Umum diketahui perayaan Natal selalu identik dengan kerlap-kerlap lampu, hiasan kandang Natal dan pohon Natal. Khusus di Ende ornamen-ornamen itu tidak saja dipajang di rumah atau Gereja, melainkan juga di pinggir-pinggir jalan.

Karena itu dalam perayaan Natal setiap tahunnya, kerap ditemukan spot-spot indah di pinggir jalan Kota Ende.

Melihat uniknya cara warga merayakan Natal, Pemerintah Kabupaten Ende berinisiatif mengadakan lomba dekorasi Natal. Menariknya, yang menjadi juri atau penilai lomba adalah umat Islam. Beberapa umat Islam yang dipercayakan akan berkeliling, menilai, dan menentukan pemenang.

Menurut Bupati Ende Djafar Ahmad, adanya lomba bukan saja untuk memeriahkan tetapi lebih dari itu, untuk mempererat hubungan antar-agama di Ende.

Sebagai Kota tempat Bung Karno merenungkan Pancasila, Ende, harus menjadi daerah dimana semangat keragaman ditumbuh-kembangkan, kata Bupati Djafar.

“Ende ini Kota lahirnya Pancasila. Untuk itu, nilai toleransi dan keberagaman harus menjadi corak dan ciri kehidupan masyarakat. Ini miniatur Indonesia,” jelas Bupati Ende Djafar Ahmad (18/12/20).

Pada lomba tahun ini Bupati Djafar menunjuk Kanis Poto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai pelaksana lomba. Kanis ditugaskan membentuk tim penilai yang akan menentukan pemenang.

Kendati dirayakan secara sederhana, Bupati Djafar berharap, adanya lomba mampu menambah sukacita umat Kristiani pada perayaan Natal tahun ini. (ARA/EN)

The post Lomba Dekorasi Natal di Ende, Juri Umat Islam appeared first on Ende News.

Hadir dalam acara pembukaan Wakil Gubernur NTT Yosef Nai Soi, Anggota DPD RI Asyera Respati, dan Bupati Ende Djafar Ahmad.

BACA JUGA : Pelangi Nusantara, TNI AU Bantu 5 Sekolah di Ende

Dalam sambutannya, Marsda Irawan Nurhadi mengatakan, Pelangi Nusantara merupakan salah satu upaya konkret TNI Angkatan Udara mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain itu, melalui Pelangi Nusantara TNI AU berupaya membantu daerah dalam mengembangkan potensi daerah.

Berbagai potensi khususnya kedirgantaraan di daerah, menurut Marsda Irawan Nurhadi, diupayakan oleh TNI AU dipromosikan guna memperkenalkannya kepada dunia luar.

Lanjut Marsda Irawan Nurhadi, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi dirgantara yang sangat besar dan dapat dikembangkan menjadi ikon daerah. Karena itu, TNI AU melalui Federasi Aero Sport Indonesia Daerah (Fasida), organisasi yang dinaungi TNI AU, akan bekerjasama dengan Pemda mengembangkan potensi kedirgantaraan.

“Ke depan, saya berharap agar para pengurus Fasida dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk terus mengembangkan olahraga dirgantara,” kata Marsda Irawan Nurhadi.

Dalam Pelangi Nusantara kali ini, secara garis besar terdapat 3 kegiatan utama. Yakni, sosialisasi kesadaran bela negara dan minat dirgantara, demo olahraga dirgantara seperti Paralayang dan Paramotor. Dan terakhir, bhakti sosial berupa penyerahan bantuan alat medis dalam rangka penanganan Covid-19.

BACA JUGA : Dandim Wirya Arthadiguna Mulai Jalankan Tugas di Ende

Bupati Ende Djafar Ahmad dalam sapaannya mengucapkan apresiasi kepada TNI AU. Menurut Bupati Ende, event Pelangi Nusantara amat membantu pihaknya dalam promosi dan mengembangkan potensi wisata kedirgantaraan di Ende.

Setelah seremonial pembukaan, event Pelangi Nusantara dilanjutkan dengan launching Bukit Kezimara sebagai spot olahraga Paralayang. Acara launching dimeriahkan atraksi udara Paralayang dan Paramotor oleh TNI AU dan pegiat Paralayang Ende.

