Selain itu, perlawanan melalui wacana dikatakannya efektif untuk menghindari penyalah-gunaan aturan hukum.

Hal itu dikatakan Mahfud MD dalam dialog kebangsaan yang diselenggarakan usai dirinya memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Kota Ende, Kamis, 1 Juni 2023. Dijelaskan Mahfud MD, radikalisme merupakan permasalahan yang masih menggerogoti bangsa Indonesia sampai saat ini dan bukan perkara mudah untuk mengatasinya.

Dikatakan Mahfud, untuk memahami persoalan radikalisme, masyarakat perlu terlebih dahulu memahami dua fungsi Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan kedua, Pancasila sebagai Nilai Moral Bangsa. Pada sisi pertama itu terdapat aturan-aturan hukum untuk melawan radikalisme, namun pada sisi kedua, yakni nilai-nilai, tidak semua nilai Pancasila dapat dituangkan ke dalam aturan hukum.

Pancasila sebagai Dasar Negara memiliki fungsi menjadi sumber dari segala sumber hukum, tutur Mahfud. Maksudnya, Pancasila merupakan acuan atau pijakan dari segala aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia, mulai dari UUD 1945 hingga aturan terendah di tingkat desa.

Nah, karena itu maka untuk mengatasi permasalahan radikalisme telah diatur beberapa aturan yang dapat dikenakan kepada siapapun. Aturan-aturan hukum itu bersifat mengikat sehingga dapat dipaksakan kepada siapapun jika melanggarnya.

Pada sisi ini penerapan hukum untuk melawan gerakan radikalisme dapat dilakukan dengan mudah karena telah dituangkan secara jelas apa saja bentuk-bentuk pelanggaran, sanksi, serta lembaga-lembaga pelaksana hukum.

“Nah, kalau hukum sih gampang, ada orang yang melanggar ya beritahu pak Bupati, beritahu pak Kapolda, beritahu pak Polisi itu pelanggaran hukum. Kenapa harus dihukum, karena melanggar hukum itu melanggar Pancasila,” ucap Mahfud MD (1/6/23).

Namun, tidak demikian jika ditilik dari sisi kedua yakni Pancasila sebagai Nilai Moral Bangsa. Pada sisi ini terdapat banyak sekali nilai-nilai luhur Pancasila yang belum atau tidak dapat dijabarkan melalui aturan-aturan hukum.

Nilai-nilai Pancasila seperti budaya, etis, atau kesusilaan, merupakan nilai yang hidup di dalam keseharian masyarakat. Nilai-nilai itu belum atau tidak dapat dituangkan ke dalam aturan hukum sehingga jika terjadi pelanggaran terhadapnya maka tidak dapat diselesaikan secara hukum.

Kendati nilai-nilai Pancasila itu belum dituangkan ke dalam aturan hukum, setiap orang di Indonesia wajib merawat dan tunduk terhadapnya sebab merupakan bagian dari Pancasila itu sendiri.

“Tetapi ada (pengertian) Pancasila sebagai Moral Bangsa, itu belum menjadi hukum”.

“Ada (nilai) Pancasila yang belum menjadi hukum, misalnya sopan santun. Kesusilaan itu banyak yang belum menjadi hukum, tetapi kita harus tunduk terhadap nilai-nilai Pancasila itu yang bukan hukum, seperti nilai moral dan nilai etik,” sambungnya.

Nah, jika terjadi pelanggaran pada sisi ini oleh kaum radikalisme maka aturan-aturan hukum tak dapat dikenakan bagi pelanggar. Mahfud mengingatkan bahwa asas yang berlaku di Indonesia adalah asas legalitas sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap sesuatu yang belum diatur maka tidak dapat dikenakan sanksi hukum terhadapnya.

Dirinya mencontohkan permasalahan radikalisme yang dilakukan oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau sering disingkat HTI. Terhadap organisasi tersebut pemerintah hanya dapat menerapkan sanksi hukum administrasi dalam bentuk pembubaran dan pelarangan organisasi.

Sementara untuk aktifitas para anggota HTI seperti berceramah atau sebagainya, sepanjang tidak mengajak untuk melawan negara, tidak dapat dihukum oleh pemerintah. Hal tersebut, kata Mahfud, dikarenakan belum ada aturan hukum yang mengaturnya.

“Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia itu adalah pembubaran melalui hukum administrasi, bahwa organisasi itu tidak boleh ada. Nah kalau orang-orangnya masih mengemukakan, melakukan pengajian, melakukan apa, sejauh tidak mengajak menentang negara, hanya berwacana, itu tidak bisa dihukum. Bukan anu, bukan kita setuju, tetapi memang apa hukumnya?”.

