Kegiatan LKK berlangsung di aula Disnakertrans Kabupaten Ende dan dibuka oleh Bupati Ende Djafar Achmad.

Hadir dalam kegiatan ini ketua HMI Ende, ketua LMND Ende, para ketua BEM dan perwakilan Forkompinda Kabupaten Ende. Kegiatan ini juga dihadiri para alumni PMKRI diantara Gabriel Dala dan Mans Gare.

BACA JUGA

• Gelar Juara Bagi PS Ndona Menutup Turnamen BEC Tahun 2023

Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Yuventus Rada Kanga dalam sambutannya mengatakan, kegiatan LKK merupakan agenda wajib organisasi untuk melatih karakter kepemimpinan kader PMKRI.

Sebagai bagian dari pendidikan formal berjenjang yang dimiliki oleh organisasi PMKRI, kata Yuventus, LKK diharapkan menjadi ruang pembelajaran dan pembentukan karakter kader-kader PMKRI.

Di tempat sama, Bupati Ende Djafar Achmad menuturkan, peran kaum muda sebagai agen perubahan tak dapat dipungkiri dalam perjalanan bangsa. Kaum muda merupakan aktor penting dalam perubahan dari masa ke masa hingga saat ini.

BACA JUGA

• Mbak Ve, Admin Arisan Sultan dan Investasi Bodong, Ditangkap Polisi

Kaum muda, sebutnya, memiliki karakter tangguh menghadapi berbagai situasi khususnya dalam membawa perubahan bangsa menuju kemajuan.

“Kaum muda memiliki karakter tangguh, baik karakter moral maupun karakter kerja,” kata Bupati Ende Djafar Achmad (23/10/23).

“Sebagai aktor dan agen pembangunan bangsa maka kaum muda memiliki peran yang besar dalam menciptakan inovasi terutama membangun perubahan positif bagi kemajuan bangsa,” ucapnya.

Karena itu dirinya mengharapkan eksistensi PMKRI Cabang Ende menjawab persoalan di tengah masyarakat. “Kehadiran kader-kader PMKRI diharapkan juga memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif bagi pembangunan di wilayah ini,” sambung Bupati Djafar Achmad.

BACA JUGA 

• Calon Penjabat Bupati Ende yang Ditetapkan DPRD Belum Tentu Terpilih, Ini Aturannya

Kegiatan Latihan Kepemimpinan Kader (LKK) yang digelar PMKRI Cabang Ende tahun ini diikuti oleh beberapa cabang PMKRI di seluruh Flores. Penuturan ketua panitia pelaksana, Roni Wangge, kegiatan LKK akan berlangsung sejak tanggal 23 hingga 28 Oktober 2023.

Selama proses LKK berlangsung para peserta akan disuguhi materi-materi tentang kepemimpinan, sebutnya.

Roni Wangge mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak khususnya stakeholder PMKRI Ende yang telah mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. (ARA/EN)

The post PMKRI Ende Gelar Latihan Kepemimpinan Kader appeared first on Ende News.

“Untuk pelaksanaan Pilkada besok itu jaga ketertiban, jaga kedamaian Ende kota rahim Pancasila, “kata Bupati Ende Djafar Achmad dihadapan kader PDI Perjuangan Ende saat peresmian kantor baru (16/10/23).” Tidak boleh gunakan politik Identitas di Ende ini,” sambungnya.

BACA JUGA

• Kantor Baru DPC PDI Perjuangan Ende Diresmikan

Sebagai kader partai PDI Perjuangan Ende, Djafar juga menekankan komitmen partainya melawan segala bentuk isu SARA yang meresahkan dan memecah-belah persatuan. Komitmen PDI Perjuangan, kata dia, telah ditunjukkan sepanjang perjalanan bangsa khususnya dari Pemilu ke Pemilu.

Komitmen melawan isu SARA juga menjadi tugas dan tanggung jawab kader-kader PDI Perjuangan di Ende. Hal itu menjadi kewajiban mengingat posisi Ende yang dikenal luas sebagai kota rahim Pancasila.

“PDIP garis depan untuk menjaga isu SARA,” lanjut Bupati Ende Djafar Achmad. “PDI Perjuangan punya komitmen tinggi bagi bangsa dan negara ini, apalagi kita ini kota rahim pancasila”.

Pesta demokrasi Pemilu di Ende akan dilaksanakan di 983 Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Terdapat 212 ribu pemilih yang telah terdata akan menggunakan hak suara, sebutnya. Terdiri atas 101 ribu laki-laki dan 111 ribu perempuan.

Memang, masih terdapat sekitar 20 ribu pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik, namun Djafar menuturkan, saat ini pemerintah telah menangani persoalan itu dengan menyediakan tambahan alat cetak KTP yang dianggarkan melalui APBD Perubahan baru-baru ini.

