Kejanggalan politik anggaran di Ende disebabkan proyeksi perhitungan gaji serta tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD Ende tidak sesuai dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

BACA JUGA

• Penyebab Hutang Pemkab Ende Perlahan Terungkap, Bupati Ende Mulai Buka-bukaan

Politik anggaran, kata bupati Ende, seharusnya diproyeksikan sesuai dengan realisasi penerimaan PAD sehingga daerah memiliki kemampuan dalam membayar gaji dan tunjangan. Penyesuaian tersebut juga berlaku bagi penerapan dana Pokok Pikiran atau Pokir anggota DPRD Ende.

“Sebenarnya, pemerintah dalam politik anggaran, kita juga tahu bahwa bila PAD-nya sekian ini maka tidak boleh, tidak boleh gaji pimpinan DPR sedemikian tinggi,” kata bupati Ende (29/03/25). “Misalkan Pokir, kalau kondisi pendapatan daerah kita di sekian, dalam keadaan kondisi rendah, maka kita tidak boleh bikin anggaran Pokir besar iya kan, nah ini namanya politik anggaran”.

“Gaji pun juga semestinya tidak semakin tinggi karena gaji kita kan (kepala daerah dan DPRD) bayar dari PAD, kalau PAD besar ya bagus tetapi kalo kecil, gaji pun turun, kan itu namanya politik, politik anggaran,” tandasnya lagi.

BACA JUGA

• Bupati Ende dan DPRD Kompak Sebut Pokir Aspirasi Masyarakat

Pada tahun 2023, sebelum dirinya dilantik sebagai bupati Ende, pemerintah dan DPRD Ende menetapkan target realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp 75 miliar, target itu kemudian dinaikan menjadi Rp 115 miliar pada Perubahan Anggaran tahun 2024.

Dalam perjalanan tahun 2024, realisasi penerimaan PAD diproyeksikan akan turun atau jauh dari target yang ditetapkan. Penurunan realisasi PAD pada tahun 2024 semestinya ditanggapi dengan melakukan penyesuaian atau menurunkan sejumlah pembiayaan yang bersumber dari PAD, seperti gaji dan tunjangan kepala daerah dan DPRD, serta usulan Pokir.

The post Bupati Ende Ungkap Kejanggalan Politik Anggaran : PAD Rendah, Gaji Tinggi appeared first on Ende News.

Penuturan Ansel Kaise, anggota DPRD Ende Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), data target PAD yang disampaikan oleh pemerintah dalam Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende kepada DPRD Ende, Senin (24/03/25), berbeda dengan target PAD yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024.

BACA JUGA

• Begini Langkah Awal DLH Ende Capai Visi Ende Bersih

Dalam sidang paripurna tersebut pemerintah menyampaikan bahwa target PAD pada tahun 2024 sebesar Rp 115 miliar. Data ini berbeda dengan target PAD yang ditetapkan secara resmi dalam Perubahan Anggaran tahun 2024 yakni sebesar Rp 101 miliar.

“Nah ini, Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD, sebesar Rp 115.771.980.156. Angka ini beda dengan target yang ditetapkan secara resmi di Perubahan Anggaran tahun lalu, Rp 101.871.980.156,” ucap Ansel Kaise.

BACA JUGA

• Kelanjutan Proyek Geothermal di Ende Tergantung Hasil Amdal

Dia pun mempertanyakan keabsahan data target PAD yang disampaikan oleh pemerintah dalam sidang paripurna sehari sebelumnya. Sebab, angka yang disampaikan oleh pemerintah bukan target PAD yang secara resmi ditetapkan dalam Perubahan Anggaran tahun 2024.

Ansel kemudian menjelaskan, target PAD hanya dapat ditetapkan atau diubah melalui dua mekanisme, melalui mekanisme Penetapan APBD dan melalui sidang Perubahan Anggaran.

“Di luar itu tidak ada mekanisme lain untuk mengotak-atik target PAD,” lanjut Ansel Kaise. “Pertanyaannya sekarang, siapa yang ubah target PAD ini, melalui mekanisme apa?”.

Adanya dua versi target PAD Ende ternyata dibenarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Ende.

The post Duh, Target PAD Ende Ternyata Dua Versi, Mana yang Benar appeared first on Ende News.

Di seluruh Kabupaten Ende total ada 58 orang petugas parkir yang tersebar di berbagai lokasi. Para petugas yang ditempatkan Dishub memungut retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Pungutan retribusi parkir sendiri berlaku sejak pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Tarif retribusi parkir di Kabupaten Ende dipatok Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 3.000 bagi kendaraan roda empat.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Mustaqim Mberu (15/2/22), setelah diberlakukan retribusi parkir mulai memberi sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tahun lalu terhitung hingga akhir bulan Desember 2021, pungutan retribusi parkir menyumbang Rp 900 juta atau 87 persen dari target.

“Jadi untuk tahun 2021, dari sisi pendapatan sampai terakhir bulan Desember 2021, retribusi parkir kita terealisasi di angka 87 persen senilai sekitar Rp 900 juta,” sebutnya (15/22).

Namun, lanjutnya, capaian tersebut belum memuaskan sebab dirinya meyakini dapat melampui target jika tidak terkendala situasi pembatasan akibat pandemi. Tahun lalu Dishub Kabupaten Ende tidak melakukan pungutan parkir selama 4 bulan dikarenakan lonjakan angka postif Covid-19. Atau dengan kata lain, angka Rp 900 juta merupakan hasil pungutan parkir selama 8 bulan pada tahun lalu.

Dishub sendiri melakukan pungutan parkir di berbagai lokasi baik di dalam Kota Ende maupun di kecamatan-kecamatan. Khusus bagi retribusi parkir di kecamatan, Dishub membatasi pungutan retribusi parkir hanya di dalam terminal bus.

Agar seluruh lokasi yang ditetapkan dapat dilakukan pungutan, kata Mustaqim, pihaknya menempatkan sebanyak 58 orang petugas pemungut retribusi parkir yang bekerja setiap hari.

Mengenai cara Dishub mencegah kebocoran akibat ulah petugas parkir, kata Mustaqim, pihaknya menerapkan cara menghitung setoran sesuai dengan banyaknya karcis yang dikeluarkan oleh Dishub. Jadi, pemasukan per hari dari petugas parkir dihitung berdasarkan karcis yang habis di hari itu. Oleh karenanya diharapkan dukungan masyarakat untuk menerima setiap karcis yang diberikan petugas di lapangan.

Cara lain adalah dengan melakukan evaluasi terhadap petugas parkir secara periodik. Dishub Kabupaten Ende melakukan evaluasi petugas parkir untuk wilayah Kota Ende setiap minggu, sementara bagi petugas parkir di kecamatan-kecamatan dievaluasi per satu bulan.

Memang, diakui Mustaqim, cara tersebut belum sepenuhnya mencegah kebocoran yang dilakukan petugas parkir di lapangan, namun dirinya meyakini dapat mengurangi aksi nakal petugas.

“Kalau pun ada kebocoran, saya yakin iya, tetapi nilai juga tidak besar-besar amat. Tetapi kalau diminta untuk menghilangkan seluruhnya masih agak sulit.” (ARA/EN)

The post Punya 58 Petugas Parkir, Berapa PAD Ende Dari Pungutan Parkir appeared first on Ende News.