Sebelumnya, Kepala Desa Bheramari Kecamatan Nangapanda, Pua Pare Salama mengeluh terkait PBB dermaga yang harus dibayar dirinya. Pua Salama membayar PBB Demaga Feri Nangakeo sejak dirinya menjabat Kades pada tahun 2009.

Pembayaran PBB dermaga sebenarnya tidak menjadi persoalan jika Dana Desa dapat digunakan. Masalahnya, dermaga tersebut tidak tercatat sebagai aset milik desa akibatnya Dana Desa tidak bisa digunakan. Aku Kades Pua Salama, PBB Dermaga Feri Nangakeo dibayar dari kantong pribadinya.

Dasar hukum yang mengharuskan dirinya membayar PBB dermaga adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Dalam Undang-undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994, SPPT merupakan dokumen yang menunjukan besarnya hutang atas PBB yang harus dilunasi wajib pajak. Biasanya dokumen ini sering muncul barengan dengan Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat. Namun, bukan merupakan bukti kepemilikan obyek pajak.

SPPT Dermaga Feri Nangakeo, tutur Kades Pua Salama, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ende.

• BACA JUGA : Aneh, Bukan Aset Desa Tapi Pajak Dermaga Feri Nangakeo Dibayar Kades

Mengenai hal tersebut Kepala Bapenda Yohanis Nislaka, ditemui Ende News pada 8 Juli 2020, mengaku sempat kaget membaca berita terdahulu, mengenai PBB Dermaga Feri Nangakeo. Dirinya menjelaskan, Bapenda Ende, setelah mendapat informasi lantas melakukan penelusuran.

Dari penelusuran yang dilakukan pihaknya, SPPT Dermaga Feri Nangakeo diketahui terdata atas nama ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan). Artinya, tanggung jawab pembayaran PBB dermaga seharusnya dibebankan kepada pihak ASDP. Bukan Kepala Desa Bheramari.

Yohanis Nislaka berterimakasih atas informasi dari Kades Bheramari, Pare Pua Salama. Menurutnya informasi seperti itu amat membantu Bapenda Ende dalam pendataan dan ketepatan pemungutan pajak. “Saya berterimakasih dengan berita kemarin. Dengan adanya itu maka membantu kami untuk melakukan penertiban terhadap ini,“ kata Yohanis Nislaka (8/7/20).

• BACA JUGA : Wow! PAD Ende Normal Ditengah Pandemi, Begini Rinciannya

Mengenai kesalahan penagihan pajak yang telah berlangsung lama, diakuinya bisa saja hal seperti itu terjadi pada masa lampau. Saat dirinya menjabat sebagai pimpinan Bapenda beberapa waktu lalu, fokusnya adalah peningkatan PAD Kabupaten Ende melalui beberapa inovasi pungutan pajak. Selain itu dirinya juga berupaya melakukan pembaharuan data wajib pajak walaupun belum sepenuhnya.

Data subyek dan obyek pajak di Kabupaten Ende tergolong besar oleh sebab itu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi pembaharuan data. Karenanya bagi warga Kabupaten Ende, himbau Nislaka, jika merasa terjadi kesalahan pemungutan pajak maka warga melapor guna mempercepat pembaruan data.

Yohanis Nislaka menegaskan Bapenda Ende sejauh kepemimipinannya, terbuka terhadap informasi publik baik positif maupun negatif. Dirinya meyakini, dengan adanya keterbukaan informasi maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bapenda juga akan meningkat. “Dan itu semua sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat membayar pajak. Jadi tidak ada yang perlu kita tutup-tutup di sini,” tegas Nislaka. (ARA/EN)

• BACA JUGA : 50 Persen Rumah Makan di Ende Belum Kantongi Izin

The post Soal PBB Dermaga Feri Nangakeo, Bapenda Ende: Harusnya Dibayar ASDP appeared first on Ende News.

PBB dibayar oleh Kades Bheramari, Pare Pua Salama selama bertahun-tahun sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai Kades. Mengenai hal tersebut Pua Salama yang ditemui di kediamannya (5/7/20) menuturkan, dirinya menjadi Kades sejak tahun 2009 dan sejak tahun itu juga dia membayar PBB Dermaga Feri Nangakeo.

• BACA JUGA : Dermaga Feri Nangakeo, Rumah Hantu Penuh Mural Porno

Pembayaran PBB dermaga sebenarnya tidak menjadi persoalan jika Dana Desa dapat digunakan. Masalahnya, dermaga tersebut tidak tercatat sebagai aset milik desa, karenanya Dana Desa tidak bisa digunakan untuk membayar PBB. Aku Kades Pua Salama, PBB Dermaga Feri Nangakeo dibayar dari kantong pribadinya.

“Ini dermaga ini, merugikan pribadi saya (…) dermaga itu seharusnya kategorinya Fasilitas Umum, ternyata PBBnya saya yang bayar (…) Saya harus bayar, kalau Pemerintah Desa yang bayar mau ambil uang dari mana?,” jelas Pua Salama.