Selain itu, pada penyelenggaraan hari pertama ini, juga dilaksanakan pembagian sembako per kecamatan dan pemberian bantuan kepada beberapa sekolah di Kota Ende. (ARA/EN)

The post Event Pelangi Nusantara di Ende Resmi Dibuka appeared first on Ende News.

Mabes TNI AU diwakili oleh Paban VI Taswilud Staf Potensi Dirgantara, Kolonel Pas Roland D. G. Waha dan Pabandya Natdirga Paban III Spotdirga, Letkol Pas Agustinus Tangi Bali.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Kepala Sekolah SMA 1 Ende, Kepala Sekolah SMA Muthmainah, Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah, dan Wakil Kepala Sekolah SMAK Suradhikara.

BACA JUGA : Event Pelangi Nusantara di Ende Resmi Dibuka

Penyerahan bantuan dari Mabes AU kepada 5 sekolah, diserahkan oleh Kolonel Pas Roland D. G. Waha. Bantuan yang diserahkan berupa drone dan alat olahraga lainnya seperti bola kaki.

Bantuan tersebut diberikan dalam rangka kegiatan Pelangi Nusantara yang tengah berlangsung di Ende.

Dalam sambutannya Kolonel Pas Roland Waha mengatakan, bantuan diberikan guna memotivasi para siswa agar berprestasi dalam bidang olahraga. Dirinya menekankan, TNI AU memberikan perhatian khusus terhadap kaum muda melalui berbagai event maupun pembinaan.

Melalui event Pelangi Nusantara misalnya, pihaknya memotivasi dan mengajak peran kaum muda dalam olahraga kedirgantaraan. Upaya tersebut mulai diwujudkan TNI AU dengan me-launching Bukit Kezimara, yang terletak di pinggir Kota Ende, sebagai spot olahraga Paralayang.

Diharapkan nantinya, kehadiran spot Paralayang tersebut dapat mengembangkan bakat anak-anak muda di Kabupaten Ende.

BACA JUGA : Pilot TNI Ceritakan Proses Pendaratan Perdana Hercules di Ende

Selain itu, Kolonel Pas Roland Waha juga menyampaikan, pada bulan September 2020 akan digelar perlombaan Paralayang berskala nasional di Ende. Masih dalam rangka memperkenalkan olahraga kedirgantaraan kepada kaum muda.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Mathildis Mensi Tiwe, mengucapkan terimakasihnya atas bantuan kepada 5 sekolah tersebut. Kadis Mensi  menambahkan, pihaknya siap bekerjasama dengan TNI AU dalam mengembangkan bakat kaum muda di Ende.

Untuk diketahui, selain memberikan bantuan ke sekolah, pada event Pelangi Nusantara hari pertama, juga dilaksanakan launching Bukit Kezimara sebagai spot olahraga Paralayang, atraksi udara, dan pembagian sembako per kecamatan. (ARA/EN)

The post Pelangi Nusantara, TNI AU Bantu 5 Sekolah di Ende appeared first on Ende News.

Hal tersebut disampaikan Bupati Djafar ketika melantik Kepala Dinas Dukcapil yang baru, Lambertus Sigasare (7/8/20). Lambertus dilantik bersama dua orang Kabid pada instansi tersebut.

BACA JUGA : Bupati Ende Lantik 3 Pejabat Baru Dukcapil

Peringatan keras kepada Lambertus Sigasare mencermati maraknya keluhan dan kritik dari masyarakat. Disampaikan saat memberikan sambutan, Bupati Ende mengatakan, pelayanan Dukcapil Ende dinilai masyarakat, lamban dan berbelit-belit.

Bupati Ende Djafar Ahmad menugaskan Lambertus Sigasare segera melakukan pembenahan di dinas yang baru saja dipimpinnya itu.

Terdapat 4 hal yang ditugaskan kepada Lambertus Sigasare. Pertama, menjajaki kerjasama dengan Kantor Pos Ende dalam pengiriman berkas. Kerjasama ini agar masyarakat tak perlu lagi mengantri di kantor, melainkan terima berkas di kelurahan atau kecamatan setempat. “Saya ingin memanjakan masyarakat saya,” lanjut Bupati Ende.

