Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Vinsen Sangu ini, para anggota dewan mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat mengenai mahalnya rapid test.

• BACA JUGA : Wow! PAD Ende Normal Ditengah Pandemi, Begini Rinciannya

Test itu diwajibkan sebagai salah satu syarat dapat bepergian ke luar daerah. Karena itu kendati mahal, masyarakat terpaksa mengeluarkan kocek tambahan yang tak bisa dikatakan sedikit. Satu kali test dilakukan maka para pelaku perjalanan mesti mengeluarkan paling sedikit Rp 400 ribu. Angka itu tentu diluar harga tiket.

Pada masa New Normal, persoalan rapid test kian pelik. Pada masa ini berbagai Sekolah dan Perguruan Tinggi mulai dibuka. Dan hal tersebut tentu diikuti dengan arus balik para pelajar dan mahasiswa ke daerah tempat mereka menempuh pendidikan.

Bagi para pelajar dan mahasiswa, menurut anggota Komisi III, kewajiban melakukan rapid test tentu baik guna menghindari penyebaran virus Covid-19. Menurut DPRD, yang menjadi persoalan adalah mahalnya test tersebut.

Di Kabupaten Ende, pemerintah mengalihkan urusan rapid test kepada swasta. Selama ini pemerintah terbatas melakukan rapid test sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Maksudnya, rapid test oleh Pemda Ende hanya diperuntukan untuk tracing kepada orang yang dicurigai pernah kontak dengan pasien positif. Bukan para pelaku perjalanan secara umum.

Masyarakat umum selalu diarahkan melakukan test di Laboratorium swasta yang berada di Kota Ende. Namun, dalam perjalanannya, rapid test oleh swasta kemudian berimbas pada mahalnya harga. Padahal, mengenai rapid test ini terbuka kemungkinan atau dapat diurus oleh pemerintah sendiri.

Karena itu, DPRD Ende, mengingat arus balik para mahasiswa yang akan kembali ke tempat kuliah, meminta pemerintah mengurus sendiri dan menggatiskan rapid test kepada mereka. DPRD menilai, beban harga yang dikenakan pihak swasta selama ini amat memberatkan jika diterapkan kepada mahasiswa dan pelajar.

Selain persoalan rapid test, dalam RDP kali ini, Komisi III juga menyoroti janji pemerintah mengenai pemberian BLT kepada mahasiswa dan pelajar di perantauan.

• BACA JUGA : Bupati Ende Pastikan Mahasiswa di Rantau Dapat Bantuan

Menurut anggota dewan, pemerintah terkesan lamban merealisasikan janji tersebut. Realisasi BLT kepada mahasiswa dan pelajar mestinya sesegera mungkin dilakukan mengingat prinsip kedaruratan di masa pandemi. Dikhawatirkan, jika terlalu lama terealisasi maka urgensi kedaruratan bantuan menjadi hilang.

Untuk diketahui, dalam file Ende News, janji pemberian BLT bermula dari RDP antara Komisi III dan Pemda Ende tanggal 30 April 2020. Beberapa hari berselang, tepatnya tanggal 6 Mei 2020 Bupati Ende, Djafar Ahmad mengeluarkan perintah lisan yang memastikan para mahasiswa dan pelajar di rantau akan menerima BLT. Perintah itu lalu diikuti oleh Dinas Sosial dengan mengeluarkan surat resmi tertanggal 8 Mei 2020, berisi syarat-syarat calon penerima BLT. (ARA/EN)

• BACA JUGA : Mahasiswa di Rantau, Ini Syarat Dapat Bantuan Dari Pemda Ende

The post Dewan Minta Pemda Ende Gratiskan Rapid Test dan Percepat BLT Kepada Mahasiswa appeared first on Ende News.

RDP sendiri digelar membahas dua agenda, yakni penanganan Covid 19 dan pembangunan RS Pratama.

• BACA JUGA : Waktu Pendaftaran Pelamar RS Pratama Tanali Terlalu Singkat, Ada Apa?

Menurut salah satu anggota Komisi III DPRD Ende, Mahmud Djegha, usai rapat yang berjalan alot tersebut, beredar di pemberitaan maupun pesan WatsApp tentang Rekomendasi Komisi III.

