Sebelumnya, dilansir media ini (19/08/21), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende menemukan selisih dalam laporan anggaran Covid-19 tahun 2020. Selisih anggaran ditemukan DPRD Ende ketika menyandingkan antara data realisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan data yang tercatat pada BPKAD.

Selisih angka yang ditemukan oleh DPRD di dua OPD, yaitu Dinas Kesehatan dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.

Pada Dinas Kesehatan, realisasi anggaran untuk Jamkesda sebesar Rp 16,7 miliar. Sedangkan pada BPKAD tercatat 17,7 miliar. Selanjutnya, pada BPBD Kabupaten Ende, realisasi anggaran yang disampaikan kepada dewan sekitar Rp 1,1 miliar, sementara yang tercatat di BPKAD sebesar Rp 900 juta.

Atas persoalan ini, kepala BPKAD Kabupaten Ende, Mauritz Bunga, memberikan jawaban bahwa hal tersebut bisa saja terjadi. Beberapa faktor, lanjutnya, dapat mempengaruhi perbedaan data.

“Perbedaan itu, dapat terjadi karena faktor-faktor, pada saat mereka (OPD) membuat laporan tidak melakukan cross check dengan BPAKD selaku bendahara umum daerah,” jelasnya (20/08/21).

Kedua, perbedaan dapat terjadi karena OPD memberikan laporan kepada dewan sebelum BPKAD membuat laporan.

Terakhir, perbedaan karena pemahaman antara OPD dan BPKAD mengenai program yang dapat dikategorikan sebagai anggaran penanganan Covid-19 tidak sama. Jelas Mauritz Bunga, dalam sistem pelaporan tidak menjelaskan secara detail apa saja yang dikategorikan program penanganan Covid-19. Praktis, berdasarkan pemahaman masing-masing.

“Misalnya begini, program kegiatan Penataan Lingkungan Sehat, di situ tidak tertulis bahwa ini termasuk penanganan Covid. Jadi artinya, laporan itu berdasarkan versi pemahaman masing-masing,” lanjutnya.

Jawaban BPKAD disanggah oleh anggota dewan. Menurut dewan, perbedaan data anggaran telah ditemukan saat Pansus LKPJ beberapa waktu lalu dan dewan telah merekomedasikan dilakukan konsolidasi data antara OPD dan BPKAD. Jadi, alasan tersebut tidak bisa digunakan mengingat ada rentang waktu untuk melakukan konsolidasi data.

Salah satu anggota dewan, Sabri Indradewa, menuturkan, konsolidasi data ternyata tidak dilakukan karena masih ditemukan perbedaan. Parahnya, perbedaan ditemukan bahkan setelah laporan keuangan pemerintah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dewan, kemudian menanyakan data final yang mesti menjadi acuan khususnya realisasi anggaran Jamkesda. Data anggaran pada OPD sebesar Rp 16,7 miliar ataukah data BPKAD Rp 17,7 miliar. Atas pertanyaan tersebut, Mauritz Bunga memastikan, data final yang mesti menjadi acuan adalah data OPD.

Menanggapi hal itu, Sabri menyangsikan keakuratan data pelaporan yang diberikan pemerintah kepada BPK. Sebab, audit yang dilakukan oleh BPK berdasarkan data dari BPKAD, sementara data itu tidak lagi digunakan.

“Data dari OPD sebesar Rp 16,7 miliar kan yang kita temukan di rapat ini, bukan data BPKAD yang diberikan kepada BPK sebesar Rp  17,7 miliar,” kata Sabri.

Menyudahi pembahasan, dewan mengharapkan konsolidasi data antara OPD dengan BPKAD segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende. (ARA/EN)

The post Debat Selisih Anggaran Tahun 2020 Berujung Pemkab Ende Ralat Data Audit BPK appeared first on Ende News.

Selisih anggaran ditemukan DPRD Ende ketika menyandingkan antara data realisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan data yang tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BACA JUGA :

• Pemkab Ende Bahas 5 Ranperda Bersama DPRD

Rapat diawali dengan pemerintah memaparkan penggunaan anggaran pada tahun 2020. Secara garis besar, data ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni penggunaan anggaran Covid-19 dan Non Covid. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan.

Mengenai anggaran penanganan Covid-19, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 54 miliar dengan realisasi sebesar Rp 43 miliar. Penggunaan anggaran ini, setelah dirinci ternyata diemukan selisih antara data realisasi anggaran pada OPD dengan data yang tercatat di BPKAD.

Selisih angka yang ditemukan oleh DPRD ada di dua OPD yaitu Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende.