Kedua, Lambertus Sigasare ditugaskan melakukan berbagai inovasi mempercepat pelayanan. Inovasi ini menyangkut pelayanan administrasi. Dijelaskan Bupati Ende inovasi perlu dilakukan khususnya terhadap kekeliruan administrasi. Sedapat mungkin, harap Bupati Ende, diselesaikan di tempat atau tidak perlu meminta warga pulang.

BACA JUGA : Galeri Foto: Sejarah, Pertama Kali Hercules Mendarat di Ende

Ketiga, mengenai keterbukaan informasi. Semua inovasi dan kebijakan Dukcapil, ditegaskan Bupati Ende, mesti disampaikan kepada publik. “Konsep apa yang harus kita sampaikan, sampaikan ke masyarakat sampai ke desa-desa. Bukan hanya ngomong di sini,” kata Djafar Ahmad.

Terakhir, Bupati Ende mengharapkan pembenahan tata pelayanan. Ini ia tegaskan kepada para pegawai di instansi tersebut. “Tempat pelayanan diatur baik-baik. Jangan motor parkir di bawah tenda (tempat pelayanan),” lanjut Bupati Djafar. “Saya pernah cek. Motor pegawai parkir di tenda itu, tidak ada satu pun yang tegur”.

Karena itu dirinya meminta Kadis Dukcapil yang baru, Lambertus Sigasare, secepatnya melakukan terobosan dan pembenahan pelayanan. Lambertus, bahkan diberi tenggat waktu yang di dalamnya terselip ancaman. “Saya lihat kalian tiga bulan. Tidak ada perubahan saya evaluasi,” tegasnya. (ARA/EN)

The post Ingin Manjakan Warga, Bupati Ende Ancam Kadis Dukcapil yang Baru appeared first on Ende News.

Pengangkatan 3 pejabat Dukcapil tertuang dalam Surat Keputusan yang ditanda-tangani Bupati Ende tertanggal 30 Juli 2020.

Surat Keputusan diterbitkan setelah melalui berbagai pertimbangkan. Antara lain, keputusan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan rekomendasi komisi aparatur sipil negara, perihal hasil seleksi terbuka.

BACA JUGA : Pilot TNI Ceritakan Proses Pendaratan Perdana Hercules di Ende

Pergantian yang dilakukan kali ini, mulai dari posisi Kepala Dinas hingga Kepala Bidang.

Pada posisi Kepala Dinas Dukcapil, Bupati Ende melantik Lambertus Sigasare. Mantan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende.

Selanjutnya, Honorarius Binabone, diangkat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dukcapil Ende. Sebelumnya Binanone merupakan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian.

Terakhir, Emiliana Ernas Dhale, mantan Kepala Sub Bagian Keuangan, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Emiliana Ernas Dhale diangkat pada jabatan baru sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dukcapil Ende.

BACA JUGA : Marsma Embu Agapitus Jelaskan Misi Pelangi Nusantara di Ende

Dalam sambutannya, Bupati Ende Djafar Ahmad mengharapkan, para pejabat Dukcapil yang baru saja diangkat merancang inovasi atau terobosan baru dalam pelayanan.

Bupati Djafar mengaku bahwa selama ini dirinya sering mendengar keluhan warga terkait pelayanan di Dukcapil Ende. Karenanya, Bupati Ende menugaskan secara khusus kepada Lambertus Sigasare, Kadis Dukcapil yang baru, segera melakukan pembenahan dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat. (ARA/EN)

The post Bupati Ende Lantik 3 Pejabat Baru Dukcapil appeared first on Ende News.

Acara tersebut digelar oleh Markas Kodim 1602 Ende, pasca pergantian pimpinan yang terjadi baru-baru ini.  Letkol Inf Fuad Suparlin dirotasi menjadi Kepala Staf Brigade Infantri (Kasbrigif) Mekanis Raider 6/Tri Sakti Balajaya Divisi 2 Kostrad. Posisinya di Kodim, digantikan oleh Letkol Inf M. Wirya Artha Diguna, SH.

BACA JUGA : Dandim Ende, Fuad Suparlin Dipindahkan ke Kostrad

Dalam acara itu Bupati Djafar memuji program Kodim 1602 Ende, dibawah pimpinan Fuad Suparlin yang telah membantu pemerintah dalam pembangunan daerah.