BACA JUGA 

• AHP Cerita Pengalaman Unik Megawati Kala Kunjungi Ende

Kemudian, mengenai anggaran, pemerintah juga telah menyediakan kewajiban hibah kepada penyelenggara Pemilu yakni KPUD Ende dan Bawaslu. Pada tahun ini sebanyak 40 persen dari total anggaran hibah kepada penyelenggara akan diberikan, sedangkan sisanya diberikan pada tahun 2024.

“Dana pemilu itu 40 persen di tahun 2023, selebihnya di tahun 2024, wajib,” tuturnya.“Kita tidak main-main jadi untuk anggaran Pemilu, Ende sudah siap”.

Namun, kendati telah disiapkan secara matang, pesta demokrasi bisa menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri apabila politik identitas digunakan dalam Pemilu. Karena itu ia mengharapkan seluruh pihak, khususnya kader-kader PDI Perjuangan Ende, menjaga kedamaian pesta demokrasi di Ende.

Selain menghimbau, Bupati Djafar juga mengacungi jempol untuk kedewasaan masyarakat Kabupaten Ende dalam urusan politik sejauh ini. Bupati Djafar menilai, sejau ini, kedewasaan masyarakat Ende telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak mudah diprovokasi oleh isu-isu politik identitas. (ARA/EN)

The post Bupati Ende : Tidak Boleh Gunakan Politik Identitas di Ende Ini appeared first on Ende News.

Hadir dalam kunjungan ini ketua presidium PMKRI Cabang Ende, Yuventus Rada Kanga bersama Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Kedatangan para ktivis PMKRI diterima langsung oleh Bupati Ende Djafar Achmad, dilanjutkan pertemuan di ruang kerja Bupati Ende.

BACA JUGA :

• Kasus Dugaan Penipuan Tersendat di Kejari Ende, Pengacara Ungkap Kejanggalan

Mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut, ketua presidium PMKRI Cabang Ende, Yuventus Rada Kanga menuturkan, kunjungan DPC PMKRI merupakan silahturahmi kepengurusan baru setelah dilantik beberapa bulan lalu. Selain itu, pembicaraan dengan Bupati Ende juga membahas proses pembangunan di Kabupaten Ende pada masa kepemimpinan Bupati Djafar.

“Ini pertemuan biasa, sudah lama direncanakan namun karena teman-teman pengurus ada yang libur kuliah, ada yang KKN (Kuliah Kerja Nyata), baru terlaksana hari ini,” kata ketua presidium PMKRI Cabang Ende, Yuventus Rada Kanga (25/09/23).

“Selain itu kami juga membicarakan agenda pembangunan di Kabupaten Ende tahun kepada pak Bupati selaku pucuk pimpinan pemerintahan,” sambungnya.

PMKRI menilai proses pembangunan di Kabupaten Ende pada tahun ini amat terasa khususnya di bidang infrastruktur jalan. Beberapa ruas jalan yang selama ini dikeluhkan warga mulai dikerjakan misalnya jalur penghubung Ndona-Aekipa.

Memang, pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Ende belum dapat dituntaskan sepenuhnya oleh pemerintah, namun melihat upaya pemerintah khususnya lobi-lobi yang dilakukan oleh Bupati Djafar, pada tahun ini Kabupaten Ende mendapat kucuran dana pembangunan yang cukup besar dari pemerintah pusat.

Besarnya anggaran pembangunan infrastruktur pada tahun ini, tutur Yuventus, perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat oleh pemerintah guna memastikan pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal ini menjadi tanggung-jawab pemerintah untuk mencegah terjadinya permasalahan seperti proyek mangkrak, kata dia.

“Anggaran pembangunan infrastruktur yang besar perlu diimbangi dengan pengawasan oleh pemerintah. Kita tidak mau masalah proyek mangkrak seperti pembangunan Puskemas Kota Ratu pada tahun lalu, terjadi lagi pada tahun ini,” sambungnya.

PMKRI Ende secara khusus memberikan apresiasi atas pertumbuhan spot-spot ekonomi yang menggeliat di wilayah perkotaan, keberhasilan pemerintah menurunkan angka stunting, serta keputusan Bupati Ende membatalkan pinjaman daerah Rp 20 miliar kepada lembaga bank.

BACA JUGA :

• Pemkab Ende Buka Seleksi PPPK, 997 Formasi Jabatan Tersedia

Sementara fokus kritik PMKRI Cabang Ende, kata Yuventus, tertuju pada upaya pemerintah meningkatkan Pendapat Asli Daerah alias PAD. PMKRI Ende menilai peningkatan PAD merupakan sisi lemah pemerintahan saat ini yang  belum mendapatkan perhatian secara serius.

