Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte beserta seluruh kabinetnya menyatakan pengunduran diri. Pengunduran diri PM Belanda dan seluruh kabinet disebabkan salah ambil keputusan terkait subsidi perawatan anak.
PM Belanda Mark Rutte mengatakan, ia dan kabinetnya sependapat mereka harus bertanggung jawab atas kesalahan yang menyebabkan ribuan warga bermasalah ekonomi.
“Kami sependapat bahwa jika seluruh sistem gagal, kami semua harus bertanggung jawab,” kata Rutte dikutip dari Euro News, (15/1/21).
Lanjut Mark Rutte, terkait keputusan tersebut dirinya telah menyampaikan kepada Raja Belanda Willem-Alexander untuk mendapat persetujuan.
“Saya baru saja menawarkan kepada raja, pengunduran diri seluruh Kabinet”.
Keputusan mengundurkan diri Rutte dan kabinetnya telah dibahas dalam rapat kabinet. Padahal dua bulan lagi Belanda akan menggelar pemilihan umum.
Salah urus ini bermula saat Otoritas Pajak keliru memberi label ribuan keluarga penerima subsidi sebagai penipu. Otoritas kemudian memerintahkan keluarga penerima mengembalikan tunjangan yang mereka terima.
Penyelidikan parlemen menyimpulkan bahwa banyak keluarga yang dipaksa mengembalikan puluhan ribu euro uang subsidi dari pemerintah. Hal ini berimbas pada masalah ekonomi ribuan keluarga penerima bantuan.
Terkait kesalahan itu, Rutte mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Raja Willem-Alexander bahwa pemerintah akan memberi kompensasi kepada orang tua yang terkena dampak.
Penggunduran diri ini mengakhiri satu dekade masa jabatan Rutte, kendati dalam pemilu yang akan datang, partainya diprediksi akan menang. Atau dengan kata lain, Rutte kemungkinan besar akan kembali menjadi PM Belanda apabila itu terjadi. (E/EN)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
