Seperti diketahui, Erik Rede tengah didukung Nasdem mengisi jabatan Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024. Dia bertarung melawan Dominikus Mere, kader usungan Golkar.

Kepada awak media di restoran Cita Rasa, Kota Ende (18/10), Julie Laiskodat menjelaskan tahapan Nasdem mengusung Erik Rede dan mengapa dirinya amat mendukung ketua Nasdem Ende tersebut.

“Memang kita agak terlambat, mungkin yang terakhir, kita umumkan usung Erik Rede,” ungkapnya.

Di intern Nasdem proses seleksi menentukan kader tidak berdasarkan atas senioritas melainkan kualitas, lanjutnya. Setiap kader memiliki peluang yang sama untuk dikaderkan. Nasdem Ende diberi kesempatan mempresentasekan kader-kader terbaik untuk diusung, minimal 2 orang.

Dalam proses itu Nasdem Ende mengirim 4 nama kepada DPP Nasdem. Nama yang diberikan kemudian disaring dan disepakati bersama untuk diusung sebagai Cawabup Ende.

“Jadi, Erik Rede ditunjuk bukan karena dia mau, tetapi karena kita semua sepakat”.

Ungkap Julie Laikodat, ketika nama Erik Rede disepakati, dirinya amat mengapresiasi sebab telah mengenal Erik Rede sejak lama. Sosok Erik Rede dipercayanya mampu mengemban tugas sebagai Wakil Bupati Ende.

Selain itu, perjuangan dirinya memenangkan Erik Rede karena partainya, Nasdem, memiliki misi bagi kepentingan masyarakat Ende. Misi itu adalah menguatkan mata rantai pembangunan hingga ke Kabupaten Ende.

Nasdem menilai, rantai pembangunan yang terhubung dari pusat hingga propinsi NTT perlu dikuatkan lagi ke tingkat lokal yakni kabupaten Ende. “Kalau mata rantai itu sudah utuh maka saya pastikan program akan lebih sering lagi turun,” tegasnya.

Hal itu akan terjadi jika Erik Rede dipercayakan oleh DPRD Ende menjabat Wakil Bupati. Karena itulah dirinya berjuang keras memenangkan Erik Rede.

Mengenai kekuatan Nasdem memenangkan Erik Rede, dirinya merasa optimis sebab pendekatan politik telah dilakukan sejak tahun lalu. Sekarang ini, lanjutnya, tinggal menunggu hasil dari langkah-langkah politik itu saat proses pemungutan suara di DPRD Ende.

Untuk diketahui, proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ende telah memasuki tahapan verifikasi berkas kelengkapan para calon. Sedangkan paripurna pemungutan suara akan digelar di DPRD Ende pada 11 November 2021. (ARA/EN)

The post Cawabup Ende, Mengapa Bunda Julie Ngotot Dukung Erik Rede appeared first on Ende News.

Sosoknya cukup populer saat ini, ada yang mengenalnya sebagai wakil ketua DPRD, ada juga yang kenal Erik sebagai ketua Nasdem Ende. Memang, mayoritas publik lebih mengenal Erik dalam kapasitas mentereng. Atau dengan kata lain, hanya sedikit yang mengetahui perjalanannya hingga ke tahap itu, termasuk masa mudanya saat menjadi loper koran.

Dunia loper koran adalah kehidupan Erik di masa muda. Pada masa itu, loper koran, bukan pekerjaan musiman bagi Erik. Itu pekerjaan tetap yang dia geluti kurang lebih selama 9 tahun. Saking konsistennya, pekerjaan loper koran, bikin Erik sanggup beli mobil.

Cerita Erik Rede, pekerjaan sebagai loper koran dia geluti saat masih di bangku Sekolah Menengah Atas, di Kota Kupang. Awalnya pekerjaan itu untuk menjawab problem ekonomi khas pelajar di tanah rantau.

“Saya dulunya loper koran… Awal jadi loper koran karena lapar, tidak ada makan waktu itu,” ungkapnya, ketika ditemui media ini di kediaman, tanggal 22 September 2021.