Data pada Dinas Kesehatan tercatat, realisasi anggaran untuk Jamkesda sebesar Rp 16,7 miliar. Sedangkan pada BPKAD, tercatat Rp17,7 miliar. Selanjutnya, pada BPBD Kabupaten Ende, realisasi anggaran yang disampaikan kepada dewan sekitar Rp 1,1 miliar, sementara yang tercatat di BPKAD sekitar Rp 900 juta.

Menurut anggota DPRD Ende, Sabri Indradewa (19/08/21), perbedaan anggaran dicermati amat aneh karena selisihnya terjadi pada realisasi. Seharusnya, lanjut dia, pada realisasi tidak boleh terdapat selisih karena anggaran telah digunakan.

“Tidak boleh terjadi perbedaan atau selisih kalau pada realisasi. Pada perencanaan silahkan, tapi kalau realisasi tidak boleh,” kata Sabri Indradewa (19/08/21).

Anggota DPRD lain, Yani Kota, juga menyesalkan selisih anggaran oleh pemerintah. Dirinya mendesak pemerintah agar profesional dan mencatat sesuai penggunaan anggaran.

BACA JUGA :

• Dandim Ende : Tracing Demi Pulihkan Ekonomi, Jangan Dibalik

Dalam pantauan media ini, perbedaan data realisasi anggaran menjadi pertanyaan serius anggota dewan dan menyebabkan jalannya berlangsung alot. Hingga rapat berakhir, OPD tidak mampu memberikan penjelasan dan diminta memberikan penjelasan pada rapat selanjutnya.

Mengenai selisih realisasi anggaran Covid-19, Asisten III Setda Ende, Hiparkus Heppi mengatakan, pemerintah akan memberikan penjelasan yang diminta DPRD. Dirinya juga memastikan, selisih realisasi anggaran yang ditemukan merupakan kesalahan teknis pencatatan. (ARA/EN)

The post DPRD Ende Temukan Selisih Realisasi Anggaran Tahun 2020 appeared first on Ende News.

Anggota DPRD Ende, Yulius Cesar Nonga bahkan mengancam akan menjadi oposisi pemerintah apabila penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukkan terus dilakukan pemerintah. Menurut Yulius, dirinya merasa lebih berguna jika dia menjadi oposisi ketimbang tetap mendukung pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPRD Ende dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanggal 6 Juli 2021. Rapat tersebut membahas realisasi anggaran refocusing sebesar Rp 43 miliar.

“Lebih baik saya opsisi saja, karena oposisi yang saya lakukan hari ini mungkin memberi nilai lebih terhadap masyarakat. Daripada saya setuju tapi masyarakat tidak dapat apa-apa,” kata Yulius Cesar Nonga (06/07).

“Kami hanya menjadi bagian yang mendukung tetapi tidak mengontrol, tidak. Lebih baik saya oposisi,” sambungnya.

Yulius berang setelah mengetahui penggunaan dana refocusing oleh Pemkab Ende ternyata tidak tepat sasaran dan melenceng dari peruntukkan.

Pada Inspektorat Kabupaten Ende misalnya, anggaran refocusing sebesar Rp 90 juta digunakan untuk kegiatan yang sama sekali tidak berkaitan dengan penanganan Covid, yakni sosialisasi Saber Pungli.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dana refocusing digunakan juga menanggulangi bencana lain yang sifatnya insidental. Bahkan, anggaran bencana non Covid itu ternyata jauh melampaui penanganan Covid itu sendiri. BPBD Kabupaten Ende menggunakan Rp 1,7 miliar untuk tiga kegiatan menanggulangi bencana Abrasi, sedangkan bagi Covid-19 hanya Rp 118 juta sejauh ini.

Yulius juga mempertanyakan kriteria pemerintah menetapkan Abrasi Pantai sebagai bencana daerah. Pasalnya, wilayah lain yang sering tertimpa bencana tidak mendapat perlakuan yang sama.

“Saya sanksi, apakah surat itu benar-benar keluar dan representatif dengan kondisi bencana daerah sehingga kita keluarkan Surat Keputusan Bupati. Saya, terus terang meragukan, karena seingat saya tidak ada bencana yang cukup luar biasa”.

Yulius menilai pemerintah tidak memiliki kriteria yang jelas ketika menetapkan suatu wilayah sebagai bencana daerah. Pemerintah, menurutnya, hanya menggunakan anggaran refocusing berdasarkan keinginan semata dan bukan karena kebutuhan.

Karena itu, kendati berasal dari partai pendukung pemerintah, dirinya mengancam akan menjadi oposisi apabila dana refocusing dipergunakan tidak tepat sasaran.  (ARA/EN)

The post Soal Dana Refocusing, Yulius Cesar Nonga : “Lebih Baik Saya Oposisi” appeared first on Ende News.