Rekomendasi yang beredar itu tertanda ketua Komisi Vinsen Sangu dan berisi 9 poin hasil RDP. Namun, Rekomendasi itu dikeluarkan tanpa melalui diskusi dengan seluruh anggota Komisi III.

Mekanisme mengeluarkan Rekomendasi, menurut Mahmud seharusnya didahului dengan diskusi. Tetapi kali ini ketua Komisi menyusun sendiri Rekomendasi tanpa didahului diskusi.

Oleh karenanya Rekomendasi yang dikeluarkan tersebut dinilai bukan merupakan keputusan Komisi III melainkan argumen pribadi.

“Itu pemikiran pribadi ketua Komisi. Bukan Rekomendasi Komisi III,” tegas Mahmud (4/5/20).

Dikeluarkannya Rekomendasi secara sepihak, ungkap Mahmud telah mengakibatkan beberapa poin penting yang ditegaskan di dalam RDP tidak termuat.

Mahmud mencontohkan, dirinya dalam RDP mengusulkan pengawasan pembangunan RS Pratama melibatkan pihak Kejaksaan, inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah (BPKP), karena selama ini belum pernah ditunjukkan bukti audit.

Sayangnya usulan tersebut tidak termuat dalam Rekomendasi Komisi III. Selain itu usulan untuk membandingkan pembangunan RS Pratama di Kabupaten Ende dengan Kabupaten lain yang memiliki anggaran sama untuk disandingkan, juga tidak terakomodir.

• BACA JUGA : Setelah Klaster Gowa, Gugus Tugas di Ende Telusuri Klaster Magetan

Tambah Mahmud kejadian ini baru pertama kali terjadi di Komisi III. “Kemarin-kemarin itu kita (Komisi III) melalui diskusi intern sebelum mengeluarkan Rekomendasi,” ungkapnya.

Senada dengan Mahmud anggota Komisi III lainnya, yakni Emanuel Minggu menjelaskan bahwa mekanisme sebelum mengeluarkan Rekomendasi didahului diskusi intern.

“Setelah Rapat Dengar Pendapat itu biasanya kita duduk lagi, diskusi sama-sama, sebelum keluarkan Rekomendasi,” jelas Eman.

Namun argumen lain muncul dari Samsudin, yang juga anggota Komisi III. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, yang dikeluarkan oleh ketua Komisi III merupakan hasil akhir RDP dengan Dinkes.

Samsudin mengakui, memang ada poin-poin penting dari anggota Komisi III tidak terakomodir, namun poin lain menurutnya sesuai dengan hasil rapat.

Sementara itu ketua Komisi III Vinsen Sangu yang dihubungi Ende News, (4/5/20) menyatakan secepatnya akan menggelar rapat intern Komisi III menanggapi polemik ini. (ARA/EN)

The post Polemik Terjadi di Komisi III DPRD Ende Usai Rapat Dengan Dinkes appeared first on Ende News.

Bantuan diberikan Megi kepada seluruh warga berupa beras. Selain itu Megi juga membagikan masker kepada warga.

Disaksikan Ende News, warga kebanyakan mama-mama hadir menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh anggota DPRD tersebut.

Kepada warga yang hadir menerima bantuan, Megi mengatakan pemberian bantuan dilakukan semata-mata membantu warga yang terdampak penanganan Covid-19.

“Bantuan ini saya berikan karena menyadari bapa-mama sedang terkena imbas pembatasan sosial. Bapa-mama mungkin tidak bisa lagi berjualan, mungkin ada tetap bisa jualan namun pendapatan menurun drastis,” kata Megi.

Melihat kesulitan itulah dirinya berupaya hadir dan ikut membantu sebisa mungkin.

Megi juga mengingatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat mendata warga agar dapat menerima bantuan lainnya yang disiapkan pemerintah.

“Tolong yah pak RT, didata. Jangan sampai di sini ada anggota Dewan terus ada warga yang tidak dapat bantuan. Saya tidak mau itu terjadi,” tegas Megi.

Dalam pemberian bantuan kali ini, menurut ketua Rukun Tetangga (RT) 03, Fransiskus Xaverius Bidu, terdapat 38 Kepala Keluarga yang menerima bantuan.

“(Bantuan) diberikan kepada semua warga, baik wiraswasta maupun PNS (ASN). Semua dapat sama rata,” papar Bidu.