Terhadap hal ini, sambungnya, perlawanan terhadap radikalisme hanya efektif melalui adu wacana di publik dan terus membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wacana dibutuhkan untuk selalu mengingatkan dan merawat nilai-nilai luhur Pancasila sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham radikalisme. “Nah, itu tugas kita membumikan Pancasila, bukan pakai hukum”.

Mahfud juga menegaskan, perlawanan melalui aturan hukum justru malah berbahaya sebab aturan hukum bisa saja digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu termasuk oleh kaum radikalis.

“Kalau pakai hukum hanya karena berbeda itu nanti bapak atau kita semua, suatu saat bisa kena juga, dikriminalisasi… kalau mereka (kaum radikalis) kebetulan menang di suatu daerah, di suatu pemerintahan, dan sebagainya,” ucap Mahfud MD. (ARA/EN)

The post Mahfud Ajak Warga Ende Lawan Radikalisme Pakai Wacana, Bukan Hukum appeared first on Ende News.

Menurut Mahfud MD menuangkan sejarah Ende sebagai Kota Lahir Pancasila ke dalam sebuah Kepres tidak diperlukan sebab dari sisi historis Kota Ende sudah diakui sebagai rahim dan tempat lahir ideologi Pancasila. Selain itu, tandas Mahfud MD, Kepres mengenai tempat bersejarah akan menimbulkan permintaan-permintaan baru dari daerah lain di Indonesia untuk menetapkan sejarah masing-masing tempat.

“Kalau maunya membuat Kepres bahwa Ende itu Tempat Lahirnya Pancasila itu tidak umum, pak. Kepres tentang tempat, nanti banyak lagi Kepres yang harus dikeluarkan”

“Kepres itu biasanya suatu keputusan, bukan peraturan, suatu keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final. Itu obyeknya jelas, namanya jelas, tujuannya jelas. Kalau nyebut Kepres Ende sebagai tempat lahirnya Pancasila, nanti ada orang minta lagi Maguwoharjo di Jogja tempat mendaratnya Bung Karno ketika terbang,” sambungnya.

Tanggapan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam dialog dengan masyarakat Ende usai dirinya memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Kota Ende, Kamis (1/6/23). Jawaban itu diutarakannya menanggapi pertanyaan dari masyarakat yang hadir dalam dialog mengenai kemungkinan diterbitkannya Kepres “Ende Kota Lahir Pancasila”.

Menurut Mahfud MD Kepres tidak diperlukan untuk menetapkan Ende sebagai Kota Lahir Pancasila. Jika hal itu terjadi maka nantinya akan menimbulkan banyak permintaan dari daerah lain sebab memiliki juga tempat-tempat bersejarah.

Sebagai contoh, Jakarta sebagai tempat Proklamasi Kemerdekaan tidak pernah ditetapkan dalam sebut Kepres begitu pula dengan Bengkulu sebagai salah satu tempat bersejarah pembuangan Bung Karno.

“Jakarta itu ndak ada Kepresnya itu sebagai tempat Proklamasi Kemerdekaan. Bengkulu tempat pengungsian Bung Karno ndak ada Kepresnya”.

Oleh sebab itu Mahfud menyarankan agar sejarah Ende sebagai Kota Pancasila dikuatkan melalui tulisan, buku-buku dan dokumentasi lain sehingga sejarah tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Sejarah Ende sebagai Kota Lahir Pancasila telah diakui secara luas dan tak ada yang dapat membantah sejarah tersebut karena tertuang dalam tulisan-tulisan dan pidato Bung Karno, sehingga generasi hari ini memiliki tugas menguatkan memori tersebut.

“Oleh sebab itu kalau sejarah itu ditulis saja isinya. Ditulis saja di sejarah orang tahu dan tidak ada yang membantah, ditulisan-tulisan dan pidato Bung Karno kan sudah nyebut Ende ini dan kita merujuk itu sebagai fakta sejarah”.

“Ende ini tempat bersejarah, penuh kenangan dan harus kita jadikan tempat yang mengingatkan kita bahwa Bung Karno, pendiri Negara Republik Indonesia, pernah di sini,” sambung Mahfud MD.

Namun, kendati Kepres tidak dapat diterbitkan, pemerintah akan menggunakan cara-cara lain untuk menguatkan memori bersejarah tersebut. Penguatan sejarah Ende sebagai Kota Pancasila dapat dilakukan dengan cara-cara lain seperti membangun museum atau diorama perjalanan Bung Karno di Kota Ende.