Sebagai Kades dirinya tidak bisa mengelak sebab sebelumnya ada kesepatan antara 28 Desa di Nangapenda dengan pihak kecamatan tentang pembayaran pajak. Isi kesepakatan, tutur Pua Salama, jika terdapat ada satu saja jenis PBB tidak dilunasi oleh desa maka semua rekomendasi dari kecamatan terhadap desa dimaksud tidak dapat dikeluarkan. Karena itulah PBB Dermaga Feri Nangakeo mesti dia lunasi.

“Ini semua (PPB) lengkap. PBB Kantor Desa sudah, Polindes sudah, tapi kalau dermaga punya (PBB) belum lunas, tidak mungkin. Tidak mungkin dapat rekomendasi apapun dari kecamatan,” contoh Pua Salama.

Karena itulah demi memudahkan urusan administrasi di kecamatan dirinya selaku Kades terpaksa melunasi PBB Dermaga Feri Nangakeo. Walaupun itu dari uang pribadi.

• BACA JUGA : Virus ASF Bunuh Ratusan Babi di Sikka, Begini Cara Ende Cegah Penularan

Dasar hukum yang mengharuskan dirinya membayar PBB dermaga adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Dalam Undang-undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994, SPPT merupakan dokumen yang menunjukan besarnya hutang atas PBB yang harus dilunasi wajib pajak. Biasanya dokumen ini sering muncul barengan dengan Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat. Namun, bukan merupakan bukti kepemilikan obyek pajak.

SPPT Dermaga Feri Nangakeo, tutur Kades Puas Salama dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Ende. Berdasarkan SPPT itulah maka PBB Dermaga Feri Nangakeo dibayar olehnya setiap tahun.

Pembayaran PBB dermaga sudah dikeluhkan Kades Bheramari sejak lama. Pada tahun 2009 misalnya, Pua Salama selaku Kades pernah memberanikan diri menemui Bupati Ende, Don Wangge. Pua Salama meminta agar Dermaga Feri Nangakeo dikategorikan sebagai Fasilitas Umum agar dirinya tak perlu membayar lagi.

Permintaan kepada Bupati Ende kala itu tidak menemukan solusi. Selain Pemda Ende, beberapa pihak terkait juga pernah dikomunikasikan namun sama, tidak membuahkan hasil. Kades Pua Salama akhirnya harus tetap membayar PBB Dermaga Feri Nangakeo hingga saat ini. (ARA/EN)

• BACA JUGA : Keuskupan Agung Ende Buka Kembali Kegiatan Gereja Katolik

The post Aneh, Bukan Aset Desa Tapi Pajak Dermaga Feri Nangakeo Dibayar Kades appeared first on Ende News.

Dalam pantauan Ende News, tanggal 5 Juli 2020 kondisi dermaga layaknya rumah hantu, sebab telah rusak total dan tak berpenghuni. Selain itu dinding pada ruang tunggu penumpang dipenuhi oleh mural atau gambar-gambar porno.

Kerusakan telah terlihat dari gerbang masuk dermaga. Beberapa langkah memasuki Dermaga terdapat dua rumah yang, sepertinya disiapkan bagi petugas Dermaga. Dua rumah itu pun telah hancur total, dari bagian lantai, kaca, dinding, hingga plafon.

Dari situ beranjak ke Ruang Tunggu penumpang. Kondisi bangunan ini lebih mengenaskan lagi. Lantainya berserakan material bangunan yang telah rusak, bagian plafon hanya tinggal kerangka, dan jendela kaca pun semuanya telah pecah berantakan.

Masih di Ruang Tunggu, kursi dan perabotan lain yang dahulu tersedia telah hilang alias dicuri. Lalu, kondisi  2 toilet dalam ruangan tersebut juga sama mengenaskan. Rusak total bahkan menjadi sarang lebah.

Kondisi bangunan makin miris ketika menyaksikan dinding Ruang Tunggu. Pada seluruh dinding, dari bagian depan hingga belakang bangunan dipenuhi mural atau gambar-gambar porno.

Beberapa warga di lokasi yang diwawancarai Ende News mengatakan kerusakan total yang terjadi di Dermaga Nangakeo telah berlangsung lama. Kerusakan itu semenjak dermaga yang dibangun dengan dana APBN tersebut tidak dioperasikan.

Kepala Desa Bheramari, Pare Pua Salama yang ditemui dikediamannya (5/7/20) menuturkan, Dermaga Nangakeo  tidak digunakan sudah sejak lama.

Pua Salama menjelaskan Dermaga Nangakeo memang jarang digunakan sejak diresmikan. Keberadaannya diakui Pua Salama amat membingungkan. Sempat beroperasi beberapa saat kemudian berhenti untuk waktu lama. Beroperasi lagi kemudian berhenti lagi. Itulah yang terjadi sejak diresmikan, kata Pua Salama.

Penggunaan Dermaga Feri Nangakeo akhirnya berhenti total sekitar 6 tahun lalu. “Dia berhenti total itu dari tahun 2014 sampai sekarang,” kata Kades Pua Salama. Sejak saat itu kondisinya kian rusak karena ketiadaan aktivitas termasuk di pos jaga. (ARA/EN)

• BACA JUGA : Kades Mbuliwaralau, Matus Woti Menghembukan Nafas Terakhir

The post Dermaga Feri Nangakeo, Rumah Hantu Penuh Mural Porno appeared first on Ende News.