Bupati Djafar memberikan penekanan khusus pada upaya Letkol Inf Fuad Suparlin, memperkenalkan TNI kepada generasi muda di Ende. Pada sisi ini, Bupati Djafar bersyukur sebab upaya tersebut menghasilkan 38 putra Ende lulus bintara TNI, pada tahun 2019.

“Ini sejarah. Baru kali ini putra Ende lulus sebanyak 38 orang,” lanjutnya Djafar. Itu merupakan jumlah kelulusan terbanyak untuk putra daerah Kabupaten Ende, selama seleksi bintara TNI dilaksanakan.

BACA JUGA : Dirut Muhamad Badrun Jelaskan Langkah PT ADS Pasca Putusan OJK

Diakui Bupati Djafar, sebagai pimpinan daerah, dirinya selalu berkoordinasi dengan Letkol Inf Fuad Suparlin, mengenai perkembangan putra daerah, khususnya saat proses seleksi berlangsung.

Putra asal Kabupaten Ende, menurut Bupati Djafar, banyak mengalami kegagalan dalam pemeriksaan gigi. Karena itu, dirinya meminta agar kaum muda di Ende mempersiapkan diri secara baik, sebelum mengikuti seleksi.

Untuk diketahui, ke 38 putra Kabupaten Ende yang lulus Bintara TNI, telah tiba di Kota Ende. Mereka tiba di Ende menggunakan transportasi laut, pada Minggu 1 Agustus 2020. (ARA/EN)

BACA JUGA : Daftar Ulang Peserta SKB CPNS Mulai Hari Ini, Berikut Caranya

The post Bupati Djafar: Dimasa Dandim Fuad, 38 Putra Ende Lulus Bintara appeared first on Ende News.

Launching pendidikan anti korupsi, digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Ende, bersamaan dengan penyerahan dokumen kontrak Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan, bertempat di Aula Kantor P dan K, (29/7/20). Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Ende, Djafar Ahmad.

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Ende, Mathildis Mensi Tiwe dalam laporannya mengatakan, Dinas P da K bersama para guru telah berupaya maksimal menerapkan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19. Menurut Kadis Mensi, para guru amat menyadari hakekat pendidikan sebagai bidang mandatory.

Dirinya juga mengapresiasi Kepala Sekolah dan fasilator yang telah mendesain Rancangan Anggaran Biaya atau RAB, sehingga terlaksana tepat waktu.  “Karena itu, saya informasikan kepada bapak Bupati, bahwa hari ini, seluruh tahapan baik RAB dan kontraknya sudah diselesaikan,” lanjutnya.

• BACA JUGA : Kadis Mensi Ajukan Permohonan, Gus Jazil: “Di Jakarta Ini Kecil”

Mengenai pendidikan anti korupsi, dikatakan Kadis Mensi, pihaknya telah menerima modul anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Modul tersebut dikirim, setelah diterbitkan Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2020 sebagai persyaratan kesiapan daerah. Selanjutnya modul itu diserahkan kepada para Kepala Sekolah.

Penyerahan itu menandai insersi pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarga-Negaraan atau PKN. Insersi, dimaksudkan pendidikan anti korupsi tidak berdiri sendiri melainkan disisip, atau menjadi salah satu tema dalam mata pelajaran pokok.

• BACA JUGA : Shana Fatina Lirik Komunitas Kreatif di Ende, Kenapa?

Sementara itu, Bupati Ende Djafar Ahmad dalam sambutan, mengatakan, pendidikan anti korupsi yang disisipkan dalam mata pelajaran akan membawa banyak manfaat bagi para murid. Menanamkan laku anti korupsi sejak dini, menurut Bupati Ende akan membentuk karakter peserta didik.

Dirinya mengingatkan, pendidikan anti korupsi mesti diajarkan secara ramah atau menghindari bentuk-bentuk kekerasan fisik. “Bagaimana pun caranya kita rangkul anak-anak agar mau mendengar tutur kata kita. Jangan lagi gunakan kekerasan,” kata Bupati Djafar.

Untuk diketahui, dalam acara ini, Bupati Ende Djafar Ahmad juga menyematkan pin anti korupsi kepada perwakilan Kepala Sekolah. (ARA/EN)

The post Pendidikan Anti Korupsi Mulai Di-insersi Dalam Mata Pelajaran appeared first on Ende News.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Asisten Potensi Dirgantara Udara (Waaspotdirga), Marsda TNI Tyas Nur Hadi, saat kunjungannya ke Ende dalam rangka meninjau pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD (21/7/20).

