Ikhwal persoalan data pertama kali muncul saat launching Bantuan Sosial Tunai (BST) tanggal 8 Mei 2020. Setelah itu Dinas Sosial Kabupaten Ende menerima hujan kritik dan keluhan dari warga.

Problem Database

Satu hari setelah peluncuran, atau 9 Mei 2020, di desa Lisedetu Kecamatan Wolowaru, warga marah setelah nama-nama mereka tidak tertera. Padahal, nama mereka telah dimasukan saat masa pendaftaran berlangsung.

Keluhan terus berlanjut. Hari Selasa 12 Mei 2020, tiga kelompok warga datang gedung DPRD Ende. Mereka mengeluh ke anggota dewan, nama mereka tidak terdata. Dan lagi, pada 13 Mei 2020 warga dari kelompok berbeda kembali hadir.

Dahi anggota dewan mulai mengkerut. Sebagian lagi geleng-geleng. Isyarat ketidak puasan terhadap hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende. Tiga anggota dewan yakni Samsudin, Chairul dan Eman Minggu, coba menenangkan warga. Mereka minta warga bersabar.

Samsudin misalnya, mengatakan, “besok (14 Mei) akan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah, jadi, semua akan kita selesaikan”. Mendengar tanggapan DPR warga pun memutuskan pulang.

Tanggal 14 Mei 2020 terjadi apa yang dikatakan Samsudin. Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan DPR dengan pemerintah. Dinas-dinas hadir mengikuti rapat. Termasuk Dinas Sosial.

Dari rapat inilah benang kusut database mulai terurai satu per satu.

Dipimpin oleh Muhamad Orba Kamu Ima, RDP dengan pemerintah berjalan alot. DPR secara keras mengeritik pendataan oleh Dinas Sosial. Mereka menyesalkan ketidak akuratan data terjadi di masa pandemi, dikala masyarakat amat membutuhkan bantuan.

Menurut Orba Kamu Ima, yang diwawancari Ende News pada 17 Mei 2020, selain mengeritik, DPR memberikan kesempatan kepada Dinas Sosial, menjelaskan persoalan database.

Pada mulanya terdapat data acuan di Dinas Sosial Kabupaten Ende. Nama data ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sering disingkat DTKS.

Dalam DTKS terhimpun nama-nama penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima bantuan Sembako dari pemerintah pusat. Jumlah warga terdaftar 34.653 orang.

“Diluar itu, ada data Non DTKS. Jumlahnya sebanyak 27. 691. Data Non DTKS adalah yang belum mendapat bantuan. Itu data awal,” kata Orba Kamu Ima.

Pada pertengahan bulan April, tepatnya 20 April 2020 muncul surat dari Kementrian Sosial RI. Isi surat, meminta Dinsos mendata penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Kuotanya 18.000 Kepala Keluarga. Waktu diberikan Kemensos amat singkat, hingga tanggal 23 April 2020.

Dinas Sosial menanggapi surat ini dengan melakukan verifikasi dan validasi (verivali) terhadap data Non DTKS. Dinas Sosial turun ke desa-desa meminta desa melakukan pengecekan terhadap data.

Di Desa Lisedetu, Kecamatan Wolowaru misalnya, Kades Silvester Jhoni mengakui, pihaknya sempat didatangi Dinas Sosial untuk membantu verivali. “Kami bantu verifikasi. Data diberikan siang, sorenya langsung dibawa ke kembali ke Ende,” (9/5).

Selesai melakukan verivali data kemudian dikirim ke pusat.

Pada 8 Mei 2020, terjadi launching di Kantor Pos, Kota Ende, tanda penyaluran BST dimulai. Nama-nama yang terdata sebagai penerima BST berjumlah 17.636 Kepala Keluarga.

Dengan demikian, jumlah warga dalam data Non DTKS berkurang. Menurut Orba Kamu Ima, data Non DTKS yang mulanya berjumlah 27.691, menjadi berkurang sebab sebanyak 17.636 telah terakomodir dalam BST. Data Non DTKS menjadi 10.055 warga.

Sisa 10.055 inilah yang, beberapa hari setelah launching BST, bikin DPRD Ende cenat-cenut. Mereka menuntut kejelasan bantuan terhadap mereka.

Sepakati Solusi

Menurut Orba Kamu Ima, terhadap mereka juga telah dibahas dalam RDP. Pihak pemerintah dan DPRD sepakat memberikan solusi bantuan.