Bupati Ende Djafar Acmad yang dihubungi media ini usai pertemuan, mengatakan, dirinya menyampaikan apresiasi atas eksistensi PMKRI Ende dalam mengawasi roda pembangunan di Kabupaten Ende.

Pemerintah Kabupaten Ende, kata Bupati Djafar, menyambut baik pikiran para aktivis dan selalu terbuka atas berbagai masukan demi kemajuan Kabupaten Ende.

“Saya apresiasi ya anak-anak saya para aktivis PMKRI, mereka memiliki kepedulian dan selalu mengikuti proses pembangunan di daerah ini. Saya anggap PMKRI itu mitra pemerintah dan karena itu pemerintahan saat ini selalu terbuka terhadap masukan-masukan PMKRI,” kata Bupati Ende Djafar Achmad. (ARA/EN)

The post Aktifvis PMKRI Temui Bupati Ende Djafar Achmad appeared first on Ende News.

Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan media ini, Bupati Ende Djafar Achmad menanda-tangani pinjaman Rp 100 juta untuk keberangkatan mengikuti perhelatan ETMC 2023. Penanda-tanganan pinjaman dilakukan bersama manager Perse Ende, Mohamad Sahrir, pada tanggal 8 Agustus 2023.

Mengenai pinjaman tersebut, Bupati Djafar menjelaskan, dirinya merasa iba atas kondisi klub kebanggaan masyarakat Kabupaten Ende tersebut yang ketiadaan anggaran dan terancam batal mengikuti perhelatan ETMC. Ironisnya lagi, kata dia, kondisi carut-marut itu terjadi disaat status Perse Ende sebagai juara bertahan turnamen ETMC sehingga diwajibkan hadir menyerahkan piala bergilir.

“Kondisi waktu itu (bulan Agustus) sangat mengkhawatirkan. Saya kasihan Perse, ini klub kebanggaan kita (masyarakat Ende) tidak ada dana sama sekali, padahal harus berangkat membawa nama daerah ini,” tutur Bupati Ende Djafar Achmad (12/9/23).

“Kita jangan lupa kalau klub kebanggaan kita ini juara bertahan jadi harus berangkat serahkan piala bergilir. Waktu itu Perse tidak ada dana dan tidak ada solusi lain karena waktu mepet. Saya yakin siapapun bupati akan lakukan sama,” sambungnya.

Nominal Rp 100 juta merupakan angka terendah membiayai sebuah klub mengikuti turnamen sepakbola sebesar ETMC, apalagi diselenggarakan di luar daerah. Pembiayaan Rp 100 juta amat memprihatinkan apabila melihat penggunaan uang mulai dari proses latihan, tiket keberangkatan kontingen, penginapan, konsumsi, hingga pembiayaan setiap laga.

Pembiayaan dari pinjaman itu juga tidak sanggup menghitung hingga honor pemain dan bonus tim apabila Perse menjuarai turnamen. Imbasnya dari keterbasan dana bahkan menyebabkan manajemen Perse Ende melakukan penghematan besar-besaran yang mengkibatkan beberapa staf kepelatihan dikurangi atau tidak diberangkatkan ke Rote Ndao.

Syukurnya, sambung Bupati Djafar, kondisi Perse amat terbantu ketika tiba di Rote Ndao sehingga penghematan bisa dilakukan oleh manajemen. Penghematan di Rote dapat dilakukan karena orang-orang Ende yang menetap di Rote Ndao antusias melayani Perse Ende mulai dari penjemputan hingga membantu konsumsi para pemain dan pelatih.

Dirinya juga bersyukur atas keberadaan suporter Perse Ende, “Red Boys” yang mampu mencari pendanaan sendiri sehingga bisa menyemangati Perse di manapun berlaga.

“Semua kita sudah berusaha optimal untuk Perse, untuk Ende ini. Saya terimakasih banyak untuk orang-orang Ende di Rote, untuk anak-anak saya Red Boys, untuk seluruh masyarakat Ende”.

Bupati Ende Djafar Achmad juga memberikan klarifikasi terkait pinjaman dilakukan terkesan terselubung. Ungkapnya, pinjaman dilakukan secara terbuka dihadapan para pejabat daerah bahkan sebelum pinjaman dilakukan pun dirinya telah berkonsultasi dengan beberapa pejabat. Karena itu ia mengaku heran jika ada anggapan bahwa pinjaman dilakukan secara terselubung.

“Semua (proses) terbuka kok. Semua (pejabat) di sini tahu. Di sini saya punya pejabat yang bisa saya minta masukan mereka, proses itu kita lalui, saya heran kalau ada yang anggap kami sembunyi-sembunyi”.  (ARA/E)

The post Soal Pinjaman Rp 100 Juta, Bupati Djafar : Saya Kasihan Perse appeared first on Ende News.