• BACA JUGA : Mabes TNI Pantau Pelaksanaan TMMD di Ende

Dalam kunjugan tersebut, Marsda TNI Tyas Nur Hadi mengatakan, dirinya telah mendapat laporan awal mengenai pengerjaan jalan. Dari laporan yang diterima, diketahui progres pengerjaan berjalan sesuai target kendati ditemukan beberapa kendala.

“Hasil yang saya dapat, setelah mendapat laporan, memang terdapat kesulitan dalam pengerjaan objek-objek yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Seperti diketahui, pengerjaan jalan dari Desa Reka menuju Wolokota melintasi bukit Woloworu yang amat terjal. Jalur tersebut selama ini masih terisolasi. Memang, sempat dikerjakan oleh pemerintah daerah, namun terpaksa terhenti pada 2013 akibat beratnya medan.

Tahun ini, TNI berupaya membuka isolasi melalui program TMMD. Progres awal pelaksanaan hingga kini dipenuhi tantangan. Selain jurang terjal, TNI berhadapan dengan bongkahan-bongkahan batu besar di sepanjang pembukaan jalur isolasi.

Mengenai tantangan tersebut,  menurut Marsda TNI Tyas Nur Hadi pihaknya berkomitmen mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi. “Kendala-kendala itu diupayakan untuk diatasi.” Lanjutnya, mengenai pembukaan jalur isolasi, pihaknya berencana akan melanjutkan pengerjaan, setelah program TMMD berakhir.

Tawaran ini menyusul selesainya pengerjaan jalan dari Desa Reka menuju Desa Wolokota, sesuai sesuai hitungan kubikasi (atau per kubik). Dalam hitungan kubikasi item pengerjaan tersebut, TNI telah melampaui hitungan. Atau dengan kata lain, pengerjaan yang sekarang ini masih dilakukan sebatas membantu masyarakat dan Pemda Kabupaten Ende.

Pengerjaan diluar hitungan kubikasi akan terus dikerjakan hingga program TMMD berakhir, pada 29 Juli 2020.

Namun, jika dikerjakan hanya berdasarkan hitungan kubikasi, maka jalur terisolir dari Desa Reka menuju Desa Wolokota tidak sepenuhnya dibuka. Karena itu, TNI, melalui Marsda Nur Hadi menawarkan kepada pemerintah daerah untuk mengerjakan pembukaan jalur isolasi, setelah program TMMD berakhir.

“Kita dari pihak pelaksana belum bisa full. Nanti akan dillanjutkan pada lain waktu,” kata Waaspotdirga  Marsda TNI Tyas Nur Hadi.

• BACA JUGA : Medan Ekstrim, Pengerjaan Jalan Reka-Wolokota Sempat Cederai 1 Prajurit Kodim

Mengenai tawaran tersebut, Bupati Ende Djafar Ahmad yang dihubungi Ende News (21/7), mengatakan setuju terkait niat TNI membuka seluruh jalur isolasi.

Jika dilanjutkan setelah program TMMD berakhir, tentu berimplikasi terhadap penambahan dana, guna pengerjaan lanjutan. Sebab, dana terdahulu telah selesai digunakan sesuai hitungan kubikasi.

Terhadap penambahan dana tersebut Bupati Ende menyatakan, setuju. “Buka akses ke desa untuk kepentingan masyarakat,” tambah Bupati Ende, Djafar Ahmad. (ARA/EN)

The post TNI Tawarkan Pengerjaan Jalan Reka-Wolokota di Luar TMMD, Ini Tanggapan Bupati appeared first on Ende News.

• BACA JUGA : Belum Dua Bulan Menjabat, Kapolres Ende Dimutasi Menjadi Kapolres Demak

Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Ende Djafar Ahmad, membicarakan kesiapan Gugus Tugas menjelang dilaksanakan Rapid Test massal. Sekarang ini Gugus Tugas tengah mengupayakan sosialisasi guna mempersiapkan masyarakat.

Sosialisasi akan digelar dengan melibatkan beberapa instansi termasuk Polres Ende dan Kodim 1602. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masyarakat tak perlu cemas atau khawatir secara berlebih.

