Peningkatan produksi sampah menjadi salah satu penyebab tebaran sampah di pinggir-pinggir jalan sehingga DLH Ende mengajukan anggaran untuk pengadaan tambahan kontainer sampah sebanyak 30 unit.

“TPA kita sekarang menampung 30 ton hingga 40 ton per hari,” kata kepala DLH Ende, Kanisius Se (21/03/24). “Semakin meningkat, demikian juga tebaran sampah di pinggir-pinggir jalan, karena itu kita ajukan permintaan dana ke Pemda untuk penambahan kontainer, hasil dari perhitungan kami itu 20 sampai 30 kontainer untuk seluruh kota”.

BACA JUGA

• Begini Langkah Awal DLH Ende Capai Visi Ende Bersih

Rencananya kontainer sampah akan ditempatkan di wilayah-wilayah pemukiman warga yang berada jauh dari Tempat Pembuangan Sementara atau TPS. Hal itu untuk mengurangi tebaran sampah yang menumpuk di pinggir-pinggir jalan di wilayah Kota Ende.

Menurut perhitungan sementara yang dibuat oleh DLH Ende, wilayah kota Ende membutuhkan tambahan 30 unit dengan kalkulasi anggaran berkisar Rp 70 juta per unit, sebut Kanisius Se. “Per kontainer harganya sekitar Rp 70 juta”.

The post Sampah Kota Ende Capai 40 Ton Per Hari, DLH Minta Tambahan Kontainer appeared first on Ende News.

Langkah-langkah itu diantaranya merancang Perbup, membentuk bank sampah hingga penambahan kontainer sampah.

Ende Bersih merupakan salah satu visi bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda dan wakil bupati Dominikus Minggu Mere. Visi Ende Bersih menjadi fokus pemerintah saat ini sebab dituangkan dalam program prioritas 100 hari pertama masa kepemimpinan bupati Badeoda.

BACA JUGA

• Kelanjutan Proyek Geothermal di Ende Tergantung Hasil Amdal

Penuturan Plt kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kanisius Se, visi Ende Bersih didahului dengan deklarasi gerakan Ende Bebas Sampah yang direncanakan pada bulan April, setelahnya pemerintah melalui DLH Ende akan melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat.

“Akan ada gerakan Ende Bersih yang diawali dengan deklarasi, Gerakan Ende Bebas Sampah pada bulan April,” kata Kanisius Se, usai konsultasi publik pengelolaan sampah (21/03/25).

“Lalu dampak lanjutan dari Gerakan Ende Bersih itu akan ada edukasi dan sosialisasi ke masyarakat, ke kelompok-kelompok kategorial, ke pengajian, kita akan sosialisasi perubahan pengelolaan sampah,” kata dia.

BACA JUGA

• Total Hutang Pemkab Ende Masih Misterius, BPKAD Tutup Informasi

Selain sosialisasi, DLH Ende juga menyiapkan langkah-langkah lain yang dilakukan dalam beberapa waktu kedepan untuk mencapai visi Ende Bersih.

Pemerintah kabupaten Ende, kata Kanisius, tengah menyiapkan Peraturan Bupati atau Perbup sebagai aturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Pembentukan Perbub diperlukan sebagai aturan pelaksana dari Perda tersebut.

Kemudian pembentukan bank sampah dan kerjasama pengelolaan sampah.

The post Begini Langkah Awal DLH Ende Capai Visi Ende Bersih appeared first on Ende News.

Limbah berwarna putih dan berbuih banyak ditemukan di kali Wolowona persis di belakang lokasi usaha tahu Malang Karya yang berjarak sekitar 20 meter dari kali.

Penelusuran media ini, Senin 18 September 2023, limbah berwarna putih dan berbuih yang telah mengendap memenuhi area kali Wolowona, persis di belakang lokasi usaha tahu tempe Malang Karya.

Limbah itu diduga kuat berasal dari usaha tahu tempe Malang Karya sebab keberadaan limbah hanya di bagian belakang lokasi usaha, sementara bagian lain dari kali Wolowona tidak ditemukan hal sama. Warna limbah di kali Wolowona pun mirip dengan warna olahan tahu tempe di drum-drum di dalam lokasi usaha.

Area kali Wolowona yang dicemari limbah sekitar 30 meter, mulai dari lokasi di bagian belakang usaha tahu tempe hingga ke ujung kali yang menghubungkan kali Wolowona dengan kali Nanganesa. Di sepanjang area ini mudah saja ditemukan limbah berwarna putih dan berbuih yang telah mengendap.

Anehnya, di area yang terdapat banyak limbah itu terdapat tumpukan ranting-ranting bambu menutupi keberadaan limbah. Tumpukan ranting-ranting bambu ini pun hanya terdapat di area yang dicemari limbah, sementara bagian lain di sepanjang aliran kali Wolowona tidak ditemukan tumpukan ranting bambu.

Hal aneh tersebut memunculkan dugaan tumpukan ranting bambu memang sengaja diletakkan menutupi adanya limbah.

Keberadaan limbah di kali Wolowona tidak saja telah mencemari ekosistem di dalam air namun lebih dari itu bisa berdampak kepada warga di sekitar. Aliran air dari kali Wolowona terhubung dengan kali Nanganesa yang sering digunakan warga untuk mandi atau mencuci.