“Memang harus kerja keras karena bukan dari keluarga kaya. Bapak petani, mama juga begitu. Jadi waktu di Kupang harus berusaha”.

Keputusan menjadi loper bukan sesuatu yang terencana melainkan insidental. Semua bermula ketika dia bertemu dengan tetangganya yang kala itu duluan jadi loper koran. Tanpa pikir dua kali dia kemudian minta ikut jadi loper koran.

“Waktu itu saya duduk di depan trotoar, saya lihat ada tetangga dengan sepeda bawa dengan koran. Lalu saya minta (koran), saya ikut jadi loper koran”.

Tuntutan pekerjaan ini cukup berat. Erik, yang belum miliki kendaraan, harus jalan kaki mengantar koran ke langganan. Setelah itu dia juga mesti keliling jual koran yang terbit di hari itu.

“Di punggung saya koran, majalah, semua. Saya jalan kaki dalam satu hari belasan kilo, antar langganan dari rumah ke rumah, kantor ke kantor”.

Bagi Erik muda itu adalah aktifitas rutin sejak SMA hingga bangku kuliah. Di luar itu dia menjalani kegiatan sebagai aktivis mahasiswa.

Namun, kendati melelahkan dan menguras waktu, penghasilan loper koran ternyata amat menggairahkan. Erik mengaku setiap bulan dirinya menghasilkan rata-rata Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Angka yang cukup fantastis pada masa itu.

Dari penghasilan loper koran Erik Rede sanggup membeli mobil yang, dia gunakan mengangkut koran dan aktivitas lain seperti di perkuliahan. Tentu saja membanggakan sebab mobil, termasuk aset super mewah saat itu.

“Di kampus saya, yang punya mobil hanya tiga orang, Pater Yan Menjang, doktor Remon da Lopez dosen kami kebetulan dia wakil ketua DPRD Kota Kupang, dan mobil saya,” kenang Erik sambil tertawa.

Dirinya tidak pernah menyangka perjuangan masa muda nan keras akan membawanya jauh ke atas, sebagai ketua Nasdem Ende, wakil ketua DPRD, dan calon Wakil Bupati Ende. (ARA/EN)

The post Masa Muda Erik Rede : Loper Koran yang Sanggup Beli Mobil appeared first on Ende News.

Erik Rede merupakan calon yang diusung partai Nasdem. Pria kelahiran Nuamuri, tanggal 29 Juni tahun 1976, merupakan wakil ketua DPRD dan ketua Nasdem Ende. Dua jabatan yang bisa dibilang “mentereng” bagi seorang politisi.

Apa yang didapatnya sekarang di dunia politik, sebenarnya mau menceritakan perjuangan Erik di dunia itu sejak dari bawah. Politik sudah jadi dunianya sejak pertama kali berkenalan diusia muda. Erik, bahkan akrab dengan dunia itu sejak bangku Sekolah Menengah Atas.

“Saya kenal politik sejak masih. Naluri politik saya itu muncul waktu saya masih SMA (Sekolah Menengah Atas),” ucap Erik Rede ketika ditemui media ini di kediamannya, 22 September 2021.

Erik Rede menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Kupang usai lulus dari SMPK Maria Goreti (Margot), Kota Ende. Di kota karang, keseharian Erik melulu dengan para aktivis sebab beberapa kakaknya adalah aktivis PMKRI.

“Tugas saya waktu itu putar kopi, karena paling yunior. Tapi saya suka karena mereka pintar-pintar”.

Keseharian mendengarkan intrik politik bikin dia keranjingan. Bahkan pernah, Erik tinggalkan pekerjaannya sebagai loper koran hanya untuk mendengar kampanye politik.

“Dulu, pernah Guruh Soekarno Putra datang di Lapangan Sitarda Lasiana (Kota Kupang), kampanye di sana. Saya lepas koran ikut kampanye”.

Karena itulah saat menjadi mahasiswa dia, tanpa ragu, mendaftar diri di organisasi. Pilihannya saat itu menjadi anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Erik Rede aktif di PMKRI sejak tahun 1995, sedangkan di kampus dia tercatat sebagai ketua BEM Unika tahun 1997.