Anggaran Covid ternyata digunakan pula untuk item-item yang tidak berkaitan dengan pandemi Covid semisal, sosialisasi Saber Pungli. Bahkan, penggunaan anggaran Covid di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jauh lebih besar untuk menangani bencana lain, ketimbang Covid itu sendiri.

Untuk diketahui, secara keseluruhan Pemkab Ende menggelontorkan dana sebesar Rp 43 miliar menanggulangi pandemi Covid-19 tahun ini. Dana tersebut merupakan hasil refocusing anggaran. Refocusing sendiri diartikan sebagai mengalihkan fokus anggaran kepada suatu bidang tertentu, dalam hal ini penanganan Covid.

Sebelum refocusing dilakukan, penanganan Covid menggunakan acuan APBD induk tahun 2021 yang ditetapkan pada Desember 2020, sebesar Rp 37 miliar. Angka ini terpaksa dinaikan menyusul adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 pada Februari 2021. Aturan PMK mewajibkan seluruh Pemkab mengalokasikan minimal 8 persen, sedangkan angka Rp 37 miliar masih dibawah persentase.

Pemkab Ende kemudian mengambil langkah refocusing untuk menggenapinya. Pemkab selanjutnya menyepakati refocusing sebesar 10 persen. Dengan rincian, penanggulangan Covid-19 sebesar 8 persen dan 2 persen untuk Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dari perhitungan refocusing didapatlah angka Rp 43 miliar, naik dari angka sebelumnya Rp 37 miliar. Atau terdapat penambahan Rp 6 miliar saat refocusing dilakukan. Angka Rp 6 miliar tersebut diambil atau dialihkan dari berbagai bidang kegiatan pada tahun ini.

Mengenai mekanisme refocusing, pengalihan anggaran dilakukan tanpa melalui pertimbangan atau konsultasi dengan dewan. Pemkab Ende mengacu pada aturan bahwa refocusing dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui revisi Peraturan Bupati.

Hal tersebut sempat mendapat tanggapan anggota DPRD Ende. Muhamad Orba Kamu Ima misalnya, saat diwawancara pada pertengahan bulan Maret tahun ini mengatakan, refocusing yang dilakukan berdampak pada perubahan postur APBD induk yang telah ditetapkan bersama dewan. Karena mengubah postur ABPD, semestinya pemerintah melakukan konsultasi dengan dewan.

Akan tetapi refocusing telah dilakukan oleh pemerintah tanpa berkonsultasi maka dewan memilih menunggu laporannya pada masa sidang selanjutnya.

Di sisi lain, Pemkab Ende yang telah mendapatkan angka Rp 43 miliar kemudian membaginya ke dalam 3 bidang utama yakni kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Di bidang kesehatan, pemetaan awal dalam APBD induk sebesar Rp 22,9 miliar. Angka tersebut naik menjadi Rp 25,5 miliar hasil refocusing atau terdapat penambahan Rp 2,6 miliar. Di bidang pemulihan ekonomi dialokasikan Rp 2,6 miliar. Lalu jaring pengaman sosial, dialokasikan Rp Rp 580 juta.

Selain itu, terdapat pula anggaran untuk mengantisipasi bencana non Covid sebesar Rp 118 juta dan kegiatan penunjang lainnya sebesar Rp 612 juta.

Sejauh ini, penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 30 persen hingga memasuki semester II tahun berjalan. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mauritz Bunga (02/02/21), hal tersebut merupakan progress positif, mengingat penggunaannya diperhitungkan hingga bulan Desember.

Namun, tidak demikian dengan peruntukkannya. Penggunaan anggaran Covid hingga memasuki semester II tahun ini, ternyata sebagian tidak tepat sasaran atau digunakan tidak sesuai peruntukan.

Hal ini mulai terungkap ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD Ende dengan BPKAD tanggal 1 Juli 2021. RDP dilakukan guna menjawab merebaknya desas-desus penggunaan dana Covid di masyarakat. Dalam rapat dengan BPKAD, Komisi II mendapat gambaran pemetaan anggaran Covid di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Setelah mendapat gambaran pendistribusian anggaran, Komisi II ternyata melanjutkan penelusuran. Gambaran awal yang dipaparkan BPKAD menjadi pegangan melanjutkan penelusuran ke setiap OPD.

Rapat selanjutnya terjadi pada 6 Juli 2021, dimana setiap OPD yang mendapat alokasi anggaran Covid diundang Komisi II DPRD Ende. Pada rapat inilah diketahui penggunaan dana refocusing tidak tepat sasaran bahkan melenceng dari peruntukan.

Pada Dinas Sosial misalkan, hasil refocusing dialokasikan Rp 5,2 miliar. Dari besaran tersebut terdapat Rp 539 juta guna pemulasaran jenazah dan honor anggota Tagana. Namun, angka Rp 539 juta ternyata hanya diperuntukan pemulasaran jenazah di wilayah Kota Ende. Sedangkan wilayah di luar Kota Ende tidak dianggarkan.