Dari total 10.055 kemudian dibagi-bagi. Sebanyak 4.261 akan diberikan bantuan dari APBD Provinsi. Selanjutnya, sebanyak 4.261 diberikan bantuan dari APBD Kabupaten, dan sisanya akan diberikan bantuan dari BLT Dana Desa.

Jika BLT Dana Desa didapati tidak mampu mengakomodir seluruh warga terdata, maka telah diputuskan akan ditanggulangi dengan APBD Kabupaten.

Mengenai jumlah dana yang akan diterima, menurut Orba Kamu Ima, jumlahnya sama dengan bantuan BST.

Sekarang ini Pemerintah sedang mengkaji Peraturan Bupati sebagai payung hukum pemberian bantuan. Itu sesuai hasil RDP, kata Orba. Seraya mengingatkan, data akan terus bergerak sebab ada desa yang belum memasukan data.

Bupati Ende Djafar Ahmad ketika ditemui awak media pada 19 Mei, membenarkan langkah solusif tersebut. Para warga yang belum menerima bantuan akan ditanggulangi sesuai rincian tersebut.

Bupati Djafar menambahkan, terhadap warga yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap bisa mendapat bantuan. Dirinya mengharapkan agar warga dimaksud mendaftarkan diri ke pihak Desa atau Kelurahan setempat.

Lalu, terkait Peraturan Bupati sebagai payung hukum, juga telah diterbitkan. Karenanya pemberian bantuan melalui BLT Dana Desa sudah bisa dilakukan. (ARA/EN)

The post Database Penerima Bantuan: Dari Problem Hingga Solusi appeared first on Ende News.

Kepada awak media, Bupati Djafar menyampaikan bahwa ketidak-akuratan hanya terjadi kepada sebagian kecil warga. Sedangkan mayoritas warga penerima BST tepat sasaran.

• BACA JUGA : Anak 12 Tahun di Lisedetu, Terdata Sebagai Kepala Keluarga Penerima BST

Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kantor Bupati Ende (11/5/20). Terkait sebagian kecil data yang tidak tepat sasaran dirinya menegaskan akan segera melakukan perbaikan.

“Kalau ada kesalahan, misalnya orang meninggal masih tercatat, kita akan perbaiki,” kata Bupati Djafar.

Dirinya menjelaskan, awalnya hanya terdapat data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 7.000 warga. Ketika muncul pandemi covid-19, Pemda diminta tambahan data oleh pemerintah pusat untuk menerima bantuan jenis lain.

“Waktu kita update ke pusat, ada keterbatasan waktu. Dan juga kan, ngantri di seluruh Indonesia ini,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, waktu diberikan oleh pemerintah pusat hanya dua hari.

Terbatasnya waktu juga berdampak kepada jumlah penerima bantuan. “Ada kemungkinan warga terdaftar tapi belum kebagian,” lanjut Bupati Djafar, untuk persoalan ini, masyarakat diminta tenang karena pemerintah daerah telah menyiapkan solusi.

• BACA JUGA : Total, Ada 19 Orang Dinyatakan Reaktif Hasil Rapid Test di Ende

Bagi warga yang belum menerima bantuan akan didata dan diberikan bantuan oleh pemerintah. “Ini akan ditangani oleh APBD Provinsi, APBD Kabupaten juga ada, ada juga Dana Desa,” kata Bupati Djafar.

Karena itu Bupati Djafar menghimbau masyarakat yang belum menerima bantuan agar segera melapor.

“Lapor saja ke camat, lapor saja ke lurah, ke desa, kami belum terima bantuan. Nanti kita tangani,” tutupnya. (ARA/EN)

The post Bupati Djafar Himbau Warga Tenang, Semua Pasti Dapat Bantuan appeared first on Ende News.

Hal tersebut diungkapkan warga Lisedetu usai pemberian BST yang dilakukan hari ini, Sabtu 9 Mei 2020 di Kantor Pos Kecamatan Wolowaru.

Dalam data penerima BST yang diberikan warga Lisedetu kepada Ende News, terdapat anak kelahiran tahun 2008 yang terdata sebagai Kepala Keluarga penerima bantuan.

• BACA JUGA : Urus Surat Keterangan Sehat, 5 Warga Ende Dinyatakan Reaktif

Salah seorang warga mempertanyakan, bagaimana mungkin anak usia 12 tahun yang belum memiliki KTP terdata sebagai Kepala Keluarga.

Warga juga mempersoalkan pendobelan dalam data penerima bantuan. Dijelaskan warga, ada salah satu orangtua penerima bantuan PKH, anaknya terdata lagi sebagai penerima BST.

Masalah lain, terdapat nama-nama penerima bantuan yang telah meninggal dan pindah alamat.