Sekitar tahun 2004 Erik Rede pulang ke kampungnya di Nuamuri. Di tahun yang sama dia bergabung dan mulai aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ende.

Karir politiknya mulai menanjak beberapa tahun berselang. Semua bermula dari kemenangannya sebagai Kepala Desa pada tahun 2008. Delapan bulan kemudian, ingat Erik, dia putuskan maju sebagai calon anggota legislatif.

Keputusan itu bikin geger orang di sekitarnya. Isterinya tidak setuju, pendukungnya apalagi. Tetapi Erik punya pertimbangan lain. Dia tidak bisa berbuat banyak dengan jabatan saat itu sebab belum ada Dana Desa. Situasinya serba terbatas. Itu membuatnya tidak punya pilihan lain selain maju sebagai caleg.

Nama Erikos Emanuel Rede terdaftar sebagai caleg Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) daerah pemilihan III (sekarang Dapil IV) Kabupaten Ende, pada pileg tahun 2009. Kendati maju dengan persiapan yang jauh dari kata “matang”, tekad Erik ternyata berbuah manis. Erik terpilih sebagai anggota DPRD Ende periode 2009-2014.

“Saya masuk ke DPR kursi ke tujuh, kursi terakhir,” lanjutnya.

Periode pertama di DPRD Ende dia dipercayakan di Badan Anggaran selama satu tahun, lalu empat tahun sebagai ketua Badan Legislasi.

Tahun 2011 Erik Rede menyatakan pindah partai ke Nasdem saat partai itu baru dibentuk oleh Surya Paloh. Di Ende, Nasdem dipimpin oleh Don Wangge sementara Erik Rede menempati posisi sekretaris.

Dari waktu ke waktu karir politik Erik Rede terus menanjak. Saat ini dia dipercayakan sebagai ketua Nasdem Ende, sementara di dewan, Erik Rede menjabat wakil ketua DPRD Ende. Dan karirnya itu, berpotensi naik lagi satu level, jika terpilih dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024. (ARA/EN)

The post Kenal Politik Sejak SMA : Profil Cawabup Ende, Erikos Emanuel Rede appeared first on Ende News.

Seperti diketahui, Erikos Emanuel Rede tengah diusung oleh Nasdem dalam pengisian jabatan Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024.

“Hari ini, saya khusus memang datang, memberi suport secara moril,” kata Julie Laiskodat (18/10).

Kunjungan kali ini dilakukan secara khusus bertepatan dengan pengunduran diri Erik Rede sebagai anggota dewan. Surat pengunduran diri Erik Rede telah dilayangkan kepada Panmil DPRD Ende pada hari ini dan tinggal menunggu hasil verifikasi yang diagendakan tanggal 5 November 2021.

Jika berkas dinyatakan lengkap oleh Panmil maka Erik Rede harus melepas jabatannya sebagai anggota dewan. Karena konsekuensi yang cukup besar itulah, kata Julie Laiskodat, dirinya hadir mendampingi Erik Rede dan memberikan dukungan moril.

“Hari ini sudah mengundurkan diri (sebagai anggota dewan), tapi selama hati kita tulus pasti ada jalan. Itu yang mau saya kuatkan… makanya hari ini saya datang”.

Konsenkuensi yang dihadapi Erik, tutur Julie Laiskodat, merupakan komitmen pengorbanan bagi masyarakat Kabupaten Ende. Sebagai kader Nasdem, Erik atau siapapun, dituntut memberikan pengorbanan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan meninggal kenikmatan pribadi.

“Tidak boleh egois. Jangan dipikir sudah nyaman jadi anggota DPR terus tidak mau berkorban. Tidak boleh”.

“Mau pikir diri sendiri atau mau pikir rakyat. Kalau mau pikir diri sendiri silahkan keluar dari partai, karena Pak Surya Paloh mendirikan partai ini bukan untuk diri sendiri,” sambungnya.

Pengorbanan kader partai diperlukan guna menguatkan mata rantai pembangunan di Ende, sebut Julie. Rantai pembangunan yang terhubung dari pusat hingga propinsi NTT perlu dikuatkan lagi ke tingkat lokal yakni Ende.