Media ini mendatangi tempat usaha tahu tempe Malang Karya untuk mengonfirmasi temuan tersebut, namun hanya terlihat tiga orang pekerja yang tengah beristirahat. Saat ditanya mengenai keberadaan pemilik usaha, salah seorang pekerja menjawab bahwa pemiliknya tidak berada di tempat karena sedang di Surabaya.

Penelusuran media ini berlanjut dengan mengonfirmasi instansi terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten (DLH) Ende. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Matilda Fransiska Weta, kepada media ini, Selasa (19/09/23), membenarkan bahwa usaha tempe Malang Karya telah membuang limbah tidak sesuai standar baku mutu.

Pembuangan limbah yag tak sesuai standar itu, kata Matilda, diketahui oleh pihaknya setelah mengirimkan petugas ke lokasi guna mengecek proses pembuangan limbah.

“Kami turun ke lokasi tanggal 14 September 2023, dan kami temukan bahwa pembuangan limbah memang tidak sesuai dengan standar baku mutu,” kata Matilda Fransiska Wea (19/09).

Proses pembuangan limbah tidak sesuai standar tersebut telah menyebabkan pencemaran air kali Wolowona tepatnya di sekitar usaha tahu tempe Malang Karya.

Atas temuan tersebut DLH Ende memberikan teguran lisan dan tertulis serta mengarahkan pemilik usaha agar membuat instalasi pengolahan limbah atau Ipal. Pemilik usaha tahu tempe Malang Karya juga dilarang membuang limbah di kali Wolowona selama instalasi tersebut belum tersedia. (ARA/EN)

The post Limbah Usaha Tahu Tempe di Lokoboko, Ndona, Cemari Kali Wolowona appeared first on Ende News.

Untuk diketahui, sekolah Adiwiyata secara internasional disebut pula dengan Green School, merupakan salah satu program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat dan menghindari dampak lingkungan yang negatif.

Green School lebih bermakna pada pembentukkan sikap anak didik dan warga sekolah terhadap lingkungan, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Termasuk di dalamnya program Greening The Curriculum atau kurikulum hijau, kurikulum yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam bahasannya serta mengintegrasikan materi lingkungan ke dalam pembelajaran.

Di Kabupaten Ende, SMAK Syuradikara menjadi satu-satunya sekolah Adiwiyata tingkat nasional yang pernah meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri. Sementara terdapat 5 sekolah lainnya merupakan sekolah Adiwiyata tingkat lokal Kabupaten Ende.

Memperingati puncak peringatan WCD tahun ini yang jatuh pada hari ini, Sabtu, 16 September 2023, DLH Ende menggandeng sekolah-sekolah Adiwiyata melakukan pembersihan di lingkungan sekolah masing-masing. Adapun sekolah Adiwiyata yang terlibat dalam pembersihan kali ini ialah SMPK Frateran Ndao, SMPK Maria Goreti, SMPN 1 Ende Selatan, dan Madrasah Ibtidiyah Negeri (MIN) Ende,.

Selain itu, DLH Ende juga menggandeng komunitas Anak Cinta Lingkungan (Acil) yang selama ini konsisten melakukan aksi pembersihan lingkungan. Adanya Acil diharapkan mampu memotivasi para siswa dalam pemanfaatan atau daur ulang sampah.

“Hari ini kami menggandeng para siswa di beberapa sekolah melakukan kegiatan membersihkan lingkungan. Ini merupakan kegiatan dalam rangka World Cleanup Day di seluruh dunia yang jatuh pada setiap bulan September,” kata Matilda Fransiska Weta, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende (16/09/23).

“Kami juga menggandeng komunitas Acil (Anak Cinta Lingkungan) dalam kegiatan ini untuk memotivasi para siswa agar peduli lingkungan dan mengajari pemanfaatan atau daur ulang sampah,” sambungnya.

Kegiatan pembersihan lingkungan diadakan mulai pukul 08.00 Wita hingga berkesudahan pada pukul 11.00 Wita. Para siswa terlihat antusias membersihkan lingkungan di sekolah masing-masing bersama DLH Ende yang hadir mendampingi para siswa-siswi.

Usai membersihkan lingkungan, para siswa mendapat penyuluhan dari DLH Ende mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pemaparan materi dalam penyuluhan ini disajikan secara ringan sehingga para siswa mudah menangkap tujuan kegiatan.

Pelibatan anak-anak sekolah dalam kampanye kebersihan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, kata Matilda Weta. Selain itu, para siswa juga diharapkan kian termotivasi sebagai relawan kebersihan di lingkungan untuk mewujudkan visi Indonesia bersih.

“Kami mengharapkan kegiatan ini dilanjutkan di setiap sekolah sehingga nantinya terwujud 13 juta relawan peduli lingkungan yang menjadi tema besar WCD di Indonesia. Angka 13 juta memang terlihat besar namun sebenarnya itu hanya 5 persen dari populasi masyarakat Indonesia, karena itulah angka 13 juta relawan menjadi patokan standar mewujudkan visi Indonesia bersih” jelasnya.