Mengenai hal tersebut, kata Mahfud, Bupati Ende telah meminta dirinya untuk membangun museum atau monumen lain yang akan menguatkan memori sejarah Kota Ende. Dirinya telah memastikan bahwa permintaan tersebut dapat dilakukan melalui proyek APBN.

“Tadi pak Bupati usul ke saya, bagaimana kalau membangun museum, nah kalau itu bisa. Museum, monumen, taman, deorama perjalanan Bung Karno di sini sampai lahirnya Pancasila. Nah itu proyek di APBN nanti, ndak perlu Kepres,” tutupnya. (ARA/EN)

The post Soal Kepres Ende Kota Lahir Pancasila, Begini Tanggapan Mahfud MD appeared first on Ende News.

Peristiwa kriminalisasi itu diceritakan Mahfud MD kepada mahasiswa Universitas Flores (Uniflor) dalam dialog kebangsaan menyongsong Hari Lahir Pancasila 1 Juni bertempat di aula Uniflor-Kota Ende, Rabu, (31/5/23). Hadir sebagai pembicara Mahfud MD dan anggota DPR RI Andreas Hugo Parera.

Dijelaskan oleh Mahfud MD, teori hukum yang diamanatkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini sebenarnya telah telah sesuai sebagai penjabaran dari ideologi bangsa Pancasila.

Hukum di Indonesia tidak lagi terpaku pada pasal-pasal atau dalam istilah hukum disebut teori negara hukum rechtsstaat. Konsep negara hukum rechtsstaat telah diganti melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 2003 sehingga istilah rechtsstaat dihapus dan hanya berbunyi, Indonesia adalah negara hukum.

Konsekuensi dari amandemen tersebut dalam prateknya maka hukum di Indonesia tidak lagi terkunci oleh konsep negara hukum rechtsstaat yang mengedepankan legisme atau penerapan pasal-pasal, melainkan harus juga memenuhi rasa keadilan masyarakat atau dalam konsep disebut teori negara hukum the rule of law.

“Disinilah antara bunyi pasal dan rasa keadilan itu bertemu, itulah Pancasila,” kata Mahfud (31/5/23).

Namun dalam prakteknya masih saja didapati proses penegakkan hukum di Indonesia terpaku pada pasal-pasal, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan malah dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

“Terkadang ada kasus yang mandek, tidak mampu  menembus oligarki,” sebutnya. Sehingga dibutuhkan perlawan bersama yang melibatkan desakkan publik.

Mahfud mencontohkan beberapa kasus viral yang menjadi atensi publik seperti kasus kriminalisasi mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus viral lain seperti rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat oleh Ferdy Sambo.

Selain itu, kata Mahfud, pada awal tahun ini terjadi lagi kriminalisasi terhadap aktivis yang bergerak melawan praktek perdagangan orang, RD Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong atau Romo Paschalis.

Kasus itu amat janggal, sebut Mahfud. Romo Paschalis sebagai aktivis yang melawan praktek perdagangan orang, mengadvokasi dan menampung para korban, justru ditersangkakan oleh oknum penegak hukum.

“Sama juga orang NTT sini, namanya Romo Paschalis, itu mengadvokasi orang yang diperdagangkan. Jadi orang diangkut lewat Batam untuk dijual ke luar, ini banyak nih yang terlantar atau diselamatkan oleh Romo Paschalis,” kata Mahfud. “Malah si Romo Paskalis ini yang dijadikan tersangka,” sambungnya.

Itu merupakan kejanggalan sebab penetapan tersangka dilakukan justru terhadap orang yang melawan praktek haram tersebut. Romo Paschalis, tutur Mahfud MD, sering menolong para korban, mengadvokasi dan memiliki penampungan bagi para korban, namun ia kemudian dijadikan tersangka.

“Padahal dia menolong orang, mengadvokasi orang. Dia punya juga penampungan bagi orang yang terlantar, yang tidak bisa pulang dia tampung, dia tolong, malah dia yang dijadikan tersangka”.

Mahfud kemudian mengupayakan pembebasan bagi Romo Paschalis namun upaya tersebut tidak ditanggapi sehingga dirinya terpaksa melibatkan publik untuk mendesak keadilan bagi Romo Paschalis.

“Saya bicara ke publik, itu ndak benar. Harap itu dibebaskan. Saya ngutus tim kesana. Dibebaskan. Bebas sampai sekarang dan saya katakan kepada Romo Paskalis, terus saja bekerja, Anda sudah berbaik untuk kemanusiaan. Kalau ada apa-apa bilang ke saya”.