Proses Rapid Massal

Juru bicara Gugus Tugas, dokter Muna Fatma yang diwawancarai usai rapat mengatakan, proses Rapid Test massal akan dilakukan di beberapa kecamatan.

Di kecamatan-kecamatan itu akan diambil beberapa sampel secara acak guna memastikan bahwa Kabupaten Ende benar-benar telah menjadi zona hijau. Atau tanpa kasus positif covid-19.

“Secara data, pasien positif memang kita sudah nol. Tetapi pemerintah Kabupaten Ende harus betul-betul memastikan bahwa covid-19 di Kabupaten Ende bisa dikendalikan,” jelas dokter Muna.

• BACA JUGA : Cerita Haru Para Pejuang Kemanusiaan di Ende

Dalam proses memastikan Kabupaten Ende bersih dari pasien covid-19 diperlukan sampel-sampel yang diambil secara acak. Ini demi menjauhkan kekhawatiran warga akan adanya Orang Tanpa Gejala (OTG).

Karena itu Rapid Test massal yang tengah direncanakan akan dilakukan di lebih dari satu kecamatan. Menurut dokter Muna Fatma, Rapid Test Massal mulanya akan dilakukan di beberapa kecamatan yang sebelumnya terdapat pasien covid-19.

“Kita melakukan pengambilan Rapid tetapi secara acak. Terutama di wilayah-wilayah yang kemarin sempat terkonfirmasi adanya pasien positif,” jelasnya.

Tidak Perlu Dikarantina

Dokter Muna menambahkan, proses Rapid kepada warga akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Masyarakat Ende akan dimudahkan dalam proses Rapid nantinya.

Dirinya mencontohkan, jika ditemukan adanya hasil reaktif maka terbuka kemungkinan tidak dilakukan karantina. Para pasien reaktif bisa melakukan karantina mandiri di rumah apabila hanya ditemukan gejala ringan.

“Bahwa tidak harus kita karantina secara terpusat, kalau dia tanpa gejala. Yang harus kita karantina atau isolasi kalau yang gejalanya berat,” kata dokter Muna.

Mengenai waktu pelaksanaan Rapid Test massal dirinya belum dapat memastikan. Dokter Muna sekedar menjelaskan pelaksanaan Rapid akan dilakukan setelah proses sosialisasi dirasa telah optimal.  (ARA/EN)

The post Gugus Tugas Siapkan Rapid Test Massal, Warga Ende Tak Perlu Khawatir appeared first on Ende News.

Ikhwal persoalan data pertama kali muncul saat launching Bantuan Sosial Tunai (BST) tanggal 8 Mei 2020. Setelah itu Dinas Sosial Kabupaten Ende menerima hujan kritik dan keluhan dari warga.

Problem Database

Satu hari setelah peluncuran, atau 9 Mei 2020, di desa Lisedetu Kecamatan Wolowaru, warga marah setelah nama-nama mereka tidak tertera. Padahal, nama mereka telah dimasukan saat masa pendaftaran berlangsung.

Keluhan terus berlanjut. Hari Selasa 12 Mei 2020, tiga kelompok warga datang gedung DPRD Ende. Mereka mengeluh ke anggota dewan, nama mereka tidak terdata. Dan lagi, pada 13 Mei 2020 warga dari kelompok berbeda kembali hadir.

Dahi anggota dewan mulai mengkerut. Sebagian lagi geleng-geleng. Isyarat ketidak puasan terhadap hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Ende. Tiga anggota dewan yakni Samsudin, Chairul dan Eman Minggu, coba menenangkan warga. Mereka minta warga bersabar.

Samsudin misalnya, mengatakan, “besok (14 Mei) akan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah, jadi, semua akan kita selesaikan”. Mendengar tanggapan DPR warga pun memutuskan pulang.

Tanggal 14 Mei 2020 terjadi apa yang dikatakan Samsudin. Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan DPR dengan pemerintah. Dinas-dinas hadir mengikuti rapat. Termasuk Dinas Sosial.

Dari rapat inilah benang kusut database mulai terurai satu per satu.

Dipimpin oleh Muhamad Orba Kamu Ima, RDP dengan pemerintah berjalan alot. DPR secara keras mengeritik pendataan oleh Dinas Sosial. Mereka menyesalkan ketidak akuratan data terjadi di masa pandemi, dikala masyarakat amat membutuhkan bantuan.