Bupati Djafar merasa para bawahannya gagal menerjemahkan visi dan pikirannya ke dalam pasal-pasal Ranperda Trantibum. Kekesalan orang nomor satu di Kabupaten Ende ini menanggapi pasal-pasal kontroversial Ranperda Trantibum khususnya mengenai aturan yang membatasi urusan adat.

“Itu yang saya sesali. Saya hanya mau tertibkan masyarakat bukan tertibkan adat, tidak,” ungkap Bupati Djafar saat diwawancarai media ini, Kamis (8/6/23).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi carut marut penyusunan Ranperda Trantibum yang saat ini menjadi kontroversi ditengah masyarakat. Pasal-pasal dalam Ranperda Trantibum mengatur beberapa urusan yang melampui kewenangan pemerintah serta tumpang-tindih antar pasal sehingga menimbulkan ketidak-jelasan.

Pasal 85 Ayat 4 Ranperda Trantibum misalnya malah mengatur urusan adat yang sebenarnya melampaui kewenangan pemerintah. Isi pasal tersebut berbunyi:

(4) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta adat, pesta pernikahan, acara kenduri dan atau pesta lainnya dilarang:

a. menyediakan/menjual dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan lainnya disekitar tempat pesta;

b. menyelenggarakan pesta atau acara nikah, pesta adat, kenduri atau pesta lainnya berlaku jam malam dengan batas waktu pukul 24.00 wita malam;

Sementara pasal lain diatur secara tumpang-tindih sehingga menimbulkan ketidak-jelasan dan multi tafsir, misalnya aturan yang tertuang dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Ranperda Trantibum.

Pasal 66 Ranperda Trantibum berbunyi larangan terhadap pedagang kaki lima berjualan di trotoar, namun pada Pasal 67 tertuang aturan membolehkan hal itu selama pedagang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Kendati penyusunan Ranperda terkesan carut-marut dan kontroversial, Bupati Djafar tetap memaklumi kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya. Penuturan Bupati Djafar, para aparatur yang menangani penyusunan Ranperda Trantibum belum terbiasa menyusun aturan sebab belum lama menempati posisi masing-masing.

“Itulah anak-anak itu kan mereka masih baru semua,” tutur Bupati Djafar.

Di sisi lain, kesibukannya menjalankan tugas sebagai pimpinan daerah menyebabkan ia tak dapat mencermati langsung setiap pasal sehingga lolos dalam pembahasan di DPRD Ende. “Saya tidak lihat itu, saya tidak baca semua (isi Ranperda),” akunya. “Kalau saya tahu saya larang,” sambung Bupati Djafar.

Bupati Djafar juga mengonfirmasi bahwa dirinya selaku pimpinan daerah telah menginstruksikan bawahannya agar membuat pengecualian terhadap adat karena urusan itu bukan kewenangan pemerintah melainkan pemangku adat.

Sementara untuk pasal-pasal lain yang menyebabkan kontroversi ia meminta masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan penyusunan Ranperda kepada pemerintah dan DPRD Ende.

Pembahasan mengenai Ranperda Trantibum masih terus bergulir di DPRD Ende. Setelah mendengarkan pandangan fraksi-fraksi pada Selasa (6/6), selanjutnya pemerintah akan memberikan penjelasan terhadap pandangan setiap fraksi. (ARA/EN)

The post Carut Marut Ranperda Trantibum, Bupati Djafar Kesal ke Bawahan : Itulah Anak-anak Itu appeared first on Ende News.

“Saya lihat tidak perlu atur itu adat. Adat dia punya hukum sendiri, dia punya struktur adat tersendiri, itu urusan mosalaki (pemangku adat – red),” kata Bupati Ende Djafar Achmad, Kamis, (8/6/23).

Hal tersebut disampaikannya menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat atau Trantibum, yang mengatur kedua larangan tersebut.

Pasal 85 Ayat 4 Ranperda Trantibum, berbunyi:

(4) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta adat, pesta pernikahan, acara kenduri dan atau pesta lainnya dilarang:

a. menyediakan/menjual dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman oplosan lainnya disekitar tempat pesta;

b. menyelenggarakan pesta atau acara nikah, pesta adat, kenduri atau pesta lainnya berlaku jam malam dengan batas waktu pukul 24.00 wita malam;

Terkait keberadaan pasal-pasal tersebut, diakui Bupati Djafar, aturan itu dapat tertuang karena dirinya tidak membaca secara keseluruhan isi Ranperda Trantibum. Kesibukannya menjalankan tugas sebagai Bupati Ende menyebabkan ia tak dapat mencermati setiap pasal dalam Ranperda. “Saya tidak lihat itu, saya tidak baca semua (isi Ranperda),” akunya.