Desakkan publik sangat dibutuhkan ketika penegakkan hukum diyakini telah keluar dari rasa keadilan masyarakat. Desakkan publik juga merupakan alat kontrol yang paling efektif saat ini karena didukung oleh media-media sosial sehingga jangkauan masyarakat terhadap informasi kian dekat.

Kontrol masyarakat itu menjadikan suatu kasus hukum menjadi atensi bersama seluruh pihak sehingga dapat menggerakkan proses penegakkan hukum kembali ke jalurnya. Desakkan publik diperlukkan ketika penegakkan hukum tidak dapat diluruskan dengan cara-cara yang normal, tuturnya.

“Jika sesuatu tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang normal kita teriakkan saja di publik biar dikeroyok ramai-ramai”. (ARA/EN)

The post Cerita Kriminalisasi Romo Paschalis, Mahfud Ungkap Kekuatan Publik ke Mahasiswa Uniflor appeared first on Ende News.

Upacara Harlah Pancasila tahun ini di Ende mengambil tema, Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia.

Upacara ini dihadiri langsung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Wakil Ketua DPR Lodewijk Frederick serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Turut mengikuti upacara secara daring, para petinggi lembaga negara dan perwakilan dari negara-negara sahabat.

Adapun komandan upacara kali ini dipercayakan kepada Kolonel Inf Tunjung Setyabudi yang saat ini menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri/21 Komodo, Kodam Udayana.

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan arti penting Kota Ende sebagai tempat Bung Karno merenungkan dasar negara Pancasila. Dirinya juga mengajak masyarakat Indonesia membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

“Di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, Proklamator Kemerdekaan, Bapa Pendiri Bangsa merenungkan dan merumuskan Pancasila,” ucap Presiden Jokowi.

“Dari Kota Ende, rahimnya Pancasila, saya mengajak seluruh anak negeri membumikan Pancasila dan menggelorakan Pancasila di seluruh pelosok tanah air. Nilai luhur Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Dari kota Rahim Pancasila, Presiden Jokowi mengajak seluruh anak-anak bangsa, di mana pun berada, bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Presiden Jokowi juga mengingatkan persoalan negara maupun dunia yang saat ini yakni pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir dan krisis energi serta ancaman kemiskinan, kelaparan, dan perang di Ukraina.

Presiden mengajak seluruh anak bangsa, berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan menguatkan semangat gotong rotong dalam melewati situasi-situasi pelik yang tengah dialami negara. (ARA/EN)

The post Presiden Jokowi Pimpin Upacara Harlah Pancasila di Ende appeared first on Ende News.

Presiden Jokowi bersama ibu negara Iriana Jokowi tiba di Kota Ende pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita. Rencananya, Presiden Jokowi akan menjadi irup peringatan Harlah Pancasila yang tahun ini dilaksanakan di Kota Ende.

Setelah tiba, Presiden Jokowi diarak oleh ribuan warga Ende sepanjang jalan dari bandara hingga hotel Grand Wisata tempatnya menginap. Namun, tak berselang lama, Jokowi meninggalkan penginapan dan melakukan blusukan ke rumah-rumah warga.

Dalam beberapa video yang viral di media sosial, Presiden Jokowi nampak berjalan kaki menuju pemukiman warga di Lorong Citra, yang terletak tepat di belakang hotel tempatnya menginap. Dalam sebuah video singkat tersebut, tampak Presiden Jokowi didampingi sejumlah anggota Paspampres menelusuri gang tersebut.

Sementara itu pada video pendek yang lain, tampak Presiden Jokowi berbincang-bincang dengan seorang wanita setengah baya. Tidak diketahui apa isi pembicaraan mereka.

Warga lain beramai-ramai menyapa, Bapak, Bapak, Selamat malam, Bapak.”  Suara mereka pun memecahkan keheningan malam.

Pada video lain terlihat, Presiden bahkan memasuki sebuah rumah dengan penerangan yang  suram. Presiden Jokowi juga menyempatkan duduk sebentar sebelum memberikan sebuah amplop berwana coklat saat berpamitan.

Kemudian video lain menunjukan, Presiden Jokowi mengunjungi sebuah rumah sederhana milik warga. Presiden berdiri di pintu sembari memberikan lagi sebuah amplop berwarna coklat kepada pemilik rumah.

Kepada mereka Peresiden sambil berkata, “Ini ada lima juta (rupiah). Silahkan dipakai untuk hal yang penting dan berguna.”