Averinus Sumbi, guru SMPK Frateran Ndao yang ikut dalam kegiatan tersebut, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah DLH Ende menanamkan kecintaan terhadap lingkungan sejak ini. Dirinya juga merasa senang sebab para peserta didik di SMPK Frateran Ndao mendapat pengetahuan baru mengenai lingkungan dan  daur ulang sampah.

“Kami merasa bersyukur sekali dengan adanya kegiatan yang dilakukan DLH Ende hari ini. Kegiatan ini sangat baik bagi peserta siswa di sini, dimana mereka diajak peduli lingkungan dan diberikan pengetahuan untuk menjaga lingkungan,” tuturnya.

The post DLH Ende Gandeng Sekolah Adiwiyata Lakukan Pembersihan appeared first on Ende News.

Namun, terkait solusi yang disepakati pada tanggal 12 Juni 2023 itu, pihak pemerintah belum merealisasikan hingga saat ini karena masih berkutat membahas aturan yang tepat.

Mengapa gaji tenaga kebersihan sampai menunggak begitu lama padahal para pekerja telah memenuhi kewajiban bekerja selama 6 bulan? Sengkarut persoalan ini bahkan bisa dikatakan telah terjadi sejak bulan November tahun lalu.

Pada Mulanya Surat Bupati

Persoalan bermula pada bulan November tahun 2022 ketika Bupati Ende mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan para pimpinan OPD memberhentikan seluruh tenaga penunjang atau sering dikenal tenaga honorer. Pemberhentian yang dilakukan oleh Pemkab Ende itu lebih cepat setahun dari batas waktu yang diberikan Pemerintah Pusat. Untuk diketahui, Pemerintah Pusat sebenarnya membolehkan pemerintah daerah mempekerjakan tenaga penunjang hingga bulan November tahun 2023.

Namun, Pemkab Ende keukeh, para tenaga penunjang mesti diberhentikan paling lambat tanggal 1 Januari 2023. Imbas surat edaran tersebut maka pemerintah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan pendataan dan menemukan ada 3.007 tenaga penunjang yang dipekerjakan di lingkup Pemkab Ende.

Didalam 3.007 tenaga penunjang  itu terdapat jenis-jenis pekerjaan yang tidak terkena imbas surat edaran bupati sebab jenis pekerjaan ini masih diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat. Ini adalah jenis pekerjaan para tenaga penunjang di lingkup Pemkab Ende yang masuk kategori tenaga alih daya, terdiri dari, tenaga kebersihan, driver, satpam dan pemadam kebakaran.

Para tenaga penunjang yang mengerjakan jenis-jenis pekerjaan tersebut masih dapat melanjutkan pekerjaan masing-masing di instansi pemerintah asalkan melalui kontrak antara pemerintah dengan pihak ketiga atau perusahaan outsourcing.

Para tenaga penunjang, dengan mekanisme tersebut, akan berubah status sebagai tenaga alih daya atau tenaga kerja milik pihak ketiga yang tugaskan bekerja di instansi pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi berkontrak secara langsung dengan pekerja melainkan hanya mengikat kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.

Oleh karena mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga masih diperbolehkan maka Pemkab Ende memiliki kewajiban menyiapkan anggaran untuk mengadakan kontrak dengan perusahaan outsourcing. Pada bulan Desember tahun 2022, saat masa sidang penetapan APBD tahun 2023, pemerintah dan DPRD Kabupaten Ende menyetujui besaran anggaran untuk kontrak kerjasama dengan pihak ketiga di seluruh instansi sebesar Rp 3 miliar.

Pekerja “Siluman”

Pada masa sidang tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ende menjadi mengusulkan anggaran kerjasama dengan pihak ketiga untuk mempekerjakan para petugas kebersihan. Penuturan Kabid Persampahan DLH Ende, Very (12/6/23), jumlah tenaga kebersihan yang terdata dalam Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 63 petugas.

Usulan anggaran untuk mempekerjakan 63 petugas kebersihan kemudian disetujui oleh DPRD Ende dengan memberikan alokasi anggaran sesuai kebutuhan DLH Ende sebesar Rp 1,3 miliar, sambung Kabid Very. Anggaran itu di kemudian hari turun menjadi Rp 1,29 miliar dipotong sebagai honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan.

BERITA TERKAIT

• Aneh, Tenaga Kebersihan DLH Ende Bertambah Secara Misterius
• Sering Diancam Kabid, Dimaki Kasi : Keluh Petugas Kebersihan DLH Ende

Atas dasar ketersediaan anggaran Rp 1,29 miliar itulah maka pihak DLH Ende mewanti-wanti kepada 63 petugas kebersihan agar tetap bekerja meskipun kontrak resmi antara pekerja dan pihak outsourcing belum dilakukan. Para petugas kebersihan pun menuruti arahan dinas dan tetap melakukan pekerjaan mereka sejak awal bulan Januari 2023.

Masih di bulan Januari, jumlah petugas kebersihan tiba-tiba bertambah menjadi 70 petugas atau terjadi penambahan 7 orang pekerja. Menurut Maxi Mari, politisi partai Demokrat Ende yang mendampingi petugas kebersihan, penambahan ini tergolong ajaib lantaran dilakukan setelah anggaran ditetapkan dalam APBD hanya untuk 63 petugas dan melanggar surat edaran bupati yang melarang adanya perekrutan.