Kepala Dinas Sosial, Marmi Kusuma berkelit saat dikritik anggota dewan. Ia mengaku untuk wilayah di luar Kota Ende baru disusulkannya.

Ketidak-tepatan penggunaan anggaran juga ditemukan pada OPD lain. Pada Inspektorat Kabupaten Ende, anggaran refocusing sebesar Rp 90 juta malah digunakan bagi kegiatan yang sama sekali tidak berkaitan dengan penanganan Covid, yakni sosialisasi Saber Pungli.

Ketua Komisi II DPRD Ende, Yulius Cesar Nonga sempat berang atas hal ini. Yulius berpendapat bahwa Pemkab Ende “gagal fokus” dan hanya menggunakan pandemi sebagai tameng. Pemkab Ende menggunakan anggaran refocusing sesuai keinginan bukan kebutuhan, sebut Yulius.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dana refocusing digunakan juga menanggulangi bencana lain yang sifatnya insidental. Bahkan, anggaran bencana non Covid itu ternyata jauh melampaui penanganan Covid itu sendiri.

BPBD Kabupaten Ende menggunakan Rp 1,7 miliar untuk tiga kegiatan menanggulangi bencana Abrasi, sedangkan bagi Covid-19 hanya Rp 118 juta sejauh ini. Parahnya lagi, penggunaan Rp 1,7 miliar tersebut bukan untuk bencana darurat, semisal Badai Seroja.

“Tiga kegiatan ini untuk menangani bencana sebelum Seroja?” tanya Ketua Komisi II, Yulius Cesar Nonga kepada BPBD Ende. Ida Muda Mite, sekretaris BPBD, menjawabnya dengan memastikan Rp 1,7 miliar sudah dianggarkan sebelum badai Seroja.

Hal itu membuat Yulius Cesar Nonga berang. Yulius menegaskan, refocusing hanya memiliki dua panduan utama. Percepatan penanganan Covid sesuai PMK dan kedua, penanganan bencana daerah setelah status bencana ditetapkan. Untuk panduan kedua merujuk pada bencana badai Seroja.

Jika Rp 1,7 miliar digunakan hanya untuk bencana-bencana insindetal, dirinya menegaskan hal tersebut melanggar aturan.

“Tadi di BPBD saya tekankan ulang-ulang. Penanganan bencana yang mana ini, Rp 1,7 miliar? Penanganan bencana berdasarkan Surat Keputusan penetapan status bencana oleh bupati sehingga BTT (Belanja Tidak Terduga) itu keluar, atau bencana yang mana?” tegas Yulius Cesar Nonga.

“Semua yang berhubungan dengan badai Seroja, itu yang kita tangani. Yang tidak berhubungan dengan Seroja, tidak boleh kita tangani dengan BTT. Itu aturannya,” sambungnya.

Masih di BPBD Kabupaten Ende, besaran anggaran Covid juga terjadi selisih dengan data yang diterima dewan dari BPKAD. Di BPBD anggaran penanggulangan Covid yang tercatat adalah Rp 118 juta namun di BPKAD tercatat Rp 250 juta.

Atas kompleksnya persoalan penggunaan dana Covid, Yulius menyebut Pemkab Ende “gagal fokus”. Pemkab Ende ternyata menggunakan refocusing anggaran Covid untuk kegiatan lain yang kaitannya jauh dari penanganan Covid.

“Kita bilang penanggulangan Covid kurang dana, tetapi kita mengerjakan yang lain lebih banyak. Saya baca didistribusi anggaran ini, kita mengerjakan yang lain lebih banyak daripada Covid itu sendiri,” sebut Yulius.

Berbagai hal yang ditemukan dewan dalam rapat dengan OPD tersebut dengan sendirinya membuka persoalan baru mengenai anggaran Covid hasil refocusing.

Sebelumnya, anggaran Covid menjadi wacana publik bahkan demontrasi beberapa waktu lalu. Pemkab sendiri telah melakukan klarifikasi dengan menggelar konpres pada 2 Juli 2021. Klarifikasi Pemkab Ende saat itu hanya menjelaskan besaran refocusing dan pendistribusian dana tersebut kepada OPD. Tidak sampai menjelaskan peruntukannya.

Kendati demikian, saat itu, Bupati Ende Djafar Achmad bersikukuh, penggunaan anggaran hasil refocusing masih fokus menangani pandemi Covid-19. (ARA/EN)

The post Menelusuri Dana Covid-19 Pemkab Ende : Refocusing yang “Gagal Fokus” appeared first on Ende News.