Pesan itu hanya disambut jawaban ‘ya’ dan terima kasih Bapak. Lalu, Presiden pun pamit. (ARA/EN)

The post Heboh, Jokowi Blusukan ke Rumah Warga Ende appeared first on Ende News.

Presiden Soekarno memang sulit dipisahkan dengan Ende sebab kota ini menjadi tempat pengasingannya sejak tahun 1934 hingga tahun 1938. Karena itulah, barangkali, Bung Karno mencatatkan dirinya sebagai satu-satunya Presiden RI yang melakukan kunjungan ke Ende sebanyak dua kali kunjungan.

Namun, mengenai tahun atau waktu kunjungan Presiden Soekarno di Ende, terjadi perbedaan mencolok antara para saksi sejarah dengan dokumentasi ANRI, yang dijadikan Pemkab Ende sebagai acuan. Khususnya terkait kunjungan kedua Presiden Soekarno, perbedaan waktu antara arsip resmi dan para saksi sejarah terlampau jauh.

Salah satu saksi sejarah dan orang dekat Bung Karno, Riwu Ga, bercerita, kunjungan pertama terjadi pada tahun 1951 diikuti kunjungan kedua pada tahun 1957. Riwu Ga merupakan orang dekat Bung Karno yang mengikuti perjuangan beliau sejak pengasingan di Ende hingga menjadi Presiden RI.

Saat kunjungan pertama Presiden Soekarno, Riwu Ga sudah menetap di Ende dan bekerja di Kantor Pekerjaan Umum Daerah Flores. Dalam “Riwu Ga, 14 Tahun Mengawal Bung Karno (2004)”, dia bercerita, Bung Karno datang dengan pesawat Catalina dan berlabuh di Pelabuhan Ende (Sekarang Pelabuhan Soekarno).

“Saat itu Bung Karno datang dengan pesawat terbang catalina yang berlabuh di pelabuhan Ende (Riwu Ga, 14 Tahun Mengawal Bung Karno, 2004:49)”.

Pada kunjungan pertama ini, menurut Riwu Ga, Presiden Soekarno berada di Ende selama tiga hari dan menginap di rumah Kepala Daerah Flores, L. E. Montero. Riwu mengetahui persis sebab dia diminta Bung Karno menemaninya selama berada di Ende.

Riwu Ga diminta oleh Bung Karno melayaninya persis sama dengan apa yang dia lakukan kala Bung Karno masih di pengasingan dahulu.

“Tiga malam Bung Karno di Ende. Saya urus makan dan minumnya. Saya jaga dia. Dia menyuruh saya tidur memalangi pintu kamarnya, di rumah kepala daerah, Pak Montero”.

“Itulah permintaannya yang pertama setelah ia menjadi presiden: meminta saya menjaga dia dan memijit-mijit badannya yang letih. Selama tiga malam saya menjaga dia. Pengawal resminya diperintahkan istirahat”.

Masih menurut Riwu Ga, kunjungan kedua Presiden Soekarno di Ende terjadi pada tahun 1957. Pada kunjungan ini, lagi-lagi Bung Karno meminta Riwu melayaninya.

“Tahun 1957 Bung Karno datang lagi (di Ende). Dia meminta saya menjaganya selama di sana. Kalau sudah begitu, hanya saya yang boleh masuk keluar kamar tidurnya”.

Mengenai waktu untuk kunjungan kedua, Safrudin Pua, penjaga situs Rumah Pengasingan Bung Karno memberikan jawaban berbeda. Menurut Safrudin, kunjungan kedua terjadi pada tahun 1958. Argumen Safrudin berdasarkan cerita turun-temurun dari kakeknya yang merupakan salah satu sahabat Bung Karno kala menjalani pengasingan di Ende.

“Tahun 1958 Bung Karno mengunjungi Ende,” kata Safrudin (10/5/22). “Saya dengar dari kakek”.

Keterangan waktu terkait kunjungan Bung Karno di Ende diantara para saksi sejarah tidak nampak mencolok, namun tidak demikian apabila membandingkannya dengan dokumentasi Arsip Nasional RepubIik Indonesia atau ANRI. File resmi ANRI berisi foto-foto kunjungan beserta keterangan waktu, masih tersimpan dan dijadikan acuan oleh Pemkab Ende dalam membukukan, Citra Kabupaten Ende Dalam Arsip (2017).