“Kalau mata rantai itu sudah utuh maka saya pastikan program akan lebih sering lagi turun,” tegasnya. Karena itulah Nasdem menginginkan posisi Wakil Bupati Ende.

Sejauh ini, kata Julie Laiskodat, Erik Rede telah menunjukan pengorbanan yang optimal bagi masyarakat dan partai Nasdem. Dirinya mengharapkan komitmen Erik Rede dan partai Nasdem berbuah manis dalam paripurna pemungutan suara di DPRD Ende.

Untuk diketahui, proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ende telah memasuki tahapan verifikasi berkas kelengkapan para calon. Sementara paripurna pemungutan suara akan digelar di DPRD Ende pada 11 November 2021. (ARA/EN)

The post Julie Laiskodat Sambangi Ende Khusus Demi Erik Rede appeared first on Ende News.

Surat pengunduran diri sebagai anggota dewan merupakan syarat wajib dalam proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024. Kata Erik Rede, tanpa menyerahkan surat tersebut, dirinya secara otomatis akan dinyatakan gugur.

“Pengunduran diri (sebagai anggota dewan) wajib. Kalau saya tidak menyertakan surat pengunduran diri maka pasti saya akan dinyatakan drop (gugur),” kata Erik Rede (18/20).

Berkas kelengkapan Erik Rede, termasuk surat pengunduran diri, diterima langsung oleh ketua Panmil DPRD Ende, Mohamad Orba Kamu Imma.

Erik Rede mengaku pengunduran dirinya merupakan hal biasa dalam dunia politik. Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak akan mengalami post power syndrome atau sindrom setelah berkuasa. Post power syndrome, maksud Erik, merujuk pada kondisi hidup yang belum bisa menerima kehilangan atas kekuasaan yang pernah diraih.

“Post power syndrome tidak akan ada di saya. Karena saya yakin sekali, saya bisa menerima apapun hasilnya”.

“Yang diragukan orang kan, terjadi post power syndrome. Tetapi saya yakin untuk diri saya, tidak. Saya bisa hidup di alam apa saja. Saya pastikan itu”.

Pengunduran dirinya sebagai anggota dewan, sambungnya, hanya membuktikan satu hal yakni komitmen politik terhadap partai dan pengabdian untuk masyarakat Ende. Demi tujuan itu dirinya berupaya optimal dan akan menerima apapun hasil akhir dari proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ende.

Mengenai pengunduran diri Erik Rede, ketua Panmil DPRD Ende, Mohamad Orba Kamu Imma membenarkan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan surat tersebut. Selanjutnya surat dan berbagai berkas yang diserahkan akan diverifikasi oleh Panmil.

Erikos Emanuel Rede masih mengemban jabatannya di dewan selama proses verifikasi berlangsung. Jabatan di dewan baru berakhir saat berkas kelengkapannya sebagai calon Wakil Bupati Ende dinyatakan lengkap dan ditetapkan oleh Panmil, tanggal 5 November 2021.

Untuk diketahui, proses pengisian Wakil Bupati Ende akan ditentukan dalam paripurna pemungutan suara yang digelar DPRD Ende, tanggal 11 Oktober 2021. (ARA/EN)

The post Erik Rede Undur Diri dari Dewan : “Post Power Syndrome” Tidak Akan Ada appeared first on Ende News.

Penyerahan berkas kelengkapan merupakan salah satu tahap dalam proses pengisian Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024. Proses ini merupakan lanjutan setelah sebelumnya DPRD Ende membentuk Panmil dan menetapkan Tatib.

Hadir dalam proses penyerahan perwakilan dari sejumlah partai koalisi Marsel-Jafar diantara, perwakilan partai Golkar, Nasdem, PKPI, PKS, dan Demokrat.

Berkas kelengkapan yang diserahkan kedua calon diterima oleh ketua Panmil DPRD Ende, Mohamad Orba Kamu Imma. Berkas kelengkapan lalu diperiksa oleh Panmil saat itu juga. Proses penyerahan kelengkapan calon Wakil Bupati Ende berakhir usai berkas keduanya dinyatakan diterima.

Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, dalam kesempatan itu mengatakan, proses politik yang terjadi hingga saat ini merupakan bentuk kedewasaan berdemokrasi. Dirinya menekankan, prioritas pengusungan Wakil Bupati Ende merupakan tanggung jawab partai koalisi menyukseskan visi dan misi Marsel-Jaraf.

“Proses hari ini adalah langkah kita ke depan, bagaimana visi misi Marsel-Jafar ini terjawab dalam pembangunan,” ucap Fransiskus Taso (18/10).

Mengenai proses selanjutnya, ketua Panmil DPRD Ende, Mohamad Orba Kamu Imma, menjelaskan, setelah berkas diterima maka Panmil akan melakukan verifikasi atas berkas yang diserahkan. Proses verifikasi berakhir setelah berkas para calon dinyatakan lengkap oleh Panmil melalui Berita Acara.

Proses verifikasi berkas, kata Orba Kamu Imma, dijadwalkan berakhir pada 5 November 2021.

Untuk diketahui, paripurna pemungutan suara pemilihan Wakil Bupati Ende sisa masa jabatan 2019-2024 dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2021. (ARA/EN)

The post Berkas Kelengkapan Calon Wabup Ende Diserahkan ke Panmil DPRD appeared first on Ende News.

Panmil merupakan salah satu alat kelengkapan dewan dengan tugas melakukan proses pemilihan atas 2 nama calon Wakil Bupati, yang sebelumnya telah diserahkan oleh Bupati Ende. Anggotanya merupakan usulan dari masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keterwakilan komisi terkait.

Sidang pembentukan Panmil dipimpin langsung oleh ketua DPRD Ende Fransiskus Taso bersama wakil ketua I, Erikos Emanuel Rede dan wakil ketua II, Didimus Toki.

Dalam proses pemilihan tersebut Mohammad Orba Kamu Imma dari fraksi Gerindra dipercayakan sebagai ketua Panmil. Sementara untuk posisi wakil ketua dijabat oleh utusan fraksi Hanura, Agustinus Pake.

Berikutnya untuk jajaran anggota terdiri dari Oktavianus Moa Mesi, Vinsensius Sangu, Maximus Deki, Maria Margaretha Sigasare, Samsudin, Virgilius Kami, Chairul Anwar, Isak Moses Paso Pande. Satu lagi perwakilan dari Sekretaris bukan anggota, Stefanus Sogha.

Ketua Panmil, Mohammad Orba Kamu Imma, yang diwawancara setelah pemilihan mengatakan, dirinya berkomitmen menyelenggarakan pemilihan secara transparan dan akuntabel.

“Ya, tentu karena telah dipercayakan maka kami akan melakukan proses secara transparan, adil, dan akuntabel,” jelasnya.

Setelah dibentuk, Panmil bertugas menyusun program dan rencana kebutuhan anggaran pemilihan dan tahapan pemilihan. Panmil juga ditugasi menyusun tata tertib pemilihan dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan Wakil Bupati.

Tugas Panmil selanjutnya adalah mengumumkan calon wakil bupati, menetapkan calon dan menetapkan nomor urut.

Setelah itu Panmil melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan hasil perhitungan suara. Terakhir, Panmil akan menetapkan calon terpilih.

Tugas Panmil akan berakhir setelah penetapan Wakil Bupati terpilih oleh DPRD Ende. (ARA/EN)

The post Panitia Pemilihan Wabup Ende Dibentuk, Orba Imma Jabat Ketua appeared first on Ende News.

Proses politik yang cukup menelan waktu berkesudahan dengan penanda-tanganan Berita Acara dan Surat Usulan oleh 7 partai koalisi MJ pada Sabtu, 11 September 2021.

BERITA TERKAIT :

• Pengisian Wabup Ende, Golkar dan 6 Partai Koalisi Capai Kesepakatan

Sekretaris koalisi MJ, Oktafianus Moa Mesi dalam keterangan pers (13/09) mengatakan, proses politik di intern koalisi telah berakhir dengan penanda-tanganan tersebut. Sekarang ini, lanjutya, koalisi MJ tinggal mengantarkan hasil kesepakatan koalisi kepada Bupati Ende.