Menurut Orba Kamu Ima, yang diwawancari Ende News pada 17 Mei 2020, selain mengeritik, DPR memberikan kesempatan kepada Dinas Sosial, menjelaskan persoalan database.

Pada mulanya terdapat data acuan di Dinas Sosial Kabupaten Ende. Nama data ini, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sering disingkat DTKS.

Dalam DTKS terhimpun nama-nama penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan penerima bantuan Sembako dari pemerintah pusat. Jumlah warga terdaftar 34.653 orang.

“Diluar itu, ada data Non DTKS. Jumlahnya sebanyak 27. 691. Data Non DTKS adalah yang belum mendapat bantuan. Itu data awal,” kata Orba Kamu Ima.

Pada pertengahan bulan April, tepatnya 20 April 2020 muncul surat dari Kementrian Sosial RI. Isi surat, meminta Dinsos mendata penerima Bantuan Sosial Tunai (BST). Kuotanya 18.000 Kepala Keluarga. Waktu diberikan Kemensos amat singkat, hingga tanggal 23 April 2020.

Dinas Sosial menanggapi surat ini dengan melakukan verifikasi dan validasi (verivali) terhadap data Non DTKS. Dinas Sosial turun ke desa-desa meminta desa melakukan pengecekan terhadap data.

Di Desa Lisedetu, Kecamatan Wolowaru misalnya, Kades Silvester Jhoni mengakui, pihaknya sempat didatangi Dinas Sosial untuk membantu verivali. “Kami bantu verifikasi. Data diberikan siang, sorenya langsung dibawa ke kembali ke Ende,” (9/5).

Selesai melakukan verivali data kemudian dikirim ke pusat.

Pada 8 Mei 2020, terjadi launching di Kantor Pos, Kota Ende, tanda penyaluran BST dimulai. Nama-nama yang terdata sebagai penerima BST berjumlah 17.636 Kepala Keluarga.

Dengan demikian, jumlah warga dalam data Non DTKS berkurang. Menurut Orba Kamu Ima, data Non DTKS yang mulanya berjumlah 27.691, menjadi berkurang sebab sebanyak 17.636 telah terakomodir dalam BST. Data Non DTKS menjadi 10.055 warga.

Sisa 10.055 inilah yang, beberapa hari setelah launching BST, bikin DPRD Ende cenat-cenut. Mereka menuntut kejelasan bantuan terhadap mereka.

Sepakati Solusi

Menurut Orba Kamu Ima, terhadap mereka juga telah dibahas dalam RDP. Pihak pemerintah dan DPRD sepakat memberikan solusi bantuan.

Dari total 10.055 kemudian dibagi-bagi. Sebanyak 4.261 akan diberikan bantuan dari APBD Provinsi. Selanjutnya, sebanyak 4.261 diberikan bantuan dari APBD Kabupaten, dan sisanya akan diberikan bantuan dari BLT Dana Desa.

Jika BLT Dana Desa didapati tidak mampu mengakomodir seluruh warga terdata, maka telah diputuskan akan ditanggulangi dengan APBD Kabupaten.

Mengenai jumlah dana yang akan diterima, menurut Orba Kamu Ima, jumlahnya sama dengan bantuan BST.

Sekarang ini Pemerintah sedang mengkaji Peraturan Bupati sebagai payung hukum pemberian bantuan. Itu sesuai hasil RDP, kata Orba. Seraya mengingatkan, data akan terus bergerak sebab ada desa yang belum memasukan data.

Bupati Ende Djafar Ahmad ketika ditemui awak media pada 19 Mei, membenarkan langkah solusif tersebut. Para warga yang belum menerima bantuan akan ditanggulangi sesuai rincian tersebut.

Bupati Djafar menambahkan, terhadap warga yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap bisa mendapat bantuan. Dirinya mengharapkan agar warga dimaksud mendaftarkan diri ke pihak Desa atau Kelurahan setempat.

Lalu, terkait Peraturan Bupati sebagai payung hukum, juga telah diterbitkan. Karenanya pemberian bantuan melalui BLT Dana Desa sudah bisa dilakukan. (ARA/EN)

The post Database Penerima Bantuan: Dari Problem Hingga Solusi appeared first on Ende News.