Dalam dokumentasi ANRI yang dijadikan Pemkab Ende sebagai acuan tersebut, kunjungan Presiden Soekarno di Ende terjadi pada bulan Oktober tahun 1950 dan bulan Mei tahun 1954. Nah, jika selisih waktu untuk kunjungan pertama tidak nampak mencolok maka tidak demikian dengan kunjungan kedua. Para sahabat Bung Karno menyebut kunjungan kedua terjadi pada tahun 1957 atau 1958, sementara dokumentasi ANRI yang digunakan Pemkab Ende, menyebut tahun 1954. (ARA/EN)

The post Berapa Kali Presiden Soekarno Kunjungi Ende, Tahun Berapa? appeared first on Ende News.

Cerita-cerita tentang Bung Karno merupakan cerita verbal yang turun temurun dan dari mulut ke mulut. Sampai saat ini masih beredar cerita-cerita yang mengaitkan situasi negara, simbol, atau peristiwa dengan keberadaan Bung Karno di Ende. Misalnya saja cerita mengenai simbol Garuda, yang menurut cerita warga, diinspirasi Bung Karno dari burung Elang Flores.

Cerita lain, ada juga cerita dalam masyarakat yang mengaitkan aksara Lota dengan proses perenungan Pancasila. Versi ini secara garis besar menceritakan hubungan antara aksara Ende, Lota, dengan perenungan Pancasila oleh Bung Karno. Aksara Lota diyakini menginspirasi Bung Karno merangkum nilai-nilai di dalam masyarakat menjadi 5 dasar Pancasila.

Untuk yang terakhir itu, kaitan aksara Lota dengan Pancasila, kebenarannya bisa diverifikasi berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan para akademisi.

Aksara Lota sendiri merupakan turunan langsung dari aksara Bugis yang tercatat sejarah masuk ke Ende sekitar abad ke 16. Menurut akademisi dan peneliti, Maria Mathildis Banda (12/5/22), aksara Lota adalah aksara Bugis yang beradaptasi dengan sistem bahasa Ende menjadi aksara Lota.

“Aksara Lota itu berkembangan dari huruf bugis, Lontarak. Itu dibawa oleh para saudagar-saudagar bugis ke Ende dan tumbuhlah di Ende,” jelas Mathildis Banda (12/5).

“Waktu itu pemerintah kerajaan Goa ada ekspansi ke Pulau Flores, bersamaan dengan masuknya orang-orang Bugis-Makasar ke Ende. Dia (aksara Lontarak) tumbuh beradaptasi dengan Ende makanya dia disebut Lota, kalau di Makasar disebut Lontarak. Kenapa kita sebut Lota karena bahasa Ende itu tidak mempunyai huruf konsonan tertutup”.

Akademisi yang membukukan penelitian berjudul, ‘Deskripsi Naskah dan Sejarah Perkembangan Aksara Ende’ ini menjelaskan, aksara Lota berkembang di beberapa wilayah diantaranya, di Kota Ende bagian pesisir, di Pulau Ende, Woloare dan di Roworeke.

Aksara Lota sendiri merupakan huruf atau aksara seperti huruf Arab, huruf Lontarak, atau huruf Latin yang kita gunakan sekarang ini. Huruf-huruf ini membentuk kata dan kalimat untuk menulis apa saja.

“Namanya juga aksara ya, seperti aksara Latin (A,B,C,..) yang kita gunakan saat ini, Aksara Lota juga ada huruf-hurufnya”.

Huruf-huruf Lota dahulu digunakan oleh orang Ende menuliskan apa saja namun seiring perkembangan zaman, huruf Lota perlahan ditinggalkan dan ditelan zaman.

Mengenai hubungan aksara Lota dengan perenungan Pancasila di Ende, menurut Mathildis, aksara Lota tidak memiliki kaitan dengan proses perenungan Pancasila oleh Bung Karno, ketika berada di Ende.  Memang, kehidupan suatu masyarakat melulu berkaitan dengan filosofi-filosofi yang menjadi nilai kehidupan sehari-hari, namun untuk membuktikannya diperlukan metode empiris, apalagi menyangkut dasar negara Pancasila.

Kata Mathildis Banda, selama dirinya melakukan penelitian tentang aksara Lota, dia belum pernah menemukan satu kalimat sekalipun mengenai Pancasila.

“Jadi tidak pernah saya temukan satu kalimat tentang Pancasila di Lota itu,” ucap Mathildis.

“Kalau soal filosofi hidup manusia ini kan biasanya seluruh dunia juga kait-mengkait, ya, tetapi segala sesuatu, menyangkut dasar negara apalagi, harus ada bukti-bukti otentiknya”. (ARA/EN)

The post Benarkah Aksara Lota Berkaitan Dengan Perenungan Pancasila di Ende appeared first on Ende News.

