keaslian, kualitas, dan memberikan perlindungan terhadap motif tenun Kabupaten Ende.

Tahap kedua adalah validasi lapangan. Di tahap ini pemerintah menelusuri secara mendalam setiap motif tenun di Kabupaten Ende mulai dari asal, ciri, hingga narasi sejarah dari sebuah motif.

“Sekarang kami berada di tahap validasi. Cukup memakan waktu karena setiap motif mesti ditelusuri satu per satu. Apalagi menelusuri narasi sejarah suatu motif, tidak mudah,” jelas Valentinus. Setelah validasi selesai maka segera didaftarkan di Kemenkum HAM, tutupnya. (ARA/EN)  

The post Motif Tenun Kabupaten Ende Segera Miliki Hak Paten appeared first on Ende News.

Trend positif tersebut disebabkan aktivitas perekonomian Kabupaten Ende berangsur normal, pasca dilanda pandemi Covid-19.

Disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda), Yohanis Nislaka (7/8/20), hingga tanggal 31 Juli 2020, angka PAD Ende tercatat sebesar Rp 38 miliar.

BACA JUGA : PAD Ende Normal Ditengah Pandemi, Begini Rinciannya

Angka penerimaan PAD setiap bulan, jelas Nislaka, dilaporkan Bapenda Ende secara rutin kepada pihak intern maupun ekstern. Termasuk di dalamnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

Seperti diberitakan sebelumnya, penerimaan pajak oleh Bapenda Ende diawasi oleh KPK RI secara rutin. Selain mengawasi laporan keuangan, KPK RI juga ambil bagian dalam inovasi pungutan terhadap obyek pajak.

BACA JUGA : Ternyata, Pungutan Pajak Oleh Bapenda Ende Diawasi KPK

Dengan laporan penerimaan bulan Juli tersebut, maka terlihat peningkatan sebesar Rp 5 miliar, dibanding bulan sebelumnya. Pada bulan sebelumnya, atau Juni 2020, penerimaan PAD menunjukan angka Rp 32 miliar.

Untuk diketahui, target penerimaan PAD Kabupaten Ende tahun ini ialah sebesar Rp 85 miliar. (ARA/EN)

The post Realisasi PAD Ende Bulan Juli Tunjukkan Trend Positif appeared first on Ende News.

Beberapa langkah yang segera dieksekusi diantaranya adalah sosialisasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah diperbaharui dan pengadaan Tapping Box.

Menurut Yohanis, langkah yang diambil sesuai dengan surat edaran Mentri Dalam Negri kepada seluruh Bupati/Walikota pada Oktober 2019. Inti dari surat tersebut adalah mengenai optomalisasi pendapatan daerah.

Menindak-lanjutinya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ende telah menaikan NJOP Kabupaten Ende.

“Untuk Pajak Bumi dan Bangunan, tahun ini kita melakukan perubahan NJOP, karena NJOP ditetapkan terakhir pada 2005,” jelas Yohanis.

Sekarang ini Kabupaten Ende telah memiliki Perda, Perbup, serta Surat Keputusan Bupati tentang persetujuan atas NJOP yang baru.

Dengan menaikan NJOP maka nilai Pajak Bumi dan Bangunan akan ikut disesuaikan.

“Kami sudah merencanakan, minggu depan untuk sektor perkotaan akan dilakukan sosialisasikan (NJOP baru) di kelurahan-kelurahan.”

Sistem Tapping Box

Kemudian untuk menghitung pajak Rumah Makan dan Hotel, pihak Bapenda melakukan pengadaan Tapping Box. Alat ini dikhususkan untuk memudahkan pembayaran pajak di dua sektor tersebut.

“Kita melakukan pengadaan Tapping Box sebanyak 10 buah, dan dari 10 buah itu akan kita pasang di 6 Rumah makan dan 4 di Hotel.” Lanjut Yohanis,  10 buah Tapping Box merupakan tahap uji coba. Nantinya jika berfungsi maksimal maka akan diadakan penambahan.

Sistem Tapping Box terintegrasi dengan pihak-pihak terkait misalnya pihak Bank. Jadi para pemilik Rumah Makan dan Hotel tinggal membayar secara online.

Selain menaikan NJOP dan pengadaan Tapping Box, menurut Yohanis ke depan akan dibentuk suatu wadah “organasasi pendapatan,” dimana seluruh instansi dan organisasi yang berkepentingan akan terhimpun di dalamnya.

“Mentri Dalam Negri mengharapkan agar dibentuk organisasi pendapatan yang di dalamnya melibatkan organisasi masyarakat, kemudian juga melibatkan pihak lain. Pihak lain itu bisa notaris, bisa siapa pun,” jelas Yohanis.

Dengan adanya organisasi ini maka mempermudah koordinasi diantara para pihak tanpa perlu membentuk OPD baru. Rencananya, Bapenda Ende akan menjadi koordinator “organisasi pendapatan” sehingga mempermudah penyetoran ke kas daerah melalui satu pintu. (ARA/EN)

The post Naikan NJOP, Sistem Tapping Box, Simak Cara Bapenda Ende Genjot PAD appeared first on Ende News.