DLH Ende mengakui adanya penambahan tersebut namun tak memberikan penjelasan mengenai alasan perekrutan. Seluruh pejabat DLH Ende, mulai dari Plt Kadis hingga Kepala Bidang, mengaku tak tahu alasan perekrutan karena perekrutan terjadi sebelum mereka menempati posisinya masing-masing.

DLH Lamban

Pada bulan-bulan selanjutnya masalah gaji petugas kebersihan mulai pelik. Setelah bekerja selama dua bulan terhitung Januari hingga akhir bulan Februari tahun 2023, para petugas kebersihan DLH Ende ternyata tidak menerima gaji yang dijanjikan oleh dinas. Persoalan ini pun tambah kusut lantaran anggaran gaji Rp 1,29 miliar yang ditetapkan pada APBD belum digunakan oleh DLH Ende untuk berkontrak dengan perusahaan outsourcing. Kevakuman ini berlanjut hingga akhir bulan Maret.

Pada awal bulan April, kesal tak menerima gaji sejak Januari, para petugas kebersihan menggelar aksi mogok menuntut pembayaran gaji oleh DLH Ende. Penuturan salah satu petugas kebersihan, Yohanes Emanuel Kea, dia dan rekan-rekannya melakukan aksi karena ingin mendapatkan kepastian atas gaji selama 3 bulan bekerja.

“Pada tanggal 4 April 2023 merupakan titik awal kami mogok, pak. Alasan kami mogok yakni sudah 3 bulan dari Januari, Februari dan Maret itu kami bekerja belum ada kepastian tentang gaji, upah atau honor kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende,” tuturnya (12/6).

Atas tuntutan tersebut DLH Ende tak memberikan kepastian kepada para pekerja dan lagi-lagi sebatas mengatakan bahwa upah para pekerja telah dianggarkan dalam APBD. Para petugas kebersihan pun dianjurkan untuk bersabar dan kembali bekerja.

Namun, di sisi lain, pihak DLH Ende ternyata nyaris tanpa upaya untuk mempercepat pembayaran gaji. Pembahasan mengenai mekanisme yang tepat untuk membayar gaji petugas kebersihan tak ada perkembangan hingga akhir bulan April.

BACA JUGA :

• Pemkab Ende Akan Batasi Upacara Adat Hingga Pukul 24.00 Wita, Mayoritas Fraksi DPRD Tanpa Sikap

Awal bulan Mei 2023, Asisten I Setda Ende, Kanisius Se mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. Saat itu, tutur Kanisius Se, dirinya tak mendapati adanya kemajuan terkait kontrak kerjasama dengan perusahaan outsourcing.

“Tanggal 5 Mei saya masuk ke DLH itu saya lihat bagaimana kesiapan di Dinas Lingkungan Hidup, ternyata dari Januari sampai dengan Maret itu belum ada persiapan sama sekali. Lalu saya mengundang waktu itu dari pejabat pengadaan, PPK bersama dengan bidang dan pengadaan barang dan jasa, kami mendiskusikan kira-kira mekanisme seperti apa,” ungkap Kanisius Se (12/6).

“Lalu ada dua pilihan, pilihan melalui tenaga perorangan dan melalui pihak ketiga atau outsourcing,” sambungnya. DLH Ende kemudian memutuskan menggunakan mekanisme kontrak dengan pihak ketiga atau perusahaan outsourcing.

Proses pelelangan kepada perusahaan outsourcing menggunakan mekanisme pelelangan e-catalog, kata Kanisius Se, proses ini rampung hingga penanda-tanganan kontrak kerjasama pada akhir bulan Mei dimana perusahaan pemenang lelang ialah PT Eli Victory Jaya.

“Kami berproses di bulan Mei dan kontrak atau penetapan pemenang sekitar di 27-28 Mei, lalu tanda-tangan kontrak 29 Mei, selanjutnya sekarang sementara diproses itu perjanjian kerjasama dan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)-nya,” kata dia.

Untuk diketahui, PKWT adalah perjanjian kerja yang mengikat karyawan kontrak atau pekerja lepas dengan suatu perusahaan dalam waktu tertentu. Umumnya, sebelum seseorang diangkat menjadi karyawan di suatu perusahaan, biasanya akan dibuat kontrak kerja sama yang mengikat kedua belah pihak. Di dalam kontrak kerjasama tersebut tercantum status, hak, dan kewajiban masing-masing pihak untuk ditaati bersama.

PKWT merupakan domain perusahaan dimana pemerintah hanya dapat masuk ke dalamnya ketika terjadi perselisihan antara perusahaan dengan pekerja. Namun, ketika PKWT antara PT Eli Victory Jaya dan para petugas kebersihan belum dilakukan, terjadi pembicaraan di rumah jabatan Bupati Ende membicarakan besaran gaji dimana pemerintah menawarkan pembayaran gaji dipanjar Rp 500 ribu.