“Kalau saya tahu saya larang,” sambung Bupati Djafar.

Dirinya menjelaskan, adat telah memiliki hukumnya sendiri sehingga pemerintah tidak perlu masuk ke dalam urusan-urusan tersebut. Tanggung jawab mengurusi adat merupakan kewenangan pemangku-pemangku adat yang dalam masyarakat adat Ende disebut mosalaki.

Tugas pemerintah sebatas membantu para mosalaki agar adat atau budaya terus diwariskan sebab menjadi ciri khas dan kekuatan suatu daerah.

Oleh sebab itu, terangnya, visi pemerintahannya menjadikan adat sebagai salah satu fondasi dalam tiga batu tungku, adat, pemerintah, agama. Tiga kekuatan besar ini merupakan penopang utama yang diharapkan selalu berkolaborasi dalam pembangunan dan tidak saling mengusik satu sama lain.

“Saya lihat kita tidak perlu atur itu adat. Adat dia punya hukum sendiri, dia punya struktur adat tersendiri, itu urusan mosalaki”.

“Karena kekuatan kita tiga batu tungku, mosalaki adat, pemerintah, dan agama. Jangan saling anu, tidak boleh, kita harus saling menghormati,” sambungnya.

Atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh pasal-pasal kontroversial tesebut dirinya telah menginstruksikan bawahannya untuk menambahkan pengecualian terhadap adat. Perubahan dalam Ranperda Trantibum masih bisa dilakukan sebab masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD Ende.

“Dalam aturan kita itu (Ranperda Trantibum) memang tanpa terkecuali, itu masih dibahas. Saya sudah telepon untuk masukan (frasa) ‘kecuali pesta adat’ ” tuturnya. (ARA/EN)

The post Bupati Ende Klarifikasi Soal Batasi Adat: Itu Urusan Mosalaki appeared first on Ende News.

Sebelumnya diberitakan, ketidak-pastian nasib tenaga honorer terjadi menyusul dikeluarkannya surat Bupati Ende tanggal 21 November tahun ini yang meminta seluruh OPD memberhentikan tenaga honorer mulai tanggal 1 Januari tahun 2023.

Namun, pada Jumat (16/12/22), Bupati Ende Djafar Achmad mengklarifikasi suratnya tersebut. Penuturan Bupati Ende, ribuan tenaga honorer tidak diberhentikan sesuai surat yang dikeluarkan melainkan tetap bekerja seperti biasa. Selain itu, Bupati Ende juga memberikan jawaban bahwa pembiayaan gaji terhadap tenaga honorer menjadi tanggung-jawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tidak dirumahkan, tanggung-jawab OPD masing-masing. Mereka (para tenaga honorer) tetap masuk,” kata Bupati Djafar Achmad (16/12).

“Saya sudah serah ke OPD-OPD, sebelum saya tugas itu, supaya OPD itu bertanggung-jawab sama anak-anak itu, kita cari jalan keluarnya. Tidak dirumahkan, itu sudah menjadi keputusan para OPD, sudah sepakat, OPD itu bertanggung-jawab”.

Mengenai pembiayaan gaji bagi para tenaga honorer, diakui Bupati Djafar, gaji bagi para honorer memang sudah tidak dapat dianggarkan namun  dirinya menyebut, seluruh OPD telah berkomitmen membiayai sendiri pembayaran gaji terhadap para tenaga honorer di instansi masing-masing.

“Kesepakatan semua OPD itu yang mengenai honor itu adalah mereka (OPD) membiayai sendiri”.

Namun, pernyataan Bupati Ende tersebut dipertanyakan sejumlah pengamat lantaran dinilai tidak realistis. Penuturan salah satu pengamat politik dan pemerintahan, Bambang Juwamang, jawaban Bupati Ende terkesan melempar bola panas serta tidak memiliki argumen regulasi.

BACA JUGA :

• Ribuan Honorer Pemkab Ende Diberhentikan Serentak Mulai Januari 2023
• Bupati Ende Sebut Tenaga Honorer Tidak Diberhentikan

Bambang Juwamang menjelaskan, Pemerintah Pusat telah melakukan penyederhanaan birokrasi sejak lama dan semakin mengerecut dengan keputusan bahwa pemerintah hanya mengenal dua jenis pegawai yakni ASN dan PPPK. Selain membatasi, penyederhanaan ini berdampak pada pembiayaan gaji para honorer dimana Pemerintah Daerah tidak diperkenankan membayar gaji diluar dua jenis pegawai tersebut.

Dengan demikian, kata Wakil Ketua Korps Alumni HMI tersebut, jika Pemkab Ende berkomitmen tetap mempekerjakan para pegawai honorer maka akan menjadi pertanyaan besar mengenai sumber dana untuk membiayai gaji.