Vaksinasi massal dan penukaran uang lusuh digelar di lapangan LED Cofee, Kota Ende, selama dua hari pada Jumat dan Sabtu (20-21/5/22). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTT bekerjasama dengan Pemkab Ende, Bank NTT, BINDA, TNI dan Polri.

“Kegiatan ini merupakan awal dari seluruh rangkaian kegiatan perayaan memeriahkan peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional tahun 2022 di Kabupaten Ende,” ucap Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan Kesbangpol NTT, Medi Pello (20/5/22).

“Ini adalah hari pertama kita melakukan kegiatan ini, dengan dukungan Bank NTT dan seluruh partisipasi masyarakat, terus meningkatkan capaian vaksinasi di provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ende”.

Vaksinasi massal dan penukaran uang lusuh dibuka pada hari pertama dan diikuti oleh masyarakat di Kota Ende. Vaksinasi massal, sebagai kegiatan pembuka, digelar untuk semakin meningkatkan angka vaksinasi di Nusa Tenggara Timur khususnya di Ende.

Sementara penukaran uang lusuh merupakan sebuah gerakan untuk mencintai mata uang Indonesia, Rupiah. Karenanya dalam kegiatan ini masyarakat dapat menukarkan uang-uang lusuh di tempat berlangsungnya kegiatan.

“Kami menyelenggarakan vaksinasi massal dan penukaran uang lusuh melalui sosialisasi gerakan cinta uang rupiah,” kata Medi.

Hari pertama berlangsungnya kegiatan terpantau aman. Warga Kota Ende berbondong-bondong mengikuti vaksinasi massal dan menukarkan uang lusuh kepada panitia. Kegiatan ini berlangsung tanpa kejenuhan sebab panitia menyiapkan live musik untuk menghibur masyarakat. Pada hari kedua, kegiatan vaksinasi massal dan penukaran uang lusuh terpantau ramai dan berakhir sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

Untuk diketahui, vaksinasi massal dan penukaran uang lusuh merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan menuju peringatan Harlah Pancasila secara nasional yang akan berlangsung di Ende. Dalam peringatan tahun ini, Presiden Joko Widodo telah dipastikan hadir dan akan menjadi inspektur upacara Harlah Pancasila. (ARA/EN)

The post Vaksinasi Massal dan Penukaran Uang Lusuh Awali Kegiatan Harlah Pancasila appeared first on Ende News.

Karena itu dalam pembahasan mengenai rencana kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Ende, Bupati Djafar meminta agar ada tambahan agenda yakni kunjungan Presiden ke danau Kelimutu. Permintaan tersebut disampaikan Djafar Achmad dalam rapat yang diselenggarakan bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres (14/5/22).

Penuturan Bupati Djafar, Presiden Jokowi mengetahui keindahan danau Kelimutu dan pernah berjanji akan mengunjungi spot wisata tersebut jika berada di Ende. Jokowi menyampaikan langsung niatnya itu ketika mengunjungi NTT pada tahun 2014 pada masa kepemimpinan gubernur Frans Leburaya. Niat Jokowi diucapkan langsung kepada gubernur NTT dan para bupati kala menyambut kedatangannya di bandara, ucap Djafar.

“Beliau (Presiden Jokowi) tahun 2014, periode pertama beliau, berkunjung ke NTT kebetulan gubernur waktu itu masih pak Frans Leburaya. Saya waktu itu masih wakil bupati, saya ikut menyambut, pak. Jadi ada bupati Alor, semua bupati ada di situ. Nah, ketika (Jokowi) turun dari pesawat, diperkenalkan ini bupati Alor, ini bupati Maumere, sampai ke Ende (diperkenalkan) ini wakil bupati Ende,” cerita Djafar Achmad (14/5).

“Begitu di depan saya, (kata Jokowi) ‘yah, yang ada danau kelimutu kan… Nanti pak gubernur jadwalkan saya, saya akan berkunjung ke danau Kelimutu’ ”, ulangnya.

Karena itulah dirinya mengusulkan kepada tim BPIP dan Setmilpres tambahan agenda yakni kunjungan Presiden di danau Kelimutu sebagai salah satu item kegiatan Presiden saat berada di Ende. Sebab hingga saat ini agenda kunjungan ke danau Kelimutu belum dimasukan dalam item kegiatan Presiden yang dibahas antara Pemerintah Kabupaten Ende dan tim dari Jakarta.