Panjar Rp 500 ribu

Pertemuan di rujab Bupati Ende terjadi pada 28 Mei, pukul 19.00 Wita, atas undangan Bupati Ende. Hadir dalam pertemuan itu Bupati Ende Djafar Achmad, Disnakertrans, DLH dan para pekerja. Dalam pertemuan, Plt Kadis DLH Ende, Kanisius Se menawarkan kepada para petugas kebersihan pembayaran Rp 500 ribu sebagai panjar atas tunggakan gaji mereka.

“Pada malam itu juga kami dijanjikan oleh bapak Plt Kadis DLH untuk membayar panjar dari gaji kami sebesar 500 ribu. Untuk sekedar uang pulsa,” tutur Yohanes Emanuel Kea (12/6). Tawaran tersebut ditolak oleh para petugas kebersihan.

BACA JUGA :

• Demokrat Tolak Rencana Pemkab Larang Moke di Upacara Adat

Dalam pertemuan itu juga pemerintah menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran gaji terhitung sejak bulan Mei akan dibayarkan melalui perusahaan outsourcing PT Eli Victory Jaya selaku pemenang lelang. Nominal gaji pokok sebesar Rp 1,3 juta per bulan ditambah kompensasi untuk tunggakan gaji sejak Januari hingga April sebesar Rp 600 ribu, sehingga total gaji mereka Rp 1,9 juta per bulan.

“Pertemuan tersebut membahas terkait mekanisme pembayaran gaji tenaga kebersihan lewat outsourcing dimana akan dibayar pada bulan Mei berjumlah Rp 1,9 juta,” jelas Yohanes Emanuel Kea. “Upah Rp 1,9 juta merupakan akumulasi dari gaji kami bulan Januari, Feburari, Maret sampai April, dimana besaran gaji pokok kami adalah Rp 1,3 juta per bulan,” sambungnya.

Kompensasi Rp 600 ribu, masih menurut petugas kebersihan, ditawarkan pemerintah akan diberikan setiap bulan hingga bulan Desember tahun ini. Memasuki bulan Januari tahun depan upah mereka akan kembali ke gaji pokok Rp 1,3 juta. ”Artinya, dari bulan Mei sampai dengan Desember kami akan menerima gaji kami Rp 1,9 yang merupakan hasil akumulasi dari gaji selama 5 bulan itu”.

Seluruh tawaran pemerintah dalam pertemuan tersebut ditolak oleh para petugas kebersihan. Selain itu, mereka juga belum menyatakan kesediaan mengadakan kontrak dengan pemenang lelang outsourcing PT Eli Victory Jaya. Keengganan para pekerja dikarenakan mereka ingin memastikan terlebih dahulu gaji selama 5 bulan bekerja yang belum dibayarkan pemerintah.

Tawaran panjar Rp 500 ribu menuai kontroversi pengamat. Maxi Mari, politisi yang mendampingi para petugas kebersihan merasa janggal dan mempertanyakan sumber uang tersebut. “Asal-usul uang itu dari mana, dari pos apa, sementara kita tahu bersama bahwa perusahaan outsourcing belum menerima pencairan dari pemerintah, bahkan kontrak dengan pekerja pun belum dilakukan,” ucapnya (12/6).

Mengenai hal ini, Kanisius Se dihubungi via WatsApp menjelaskan, uang panjar Rp 500 ribu merupakan permintaan pemerintah kepada pihak ketiga yakni PT Eli Victory Jaya. “Panjar dengan uang pihak III,” sebut Kanisius Se (13/6). “Permintaan dari Pemerintah dan pihak III bersedia bantu”.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Juni 2023 pemerintah kembali melakukan pertemuan dengan para petugas kebersihan. Bertempat di aula kantor DLH Ende, pertemuan diadakan membicarakan PKWT atau kontrak kerja antara petugas kebersihan dengan perusahaan outsourcing. Hadir dalam pertemuan ini Plt Kadis DLH Ende, Kadis Nakertrans, para pekerja dan pimpinan PT Eli Victory Jaya, Ike Gale.

Pertemuan tersebut tak mencapai kata sepakat dimana riak-riak dan saling bantah mewarnai jalannya pertemuan. Para petugas kebersihan keukeh menolak berkontrak dengan PT Eli Victory Jaya sebelum mendapat kepastian atas pembayaran tunggakan gaji oleh pemerintah.

Atas desakan itu, Plt Kadis DLH Ende, Kanisius Se, tak dapat memberikan kepastian. Dirinya sebatas menyampaikan bahwa tunggakan gaji 5 bulan merupakan hak para pekerja yang akan disampaikan kepada Bupati Ende. Jawaban sama juga diberikan oleh Kadis Nakertrans Kapitan Lingga dalam pertemuan.

Mengenai besaran gaji, Kanisius Se membantah adanya kompensasi Rp 600 ribu diluar gaji pokok Rp 1,3 juta yang dipanjar setiap bulan hingga Desember, seperti dikatakan para petugas kebersihan. Kanisius memberikan klarifikasi bahwa nominal gaji sesuai kontrak antara pemerintah dengan PT Eli Victory Jaya ialah Rp 2,1 juta sesuai standar UMR. Angka itu kemudian mengalami potongan pajak dan sebagainya sehingga gaji pokok yang akan diterima petugas kebersihan Rp 1,9 juta per bulan.

