Mengenai hal ini, Heri Gani, ketua Bapilu PDI Perjuangan Ende sekaligus ketua tim pemenangan paket Deodo mengatakan, ke 11 agenda kegiatan yang tertuang dalam program 100 hari memang sudah ada sejak masa kampanye.
Namun, saat itu pada masa kampanye, hanya 3 agenda kegiatan yang sering disorot oleh media sehingga nampak di publik bahwa program 100 hari hanya berjumlah 3 program.
“Yang pertama kita harus sampaikan bahwa program 100 hari itu 11 agenda kegiatan sejak awal, hanya memang yang sering di media beberapa waktu terakhir nampak hanya 3 kegiatan,” ucap Heri Gani, 7 Maret 2025.
BACA JUGA
Senada dengan Heri Gani, Sabri Indradewa salah satu anggota DPRD Ende sekaligus anggota tim pemenangan paket Deodo juga menandaskan hal yang sama.
“Memang program-program yang disampaikan oleh bupati Ende saat pidato perdana sudah ada sejak awal (masa kampanye),” tutur Sabri Indradewa, 8 Maret 2025.
Ke 11 program yang akan menjadi prioritas pemerintah daerah kabupaten Ende dalam 100 hari ke depan dijalankan untuk mengatasi masalah-masalah mendesak khususnya terkait pelayanan publik.
BACA JUGA
Pada sisi infrastruktur penerangan ada program Ende Terang. Melalui program ini, bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda berkomitmen melakukan penataan lampu-lampu jalan.
Beberapa kalangan menyebut program Ende Terang tidak memiliki urgensi atau kemendesakan sehingga dituangkan dalam program 100 hari pertama.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, Erlan Le’u mengatakan, program Ende Terang memanipulasi aspek kemendesakan padahal program 100 hari diutamakan untuk agenda kegiatan yang memiliki urgensitas.
PMKRI Ende pun meminta agar program Ende Terang dikerjakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi kabupaten Ende untuk desa-desa yang belum dialiri listrik.
“Program Ende Terang itu memanipulasi aspek kemendesakan. Tidak ada yang amat mendesak dari program itu. Memang urgensinya apa sehingga harus dituangkan di 100 hari pertama,” ucap Erlan Le’u, 8 Maret 2025.
“Seharusnya prioritas utama bupati Ende adalah desa-desa yang belum dialiri listrik, bukan membuat kegiatan sekedar penataan dan aksesoris belaka,” ucapnya lagi.
BACA JUGA
Memang, beberapa kawasan di dalam kota Ende belum memiliki penerangan lampu jalan hingga saat ini misalnya di sepanjang Jalan Nangka, Kota Ende. Sedangkan beberapa wilayah lainnya telah diselesaikan pada masa bupati Djafar Achmad, misalnya pemasangan lampu-lampu di sepanjang jalan menuju desa Arubara, kecamatan Ende Selatan.
Program Ende Terang, merujuk beberapa sumber lain, memiliki urgensi pada aspek penataan panel yang menjadi pusat kontrol lampu-lampu jalan di wilayah kota Ende. Menurut Keiserius Djendi, pengamat sekaligus mantan manajer Unit Layanan Pelanggan PLN Ende, panel pengontrol lampu-lampu jalan sudah saatnya dipecah sesuai wilayah masing-masing.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