“Segala silang pendapat terkait pengajuan itu telah selesai ditandai dengan 7 partai koalisi menanda-tangani Berita Acara dan Surat Usulan,” kata Oktafianus Moa Mesi (13/09).

Proses selanjutnya, sesuai kesepakatan koalisi, pimpinan 7 partai akan menyerahkan secara langsung Surat Usulan kepada Bupati Ende. Untuk proses ini partai koalisi menargetkan terlaksana dalam minggu ini sebab terdapat beberapa berkas yang mesti dilengkapi sebelum Surat Usulan diserahkan kepada Bupati.

Setelah Surat Usulan diserahkan kepada Bupati Ende, dalam minggu ini juga, koalisi mengagendakan penyerahan surat tersebut kepada DPRD Ende untuk diproses.

Koalisi MJ menargetkan rangkaian proses pengisian Wabup Ende di DPRD rampung sebelum akhir tahun ini. Dirinya menambahkan proses tersebut tidak mengganggu agenda dewan lainnya seperti sidang perubahan dan penetapan APBD 2022.

Untuk diketahui, proses pengisian jabatan Wabup Ende dimulai sejak tanggal 1 Maret 2021. Namun terjadi silang pendapat antara Golkar dan 6 partai lain khususnya mengenai mekanisme dan nama-nama calon. Kebuntuan mulai mencair ketika salah satu kandidat yakni Heri Wadhi mengundurkan diri.

Setelah itu komunikasi antara dua kubu mulai dibangun dan berujung pada pertemuan di Hotel Mentari, Kota Ende, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu menjadi awal dari kesepatakan 7 partai koalisi MJ. (ARA/EN)

The post Koalisi MJ Tetapkan Dua Calon Wabup, Surat Usulan Segera Diantar ke Bupati appeared first on Ende News.

Menurut anggota DPRD Ende dari partai Nasdem, Oktafianus Moa Mesi (09/09/21), seluruh partai di dalam koalisi MJ telah bertemu dan mencapai kata sepakat. Lanjutnya, kesepakatan seluruh partai akan dituangkan dalam surat usulan yang ditanda-tangani para ketua partai pada Sabtu, 11/09/21.

“Jadi pimpinan partai koalisi (MJ) sudah bersepakat, hari Sabtu ini (11/09) akan dilakukan penanda-tanganan kesepakatan,” ungkap Oktafianus Moa Mesi.

Setelah ditanda-tangani, lanjut Oktafianus, rencananya surat usulan akan diantarkan ke DPRD Ende pada hari Senin (13/09).

“Sesuai kesepakatan pula, pada hari Senin, pimpinan partai akan mengantar surat usulan ini ke DPRD melalui Bupati Ende”.

Mengenai perbedaan pandangan yang selama ini terjadi antara partai Golkar dan 6 partai lain, sepenuhnya telah terselesaikan. Kata sepakat dimungkinkan setelah pengunduran diri salah satu kandidat yang diusul partai Golkar yakni Heri Wadhi.

Dengan begitu maka jumlah kandidat telah memenuhi syarat yakni 2 kandidat. Satu kandidat diusulkan Golkar yakni Dominikus Mere, dan satu lagi berasal dari Nasdem yakni Erikos Emanuel Rede.

Terpenuhinya syarat dua calon Wabup menjadi alasan utama terjadinya kesepakatan sehingga proses pengisian jabatan Wabup Ende dapat dilanjutkan. Dirinya berharap seluruh partai koalisi dapat mempercepat proses pengisian sehingga menjawab harapan masyarakat.

Mengenai dinamika politik di dalam partai koalisi MJ, beberapa sumber Ende News di lingkaran koalisi membenarkan kemajuan yang dicapai oleh koalisi. Namun, tidak sepenuhnya berjalan mulus.

Memang, terjadi pertemuan koalisi MJ setelah pengunduran diri Heri Wadhi. Namun dalam pertemuan yang terjadi pada beberapa minggu lalu, salah satu anggota koalisi yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menghadiri pertemuan.

Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya ini, mengatakan, sejauh ini PKB belum memberikan pandangan. Dan itu berarti, pimpinan koalisi juga belum mendapat kejelasan apakah PKB akan mendatangani kesepakatan atau menolak.

Mengenai hal tersebut, ketua PKB Ende, Abdul Kadir Mosabasa yang dihubungi media ini (11/09), menolak memberikan jawaban. Abdul Kadir mengaku sedang sibuk dan meminta seluruh pihak menunggu proses politik di dalam koalisi MJ.

“Maaf saya lagi sibuk. Nanti, kita tunggu proses di koalisi,” kata Abdul Kadir.

Serangkaian dinamika politik dalam koalisi MJ akan menjadi terang pada proses penanda-tanganan surat usulan yang direncanakan koalisi MJ pada hari Sabtu. Sebab, sesuai kesepakatan koalisi MJ, seluruh pimpinan partai dijadwalkan membubuhkan tanda-tangan dalam surat tersebut. (ARA/EN)

The post Pengisian Wabup Ende, Golkar dan 6 Partai Koalisi Capai Kesepakatan appeared first on Ende News.

Hasil konsultasi dengan Kemendagri mengungkapkan, dalam mekanisme pengisian Wakil Bupati Ende, partai koalisi diharuskan mengambil kesepakatan secara bersama-sama atau lengkap.

Dijelaskan juru bicara koalisi, Abdul Kadir Mosa Basa, konsultasi dengan Kemendagri dilakukan oleh tim dari DPRD Ende, beberapa hari sebelum pertemuan berlangsung.

“Hasil konsultasi teman-teman di DPRD itu, berdasarkan penjelasan dari Kemendagri bahwa apabila salah satu partai koalisi dari 7 partai yang mengusung MJ jilid II itu tidak menanda-tangani, maka proses ini tidak bisa bisa berjalan,” jelas Abdul Kadir Mosa Basa (27/03)

Penjelasan Kemendagri menimbulkan polemik dasar hukum di dalam pertemuan ketiga. Terjadi perbedaan tafsir hukum antara 6 partai koalisi MJ dengan Kemendagri.

“Kemudian kita pertanyakan, dasar hukum mana yang dipakai oleh Depdagri sehingga mengeluarkan pernyataan seperti itu”.

Lanjutnya Abdul Kadir, proses di koalisi MJ sejak pertemuan pertama selalu merujuk pada aturan. Itu dilakukan agar tahap-tahap pengisian Wakil Bupati berjalan sesuai aturan.

“Rujukan kita adalah 3 regulasi, kalau memang Peraturan KPU itu menjadi salah satunya. Pertama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kedua itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, dan (ketiga) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020,” jelasnya.

Di dalam 3 aturan tersebut, lanjutnya, tidak ditemukan penjelasan ekplisit terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Bupati. Karena itu, tahapan pertemuan beserta kesepatan di dalamnya, merupakan domain koalisi sejauh belum berproses di DPRD.

Selain itu, dalam tafsiran koalisi, frasa “Gabungan Partai Politik” diartikan untuk memenuhi syarat 20 persen kursi mengusung paket Marsel-Djafar. Oleh sebab itu, Gabungan Partai, entah lengkap ataupun tidak, dapat mengambil keputusan sejauh memenuhi syarat kursi.

“Kalau misalnya 6 partai ini memenuhi syarat (kursi), tanpa Golkar, apa bisa tidak? Bisa, menurut saya. Karena dia (6 partai) memenuhi syarat”.

Hasil konsultasi tentang pengisian Wakil Bupati menjadi pembahasan alot dalam pertemuan ketiga. Atas penjelesan Kemendagri tersebut, 6 partai koalisi telah mengambil langkah menanggapi perbedaan tafsir.

Koalisi menyepakati membentuk tim untuk melakukan konsultasi secara langsung dengan Kemendagri. Tim yang akan diberangkatkan terdiri dari seluruh ketua dan sekretaris partai koalisi MJ. (ARA/EN)

The post Hasil Konsultasi di Kemendagri : Koalisi MJ Harus Lengkap appeared first on Ende News.