“Saya tegaskan di sini, gaji teman-teman itu Rp 1,9 juta,” kata Kanisius Se (6/6). “Kontraknya (antara pemerintah dan perusahaan outsourcing) Rp 2,1 juta, yang kalian terima cuma Rp 1.901.415, itu (gaji) bersih,” sambungnya.

Penjelasan Kanisius Se ternyata tak melelehkan tuntutan para pekerja. Para petugas kebersihan merasa tak memiliki hubungan dengan PT Eli Victory Jaya sebab kontrak kerja belum ditanda-tangani. Para pekerja tetap menuntut kepastian tunggakan gaji dibayar oleh pemerintah.

Terbentur Surat Bupati

Kesal tuntutannya tak mendapat kepastian, para pekerja meninggalkan ruangan pertemuan dan melakukan aksi di gedung dewan. Sengkarut persoalan tunggakan gaji ini perlahan terurai ketika pertemuan di gedung dewan tanggal 12 Juni 2023. Menjawab demonstrasi petugas kebersihan, Komisi III DPRD Ende memanggil DLH Ende, Disnakertrans, BPKAD, PPK, serta pihak terkait lainnya membahas persoalan tersebut bersama para petugas kebersihan.

Rapat berjalan alot membahas persoalan tersebut sejak awal penetapan APBD 2023 hingga menghasilkan keputusan, tunggakan gaji merupakan hutang pemerintah yang wajib dibayarkan kepada pekerja.

Merujuk kalkulasi DLH Ende dalam rapat tersebut, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 385 juta guna pembayaran tunggakan gaji petugas kebersihan DLH Ende. Usulan itu disetujui DPRD Ende. Tambahan anggaran tersebut disepakati akan diajukan oleh pemerintah dalam pembahasan Silpa Sebelum Perubahan.

Kemudian, mengenai mekanisme pembayaran tunggakan gaji, Komisi III DPRD bersama pemerintah bersepakat,  pembayaran tunggakan gaji 6 bulan atau selama PKWT belum ditanda-tangani, akan dibayar melalui mekanisme kontrak perorangan. Sementara gaji untuk bulan-bulan selanjutnya akan dibayar melalui perusahaan outsourcing pemenang lelang.

Keputusan pembayaran tunggakan gaji melalui kontrak perorangan dinilai sejumlah pihak akan terbentur keputusan Bupati Ende. Pasalnya, seperti diketahui, Bupati Ende telah mengeluarkan surat edaran melarang seluruh OPD melakukan kontrak perorangan. Selain melarang, dalam surat yang dikeluarkan pada November tahun lalu itu, Bupati Ende mengisyaratkan bahwa jika masih dilakukan maka dapat dijadikan sebagai temuan oleh auditor. (ARA/EN)

The post Menelusuri Tunggakan Gaji Tenaga Kebersihan DLH Ende Dari Awal appeared first on Ende News.

Penuturan para pekerja, mereka sering diancam dan dimaki oleh dua oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) di Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi tugas-tugas mereka.

Keluhan ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Gabungan Komisi DPRD Ende Senin 12 Juni 2023. Rapat ini bertujuan mencari solusi agar tunggakkan gaji tenaga kebersihan selama 6 bulan dapat dibayar oleh pemerintah. Namun, dalam uraian kronologis yang diutarakan juru bicara petugas kebersihan ditemukan pula masalah lain yakni tindakan arogansi dua oknum ASN di DLH Ende.

BERITA TERKAIT :

• Kerja 5 Bulan Cuma Dibayar 1 Bulan, Outosurcing di DLH Ende Ribut Tuntut Hak
• Bupati Djafar Irit Bicara Pasca Demo Tenaga Outsourcing DLH

Para petugas kebersihan mengeluhkan perlakuan bernuansa intimidasi dan mencederai harga diri yang dilakukan oleh oknum Kabid dan Kasi di DLH Kabupaten Ende.

Penuturan juru bicara petugas kebersihan, Yohanes Emanuel Kea, para petugas kebersihan sering mendapat perintah bernada ancaman dari Kabid yang membidangi tugas-tugas mereka. Hal itu, tutur Yohanes Kea, terjadi ketika oknum yang dituduhkan itu diangkat menempati posisi Kabid dan membidangi tugas-tugas mereka.

“Sebenarnya yang menjadi pokok permasalahan kami sampai seperti ini, itu menjadi catatan penting tentang pak Kabid Bidang II, bahwa sejak naik dan duduk sebagai Kabid beliau memperlakukan kami sangat-sangat tidak wajar pak ketua. Sampai dengan memberikan ancaman, pak ketua,” ungkap Yohanes Emanuel Kea (12/6).

Perlakuan dua oknum ASN di DLH yang menjabat sebagai Kabid dan Kasi itu, tuturnya, terjadi berulang-ulang kepada rekan-rekannya saat bertugas di lapangan bahkan nada ancaman yang dilontarkan hingga menyentil lembaga dewan.

Si oknum Kabid, kata Yohanes, tak sebatas mengancam namun berani menantang para petugas kebersihan melaporkannya kepada lembaga dewan.