“Kan negara hanya mengakui dua jenis pegawai, ASN dan PPPK, jika Pemkab Ende masih mempekerjakan para pegawai honorer maka perlu ditanya ke Bupati item apa yang akan digunakan untuk membayar gaji mereka,” kata Bambang Jumawang (19/12).

Karena itulah dirinya menganggap jawaban Bupati Ende terkesan tidak realistis dan sekedar melempar bola panas kepada OPD. Nantinya, sambung Bambang, setiap OPD akan mengalami kesulitan karena mesti mengakali penganggaran untuk membayar gaji para honorer. Hal tersebut menurutnya merupakan konsekuensi logis lantaran pembiayaan gaji tenaga honorer tidak lagi memiliki item dalam anggaran di dinas-dinas.

“Itu (penganggaran gaji honorer) tidak dapat dilakukan karena dua hal, pertama, item penganggaran di dinas-dinas itu tidak ada lagi untuk gaji tenaga honorer, karena itu konsekuensi logisnya anggaran harus diakali. Tapi itu hal yang sangat sulit mengingat mayoritas OPD tengah mengalami pembatasan anggaran. Dan kalau ada OPD yang memiliki kemampuan anggaran tetap saja mereka khawatir menjadi temuan auditor,” sebutnya.

Karena itu klarifikasi Bupati Ende yang mengatakan tenaga honorer tidak diberhentikan menurutnya sangat tidak realistis. Dirinya mewanti-wanti hal itu akan sangat membebani pimpinan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun depan.

Mengenai nasib tenaga honorer, ia memperkirakan, pemberhentian tenaga honorer akan tetap dilakukan jika tidak ada perubahan besar dalam peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Mengacu pada regulasi saat ini Pemerintah Pusat memberi waktu pemberhentian tenaga honorer hingga bulan November tahun 2023.

Jika Bupati Ende masih berkomitmen mempekerjakan tenaga honorer maka mekanisme yang akan ditempuh adalah memberhentikan terlebih dahulu kemudian dipekerjakan kembali. Sebut Bambang, pimpinan OPD akan mengeluarkan surat pemberhentian terlebih dahulu dan para tenaga honorer diperkerjakan kembali tanpa surat perikatan.

“Pimpinan OPD akan tetap akan mengeluarkan surat pemberhentian sebab itu perintah aturan yang lebih tinggi, kemudian para tenaga honorer akan dipekerjakan kembali tanpa surat kontrak atau perikatan. Surat perikatan tidak bisa dikeluarkan karena itu tadi, Pemerintah hanya membiayai gaji untuk ASN dan PPPK, tidak untuk diluar itu”.

Hal tersebut akan berdampak buruk khususnya terkait jaminan pekerja misalnya kepastian besaran gaji. Oleh karena tenaga honorer yang dipekerjakan kembali tanpa surat perjanjian yang mengikat mereka dengan dinas, maka perikatan mengenai batas waktu kontrak dan besaran gaji tidak dapat dilakukan.

“Itu yang akan terjadi jika tidak ada perubahan besar dalam aturan Pemerintah Pusat. Logika hukumnya, tetap saja pimpinan OPD akan mengeluarkan surat pemberhentian dan tenaga honorer itu akan dipekerjakan kembali tanpa surat perikatan atau perjanjian kerja. Jadi nanti mereka akan bekerja tanpa kejelasan status, batas waktu, begitupun dengan gaji, semua tidak jelas karena tidak ada perjanjian yang mengatur,” tutupnya.

The post Soal Tenaga Honorer, Bupati Ende Diminta Jujur, Ini Alasannya appeared first on Ende News.

Sebelumnya diberitakan, ketidak-pastian nasib tenaga honorer menyusul dikeluarkannya surat Bupati Ende tanggal 21 November tahun ini yang meminta seluruh OPD memberhentikan tenaga honorer mulai tanggal 1 Januari tahun 2023. Jumlah tenaga honorer Pemkab Ende sendiri mencapai 3.007 orang.

Mengenai hal tersebut, Bupati Djafar Achmad yang diwawancara usai rapat di gedung dewan, Jumat (16/12/22), menuturkan, para tenaga honorer yang tengah bekerja tidak diberhentikan atau dirumahkan oleh pemerintah. Keputusan itu merupakan hasil pertemuan dirinya dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beberapa waktu lalu.

“Tidak dirumahkan, tanggung-jawab OPD masing-masing. Mereka (para tenaga honorer) tetap masuk,” kata Bupati Djafar Achmad (16/12).

“Saya sudah serah ke OPD-OPD, sebelum saya tugas itu, supaya OPD itu bertanggung-jawab sama anak-anak itu, kita cari jalan keluarnya. Tidak dirumahkan, itu sudah menjadi keputusan para OPD, sudah sepakat, OPD itu bertanggung-jawab”.