Lalu mengenai pendataan warga yang akan menerima bantuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial, Bidu mengatakan telah melakukan pendataan.

Hingga saat ini terdata sebanyak 11 Kepala Kelurga yang akan menerima bantuan.

Pemberian bantuan oleh Megi Sigasare kepada warga di lokasi tersebut merupakan kali ketiga bagi kader partai Golkar Ende ini.

Sehari sebelumnya Megi memberikan bantuan kepada warga di RT 01, RW 01 Kelurahan Paupire, Kota Ende.

Sebelumnya, atau sekitar satu bulan lalu, Megi juga memberikan bantuan Makanan Tambahan kepada ibu-ibu di Kelurahan Mautapaga.

Megi Sigasare yang diwawancarai Ende News setelah pembagian beras mengatakan, dalam masa pendemi Corona seperti sekarang ini, dirinya memilih memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok.

“Mungkin karena saya perempuan jadi pikiran saya bisa menjangkau hingga ke dapur. Yang paling dibutuhkan sekarang ini, menurut saya adalah Sembako. Jadi saya memilih membagikan beras atau Makanan Tambahan,” jelas Megi. (ARA/EN)

The post Untuk Ketiga Kalinya Megi Sigasare Beri Bantuan Kepada Warga appeared first on Ende News.

Mama-mama berdemonstrasi dengan menggelar dagangan mereka di gedung DPRD.

Mama-mama mengeluh lantaran jualan mereka menurun drastis karena penjual lain yang berasal dari Kabupaten Nagekeo dan Ngada, berjualan di Pasar Mbongawani.

Kepada anggota DPRD yang menemui mereka, para pedagang mengatakan, sejak masa penanganan pendemi virus Corona para penjual dari Kabupaten lain masuk dan jualan di Pasar Mbongawani.

Akibatnya, persaingan dagang terjadi yang mengakibatkan pendapatan mereka menurun drastis.

“Sayur Kangkung kami jual dengan 3 ikat Rp 5.000, tapi mereka jual 1 ikat Rp 1.000, habis kami. Pak (anggota Dewan) tolong kami,” keluh Siti Harizah, salah satu penjual sayur.

Para pedagang memastikan bahwa persoalan ini baru terjadi sejak pemerintah beberapa kabupaten di Flores melakukan penanganan pendemi virus Corona.

Bahkan, menurut para pedangan, mereka kerap kali tidak mendapat tempat atau lapak berjualan di Pasar Mbongawani, lantaran diserobot oleh pedangan dari luar Ende.

Mendengar keluhan para pedagang, anggota DPRD Mahmud Jegha, yang hadir menemui pedagang mensinyalir, hal ini terjadi sebagai akibat dari pembatasan sosial yang ketat di kabupaten-kabupaten sekitar.

Karena itu dirinya mengusulkan agar pemerintah memperketat perbatasan. Mahmud menegaskan, jangan sampai pengetatan yang dilakukan oleh kabupaten tetangga pada akhirnya berdampak ke pedagang di Ende.

Senada dengan Mahmud, anggota DPRD Ende lainnya yakni Don Bosco Rega, juga menyayangkan persoalan ini. Dirinya kembali menguatkan solusi, agar daerah perbatasan lebih diperketat.

Dalam pertemuan dengan mama-mama penjual sayur, DPRD akhirnya memutuskan beberapa poin penting.

Disampaikan oleh pimpinan rapat, Erick Rede, DPRD Ende akan mendesak pemerintah untuk memperketat akses masuk ke Kabupaten Ende.

“Akses di perbatasan akan diperketat. Jangan sampai mama-mama merugi karena hal ini,” kata Erick Rede.

Selain itu, keputusan penting lainnya adalah DPRD Ende akan meminta pemerintah untuk melakukan penataan di Pasar Mbongawani.

Penataan akan dilakukan dengan dengan pendataan dan penertiban mobil-mobil Pick Up dari luar Ende yang menjajakan dagangan di Pasar Mbongawani. Hal ini kata Erick akan di sampaikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.

Menariknya, selain beberapa keputusan tersebut, anggota DPRD juga mendata nama-nama pedagang untuk dimasukan sebagai penerima bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. (ARA/EN)

The post Mama-mama Pedagang Sayur Gelar Dagangan di Gedung DPRD Ende, Ada Apa? appeared first on Ende News.