“Pak ketua komisi, saya sedikit menjelaskan tentang perilaku pak kabid dan pak kepala seksi kami ini kepada teman-teman saya di lapangan. Teman-teman ini diancam, pak ketua komisi. Diancam, terus sampai ada bahasa dari pak kabid itu mengatakan bahwa silahkan kalau kalian yang punya keluarga  DPR kalian lapor sudah. Saya ini dengan bupati, saya dipercayakan bupati,” ungkap Yohanes Kea.

Bagi para petugas kebersihan sentilan kepada lembaga dewan disertai embel-embel nama bupati tergolong aneh sebab mereka sama-sama bekerja untuk pimpinan yakni Bupati Ende. Justru sebaliknya para petugas kebersihan telah bekerja menunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati Ende.

Para petugas kebersihan meminta agar perintah bernada ancaman yang selama ini dilakukan oknum Kabid di DLH Ende dihentikan dan memperlakukan mereka secara manusiawi.

“Artinya begini, bahwa  betul pernyataan pak kabid bahwa dia dipercayakan oleh bupati tetapi yang menjamin kepercayaan bupati terhadap beliau itu adalah kami,” jelasnya. “Kami dan teman –teman di lapangan ini bekerja untuk satu bupati, pak ketua. Jadi tidak perlulah keluarkan bahasa seperti itu pak Kabid. Kalau pak Kabid bekerja untuk Bupati Ende, memangnya kami ini kerja untuk Bupati Nagekeo atau Bupati Bajawa, kan tidak seperti itu”.

Perlakuan kasar kepada para petugas kebersihan juga dilakukan oleh Kasi yang membidangi tugas-tugas mereka. Perlakuan kasar oknum Kasi dikeluhkan para petugas kebersihan lantaran ia sering mengeluarkan kata-kata kotor ketika memberi perintah. “Ini sebenarnya pak Kepala Seksi ini juga harus hadir, karena semua kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya selama ini tuh adalah dia, pak ketua komisi. Sampai maki puk*****”.

BACA JUGA :

• Pemkab Ende Akan Batasi Upacara Adat Hingga Pukul 24.00 Wita, Mayoritas Fraksi DPRD Tanpa Sikap

Para petugas kebersihan merasa sakit hati atas perlakuan tak manusiawi dan mengakui bahwa perlakuan tersebut merupakan masalah pokok selain tuntutan pembayaran gaji.

Menurut mereka persoalan pembayaran gaji selama 6 bulan yang mereka tuntut sebenarnya bisa dibicarakan secara kekeluargaan apabila perlakuan-perlakuan kasar itu tidak pernah mereka alami. Namun yang mereka alami malah sebaliknya sehingga persolan di DLH Ende kian pelik dan menimbulkan amarah para petugas kebersihan.

“Jadi sebenarnya masalah ini (pembayaran gaji 6 bulan) adalah bukan masalah yang substansi sekali tapi rasa sakit hati yang ada pada kami makanya kami bergerak,” ungkap Yohanes Kea.

Senada dengan dia, juru bicara lainnya, Herman Josef Gere, mengungkapkan hal yang sama bahwa perasaan sakit hati karena perbuatan kasar yang diterima selama ini merupakan penyebab utama aksi-aksi mereka selama ini. “Ini apa yang kami sampaikan ini bukan asal bicara tetapi fakta, sebenarnya masalah ini kalau saya lihat sebenarnya tidak terlalu jauh melebar, kalau dinas ini ya (alami masalah) mari kita cari solusi terbaik, bukan seperti itu main ancam-ancam baru buang dengan kata-kata yang tidak manusiawi,” tutur Herman Gere.

Menanggapi keluhan para petugas kebersihan, anggota Komisi III DPRD Ende, Chairul Anwar meminta agar lembaga dewan memperhatikan secara serius persoalan tersebut selain pembayaran gaji petugas kebersihan. Dirinya mengaku amat terkejut setelah mendengar keluhan para petugas kebersihan dan menyesalkan tindakan arogan para pimpinan yang membidangi petugas kebersihan.

Chairul Anwar mendesak kepada Komisi III DPRD agar memasukan keluhan para petugas ke dalam rekomendasi yang dikeluarkan secara resmi oleh komisi kepada pemerintah. Dirinya mengusulkan agar salah satu poin di dalam rekomendasi adalah meminta pemerintah agar segera melakukan mutasi pada bidang dan seksi yang membawahi petugas kebersihan.

Senada dengan Chairul Anwar, Ketua Komisi III DPRD Ende, Sabri Indradewa juga menyesalkan tindakan tak terpuji oknum Kabid dan Kasi di DLH Ende. Sabri bahkan menegur secara langsung oknum Kabid yang juga hadir di dalam rapat tersebut. “Saya hanya berharap pak Kabid hentikan ya pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu (bernada kasar), hargai, ini manusia semua ini. Kalau tanpa mereka memangnya pak Kabid mereka bisa kerja sendiri,” tegas Sabri.