Sejauh ini agenda yang telah dibahas secara mendetail terbatas kegiatan Presiden RI di dalam Kota Ende diantaranya, upacara peringatan Harlah Pancasila 1 Juni di Lapangan Pancasila, kunjungan ke Taman Renungan Bung Karno, Museum Tenun Ikat dan situs Rumah Pengasingan Bung Karno.

Sementara kunjungan ke danau Kelimutu, yang merupakan permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo, belum dimasukan dalam salah satu agenda kegiatan Presiden ketika berada di Ende. Padahal, tambah Bupati Djafar, kunjungan tersebut akan sangat membantu pemerintah mempromosikan spot wisata kebanggaan Kabupaten Ende dan sejalan dengan upaya pemerintah yang tengah merancang Geopark Kelimutu.

Karenanya itu dirinya meminta agar tim BPIP dan Setmilpres menyampaikan permintaan tersebut di Jakarta.

“Bantulah kami, beliau hanya 1 jam saja berdiri di Kelimutu, sekali foto begitu akan viral itu bahwa Presiden ada di danau Kelimutu”.

“Jadi harapan kami, sambil menyelam minum air lah, kami promosikan pariwisata kami ini”. (ARA/EN)

The post Bupati Ende Cerita Jokowi Pernah Janji Kunjungi Danau Kelimutu appeared first on Ende News.

Tak hanya pemantapan persiapan, rapat ini juga membahas agenda Presiden Jokowi selama berada di Ende. Kunjungan Jokowi sendiri pada intinya terkait dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, selain itu Presiden juga diagendakan mengunjungi beberapa spot penting yang berada di Kota Ende. Umumnya, tempat-tempat tersebut merupakan lokasi bersejarah yang dulunya akrab dengan sosok pendiri bangsa, Bung Karno.

Menurut Bupati Ende Djafar Achmad (14/5/22), saat tiba di Kota Ende, Presiden Jokowi diagendakan untuk menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Lokasi yang digunakan untuk upacara tidak lain adalah Lapangan Pancasila, Kota Ende. Usai melaksanakan upacara Presiden Jokowi akan melaksanakan kunjungan ke Taman Renungan Bung Karno dan Musuem Tenun Ikat.

Khusus di Musuem Tenun Ikat, agenda sementara yang diusulkan adalah pengangkatan Jokowi sebagai mosalaki atau tetua adat.

“Setelah apel (Harlah Pancasila), pak Presiden akan mengunjungi rumah adat kita Museum Tenun Ikat, di sana ada penobatan beliau sebagai Mosalaki (tetua adat) Ria Bewa. Disematkan di rumah adat begitu turun rumah adat terus putar itu tugu lalu gawi bersama diiringi dengan musik tradisional kita,” jelas Bupati Ende diwawancara usai rapat (14/5).

Mengenai agenda tersebut Pemerintah Kabupaten Ende telah menyiapkan tari-tarian dan pakaian adat daerah. Tarian adat nantinya akan dikolaborasikan dibawah koordinasi musisi nasional Gilang Ramadhan, sementara untuk pakaian adat daerah yang dikenakan oleh Presiden Jokowi, Pemerintah Daerah telah menyiapkan dan akan dikirim ke Jakarta untuk didesain.

Masih di Museum Tenun Ikat, Pemkab juga menyiapkan atraksi budaya pembuatan sarung atau tenun yang juga akan disaksikan oleh Presiden RI.

Dari Museum Tenun Ikat selanjutnya Jokowi diagendakan menyambangi situs Rumah Pengasingan Bung Karno.

“Nah, baru beliau ke situs (Rumah Pengasingan) Bung Karno. Di situs nanti kita suguhkan snack yang dulu Bung Karno makan pagi hari”.

Lanjut Bupati Ende, hingga saat ini dirinya masih berupaya agar Presiden RI juga mengunjungi Danau Kelimutu, sebab hal tersebut merupakan permintaan langsung Jokowi dalam salah satu kunjungan di NTT pada tahun 2014.

Mengenai persentase kematangan persiapan, sejauh ini persiapan yang dilakukan oleh Pemkab Ende sudah mencapai 90 persen, dan tinggal melengkapi beberapa item yang diminta disiapkan. Bupati Ende menyebut terdapat dua persiapan yang hingga saat ini masih dikerjakan yakni pembuatan toilet khusus dan ruang ICU (Intensive Care Unit).

“Kita hampir 90 persen tinggal toilet saja sama ICU di Rumah Sakit, sebelum tanggal 28 (Mei) itu harus 98 persen”.

“Yang lain-lain sudah ada, masalah tidak ada”. (ARA/EN)

The post Ini Agenda Jokowi di Ende Selain Apel 1 Juni appeared first on Ende News.