Mengenai pembiayaan khususnya gaji bagi para honorer tersebut, kata Djafar Achmad, gaji bagi mereka memang sudah tidak dapat dianggarkan namun dirinya menyebutkan seluruh OPD telah berkomitmen membiayai sendiri gaji bagi tenaga honorer.

“Kesepakatan semua OPD itu yang mengenai honor itu adalah mereka (OPD) membiayai sendiri”.

Tenaga honorer tetap dipekerjakan sebagaimana biasanya sambil menunggu proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Mengenai surat rencana pemberhentian tenaga honorer yang telah dikeluarnya, kata Bupati Djafar, surat dikeluaran merujuk pada aturan yang lebih tinggi diatasnya guna menjalankan kebijakan Pemerintah Pusat.

“Itu hanya menjalankan kebijakan karena kalau kita tidak buat juga salah karena bisa-bisa anggaran daerah dipotong pemerintah pusat,” kata Bupati Djafar.

Nasib tenaga honorer juga menjadi perhatian serius lembaga dewan. Salah satu anggota DPRD Ende, Sabri Indradewa (16/12), mengatakan, persoalan yang tengah dialami para tenaga honorer perlu dicarikan solusi oleh pemerintah.

Sabri Indradewa mengharapkan Pemerintah Daerah mampu mengupayakan secara maksimal dan memberi solusi terbaik bagi para tenaga honorer. (ARA/EN)

The post Bupati Ende Sebut Tenaga Honorer Tidak Diberhentikan appeared first on Ende News.

Kejutan terjadi ketika Bupati Djafar hendak menyelesaikan sambutannya. Ia tiba-tiba meminta kepada wisudawan terbaik STPM Santa Ursula, Aprilin Ende Mondo, maju mendekat ke panggung. Tanpa panjang kata, orang nomor satu di Ende itu lantas meminta Asisten I Setda Ende, Ambraham Badu, mencatat nama dan mengurus pengangkatan Aprilin sebagai pegawai honorer.

“Pak Asisten I tolong catat, urus pengangkatan sebagai pegawai honor sambil dia menunggu tes CPNS tahun depan,” kata Bupati Ende Djafar Achmad (24/11/21). Pengangkatan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan pengharagaan terhadap prestasi, sebutnya.

Seluruh hadirin yang kaget lantas menyambut dengan riuh tepuk tangan. Sementara Aprilin, yang masih berdiri di dekat panggung, tak lagi kuasa menahan haru. Dia lantas peluk ibunya yang tepat berdiri di samping. Beberapa wisudawan terlihat menjatuhkan air mata, haru atas momen itu.

Aprilin Ende Mondo merupakan wisudawan terbaik STPM Santa Ursula tahun ini dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,88. Dia meraih predikat terbaik dari keseluruhan wisudawan yang berjumlah 203 mahasiswa.

Perempuan asal Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende tersebut merupakan alumnus SDK Kurulimbu, SMP Swasta Kelimutu, dan SMKN 2 Ende.

Aprilin terdaftar di STPM Santa Ursula Ende sebagai mahasiswa angkatan tahun 2017. Dia menyelesaikan bangku pendidikan tinggi pada semester 8, terhitung sejak tahun masuk kuliah.

Mengenai kiat menjadi mahasiswa berprestasi, kata Aprilin, dirinya memang sedari awal bertekad menyelesaikan kuliah tepat waktu. Karena itu dia selalu meluangkan waktu belajar, mengikuti perkuliahan, dan selalu mencari tahu.

“Saya memang niat selesai kuliah cepat. Saya belajar, ikuti proses perkuliahan, dan saya selalu belajar kepada orang yang lebih tahu,” ungkap Aprilin (24/11).

Mengenai momen Bupati Ende mengangkatnya sebagai pegawai, dirinya mengaku sangat terkejut karena tidak menduga hal itu akan terjadi. Aprilin amat bersyukur prestasinya mendapat apresiasi dari orang nomor satu di Ende.

“Sumpah, saya tidak menyangka, dan itu suatu kegembiraan yang luar biasa bagi saya dan keluarga”.

Senada, ibuda Aprilin, Kalixta Nona, mengaku sangat bahagia atas penghargaan yang diterima putrinya. “Sangat bahagia. Saya berterimakasih dan berdoa semoga beliau selalu diberkati Tuhan”.

Untuk diketahui, wisudawan STPM Santa Ursula tahun ini berjumlah 203 mahasiswa dengan rincian, 92 mahasiswa Sosiatri dan 111 mahasiswa Ilmu Pemerintahan. (ARA/EN)

The post Bupati Ende Angkat Wisudawan Terbaik STPM Jadi Honorer appeared first on Ende News.