Terkait masalah ini, mantan Plt Kadis DLH Ende Kanisius Se, dihubungi pada Selasa, (13/6) mengatakan, keluhan para petugas kebersihan telah disampaikan secara langsung kepada Bupati Ende dalam pertemuan antara Bupati Ende dengan para petugas kebersihan.

Atas keluhan tersebut Bupati Ende telah menegur secara lisan kedua oknum ASN, kata Kanisius Se. Sementara terkait teguran formal sebagai bentuk pembinaan ASN, sambungnya, Bupati Ende memiliki pertimbangan tersendiri dan akan membuat keputusan terbaik untuk semua pihak.

BACA JUGA :

• Ketat ke Adat, Longgar ke Pedagang Trotoar : Naskah Akademik Ranperda Tratibum Dipertanyakan

Terkait pembayaran gaji selama 6 bulan yang menjadi fokus Rapat Dengar Pendapat antara Gabungan Komisi DPRD Ende, pemerintah dan para petugas kebersihan, disepakati bahwa pemerintah tetap membayar tunggakkan gaji sebab merupakan hak para pekerja kendati pun mereka bekerja tanpa ikatan resmi.

Pembayaran gaji petugas kebersihan, sesuai kesepakatan rapat, akan dibayarkan melalui mekanisme kontrak perorangan terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Juni 2023, sedangkan pembayaran gaji untuk bulan-bulan selanjutnya dibayarkan melalui kontrak dengan pihak ketiga atau perusahaan outsourcing. (ARA/EN)

The post Sering Diancam Kabid, Dimaki Kasi : Keluh Petugas Kebersihan DLH Ende appeared first on Ende News.

Hal itu dikatakan Kapitan Lingga terkait persoalan gaji tenaga outsourcing di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang dibayarkan tidak utuh bahkan jauh dibawah nominal yang seharusnya diterima.

“Ebe kema peka iwa bayar nge emba nde (Mereka sudah bekerja lalu tidak dibayar itu bagaimana – Red),” tutur Kapitan Lingga dalam pertemuan antara DLH Ende, tenaga kerja dan pihak outsourcing selaku pemenang tender, Selasa, (6/6/23).

Tenaga outsourcing DLH Ende berjumlah 70 orang terdiri dari pengangkut dan pemungut sampah telah bekerja selama 5 bulan terhitung sejak bulan Januari hingga bulan Mei 2023. Namun pemerintah berencana membayar gaji mereka hanya 1 bulan dihitung sejak bulan Mei.

Gaji yang akan diterima tenaga outsourcing hanya sebesar Rp 1,9 juta dihitung sejak bulan Mei 2023, bersumber dari total anggaran Rp 1,129 miliar yang diplot oleh pemerintah kepada DLH.

Menurutnya pembayaran upah kepada tenaga outsourcing yang bekerja di DLH Kabupaten Ende mestinya dihitung sesuai dengan masa kerja, hal itu tidak saja untuk memenuhi hak para pekerja melainkan agar memberi contoh kepada pihak swasta.

Selama ini Disnakertrans sering menemukan hak-hak pekerja kurang diperhatikan oleh pemberi kerja bahkan tidak jarang ditemukan kasus Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terjadi di Kabupaten Ende. Namun, sayangnya, hal semacam itu kali ini terjadi di lingkup pemerintah.

“Suasana ini menjadi resapan saya sebagai seorang Kepala Dinas Tenaga Kerja. Ada keluhan, jadi yang saya cerita tadi itu, ada PHK dan PHK, ceritanya model begini,” tutur Kapitan.

Dirinya berjanji akan menyampaikan keluhan para tenaga outsourcing kepada Bupati Ende untuk dicarikan jalan keluar. “Stresing poin yang paling penting bahwa kebutuhan atau kekurangan, 6 bulan ko, 5 bulan, saya sebagai Kadis Nakertrans juga tetap memperjuangkan”.

Selain itu, kepada pihak pemenang lelang atau outsourcing, Kapitan meminta agar nantinya dibentuk Serikat Pekerja sehingga bisa digunakan para pekerja memperjuangkan hak-hak mereka.

Di tempat yang sama, hal senada juga diutarakan oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kanisius Se. Kepada para pekerja outsourcing yang hadir dirinya berjanji akan menyampaikan berbagai keluhan pekerja kepada Bupati Ende.

“Saya tetap akan menyampaikan ke pak Bupati bahwa tuntutan dari teman-teman yakni dari bulan Januari sampai Mei, itu menjadi kekurangan pemerintah,” ucap Kanisius Se. “Artinya apa, artinya (gaji sejak) Januari sampai dengan Mei itu yang harus kita perjuangkan bersama,” sambungnya.

Namun, pernyataan dan janji-janji para Kadis tersebut ditanggapi sinis oleh para pekerja outsourcing yang hadir dalam pertemuan. Kegaduhan mewarnai jalannya pertemuan dimana riak-riak dan saling bantah silih berganti menyela jalannya pertemuan.

Tak puas dengan jawaban pemerintah itu para pekerja meninggalkan ruangan dan langsung menuju gedung DPRD Ende mempertanyakan hak mereka. (ARA/EN)

The post Soal Gaji Outsourcing DLH, Kadis Nakertrans: “Ebe Kema Peka Iwa Bayar” appeared first on Ende News.