Saling Lempar Bola

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Marmi Kusuma yang dihubungi Ende News (9/5/20) mengatakan, seluruh data penerima bantuan bersumber dari pihak desa.

Terkait nama penerima bantuan yang telah meninggal, menurutnya itu dimungkinkan sebab ada ahli waris.

Namun, terkait penerima bantuan yang telah pindah alamat, terima dua jenis bantuan, dan tercatat sebagai Kepala Keluarga padahal masih dibawah umur, dirinya juga merasa heran.

Dirinya mengakui beban kerja untuk mengumpulkan 17 ribu data warga memang berat. Pasalnya pihak Dinsos cuma diberikan waktu dua hari. Karena itu, persoalan seperti ini telah ia duga sebelumnya.

Namun Kadis Marmi kembali menegaskan, data nama-nama penerima bantuan, diterima pihaknya dari pemerintah desa.

Mengenai hal tersebut, Kepala Desa Lisedetu, Silvester Joni yang dihubungi Ende News (9/5/20) membantah dengan keras.

• BACA JUGA : Pengambilan Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Ende Dimulai Hari Ini

Kades Lisedetu berang dengan jawaban Kadis Marmi. Menurutnya pihak desa hanya melakukan sortir terhadap nama-nama penerima dalam data Dinsos.

“Kami hanya melakukan sortir. Yang punya data itu Dinsos, bukan kami. Kalau data ini dari kami, tidak akan begini jadinya,” tegas Joni.

Lanjut Kades Joni, pihak Dinsos memang sempat datang ke desa membawa data calon penerima. Lalu pihak desa diminta melakukan sortir. Sortir dilakukan untuk memastikan nama penerima tepat sasaran.

“Jadi nama-nama yang sudah meninggal, pindah (alamat), kami kasih tanda check (centang).”

Sortir dilakukan dalam waktu satu hari. Setelah itu data yang telah disortir dibawa kembali ke Ende.

Namun, setelah daftar penerima bantuan dikeluarkan, ternyata nama-nama yang keluar justru persis sebelum disortir. Tidak berubah. “Nama yang sudah meninggal masih ada, yang sudah pindah alamat  juga masih ada,” lanjut Joni.

Karena itu Kades Joni merasa sortir data yang dilakukan pihaknya tidak berguna dan terkesan formalitas semata.

Tambahya ketidak-akuratan data telah menyebabkan ketersinggungan di dalam masyarakat desa Lisedetu. (ARA/EN)

The post Anak 12 Tahun di Lisedetu, Terdata Sebagai Kepala Keluarga Penerima BST appeared first on Ende News.

Acara ini dibuka oleh Bupati Ende, Djafar Ahmad. Dalam sambutannya, Bupati Ende mengatakan bahwa pemberian BST dilakukan guna membantu perekonomian warga Kabupaten Ende, yang terdampak penanganan virus Covid-19.

• BACA JUGA : Setelah Klaster Gowa, Gugus Tugas di Ende Telusuri Klaster Magetan

Bupati Djafar juga menyampaikan terimakasihnya kepada Presiden Jokowi dan Kementrian Sosial RI yang telah mengucurkan bantuan dana.

Dalam program BST para penerima akan mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu.

Mengenai jumlah penerima, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Marmi Kusuma, yang diwawancarai setelah acara mengatakan, jumlah penerima sekitar 17 ribu Kepala Keluarga.

“Ada sekitar 17 ribu Kepala Keluarga yang terdata sebagai penerima. Untuk jumlah lebih jelasnya saya lupa, tapi yang pasti sekitar itu,” jelas Marmi.

• BACA JUGA : Sebaran Kecamatan 28 Eks Peserta Ijtima Gowa Asal Ende

Dari angka ini, pengambilan BST dibagi melalui dua jalur lanjutnya. Sekitar 15 ribu akan mengambil bantuan melalui Kantor Pos, sedangkan sekitar seribu lainnya melalui Bank.

Kepala Kantor Pos Ende, Mudjiburahman membenarkan bahwa pengambilan BST bagi 15 ribu Kepala Keluarga dilakukan oleh pihaknya.

“Total kami mengurusi 15.431 Kepala Keluarga penerima bantuan. Bagi KK penerima bisa datang dan mengambilnya di Kantor Pos,” jelasnya.

Hari ini pihak Kantor Pos telah melakukan pemberian BST kepada 50 Kepala Keluarga. (ARA/EN)

The post Pengambilan Bantuan Sosial Tunai Kabupaten Ende Dimulai Hari Ini appeared first on Ende News.