Bupati Djafar yang, dua hari lalu dibonceng motor di Desa Nila, tak merasa kikuk kendati posisinya sebagai orang nomor satu di Ende. Dia terlihat senang dan langsung naik ke perahu dalam satu jurus.

Beberapa saat di laut pantai Arubara, umpan Bupati Djafar dimakan gurita. Rombongan Bupati tepuk tangan, nelayan pun senang bukan main. Nelayan subringah sebab gurita tangkapan Bupati Djafar menandai dimulainya masa tangkap gurita di Arubara.

Masa tangkap gurita di kampung Arubara, Kelurahan Tetandara, Kabupaten Ende, akan berlangsung selama 5 bulan ke depan.

Sebelum masa tangkap, nelayan di Arubara telah berpuasa menangkap gurita selama 3 bulan. Itu merupakan kesepakatan bersama sebagai cara budidaya gurita. Selama 3 bulan, terhitung sejak 29 Juli 2021, mereka hanya boleh menangkap ikan, tetapi tidak dengan gurita.

Gurita dibiarkan hidup dan bertumbuh selama masa itu. Tujuannya memberikan waktu bagi gurita tumbuh lebih besar sehingga bernilai lebih. Tentu hal ini efektif jika diperhitungkan masa hidup gurita yang rata-rata 12 bulan.

Sesudah masa penutupan 3 bulan, sekarang para nelayan memasuki masa tangkap selama 5 bulan. Pada masa tangkap mereka hanya boleh menangkap gurita dengan berat di atas 0,5 kg. Di bawah ukuran itu tidak diizinkan. Selain berat gurita, warga juga bersepakat, alat tangkap yang digunakan harus ramah lingkungan, serta hasil tangkapan mereka didata enumerator.

Memang, cukup banyak pantangan pada masa tangkap, tetapi warga tidak mempersoalkannya demi pendapatan mereka sendiri. Berbagai aturan itu mereka pelajari setelah mendapat dampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Bappeda Ende sejak tahun 2019.

Di kampung Arubara terdapat 5 area tangkap meliputi Maubandha, Mauwaru, Maugago, Ngazu Dola dan Tengumanu. Total seluruh area tangkap seluas 7,52 Ha.

Fudin Ali, ketua Kelompok Nelayan Gurita di Arubara, mengatakan, setiap bulan hasil tangkapan gurita di wilayahnya rata-rata 1 ton per bulan.

“Dalam satu bulan itu bisa 1 ton lebih. Itu untuk kampung Arubara saja,” ungkapnya (04/11).

Fudin, yang bekerja sebagai pengepul gurita melanjutkan, di Arubara terdapat 32 orang nelayan gurita. Hasil tangkapan mereka dia kumpulkan selama dua hingga tiga hari sekali lalu dijual ke kabupaten tetangga, Sikka.

“Hasilnya saya tampung dulu, contohnya dua atau tiga hari kalau sudah 6 atau 7 box, saya antar ke Maumere”.

Gurita tangkapan nelayan dibandrol seharga Rp 40.000 per kilo. Lanjutnya, jika lagi beruntung, nelayan bisa menangkap 25 kilo gurita dalam setengah hari. Itu artinya ada penghasilan sebesar Rp 1 juta yang diterima si nelayan pada hari itu. “Langsung uang cash yang kita bayar” lanjutnya.

Melihat potensi dan budi daya gurita di Arubara, Bupati Ende, Djafar Achmad, memproyeksikan daerah itu menjadi spot wisata kuliner di Kota Ende. Bupati Ende menginginkan potensi Arubara bisa dikelola oleh warga sendiri dan menambah penghasilan mereka.

Pendapatan warga akan bertambah dengan menaikan nilai dan olahan gurita jika wilayah tersebut dijadikan sebagai spot wisata.

Dalam pembicaraan antara Bupati Ende bersama warga yang berlangsung setelah pembukaan masa tangkap, Pemerintah Kabupaten Ende akan menyiapkan anggaran dan mendesain lokasi di Arubara. Pemkab Ende berupaya menarik perhatian ke Arubara dengan cara semisal pembangunan Lopo atau tempat makan.

Jika terealisasi maka Arubara akan menjadi spot wisata kuliner khusus gurita. Tentu dengan olahan khas masyarakat setempat.

Fudin Ali sangat antusias atas rencana tersebut. Dirinya mengaku telah lama memimpikan Arubara mengangkat citra Ende dengan potensi gurita yang dimiliki.

“Saya antusias sekali… Saya dengar (dari Bupati Ende) realisasinya itu sekitar tahun 2022”. (ARA/EN)

The post Yuk, Intip Budidaya Gurita di Arubara Ende, Spot Wisata Kuliner Masa Depan appeared first on Ende News.